“Kami menginisiasi untuk memperingati 17 tahun kematian Munir. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya kasus Munir masih ditangani secara hukum pidana belum menjadi pelanggaran HAM berat,” ungkap Koordinator aksi, Kahfi Inzagi.

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Hal tersebut disayangkan, pasalnya kasus hukum pidana mengenal yang namanya daluarsa. Sedangkan untuk kasus Munir, akan mengalami daluarsa pada tahun 2022 mendatang.

“Padahal kalau kita baca serta ikuti rentetan kasus dan bagaimana pengadilan berjalan, kasus Munir adalah pelanggaran HAM berat. Dimana harusnya tidak mengenal daluarsa,” terangnya.

Oleh sebab itu, ia bersama-sama rekan yang lain mendesak Pemerintah terutama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

“Kami minta Pemerintah benar-benar berkomitmen dan menuntaskan kasus tersebut. Yaitu dengan memulihkan hak keluarga korban dan beri keadilan,” tambahnya.

Lanjutnya, jika kasus dan aktor intelektual tidak segera diungkap, konsekuensinya rasa aman bagi warga akan terancam. “Kita masih di bawah bayang-bayang penindasan. Sehingga aksi ini digelar terbuka agar mengajak dan mencari atensi publik supaya membangkitkan kesadaran bahwa ternyata negara tidak hadir menjamin hak warga,” ujarnya. (mus/ed2)