Salah satu perwakilan paguyuban korban Malang Plaza, Fathkul Azis, menyampaikan jika saat ini masih dalam tahap pengerjaan pembongkaran di sisi samping. Pelaksanaan itu, juga sempat terkendala karena beberapa hal.

“Karena dari pihak Sarinah, itu minta yang membetulkan itu dari vendor. Jadi, tidak bisa dikerjakan langsung oleh orang Malang Plaza. Hari ini pembongkaran, nanti dibenahi dan etalase juga masih dalam proses,” kata Azis, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Kamis (01/06/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkan jika pengerjaan tersebut semuanya ditanggung oleh pihak manajemen. Para pedagang hanya tinggal menempati dan membawa barang-barang yang dipergunakan untuk jual beli saja.

Baca Juga :

“Artinya, pengerjaan itukan butuh pembongkaran, persiapan, sampai nanti setelah pembatas selesai dipasang, etalase masuk. Itu tugas dari pihak manajemen Malang Plaza,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai kepastian waktu kapan pihaknya bisa berjualan, Azis mengaku, jika tidak bisa dipastikan. Tetapi, dirinya berharap dalam waktu dekat bisa segera dipergunakan. Karena menurutnya, lebih cepat lebih baik.

“Mudah-mudahan paling tidak di minggu ke dua atau minggu ketiga, sudah bisa masuk. Intinya bisa segera menempati di bulan Juni ini,” lanjutnya.

Meskipun begitu, waktu berjualan tersebut nantinya tidak akan berpengaruh dari empat bulan yang telah dijanjikan sebelumnya. Perhitungan penempatan dihitung ketika para pedagang mulai melakukan aktivitas berjualan.

“Ngitungnya tetap dari kita masuk nanti. Jadi tidak dihitung per juni awal, yang dianggap kita rugi, dan sebagainya, itu tidak. Jadi dihitung saat kita siap. Itu lah bulan pertama yang kita hitung,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam pertemuan untuk mencari jalan terbaik, ini belum ada solusi. Namun, Gunadi Handoko menyebutkan adanya batas waktu atau deadline tentang kejelasan status dan ganti rugi. Yakni paling lambat 10 Juni 2023.

“Pertemuan hari ini, kami meminta kejelasan status kepemilikan dan persoalan ganti rugi. Tentunya akibat kebakaran itu menimbukan dampak baik ekonomi maupun hukum. Kejelasan status tenant selaku pemilik tanah dan bangunan berdasarkan akte jual beli. Tadi yang hadir Pak Yudho, Direktur Utama PT Hakim Santausa. Namun tadi Pak Yudho datang sebagai salah satu pemilik saham sebesar 225,” ujar Gunadi.

Meskipun belum ada solusi, namun dalam pertemuan ini ada pogres yang sangat baik. “Tadi statemen Pak Yudho adalah akan memberikan yang menjadi hak tenant dan akan diakomodir. Kepastiannya, mereka meminta waktu karena pemegang saham PT Hakim Santausa pada 7 Juni 2023 akan mengadakan RUPS Luar Biasa,” jelas Gunadi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Namun setelah 7 Juni 2023 tersebut, kepastian harus sudah ada pada 10 Juni 2023. “Kita sepakati paling lambat 10 Juni 2023, mereka harus sudah memberikan kepastian kepada kami. Mulai dari status (tanah dan bangunan) termasuk juga kalau memungkinkan adalah penggantian kerugian,” tegasnya Gunadi.

Meskipun demikian, Gunadi belum membeberkan berapa jumlah ganti rugi yang diminta kliennya. “Belum menyampaikan jimlah kerugian. Berapa nilai tanah dan bangunan, baik saat pembelian dengan harga sekarang. Juga berapa kerugian akibat kebakaran pada 2 Mei 2023 tersebut. Semoga nantinya ada penyelesaian yang baik dan benar,” tambahnya.

Sementara itu, Ridwan Rachmat, kuasa hukum dari pemegang saham PT Hakim Santausa, mengatakan bahwa pihaknya ada itikat baik menyelesaikan permasalahan ini. “Tentunya penyelesaian dengan baik dan benar. Batas waktu belum belum bisa kami sampaikan. Semoga tidak sampai terjadi permasalahan hukum. Nanti ada pertemuan lanjutan,” ujarnya usai pertemuan. (gie)

“Masih belum ada itikad baik, khususnya dari PT Megah Sentosa (pihak manajemen) Malang Plaza dan mereka terkesan lepas tangan. Kami besok juga akan melakukan pertemuan dengan PT Hakim Sentosa, yang memiliki kewenangan soal kepemilikan tanah dan bangunan,” ucap Gunadi, seusai melakukan audiensi di gedung DPRD Kota Malang tadi.

Pihaknya menegaskan, jika sampai dengan saat ini para pemilik tenant atau korban, tidak menerima ganti rugi satu persen pun. Padahal, mereka juga sudah mengantongi akta jual beli tanah. Sedangkan, para penyewa sudah difasilitasi dan mendapatkan relokasi tempat selama empat bulan.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Bayangkan, klien kami itu pemilik tanah bangunan. Kerugiannya jauh lebih besar. Tidak ada yang namanya ganti rugi serupiah pun. Ini tentu sangat kami sesalkan. Kami sampai sekarang masih belum mengambil langkah hukum. Kami masih menunggu pertemuan besok dengan PT Hakim Sentosa,” jelasnya.

Gunadi berharap, dengan dilakukannya audiensi bersama dengan DPRD Kota Malang tersebut, persoalan itu tidak berlarut-larut. Sehingga, bisa diselesaikan dengan baik dan perekonomian bisa hidup kembali.

“Karena ini kan banyak yang terkait, berkaitan dengan kebakaran ada tenaga kerja, menyangkut pendapatan orang lain, bisnis yang lain, saya kira itu. Kami harap DPRD Kota Malang bisa memfasilitasi, agar semua pihak yang berkaitan bisa diundang pada momen berikutnya, agar bisa diselesaikan secara musyawarah,” katanya.

Kemudian, apabila tuntutan persoalan ganti rugi tidak dapat dipenuhi oleh pihak manajemen, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum, baik itu perdata maupun pidana. Tentu keputusan tersebut akan tergantung pada perkembangan selanjutnya.

“Bisa dua-duanya perdata atau pidana. Setelah besok dengan PT Hakim Sentosa, kami akan menentukan sikap. Intinya kami sudah mewarning (memberikan peringatan, red),” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwanto, mengatakan jika pihaknya memfasilitasi aspirasi dari kuasa hukum ataupun dari pemilik lahan yang terdampak peristiwa kebakaran Pusat Perbelanjaan Malang Plaza. Kemudian, juga mencari solusi terbaik, termasuk menawarkan relokasi tempat bagi mereka yang terdampak.

“Kami berharap bisa ikut membantu permasalahan yang mereka hadapi. Namun, ternyata ada hak jual beli yang belum diselesaikan. Ini kan juga masalah hukum. Tapi kita disisi yang lain, kita mungkin bisa rembug bersama agar mungkin tidak sampai ke jalur hukum, tetapi bisa selesai dengan cara kekeluargaan,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Hal tersebut, disampaikan ketika pihaknya melakukan pertemuan dengan kuasa hukum para pedagang (korban kebakaran, red) dan perwakilan pedagang Malang Plaza, Jumat (19/05/2023) tadi. “Alhamdulillah, sudah 99 persen ada titik temu dengan para pedagang dan kuasa hukum. Untuk tempatnya sudah clear di Mal Sarinah dan selama empat bulan kami memberikan secara gratis. Nantinya, mulai awal Juni nanti,” ujar Solehoddin.

Ditambahkannya, untuk penataan nanti para pedagang (korban) tidak perlu repot untuk menata dan sebagainya. Itu karena, pihak manajemen akan menggandeng pihak ketiga dalam menyiapkan tempat berdagang. Ini dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak manajemen kepada para pedagang (korban) Malang Plaza.

“Nanti mereka tidak perlu repot sampai membawa etalase dan sebagainya. Mereka nanti tinggal masuk dan membawa barang dagangannya. Ini bentuk tanggung jawab dan kebijakan dari manajemen,” tambahnya.

Untuk kapasitas dari Mal Sarinah, ujarnya, nantinya mampu menampung banyak tenan. Namun, nantinya tetap disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Sementara ini, kurang lebih ada 100 tenant yang akan menempati.

“Kami sudah memikirkan untuk jumlah dari para tenant yang akan menempati dan ini sudah dibicarakan. Semua sudah oke,” lanjutnya.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Terkait dengan uji Labfor yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, Solehoddin menyampaikan jika api bersumber dari Gedung Bioskop dan bukan Malang Plaza. Sehingga dalam hal ini, penentuan tanggung jawab bagi para korban juga harus didasarkan pada temuan tersebut.

“Kebijakan ini bisa ditafsirkan macam-macam, bisa ganti rugi, kebijakan, terserah. Karena berdasarkan uji Labfor, kebakaran bukan dari Malang Plaza tapi Gedung Bioskop. Dari situ, teman-teman bisa menafsirkan siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk itu,” ucap Solehoddin.

Sementara itu, kuasa hukum pedagang Malang Plaza, Wahab Adhinegoro, menyampaikan jika memang pihak manejemen Malang Plaza telah berkomitmen untuk tempat relokasi korban yakni di Mal Sarinah Kota Malang. Namun yang menjadi permasalahannya, yaitu penawaran dari pihak manajemen yang hanya mampu menyanggupi biaya sewa selama empat bulan. Padahal, tuntutan yang diminta yaitu selama enam bulan.

“Dari para korban (pedagang) itu menuntutnya selama enam bulan. Tetapi ini yang diberikan empat bulan. Kami belum bisa mengiyakan, karena saya masih harus berbicara dengan tenant lain, supaya tidak terjadi keributan,” jelas Wahab.

Wahab menambahkan, jika nantinya para koordinator akan segera melakukan komunikasi bersama dengan paguyubannya. Sehingga, mengenai keputusan empat bulan atau enam bulan, nantinya segera bisa diputuskan.

“Semua koordinator akan menghubungi paguyubannya dan nanti segera diputuskan. Intinya, sudah 90 persen untuk relokasi. Untuk ganti rugi, nanti setelah ini selesai akan kita bicarakan lagi,” tambah Wahab.

Saat disinggung mengenai hasil uji Labfor yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, sumber api berasal dari gedung bioskop, pihaknya menyampaikan jika saat ini masih menunggu dari hasil investigasi yang dilakukan lebih lanjut. “Sekarang kami masih bicara apakah hanya Malang Plaza, apakah dengan pihak lainnya, karena kami juga masih menginvestigasi soal putusan hasil penyebab kebakaran. Oke sumbernya memang di Mandala, tapi sebelum itu kami dengar pihak manajemen Malang Plaza, menyebut ada orang yang memasukkan tabung gas. Nah, ini pemicu juga kan, api kena gas makin besar. Makanya, ini masih kita investigasi,” imbuh Wahab. (rsy/sit)

Fathkul Azis menyampaikan, jika dipilihnya Mal Sarinah sebagai tempat relokasi sementara, itu karena lokasinya tidak jauh dari Pusat Perbelanjaan Malang Plaza. Sehingga, juga memudahkan para pelanggan.

“Pada kesempatan ini, kami memutuskan bersama-sama secara mandiri sepakat bahwa Mal Sarinah menjadi tujuannya. Memang tidak mudah dan tidak bisa mengakomodir semuanya, tetapi kami tetap mengatur bersama agar kekeluargaan tetap berjalan dengan semestinya,” kata Azis.

Kemudian, ditambahkannya jika kapasitas dari Mal Sarinah sendiri mampu menampung 90 tenant dan untuk saat ini sudah ada 85 tenant yang mendaftarkan. Ukuran dari masing-masing tenant, pun juga beragam dan ada yang kecil dan besar.

“Ini sudah ada 85 orang yang mendaftarkan dan masih kurang 5 orang saja. Ini sistemnya kami sewa secara mandiri. Untuk ukuran masing-masing tenant yang di Mal Sarinah dengan Malang Plaza tentu berbeda. Kalau di Mal Sarinah yang kecil ukurannya 2,3 x 2 meter, kalau dulu di Malang Plaza ukurannya 1,5 x 2. Untuk tenant yang besar ukurannya 6×3, kalau dulu beda-beda,” jelasnya.

Untuk berjualan di Mal Sarinah, dikatakannya, jika akan dilakukan dalam waktu dekat, dan mulai besok, Kamis (18/05/2023) akan dilakukan persiapannya. Dalam persiapannya sendiri pun menurutnya akan membutuhkan waktu selama kurang dari satu bulan.

“Besok start mencoba bagaimana actionnya di Mal Sarinah ini. Mungkin tidak kurang daribsatu bulan untuk dilakukan setting tempat, karena tidak perlu dirubah, tinggal ditambah etalase, saluran listrik dan sebagainya,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut untuk meredakan trauma pasca kebakaran tersebut, Azis menyampaikan, jika nantinya di Mal Sarinah akan diberikan sebutan nama World Trade Center (WTC) Sarinah. Tentu, pihaknya mengharapkan jika perputaran perekonomian nantinya juga lebih baik lagi.

“Perputaran perekonomian di Malang Plaza memang cukup baik, sama saja seperti di Mal lainnya. Semoga dengan dibukanya WTC Sarinah ini, juga kedepannya akan lebih baik lagi. Terlebih juga tidak hanya HP saja yang dijualkan, mungkin bisa dikembangkan lagi,” ucapnya.

Azis juga menambahkan, jika pihaknya bersama dengan para pedagang lainnya, juga berharap pihak manajemen pusat perbelanjaan Malang Plaza bisa menepati janjinya, untuk memberikan biaya sewa selama satu bulan. Kemudian, juga meminta kepada Pemkot Malang tetap menjadi penengah dalam kasus kebakaran tersebut.

“Kami masih tetap mengharapkan dari pihak manajemen terkait dengan masalah relokasi ini. Untuk pihak Pemkot Malang pun, juga sebagai bapaknya kita sangat berharap menjadi penengah untuk mediasi dan kami berharap bisa meminta perhatian dari Pemkot. Lalu, untuk proses hukum bukan ranah kami, intinya disini kami ingin berjualan,” tambahnya.

Sementara itu, Perwakilan Manajemen Sarinah yang enggan disebutkan namanya, mengatakan jika pihaknya menyambut dengan tangan terbuka atas relokasi tersebut. Meskipun, nantinya dinilai akan ada perubahan yang terjadi di Mal Sarinah.

“Ini sesuatu yang bisa dibilang sangat mendadak. Tentu kami menyambut dengan baik, dan kita mengakomodirnya. Perubahannya pasti ada, dan nanti akan kita lihat, karena untuk saat ini masih belum berjalan,” kata pria berkacamata tersebut.

Saat disinggung mengenai biaya sewa, pihaknya enggan menyebutkan berapa besaran angka tersebut. Kemudian, mengenai sistem pengamanan di gedung Mal Sarinah, menurutnya sudah sesuai dengan standart Mal pada umumnya.

“Pengamannya disini kami ada Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan sudah sesuai dengan standart Mal. Kerjasama ini sampai berapa tahun kami juga belum tahu, menyesuaikan saja. Mengimbangi kebutuhannya, sambil jalan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan jika sebelumnya sudah ada barang bukti yang diambil untuk dilakukan pengecekan uji Labfor. Diantaranya, satu buah kantong plastik abu arang yang diambil dari studio bioskop lantai tiga, kemudian tiga buah kantong plastik berisikan kabel.

“Satu kantong plastik abu arang sisa kebakaran, itu diambil di lokasi awal Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK). Diperiksa menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS) dan didapatkan hasil negatif tidak mengandung bahan bakar hidrokarbon maupun pelarut yang mudah menyala,” jelas Buher-sapaan akrab Kapolresta Malang Kota.

Untuk hasil dari uji Labfor kabel, tambahnya, yaitu LAPK berada di dalam Gedung Bioskop pusat perbelanjaan Malang Plaza. Dimana, titiknya berada di dekat dengan panggung layar Studio 1. Penyebabnya, kebakaran juga berasal dari panas akumulasi atau heat accumulation akibat kebocoran arus listrik.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Jadi, kabel dengan instalasi 2×2,5 mm itu dapat melelehkan dan membakar isolasi kabel kemudian berkembang membakar media disekitarnya. Antara lain, seperti kertas, plastik, kain dan spon. Ini kesimpulan dari hasil uji Labfor Jatim,” katanya.

Dalam hal ini, Buher menegaskan, jika kasus tersebut masih akan terus dikaji lebih lanjut. Selain itu, juga akan terus mengkoordinasikan hasil pemeriksaan Labfor Poda Jatim bersama dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkait dengan kelayakan gedung Pusat Perbelanjaan Malang Plaza.

“Ini masih dalam proses penyelidikan dan hasilnya bahwa kebakaran itu oleh kabel dan bukan dibakar. Jadi, kami tidak mungkin menetapkan tersangka asal-asalan. Nanti akan terus kita lakukan pengkajian dan kerja sama dengan Pemkot Malang terhadap kelayakan suatu bangunan terhadap perizinan dari Malang Plaza sendiri,” imbuh Buher.

Sebagaimana diberitakan, Gedung Malang Plaza secara tiba terbakar. Api yang dengan cepat meluas, mengakibatkan bangunan tiga lantai itu menyisakan cor dan kerangka. Musibah itu, juga mengakibatkan sejumlah tenant atau pemilik stand, merugi. (rsy/sit)

Melalui kuasa hukum pedagang, Wahab Adhinegoro, menyampaikan jika para pedagang lebih condong untuk memilih tempat relokasi tersebut di Mal Sarinah. Sebab, Mal tersebut dinilai tidak jauh dari jangkauan lokasi kebakaran.

“Kemungkinan besarnya di Mal Sarinah dan hari ini mengerucutnya di situ. Yang perlu dipahami, dari 137 orang yang sudah datang ke kami, ada 109 orang. Mungkin satu atau dua hari ini, nanti kami akan dikumpulkan lagi,” ujar Wahab, Kamis (11/05/2023) tadi.

Ditambahkan Wahab, untuk lama sewa tanpa biaya (gratis), sebelumnya para pedagang meminta waktu selama enam bulan. Namun, hal itu tidak dapat dipenuhi oleh pihak manajemen. Mereka hanya mampu menanggung selama satu bulan. Kemudian, pihaknya meminta bantuan kepada Pemkot Malang untuk menambah lama sewa tanpa biaya selama dua bulan.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kami juga meminta bantuan pada Pemkot Malang untuk menggratiskan selama dua bulan, jadi mungkin sewanya nanti tiga bulan. Entah itu nanti mungkin dari APBD atau dari mana, kami tidak tahu, pokoknya pedagang mendapatkan tiga bulan gratis biaya sewa,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika bantuan sewa tempat yang diminta oleh para pedagang tersebut masih akan ditelaah terlebih dahulu oleh para OPD terkait dan Sekretasi Daerah (Sekda) Kota Malang. “Mekanisme sewa di kami sepanjang itu sesuai dan diperbolehkan aturan, kenapa tidak. Tapi tadi saya minta Kabag hukum, dan OPD terkait, dibawah koordinasi sekda masih di telaah. Boleh tidaknya belum tahu,” kata Wali Kota Sutiaji.

Lebih lanjut pihaknya juga menjanjikan, akan segera menghubungi pihak manajemen Malang Plaza, agar ada percepatan dalam relokasi tersebut. Terlebih, di Mal Sarinah sendiri terdapat lahan sekitar 1000 meter yang bisa dimanfaatkan.

“Saya tadi menjanjikan hari ini saya menghubungi manajemen untuk ada percepatan. Kalau di Mal Sarinah sudah saya hubungi, apalagi di sana BUMN, jadi ada kelonggaran sedikit sehingga membantu saudara-saudara kita. Teman-teman pedagang cenderung ke sana juga karena radius dengan kebakaran tidak jauh, sehingga orang mudah mencarinya,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilangsungkan pada Senin (08/05/2023) lalu. Dimana, para pedagang meminta untuk difasilitasi dengan pihak perbankan.

“Jadi sudah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saya minta segera. Dari para pedagang itu menginvetarisir mana yang dia pinjam, dimana dan seterusnya. Tadi sudah kita temukan. Sampai tadi berjumlah 29 pedagang dan jumlah pinjamannya bermacam macam,” jelas Wali Kota Sutiaji, seusai mengikuti audiensi, Kamis (11/05/223) tadi.

Ditambahkan Wali Kota Sutiaji, jika dari ke 29 pedagang tersebut, pengajuan yang diajukan pun bermacam-macam. Diantaranya, ada yang untuk restrukturisasi, kemudian pengajuan untuk menutup hutang sebelumnya dan pengajuan baru.

“Dari 29 itu, 17 diantaranya belum punya tanggungan dan KTP nya para pedagang itu banyak yang dari luar kota. Nanti segera dibuat keterangan domisili. Persyaratannya mereka nanti juga akan di permudah,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sejalan dengan itu, salah satu kuasa hukum pedagang, Wahab Adhinegoro, menyampaikan jika audiensi tersebut membicarakan soal kesepahaman antara pedagang dan perbankan, yang difasilitasi oleh Pemkot Malang terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Ini tadi baru kesepahaman. Intinya, pihak perbankan akan membantu memberikan KUR. Sepanjang catatan pengkreditannya itu baik. Kalau mereka masih punya hutang ke bank lain maka akan saya selesaikan. Tapi, saya minta syarat ke OJK agar tidak menunggu waktu,” ujar Wahab.

Wahab juga menjelaskan, untuk persyaratan dalam pengajuan KUR tersebut, yaitu para pedagang diharuskan tidak memiliki tanggungan apapun. Jika pedagang ingin mengajukan namun masih memiliki tanggungan, maka akan diberikan pinjaman oleh kantor hukumnya.

“Jadi dari kantor kami akan nalangi, agar terselesaikan, clear. Asal dia ada jaminan kalau nanti dapat KUR sehingga saya bisa memotong uangnya itu. Kesepakatannya di situ,” lanjutnya.

Selain itu, persyaratan lainnya yakni pedagang harus mengantongi keterangan dari pihak manajemen Malang Plaza, bahwa mereka memang korban. Sepanjang, mereka adalah korban maka akan dibantu.

“Misalnya nanti kalau sudah kena BI Checking, kita lunasi, dan tidak serta merta diterima, harus nunggu beberapa waktu. Nah, kita inginnya setelah BI Checking diselesaikan, berarti dia clear, langsung lah, jadi tidak menunggu waktu untuk bisa dapat KUR,” imbuh Wahab. (rsy/sit)

Melalui kuasa hukumnya, Gunadi Handoko, menyampaikan jika pemenuhan hak dan kejelasan atas kepemilikan tanah dan bangunan, berbeda dengan ganti rugi atas peristiwa kebakaran yang telah terjadi di Malang Plaza. Pihaknya menginginkan, aspek hukum atas jual beli tanah berdasarkan akta tersebut tidak diabaikan.

“Ganti rugi itu terkait dengan barang yang terbakar. Tapi menyangkut persoalan yang lain, aspek hukum jual beli tanah, kami minta itu tidak hilang dan tidak hangus. Tanahnyakan tetap ada, dasar hukumnya telah dilakukan akta jual beli,” ujar Gunadi, saat ditemui di Balai Kota Malang, Senin (08/05/2023) tadi.

Kemudian, dikatakannya jika selama 38 tahun, tidak ada realisasi pemecahan sertifikat jual beli tanah dari pihak manajemen. Sehingga, pihaknya menunggu bentuk tanggungjawab dari pihak manajemen tersebut.

“Berdasarkan akta jual beli serta surat keterangan dari notaris, bahwa sertifikat sedang dalam proses pengurusan pemecahan. Tentunya kami akan menanyakan pada manajemen agar yang menjadi hak segera terpenuhi,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, jika pihak manajemen tidak memberikan penjelasan mengapa pemecahan sertifikat tersebut dapat tersendat hingga 38 tahun lamanya. Untuk itu, melalui kuasa hukumnya, pemilik toko emas yang terkena dampak kebakaran meminta komitmen dari pihak manajemen Malang Plaza.

“Mereka tidak menjawab secara detail. Hanya ngomong bahwa sekarang lagi fokus relokasi. Ganti rugi juga belum terlalu dijawab secara spesifik. Memang butuh waktu, tapi paling tidak komitmen. Kami butuh kepastian. Soal realisasinya kapan, itu tidak masalah. Tapi komitmennya bagaimana, itu yang kami tunggu dari mereka,” lanjutnya.

Gunadi juga mengaku akan segara mengatur pertemuannya dengan pihak Manajemen Malang Plaza, untuk membahas lebih lanjut keinginan dari para pemilik toko yang terdampak kebakaran Malang Plaza.

“Kami selaku kuasa hukum para tenan mengundang Manajemen Malang Plaza agar kita bisa bertemu face to face, dua pihak agar ada solusi pembahasan secara komprehensif. Memang perlu tempat khusus, tidak bisa di tempat publik karena tidak bisa detail dan waktu terbatas. Mereka juga merespon dengan sangat baik, justru mereka ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan win-win solution,” imbuh Gunadi. (rsy/sit)