Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menyampaikan bahwa nantinya akan menyiapkan sejumlah inovasi yang dilakukan. Salah satunya yakni dengan menerapkan sistem buka tutup pada TPA Supit Urang.

“Rencananya kami di tahun 2024 ini akan menerapkan sistem buka tutup di TPA Supit Urang Kota Malang,” ujar Rahman-sapaannya, Kamis (18/01/2024) tadi.

Baca juga :

Rencana ini akan dilakukan, sebab disinyalir adanya oknum yang sengaja memasukkan sampah dari luar Kota Malang. Meskipun masih belum dapat mengetahui siapa oknum yang melakukan aksi nakal tersebut.

“Karena memang disinyalir ada sampah yang memang masuk dari luar Kota Malang. Ini juga sebagai bentuk kontroling dari DLH, untuk memastikan sampah-sampah itu hanya milik warga Kota Malang,” katanya.

Bahkan, dari data yang dilihat oleh Rahman, sampah yang diterima TPA Supit Urang perharinya sekitar 750 ton sampah. Itu mulai dari sampah yang ada di lingkungan masyarakat, hingga industri yang ada di Kota Malang.

“Per Desember 2023 lalu, sampah di Kota Malang bisa dikelola hingga 26,4 persen. Tentu kami DLH terus berkomitmen untuk menangani dan mengelola sampah yang ada,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua DPRD Jombang, mengatakan bahwa gelaran agenda paripurna menindaklanjuti Surat Kemendagri terkait surat perintah usulan Pj Bupati Jombang bersama semua Ketua Fraksi di DPRD Jombang. “Dalam pertemuan itu, atas hasil musyawarah mufakat menyepakati tiga nama yang diusulkan menjadi Pj Bupati Jombang, sesuai dengan perundangan. Yaitu, berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, nama-nama itu diantaranya, pertama yang diusulkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo. Kedua, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Andik Fajar Cahyono serta ketiga adalah Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Jazuli.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Setelah paripurna, kita lakukan penetapan. Semua berkas persyaratan serta perlengkapannya secara administrasi sudah selesai, termasuk berita acaranya. Kemudian, kita kirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Artinya, kewenangan mutlak semuanya ada di Kemendagri. DPRD Kabupaten Jombang hanya menunggu, siapa nanti yang akan menjadi Pj Bupati Jombang. Harapannya, dari ketiga nama yang dikirim salah satunya menjadi Pj Bupati Jombang,” tuturnya.

Perlu diketahui, dalam surat Kemendagri kepada DPRD Jombang, bahwa pada 9 Agustus 2023, harus sudah selesai proses pengusulan nama Pj Bupati Jombang dan masuk ke Kemendagri. Artinya, kemungkinan setelah 9 Agustus 2023, akan turun surat Kemendagri terkait Pj Bupati Jombang. Dengan begitu, pada 24 September 2023 jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jombang selesai. Kemudian, akan dilakukan pelantikan Pj Bupati Jombang yang telah ditunjuk oleh Kemendagri. (azl/sit)

Hal itu, ditegaskan Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, kepada Memontum.com Sabtu (29/07/2023) tadi. Karena menurutnya, dari hasil mediasi yang nampaknya belum ada jalan tengah, karena permintaan antara ahli waris dan appraisal Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang masih ada selisih penawaran harga.

“Saya berharap bisa segera diselesaikan. Sehingga, bisa cepat selesai. Kalau mau dibeli, maka langsung dianggarkan dan jika tidak, bisa segera dikosongkan,” terangnya.

Baca Juga :

Dengan penanganan cepat itu, paparnya, diharapkan semua bisa segera selesai. Artinya, kalau memang tidak dibeli, maka bisa mencari atau menyiapkan lokasi baru. Dengan begitu, aktivitas sekolah tidak terganggu. Sementara ahli waris, pun bisa segera mendapatkan haknya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mencari solusi atas persoalan sekolah SDN 01 Jatimulyo. Kepala Disdikbud Lumajang, Agus Salim, mengatakan bahwa karena pihak pemerintah sudah kalah, maka pemerintah harus pindah. Sementara dalam proses negosiasi, masih belum menemui kesepakatan.

“Dari negosiasi pembelian, pihak ahli waris meminta harga Rp 1 juta permeter. Kemudian turun menjadi Rp 850 ribu permeter. Sementara hasil appraisal, pun berbeda yaitu pemerintah bisa membeli dengan harga Rp 339 juta untuk keseluruhan bidang tanah,” ujarnya. (adi/sit)

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu, Adiek Imam Santoso, menjelaskan bahwa saat ini dinasnya sedang melakukan pendataan sektoral statistik ketenagakerjaan. “Hasil dari pendataan sektoral statistik ketenagakerjaan, itu mendapatkan data sementara angka pengangguran yang terhitung mulai Februari 2023 sampai Juni 2023 mencapai 2.443 jiwa,” terangnya, saat di ruang kerjanya, Jumat (28/07/2023) tadi.

Pendataan itu, menurutnya, dilaksanakan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu. Dimana tujuannya sebagai sasaran untuk penggunaan kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Baca juga :

Permasalahan utama di Kota Batu, ujarnya, adalah pengangguran yang termasuk program prioritas. Karena, untuk saat ini angka pengangguran terbuka di Kota Batu, mencapai 10 ribu lebih.

“Harapan kami, data yang kami dapat sebesar 2.443 jiwa pengangguran terbuka, itu menjadi data pendukung dari angka total 10 ribu sekian jumlah pengangguran Kota Batu. Dan, tentunya angka itu masih bisa berkembang yang batasannya hingga Agustus 2023,” paparnya.

Diketahui, bahwa berdasarkan data BPS pada tahun 2022, Kota Batu menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengangguran tertinggi. Terhitung, pengangguran di Kota Batu sebesar 8,43 persen atau sekitar lebih dari 10 ribu orang. (put/sit)

Ketua Pokdarwis KGR, Devi Nur Hadianto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari visi misi pokdarwis untuk mengembangkan kepariwisataan, khususnya di Komplek Pesarean Ki Ageng Gribig tersebut. Terlebih, dalam setahun KGR menggelar enam acara yang berbeda-beda.

“Kami ada enam acara dalam setahun. Diantaranya, konsep bubur atau njenangan. Yang saat ini kita jalani, itu njenang suro atau mbubur suro. Ini telah kita awali pada tahun 2020 lalu, dengan harapan jejak kami sebagai objek wisata religi tetap eksis dan berkelanjutan sampai sekarang,” ujar Devi tadi.

Baca juga:

Kemudian, Devi juga menjelaskan bahwa bubur tersebut memiliki makna dan filosofi yang tersendiri. Bubur yang memiliki warna putih ini melambangkan awal tahun dan awal doa bagi masyarakat Jawa. Sehingga, tradisi tersebut mengajarkan untuk selalu berbaik sangka dan berharap kebaikan selama setahun ke depan.

“Kita orang jawa hendaknya selalu berbaik sangka. Mengawalinya itu pakai putih, sae, bagus. Dengan harapan dalam satu tahun ke depan apa yang kami harapkan, apa yang kita nikmatkan kepada tuhan semua baik-baik saja. Termasuk kepada semua yang ada di lingkungan masyarakat,” katanya.

Selain berwarna putih, bubur suro ini juga memiliki toping yang melambangkan awal penghidupan, seperti telur, ayam atau ikan, serta beberapa unsur lain. Terlebih, juga harus selalu disajikan dengan daun sebagai simbol harapan akan kehidupan dan doa untuk tahun-tahun mendatang.

“Menurut beberapa tetua kita, tradisi seperti itu jangan sampai diubah. Sebab ada harapan ada penghidupan, ada doa dan ada keinginan yang mungkin bisa terkabul di tahun-tahun yang akan datang,” tambahnya.

Berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun, acara tersebut mengalami peningkatan jumlah bubur yang dibuat. Jika pada tahun sebelumnya hanya sekitar 200 takir bubur yang dimasak, tahun ini jumlahnya meningkat hingga hampir 20 kilogram beras.

“Belum tahu ini nanti jadinya berapa, tapi semoga bisa mencapai sekitar 300 takir bubur untuk dibagikan kepada semua masyarakat yang hadir, baik yang datang untuk berziarah maupun berdoa di komplek makam Ki Ageng Gribig ini,” lanjutnya.

Meskipun bubur tersebut dibagikan kepada para pengunjung dan peziarah, namun tetap disajikan dengan cita rasa yang enak dan gurih. “Kami ingin setiap pengunjung dan peziarah yang datang agak banyak di bulan suro ini bisa mencicipi jenang suro atau bubur suro yang dibikin oleh pegiat atau masyarakat RW 4 atau sekitar makam ini. Agar sama sama merasakan kenikmatan bubur suro kami, sekaligus menganggapnya sebagai sesuatu yang lezat dan berkesan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bahkan, selama 3 tahun berjalan, Aplikasi POL sudah melayani 3.598 pelanggan dan sudah merekrut 5.805 pedagang dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.247.765.700. sehingga pada tahun 2021 dan 2022, berhasil menyumbang PAD sebesar Rp 160.000.000. Sementara pada tahun 2023 ini, inovasi POL berhasil masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Bertempat di Command Center Pemkab Lamongan, Bupati Yuhronur melakukan Paparan TOP 99 KIPP di hadapan Tim Panel Independen KIPP secara daring, Selasa (11/07/2023) tadi. Dalam paparan tersebut, dirinya menjelaskan bahwa sejak lahirnya POL pada tahun 2020 hingga 2023, POL terus melakukan pengembangan. Seperti, perluasan dan integrasi POL di seluruh pasar di Lamongan hingga mengembangkan layanan jasa kesehatan (massage) untuk memberikan akses pada disabilitas (tuna netra). Kemudian, menyediakan layanan tailor (penjahit) hingga penambahan fitur GPS yang tentunya akan memberi nilai tambah pada pengguna aplikasi terobosan Pemkab Lamongan.

Baca Juga :

“Kami terus melakukan terobosan, diantaranya tarif POL yang relatif bisa bersaing dengan e-commerce lain. Termasuk, kemudahan belanja melalui aplikasi atau whatsapp customer service (0823-3544-0008 atau 0878-6872-977). Bahkan melalui POL masyarakat dapat bertransaksi dengan pembelian produk sembako, fashion, makanan, serta order ojek online maupun jasa lainnya,” kata Bupati Yuhronur.

Tidak hanya itu, POL juga menambah fitur pembayaran dengan saldo E-Wallet dari Aplikasi POL serta bekerjasama dan bersinergi dengan delivery lokal dan jasa ekspedisi dalam hal pengiriman pesanan atau orderan. “POL juga menyiapkan menu layanan untuk pembayaran E-Retribusi Pasar, Tagihan PDAM, Tagihan Listrik dan pembayaran PBB,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam rangka keberlanjutan inovasi Aplikasi POL, Bupati Yuhronur menggalakkan program #AyoBeliProdukLamongan dan #Ayoditumbasi melalui POL dan mensinergikan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memasukkan UMKM, IKM, dan Pedagang binaan dinas tersebut di Aplikasi POL. (zen/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa prestasi raihan yang diperoleh Kota Batu membuktikan komitmen Pemerintah Kota Batu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya, dengan melihat kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di daerah untuk perbaikan ke depan.

“Jadi, Kota Batu termasuk dalam 5 kota di Jawa Timur, yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Riset RI tuntas asesmen nasional,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (11/07/2023) tadi.

Baca Juga :

Jumlah sekolah yang terlibat dalam asesmen nasional, tambahnya, untuk Kota Batu adalah seluruh jenjang mulai dari Paud, SD/MI kelas V, SMP/MTs kelas VIII dan SMA/SMK/MA dikelas XI. Setiap sekolah yang mengikuti asesmen nasional, dinilai berbagai aspek.

Dengan asesmen nasional itu, ujarnya, diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem pendidikan. Serta, memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan kurikulum, strategi pengajaran dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

“Asesmen nasional sesuai Kementerian Pendidikan dan Riset RI adalah untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian siswa secara nasional dalam bidang pendidikan,” jelasnya.

Dan, tujuan asesmen ini utamanya adalah untuk memperoleh informasi obyektif tentang kemampuan siswa dalam berbagai mata pelajaran dan tingkat pengetahuan mereka. “Yang jelas, asesmen nasional akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan Kota Batu dan mencapai hasil yang lebih baik bagi peningkatan prestasi siswa,” paparnya.

Sekedar diketahui, asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa, kelas atau mata pelajaran atau program studi dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria dan capaian pembelajaran tertentu. (put/sit)

Beruntung, saat itu petugas Polsek Blimbing segera tiba di lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan. Tentunya, petugas kepolisian sudah tidak asing dengan Yoko. Dikarenakan, tersangka sudah beberapa kali terlibat aksi kriminalitas.

Kapolsek Blimbing, Kompol Danang Yudanto, mengatakan bahwa tersangka diamankan setelah kedapatan mencuri burung. “Saat melakukan aksi mencuri burung, tersangka ketahuan oleh warga dan langsung diamankan. Kami pun segera datang ke lokasi melakukan pengamanan,” ujarnya, Jumat (07/07/2023) tadi.

Baca juga:

Adapun Yoko, juga pernah dilaporkan terkait kasus penganiayaan pada 15 Oktober 2020. Namun di tahun 2021, dirinya diringkus Satreskrim Polresta Malang Kota atas kasus serupa. Namun, setelah dipenjara selama 1,5 tahun, Yoko kembali melakukan aksi kejahatan. Dirinya pernah dilaporkan karena mencuri HP pada April 2022 lalu.

Aksi kriminalnya terus berlanjut, hingga akhirnya tertangkap mencuri burung kenari tersebut. “Pelaku ini sering melakukan kejahatan, sehingga pasal yang diterapkan juga cukup banyak. Yaitu, Pasal 351 KUHP dan Pasal 362 KUHP juncto Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Total kerugian yang ditimbulkan pelaku mencapai Rp 5,5 juta,” terangnya. (gie)

Hal tersebut, dikatakan oleh anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. Itu dilakukan, untuk merespon adanya aspirasi yang telah disampaikan oleh perwakilan kader posyandu dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, kepada DPRD Kota Malang.

“Jadi, hampir dari semua perwakilan kader di lima kecamatan yang telah menyampaikan aspirasinya, itu minta agar PMT dimasukkan anggaran Pemkot. Karena, selama ini anggarannya dari swadaya masyarakat. Bahkan, seperti di beberapa kelurahan itu ada iuran sukarela. Kemudian, juga beberapa kader posyandu inisiatif dan meminta sumbangan ke pengusaha atau tokoh masyarakat yang bisa membantu,” jelas Bayu, Sabtu (01/07/2023) tadi.

Pihaknya menilai, bahwa penganggaran pada program PMT ini sangat penting sekali. Karena, ini dapat mengurangi beban masyarakat dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Malang. Walaupun, penanganan stunting itu masalah kompleks dengan banyak variabel.

“Mungkin secara angka, stunting di Kota Malang ini sekarang sudah turun. Tapi kemarin kan sempat heboh di masyarakat keluar angka pemicu stunting. Walaupun kita tahu bahwa penanganan stunting itu kompleks. Tapi yang pasti dilakukan oleh teman-teman kader posyandu ini melakukan penyuluhan setiap bulan, dimana itu juga diberikan makanan tambahan,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkan Bayu, walaupun nantinya tidak akan mendapat anggaran yang optimal dalam PAK. Namun, pihaknya berharap program tersebut dapat diakomodasi oleh Pemkot Malang. Itu juga tergantung dari kemauan dan keinginan Pemkot Malang.

“Kita akan selalu komunikasikan dengan Dinkes, harapannya walaupun mungkin belum maksimal, tapi sedikit-sedikit bisa dianggarkan dalam APBD perubahan ini lah. Jadi ya tinggal kemauan Pemkot saja. Saya yakin kalau mau pasti bisa, karena anggaran daerah kan pasti ada. Kita juga tahu di APBD 2022 itu kita SILPA Rp 460 miliar, jadi harusnya bisa,” tambah Bayu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif, menyampaikan jika anggaran PMT sudah dianggarkan dalam APBD 2023. Namun, prioritas dalam program tersebut memuat tiga indikator.

“Insyaallah sudah dianggarkan, tapi memang prioritas program PMT adalah balita yang wasting yaitu berat badan anak di bawah standar/kurus. Lalu, stunted yakni status pertumbuhan anak yang terhambat, artinya tinggi badan balita lebih rendah dari tinggi badan rata-rata balita pada usia yang sama. Kemudian, balita 3 tahun tidak naik timbangan,” tutur Husnul.

Lebih lanjut, pihaknya juga telah melakukan koordinasi melalui bidan wilayah, kemudian PKK dan para kader kesehatan, mengenai anggaran PMT yang diprioritaskan pada tiga indikator tersebut. “Jadi PMT itu atas rekomendasi dari tenaga nutrisionis yang ada di wilayah masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan balitanya,” imbuh Husnul. (rsy/sit)