Dalam kajian LBM PC NU Jember, masyarakat diimbau untuk waspada saat menerima informasi yang disampaikan dan tersebar lewat Medsos. Terlebih jika informasi yang tersebar berupa cuplikan video pendek.

Menurut Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PC NU Jember, Ustaz Asep Jamaluddin Az Zahid, pihaknya telah melakukan tabayyun atau klarifikasi dengan mendapatkan transkrip lengkap ucapan Menag Yaqut serta melihat langsung video full berdurasi 2 menit 50 detik.

“Karena dalam narasi lengkap Gus Yaqut tidak memenuhi rukun-rukun Tasybih (mempersamakan/membandingkan). Meskipun jika melihat video pendek hasil potongan yang beredar di Medsos, ada kesan Menag Yaqut mempersamakan suara azan dengan suara anjing menggonggong,” kata Ustaz Asep saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (01/03/2022).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam kajian LBM PC NU yang dilakukan di Balai Desa Cempdak, Kecamatan Sumberjambe, Minggu (27/02/2022) kemarin. Jika melihat video pernyataan Menag Yaqut yang utuh tanpa dipotong, hal itu terbantahkan. “Dalam pernyataan lengkap (video lengkap soal pernyataan Menteri Agama), Menag Yaqut sedang menjelaskan kebijakan pengeras suara masjid dan tidak dalam rangka mempersamakan suara azan dengan suara anjing. Tapi saat itu sedang mencontohkan jenis suara yang menimbulkan kebisingan sehingga perlu diatur. Ini harus jelas, maka dari itu pengkajian ini dilakukan,” ujarnya.

Sehingga, dari kajian yang dilakukan LBM PC NU Jember, merujuk sejumlah kitab fiqh, Menag Yaqut tidak terbukti melakukan tasybih atau perbandingan suara azan dengan suara anjing. “Tapi memang benar, jika ada seorang muslim yang membandingkan suara Azan dengan suara lain yang menistakan misal keledai atau dengan yang lain, maka memiliki konsekuensi hukum berat, yakni menjadi kafir. Tetapi hal itu harus memenuhi sejumlah syarat perbandingan yang ketat,” tuturnya.

Ustaz Asep menambahkan, terkait kajian yang dilakukan. Sebagai upaya tabayyun yang harus dilakukan oleh warga Nahdliyin. “Bahwa kita sebagai warga Nahdliyin jangan mudah terprovokasi dalam video unggahan pendek. Kita harus mencari perbandingan antara video pendek dan video panjangnya. Kemudian kita lakukan tabayyun. Untuk meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Apakah betul mempersamakan suara azan dengan suara anjing. Tapi jika tidak, baru kita terhindar dari terprovokasi media sosial yang tujuannya tidak benar,” ulasnya.

Dirinya berharap, masyarakat tidak mudah terprovokasi. “Sepatutnya kita lebih bijaksana dan mengambil sikap agar tidak berbaur dengan konflik yang terkesan memprovokasi. Untuk kajian kami, sudah dikirim ke PWNU dan PBNU, termasuk ke Gus Yaqut juga sudah tahu,” imbuhnya. (rio/gie)

Menyikapi hal tersebut, Ketua Ansor Kabupaten Blitar, Hermawan, menegaskan siap pasang badan jika ada pihak-pihak yang terus mempermasalahkan. “Melihat perkembangan yang terjadi, kami Ansor Kabupaten Blitar siap pasang badan untuk Gus Yaqut (Yaqut Kholil Qoumas),” tegas Hermawan saat dihubungi memontum.com melalui sambungan telepon, Minggu (27/02/2022).

Dirinya pun menengarai, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk membuat gaduh. “Kita tahu, kelompok-kelompok mana yang ingin memanfaatkan momen ini untuk membuat gaduh melalui framing seolah-olah Gus Yaqut menistakan agama,” papar Hermawan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Justru, tambahnya, kegaduhan ini bukan karena statementnya Gus Yaqut. Tetapi, karena dipelintir dan diframing melalui media. Sebenarnya, pernyataan beliau sudah jelas dan gamblang, bahwa ada kebisingan dari pengeras suara dan kebisingan suara anjing. “Sama-sama ada kebisingan, tapi bukan membandingkan. Itu konteksnya,” jelas Hermawan.

Lebih lanjut Hermawan juga menampik tuduhan, bahwa Gus Yaqut telah menistakan agama Islam. “Tidak perlu menjadi orang pintar, untuk menilai pernyataan Gus Yaqut tersebut bukan sebuah penistaan. Jadi orang normal saja, sudah pasti menangkap apa konteks yang ingin disampaikan Gus Yaqut. Asal dengan hati yang jernih dan tanpa kepentingan,” lanjut Hermawan.

Meski demikian, jika ada pihak-pihak yang ingin terus mengganggu Menag sekaligus Ketua Umum Ansor Pusat tersebut, Hermawan memastikan seluruh pengurus Ansor di daerah siap membela. “Sebuah kewajiban bagi kami, untuk pasang badan dan membela Gus Menteri dari gangguan-gangguan isu semacam ini. Pola yang digunakan selama ini sama. Mencari-cari kesalahan dan mengkait-kaitkan dengan penistaan agama. Jika dapat momentum mereka akan segera bergerak dengan cepat,” imbuhnya.

Dirinya pun mengajak kepada masyarakat, untuk lebih jernih melihat konteks pernyataan Gus Yaqut tersebut. Jangan sampai kesalahan penafsiran akan menyebabkan kegaduhan.

“Belajar dari yang sudah-sudah, kita harus melihat segala sesuatu dengan hari yang jernih. Mau sampai kapan kita akan dibenturkan dengan isu soal agama. Meski disisi lain, agama harus kita jaga,” tegasnya. (van/jar/sit)

“Menag sudah memerintahkan kepada kami untuk mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya, dalam rangka menangani pasien Covid-19,” tegas Khoirizi di Jakarta, Senin (05/07).

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Menurut Khoirizi, dalam instruksi tersebut, para pihak diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19.

Secara khusus, Sekjen Kemenag juga diminta untuk mengoordinasikan pemanfaatan asrama haji dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia di tingkat nasional.

Tugas Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, lanjut Khoirizi, adalah mengoordinasikan pemanfaatan asrama haji dengan gubernur, bupati/walikota, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji. Tugas lainnya adalah melakukan pemantauan pemanfaatan asrama haji secara berkala dan sewaktu-waktu.

“Kakanwil juga harus melaporkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 dan/atau keperluan darurat lainnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” jelasnya. 

Adapun untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji, tugasnya adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penanganan pasien Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten/kota. Mereka juga harus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk pelaksanaan pengamanan.

“Kepala UPT harus melaporkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,” paparnya.

Khoirizi menjelaskan, bahwa pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya dituangkan dalam Berita Acara Peminjaman Sementara dengan memasukkan hak dan kewajiban para pihak.

“Segala biaya yang timbul sebagai akibat pemanfaatan asrama haji ini, dikoordinasikan dengan gubernur, bupati/wali kota, serta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/ kota,” lanjutnya. Ditambahkan Khoirizi, asrama haji sudah dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pandemi sejak tahun 2020, utamanya sebagai tempat isolasi mandiri. Di tengah melonjaknya kasus Covid-19 saat ini, pemanfaatan asrama haji akan dioptimalkan untuk membantu penanganan pasien Covid-19. Prosesnya dilakukan bekerjasama dengan Kemenkes, Kementerian BUMN, dan pihak terkait lainnya.  (hms/nag/aye)

Edaran ini antara lain, mengatur larangan kegiatan takbir keliling. Salat Iduladha di lapangan terbuka atau di masjid/musalla pada daerah zona merah dan oranye juga ditiadakan. Untuk daerah di luar zona merah dan oranye, Salat Iduladha dapat dilaksanakan di lapangan terbuka atau masjid serta mushala berdasarkan penetapan dari pemerintah daerah atau satuan tugas penanganan Covid-19 dari daerah dengan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Terbit 21 Juni, edaran ini segera disosialisasikan secara massif melalui jajaran Kemenag pusat hingga ke daerah-daerah. Selain untuk jajaran Kemenag, edaran tersebut juga ditujukan kepada pimpinan ormas Islam, pengurus masjid dan musalla, panitia peringatan hari besar Islam, serta masyarakat Muslim di seluruh Indonesia.

Untuk itu, selang dua hari sejak diterbitkan, Menag bahkan turun langsung, keliling Pulau Jawa, sowan ke para kiai untuk mensosialisasikan SE Nomor 15 Tahun 2021, sebagai bentuk ikhtiar mencegah potensi penyebaran Covid-19.

“Memulai perjalanan Rabu pagi, 23/06, berburu berkah saya mulai menyusuri luasnya pulau Jawa, bertemu banyak kiai dan tokoh, menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo, sekaligus mensosialisasikan dan memohon bantuan sesepuh menyampaikan kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Iduladha dan penyembelihan hewan kurban,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (29/06) tadi.

Menurut Menag Yaqut, pemerintah sudah dan terus berjuang secara lahir dalam menangani pandemi, baik melalui mekanisme penanganan medis, vaksinasi, maupun upaya preventif-kuratif lainnya. Sebagai bentuk tawakal kepada Allah, upaya-upaya tersebut harus diperkuat dengan ikhtiar batin dengan doa dari para kiai dan seluruh masyarakat Indonesia agar pandemi segera terkendali.

Perjalanan Menag, diawali dengan sowan ke sejumlah pesantren di Cirebon. Menag sowan dan minta doa untuk Indonesia kepada Pengasuh Kempek Cirebon yang juga Rais Syuriah PBNU, KH Muhammad Musthofa Aqiel. Juga kepada pengasuh pesantren Babakan Ciwaringin, sesepuh Buntet Pesantren yang juga Mustasyar PBNU KH Adib Rofi’uddin Izza. Di Jawa Barat, silaturahim ditutup dengan sowan ke Habib Thohir bin Yahya di Semplo, Palimanan.

Dari Cirebon, Menag melanjutkan silaturahimnya ke sejumlah kiai di Jawa Tengah. Menag mengawali perjalannya ke Pesantren Al Hikmah 1 Benda, Sirampog Brebes. Menag diterima oleh pengasuh pesantren KH Labib Shodiq Suhaimi.

Selain minta doa untuk kebaikan negeri, Menag menyampaikan bahwa, hingga saat ini pandemi Covid belum berakhir. Malah muncul varian baru Covid-19 di tengah gencarnya pemerintah melakukan ikhtiar vaksinasi massal.

“Tentunya kami berharap kita semua untuk terus mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai dan menekan penyebaran Covid-19,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

Dari Al Hikmah Benda, Menag ke Pesantren Annuriyyah, Bumi Ayu Brebes, lalu sowan ke Pengasuh Majelis Kanzus-Shalawat Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan.

Hari kedua, Menag melanjutkan perjalanan silaturahminya ke Pesantren API Tegalrejo (Magelang), Roudlatut Thulab (Magelang), An Nur (Purworejo), An Nawawi Berjan (Purworejo), serta Pesantren Pandanaran dan Al Munawir Krapyak di Yogyakarta. Menag juga sowan ke kediaman Habib Hilal di Kota Gudeg.

Hari Jumat, Menag ziarah ke makam Mbah Lim di Pancasila Sakti, Klaten. Menag selanjutnya sowan ke Pengasuh Pesantren Al Muayyad, Solo.

Dari Solo, ikhtiar sosialisasi edaran prokes penyelenggaraan salat Iduladha dan pelaksanaan qurban dilanjutkan ke Jawa Timur. Menag sowan ke Pengasuh Pesantren Lirboyo, yang ada di Kota Kediri, Ploso, Kabupaten Kediri, Sidogiri, Pasuruan, dan Pesantren Bumi Sholawat Tulangan Sidoarjo yang diasuh KH Agoes Ali Masyhuri.

Mewakili Pengasuh Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid Sohib, mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan Menag. Pesantren Lirboyo juga mendukung program pemerintah dan berharap pandemi ini segera berakhir.

Dukungan dan doa yang sama, disampaikan oleh para kiai yang dikunjungi Menag. Selain kepada para kiai pesantren, Menag juga berkunjungan ke Walikota Pasuruan Syaifullah Yusuf. “Perjalanan ini bagian ikhtiar Kemenag agar penyelenggaraan Iduladha dan penyembelihan qurban di tengah pandemi bisa berjalan dengan baik. Masyarakat terlindungi dari potensi penyebaran Covid-19. Semoga doa dan harapan kita diijabah Allah, pandemi di negeri ini segera berakhir,” kata Menag Yaqut. (hms/nag/aye/ed2)

Hal tersebut, disampaikan Menag pada saat memberikan sambutan pada Dharmasanti Tri Suci Waisak 2565 Tahun Buddhis di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta. Hadir juga, pimpinan Majelis Keagamaan Budha dan para pejabat negara. Umat Budha mengikuti agenda ini secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Sementara Presiden Joko Widodo memberikan sambutan secara virtual.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Dharmasanti Tri Suci Waisak 2565 Tahun Budhis mengangkat tema ‘Bangkit Bersatu untuk Indonesia Maju’. Acara ini disiaran secara langsung TVRI dan kanal Youtube Kemenag RI.

“Keinginan dan cita-cita kita bersama menjadikan Borobudur sebagai pusat tempat agama Budha Dunia,” kata Menag, Kamis (27/05) tadi.

“Saya optimis ini bisa dilakukan dengan kebersamaan dan bersatunya seluruh umat Budha terutama yang ada di Indonesia,” tuturnya.

Menurut Menag, jumlah umat Budha di ASEAN saat ini lebih dari 40 persen. “Menjadikan Borobudur sebagai pusat tempat ibadah umat Budha dunia menjadi harapan yang sangat mungkin untuk diwujudkan,” tegas Menag.

Melalui momentum Dharmasanti Hari Raya Waisak ini, Menag berharap agar umat Budha Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, saling mendengar, saling melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan yang ada. Kesadaran akan esensi Dharma ajaran Budha harus menjadi sumber kekuatan untuk membangun kebersamaan. Sebab, dharma ajaran Budha hadir untuk kebahagiaan semua makhluk. Dharma hadir untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmonis, damai, dan seimbang.

“Kebenaran Dharma itu merupakan keyakinan yang fundamental, yang harus dipraktikkan dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Karena itu, tidaklah berlebihan manakala hari ini, Umat Budha Indonesia meneguhkan diri untuk mempraktekan kehidupan beragama yang moderat,” ucapnya. (hms/nag/aye/ed2)

Menag menegaskan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19, bersama Mendagri, Menhub, para kepala daerah, TNI/Polri, dan Kepala Satgas Covid-19, yang digelar secara virtual.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

“Pembagian zakat tidak boleh sampai membuat terjadinya kerumunan. Jangan sampai ada kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana para mustahik (Penerima Zakat) berdesakan,” ujar Menag Yaqut, di Jakarta, Senin (03/05) tadi.

Jajaran Kemenag, juga akan memonitor dan berkoordinasi dengan para pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk memaksimalkan pelayanan melalui ‘electronic channel’ dengan membuka rekening pembayaran zakat dari muzaki (orang yang membayar zakat) sehingga tidak perlu datang secara fisik.

Selain berbicara terkait pengumpulan zakat, Menag juga menyampaikan kebijakan terkait pelaksanaan takbiran dan salat Idulfitri. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, menurut Menag, tidak perlu dilakukan takbiran keliling. Takbiran cukup dilakukan di masjid atau musala setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan atau dilaksanakan secara virtual. Sementara, salat Idulfitri diperkenankan untuk dilaksanakan pada daerah dengan zona hijau atau kuning.

“Kebijakan ini sudah kami tuangkan dalam Surat Edaran Nomor 04 tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idulfitri 1442 H,” ungkap Menag.

Selanjutnya, Menag berharap kebijakan ini dapat menjadi panduan bagi perangkat daerah dan aparat keamanan untuk melakukan penindakan bila mana ada pelanggaran protokol kesehatan.

“Kebijakan ini hanya akan jadi macan kertas bila mana tidak ada penegakkan di lapangan. Karenanya kami berharap kerja sama pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk melakukan penindakan bila terjadi pelanggaran,” ujar Menag.

Menag Yaqut, juga meminta agar seluruh jajaran Kemenag di daerah untuk senantiasa melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 di daerah masing-masing. (hms/nag/aye/ed2)

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Pesan dan ajakan tersebut, disampaikan Menag saat bertemu dengan para tokoh dari berbagai agama, pimpinan ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat se Jawa Barat di Kota Bandung. Pertemuan yang diinisiasi Kanwil Kemenag Jabar ini, dikemas dalam Dialog Kerukunan Umat Beragama dalam upaya Peningkatkan Moderasi Beragama.

“Jabar mencerminkan keindonesian. Kalau bicara toleransi kita bicara Jabar. Ketika indeks toleransi Jabar tergolong rendah, maka ini harus menjadi perhatian khusus bersama untuk meningkatkan toleransi beragama di Jabar,” kata Menag, Sabtu (01/05) tadi.

Hadir mendampingi Menag, Stafsus Nuruzaman, Kakanwil Kemenag Jabar Adib, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Mahmud, dan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Menurutnya, Kemenag saat ini tengah melakukan identifikasi secara mendalam untuk mencari solusi dalam upaya meningkatkan kerukunan umat beragama di Jawa Barat (Jabar). “Mudah-mudahan upaya peningkatan kerukunan umat beragama ini menumbuhkan kesadaran bersama. Tidak boleh lagi Jabar dirusak oleh paham dan ajaran intoleran. Jangan sampai Jabar dengan tingkat populasi terbesar di Indonesia ini tidak menunjukan sikap menghargai keberagaman,” ucap Gus Yaqut, Sapaan Kemenag ini.

“Kita menolak siapa pun dengan latar belakang apa pun yang memiliki cara pandang yang menyalahkan orang lain dan merasa paling benar,” tegasnya.

Kakanwil Kemenag, Jabar Adib, menyatakan kerukunan umat beragama di provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia itu, saat ini sudah berjalan kondusif. Hal ini, jelas Adib, tidak lepas dari sinergitas Kemenag dengan Pemprov Jabar, tokoh dari berbagai agama, akademisi, tokoh masyarakat, dan instansi terkait lainnya.

“Kami optimis indeks kerukunan umat beragama di Jabar ke depan akan naik signifikan seiring komitmen bersama merawat kerukunan umat beragama,” tutur Adib. (hms/nag/aye/ed2)

Menurut Menag, saat ini merupakan salah satu prioritas yang diamanatkan Presiden Jokowi adalah terkait optimalisasi peran pesantren.

“Selain terkait dengan kemandirian pesantren, kami juga berpikir tentang pemanfaatan pesantren untuk hal lainnya. Salah satunya adalah rencana membangun pesantren rehabilitasi terorisme dan narkoba,” ungkap Gus Menag, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Saifullah Yusuf mengungkapkan masalah kelebihan kapasitas (over capacity) pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kota Pasuruan. “Kami memiliki Lapas Kelas A, yang kapasitasnya 200-an, dan saat ini telah terisi lebih dari 800 warga binaan. Kalau kita tilik lebih jauh, 600 lebih warga yang ada di dalam itu terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

“Kami berpikir, untuk menangani hal ini rasanya perlu masuk pendidikan keagamaan. Pesantren rasanya paling tepat untuk itu,” sambungnya.

Dia pun menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan pesantren rehabilitasi narkoba ini. “Rencananya kami akan menjadikan Lapas, Rumah Sakit, dan Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba ini ada dalam satu komplek. Kami telah menyiapkan lahannya, dan cukup untuk itu,” ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul berharap, pesantren ini nantinya dapat dimanfaatkan juga oleh daerah-daerah lain di Jawa Timur. “Apalagi Pasuruan kan adanya di tengah-tengah sehingga aksesnya mudah, dan kebetulan di Jawa Timur belum ada pesantren seperti ini,” tuturnya. (hms/nag/aye/ed2)

Plt. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH), Mastuki menyampaikan, usaha mendorong industri halal perlu adanya kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, BUMN, instansi swasta, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

“Sekup kerjasama BPJPH sekarang lebih luas lagi dan inklusif, tidak eksklusif. Terbuka bagi siapa saja. Karena BPJPH tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelenggarakan jaminan produk halal,” jelas Mastuki saat berbicara dalam Forum Group Discussion (FGD) Desain Model Implementasi Jaminan Produk Halal yang diadakan Program Pascasarjana S3 Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Kamis (18/03).

Menurut Mastuki, pihaknya telah merumuskan enam langkah untuk mendorong misi halal Indonesia untuk masyarakat dunia.

Pertama, BPJPH aktif menjalin kerjasama G to G dengan negara lain. Kedua, BPJPH juga menjalin kerjasama dengan lembaga halal luar negeri. Ketiga, BPJPH terlibat aktif dalam TBT-WTO (Technical Barriers to Trade – World Trade Organization).Keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), utamanya dalam pengembangan industri halal. Kelima, sertifikasi produk halal dari luar negeri yang juga sudah berjalan, misalnya dari Hongkong, India, dan sejumlah negara lainnya. Keenam, turut serta aktif dalam event halal dunia. 

“Kemarin BPJPH meeting dengan Rusian Halal Center yang berminat melakukan kerjasama dan masih puluhan negara yang saat ini mengajukan kerjasama,” sebutnya.  

Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar mengatakan usaha pengembangan industri halal di Indonesia bisa dimulai dari mendorong pelaku usaha mikro dan kecil yang jumlahnya mencapai 64,2 juta untuk bersertifikasi halal. “Pemerintah ingin sertifikasi halal UKM digratiskan, tentu dengan berbagai skema yang melibatkan pemerintah, BUMN, swasta atau lembaga donor Islam seperti lembaga wakaf untuk bisa ikut bekerja sama dalam mendorong dan membantu UKM dalam sertifikat halal”, jelas Afdhal. (hms/nag/aye/ed2).