Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Rektor Universitas Gadjah Mada, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Asisten Setda bidang Perekonomian dan 35 bupati se-Indonesia, ribuan mahasiswa dan para calon transmigran.

Dalam arahan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskanda (Gus Halim), menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementeriannya. Seperti, kepemilikan lahan komunal bagi transmigran, luasan lahan lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Desa PDTT juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Harapannya ke depan, ada kepemilikan lahan secara komunal di kawasan transmigrasi. Artinya, bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal. Sehingga, tidak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan. Hari ini tidak lagi simbol cangkul dan sabit, tetapi traktor besar dan harus ditunjukkan mekanisasi pertanian. Lahan minimal 3 hektare untuk setiap KK dari sebelumnya 2 hektare, meski bersifat komunal,” terangnya.

“Diterimanya penghargaan ini, tentunya akan semakin memotivasi Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dimana semua pihak harus berperan dan ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan Malang Makmur,” jelas Bupati Malang.

Acara Rakornas transmigrasi tahun 2023 yang mengambil tema ‘Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera’, dilaksanakan guna merumuskan strategi nasional dalam koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018. Juga sebagai upaya percepatan pembangunan nasional melalui Program Transmigrasi. Selain itu Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2023 ini juga menjadi media diskusi dalam pengambilan kebijakan untuk suksesnya program transmigrasi di Indonesia. (pro/gie)

Mas Hari-sapaan akrab Wakil Bupati Madiun, menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Menteri Halim Iskandar. Apresiasi ini, didedikasikan bagi seluruh BUMDes di Kabupaten Madiun. Terlebih, penghargaaan itu diberikan hanya kepada enam kepala daerah dari Provinsi Jawa Timur.

“Tentunya, hal ini menjadi pemecut semangat tersendiri bagi kami, untuk terus berkinerja terbaik dalam rangka meningkatkan ekonomi desa melalui BUMDesa,” terang Wakil Bupati Madiun.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam kesempatan itu, Menteri Halim menyampaikan bahwa demi menjaga desa sebagai entitas ekonomi yang paling tahan terhadap krisis, memutus ketergantungan warga desa terhadap rentenir desa, menjamin keberlangsungan usaha mikro warga desa, kini BUMDesma telah menjadi penjaga berjalannya dana bergulir masyarakat melalui transformasi UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan. “Sampai 2 Februari 2023, sebanyak 763 telah berbadan hukum BUMDesma LKD dan 169 sedang proses pendaftaran badan hukum BUMDesma LKD,” jelas Gus Halim-sapaan lekat Menteri Desa PDTT. Hingga kini, tambahnya, sebesar lebih dari Rp 115 miliar, dana desa telah disertakan sebagai modal tambahan untuk BUMDesma LKD. “Saat ini, 1.321 UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan telah di-review inspektorat daerah dan 972 UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD), semuanya segera bertranformasi menjadi BUMDesma LKD,” paparnya. (kom/sit)

Dalam pertemuan di Pendopo Wahyawibawagraha tersebut, Mendes, Abdul Halim, menyampaikan sejumlah arahan mengenai desa. Dia mendorong Bupati Jember Hendy untuk melaksanakan pembangunan yang dimulai dari desa.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

“Intinya kita ingin ada percepatan pembangunan di Kabupaten Jember ke depan dengan dimulai dari desa, dikonsolidasi dari desa, Insaallah Bapak Bupati Jember akan meraih kesuksesan yang luar biasa, ada peningkatan kesejahteraan yang signifikan dengan dimulai darir desa,” ungkap Mendes Abdul Halim.

Abdul Halim menyampaikan bahwa desa memiliki berbagai kelebihan sehingga diperlukan peran yang maksimal dalam pemanfaatannya.

Dia juga menyampaikan data SDG’s desa di Kabupaten Jember sudah bagus sehingga Bupati dapat memanfaatkan data tersebut untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.

“Dengan berbasis data SDG’s desa, Pak Bupati bisa memetakan mana kelompok desa yang sangat membutuhkan intervensi di samping pemanfaatan maksimal dana desa. Saya berharap Pak Bupati mengawal pemanfaatan dana desa supaya searah dengan strategi pembangunan nasional dan pembangunan Jember,” imbuh Abdul Halim.

Dengan pendampingan Bupati mengenai penggunaan dana desa dengan didukung juga APBD maka percepatan pembangunan akan lebih maksimal.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyambut baik intruksi Mendes PDTT tersebut. “Melalui Dispemasdes akan kami kawal bersama-sama dimana bentuk pengawalannya itu didasarkan pada laporan berkala,” ungkap Bupati Hendy. (kom/ed2)

Mendes, Abdul Halim Iskandar, dengan membawa formasi jajaran yang lengkap mengunjungi salah satu wisata tematik kawasan bahagia taman mahoni Kendal. Ia merasa sangat bahagia melihat inovasi yang ada di taman wisata tersebut.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

“Alhamdulillah saya bersyukur, hari ini rasanya bahagia banget. Masuk desa kemudian ada inovasi. Melihat masa depan bangsa ini begitu cerah. Apalagi di situ ada tempat baca dan literasi”, ujar Mendes PDTT.

Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa terdapat dua hal yang membuatnya tertarik dalam mengunjungi Lamongan kali ini. 

“Yang menarik tadi ada satu hal, no wifi full interaksi. Sebenarnya tidak begitu mengagetkan tapi itu penting karena 24 jam kehidupan kita sekarang dikendalikan oleh jaringan internet, ada sesuatu yang hilang, yakni interaksi, dan ini ditemukan di Desa Kendal ini. Ini menurut saya akan menjadi barang langka,” ungkap Abdul Halim Iskandar.

Hal menarik yang kedua menurut Mendes PDTT adalah jawaban Bupati Yuhronur Efendi ketika ditanya perihal prioritas pembangunan. Bupati Yuhronur menyatakan bahwa prioritas infrastruktur jalan utama poros desa merupakan prioritas yang utama.

“Dengan bupati memberikan prioritas infrastruktur jalan utama poros desa ini juga menjadi bagian penting untuk menjadi ruang kepercayaan yang besar. Kepala Desa punya bupati yang sangat perhatian, tinggal bagaimana kepala desa memanfaatkan semua ini untuk kepentingan kesejahteraan warganya. Kalau warga seluruh desa sejahtera, otomatis Kabupaten Lamongan yang sudah kadung terkenal itu sudah pasti sejahtera,” terangnya.

Mendes PDTT menambahkan, BUMDes tidak diperbolehkan menjadi kompetitor warga. Bila perlu BUMDes harus mengkonsolidasi UMKM, mencarikan pemasaran yang lebih maksimal, memfasilitasi pelatihan packaging, juga produksi. Ia berharap nantinya semua pemulihan ekonomi nasional di level desa dapat dikelola oleh BUMDes.

Selain itu, Mendes PDTT juga memberikan apresiasi kepada 170 desa di Lamongan yang sudah menyelesaikan pendataan desa sebelum tanggal 1 Juni ini. Ia yakin data yang lengkap dan detail dari desa akan mampu membantu pemerintah kedepannya.

Disisi lain, Bupati Yuhronur berharap kehadiran Mendes PDTT mampu memberi motivasi, spirit, dan inspirasi bagi Lamongan untuk terus mengembangkan desa-desanya menjadi lebih baik. 

Ia juga melaporkan bahwa dalam waktu dekat ini program utamanya adalah penanganan pandemi, yang salah satunya adalah dengan membangkitkan perekonomian melalui kebangkitan UMKM, baik secara offline (taman tematik) maupun online (aplikasi).

“InsyaAllah akan terus kami kembangkan agar UMKM Lamongan bisa bergairah kembali dan bisa membangkitkan ekonomi kembali. Alhamdulillah desa-desa bergairah untuk terus bangkit dan menjadi desa-desa mandiri,” katanya menegaskan.

Sebelum meninjau lokasi Bumdes di Desa Kendal Kecamatan Sekaran, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi Bupati Yuhronur Efendi dan jajaran Forkopimda melakukan peletakan batu pertama NU Center gedung PC GP Ansor Kabupaten Lamongan di Plosowahyu. Gedung NU Center ini berdiri di atas tanah wakaf seluas kurang lebih 350 meter persegi yang direncanakan akan selesai dibangun dalam kurun waktu 2 tahun. Gedung NU center ini diperkirakan akan menjadi kantor NU terbesar di Indonesia. (fjr/zen/ed2)

Memontum Malang – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menegaskan kepada setiap camat dan kepala desa (Kades) untuk berlaku netral dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Malang 2020.

“Saya tahu, di Kabupaten Malang ini akan melaksanakan Pilbup. Saya ke Malang, dalam rangkaian kunjungan kerja (Kunker) bukan mengurusi Pilbup,” ujar Gus Halim-sapaan akrabnya, Sabtu (28/11) tadi.

Gus Halim menjelaskan, walau saat ini menjelang Pilbup Malang 2020, dirinya meminta kepada seluruh jajaran camat dan Kades termasuk seluruh ASN, untuk tetap netral dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Kalau Pilbup, biarkan saja berjalan sesuai aturannya. Kades, camat dan semua ASN, jangan ikut-ikut,” ungkapnya.

Jika merujuk langsung kepada Undang-Undang dan amanat Presiden, lanjut Gus Halim, kemandirian sebuah desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, seluruh Kades harus bisa fokus dalam menggunakan dana desa (DD) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sumber daya manusia di desa.

“Kita harus fokus untuk fungsi desa itu seperti apa. Dana Desa harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan digunakan untuk kebutuhan ekonomi dan peningkatan SDM,” tutupnya. (riz/sit)