Hal ini disampaikan Menteri Trenggono pada saat bertemu Kepala Badan Riset dan Informasi Nasional (BRIN), L.T Handoko, di Jakarta, Rabu (23/06) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Blue economy ini butuh proses, saya melihat peranan riset itu penting. Kita harus benar-benar paham tentang ekonomi biru karena ini sangat penting,” ujar Menteri Trenggono.

Penerapan prinsip blue economy yang didukung oleh riset, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjaga ekosistem agar tetap lestari.

“Blue economy itu untuk kemaslahatan umat manusia. Laut itu kehidupan. Kesehatan laut itu penting, karena jika laut sehat, lingkungan sehat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Menteri Trenggono menjelaskan, peran riset dalam sektor kelautan dan perikanan dapat diimplementasikan di banyak segmen. Mulai dari inovasi pakan, penyediaan benih dan indukan unggul, dan alat tangkap ramah lingkungan.

Kemudian peningkatan keselamatan nelayan, hingga menyiapkan tambak-tambak berkelanjutan dengan hasil produksi yang optimal. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini mengembangkan tambak superintensif ramah lingkungan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Mendengar penjelasan Menteri Trenggono tersebut, Kepala BRIN, L.T. Handoko menyambut baik penerapan prinsip ekonomi biru berbasis hasil riset dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan. Pihaknya mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut membahas hal tersebut. “Kami siap mendukung dan semoga ke depannya kita bisa lebih bisa mengeksplorasi laut kita lebih dalam lagi,” jelas  Handoko. (hms/kkp/aye/ed2)

Dalam sambutannya, Menteri Trenggono menyampaikan imbauan kepada para pejabat yang dilantik untuk terus mengawal program-program prioritas KKP hingga tercapai.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Untuk seluruh pejabat yang dilantik, agar dapat menggerakkan seluruh pegawai di KKP mengawal pencapaian target-target dalam program prioritas KKP, yakni devisa negara, PNBP dan pajak, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Menteri Trenggono.

Pejabat Madya yang dilantik tersebut yaitu TB. Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya (PB), dimana sebelumnya Tebe menduduki posisi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Selanjutnya Muhammad Zaini juga dilantik sebagai Dirjen Perikanan Tangkap (PT) setelah sebelumnya menduduki posisi sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang kini posisi tersebut diduduki oleh Budi Sulistiyo yang turut dilantik dalam kesempatan yang sama.

Selain Pejabat Madya, terdapat 10 Pejabat Pratama yang turut dilantik dalam kesempatan ini, yaitu Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mansur. Direktur Perbenihan, Nono Hartanto. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Halid K. Jusuf. Direktur Penanganan Pelanggaran, Teuku Elvitrasyah. Inspektur I, Teuku Nilwan. Inspektur II, Lutfi. Inspektur IV, Lina Herlina. Kepala PPS Kendari, Rahmat Irawan. Kepala PPS Nizam Zahman, Bagus Oktori Sutrisno, serta Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, Heri Yuwono.

Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi KKP ini telah melalui tahapan sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu dimulai dari manajemen karir, metode pencarian kandidat, penilaian kompetensi, pembobotan nilai, manajemen kinerja, hingga upaya pengembangan kompetensi para kandidat. Hal ini merupakan implementasi Sistem Merit dimana seleksi dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Dengan adanya proses yang ketat ini, KKP diwajibkan melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di setiap pengajuan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Lebih lanjut dengan adanya pimpinan baru KKP yang dilantik, Menteri Trenggono pun memberikan arahan kepada seluruh jajaran KKP agar selalu melaksanakan kegiatan yang menjadi terobosan dan program prioritas KKP, yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak  dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Selain itu dia juga mengimbau agar seluruh kegiatan KKP dapat dilakukan dengan prinsip Ekonomi Biru. 

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga turut menekankan bahwa profesionalitas dan sinegitas yang kuat antar unit kerja merupakan kunci utama keberhasilan Program Terobosan KKP.

Sinergitas yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Teknis bersama Badan dapat melaksanakan seluruh proses dari hulu ke hilir dengan memperhatikan market driven dan adanya quality assurance dalam setiap tahapan proses. Sementara itu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal sebagai decission support system mengawal mulai dari penyusunan regulasi, programming and budgeting, pengelolaan keuangan, BMN dan sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang akuntabel, penguatan kapasitas SDM Aparatur, termasuk peningkatan kapabilitas para auditor, serta penyediaan data dan sistem informasi yang handal. “Seluruh Pejabat Tinggi KKP beserta jajarannya dapat bekerja secara profesional, mampu menerjemahkan kebijakan dan strategi pemerintahan ke dalam rencana, program, kegiatan, dan sasaran-sasaran kinerja yang terukur, serta mampu melaksanakan dan mengendalikannya secara tertib. Selain itu pegawai KKP diharapkan pula dapat mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional sehingga diharapkan seluruh jajaran di KKP dapat menjadi lebih berakualitas, berkeahlian, dinamis, dan terampil,” harap Menteri Trenggono sekaligus menutup sambutannya. (hms/kkp/aye/ed2)

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Hal ini, disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Lamongan, Sabtu (01/05). Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono, menyoroti pentingnya menjaga kebersihan pelabuhan agar tidak menimbulkan bau menyengat dan ikan-ikan yang dipasarkan juga lebih higienis.

Aktivitas bongkar ikan di PPN Brondong, per tahunnya lebih dari 53 ribu ton dengan nilai produksi hampir Rp 1 triliun. Sedangkan ikan yang didaratkan didominasi oleh ikan jenis swanggi, kurisi, kuniran, kapas-kapas, biji nangka dan ikan ayam-ayam. Setiap harinya ada 900 kapal yang melakukan aktivitas di pelabuhan, dengan kapasitas terbanyak di bawah 30 (GT) Gross Tonage atau Tonase Kotor.

Menteri Trenggono, mendukung dilakukannya pengembangan pelabuhan untuk mengurai hambatan yang selama ini terjadi, seperti pendangkalan alur lintasan kapal, tidak adanya area doking kapal, kolam pelabuhan yang mulai over kapasitas, hingga infrastruktur instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun dia meminta pengembangan disertai dengan peningkatan produktivitas.

Selain itu, pengembangan tersebut nantinya juga harus mengakomodir adanya industri perikanan di pelabuhan sehingga proses hulu hingga hilir terintegrasi. Ikan yang didaratkan pun bukan hanya ikan hasil tangkapan tapi juga hasil budidaya.

Menurutnya pengembangan pelabuhan penting, karena akan menunjang produktivitas nelayan dan pembudidaya serta mendorong usaha perikanan dalam negeri menjadi lebih maju. Apalagi, PPN Brondong merupakan pelabuhan terbesar di wilayah pantai utara Jawa Timur.

“Kalau ini dilakukan peningkatan volume dan putaran uang harus meningkat. Nanti ada industri perikanan yang sumber bahan bakunya dari tangkap dan budidaya,” ungkap Menteri Trenggono.

Kepala PPN, Brondong Ibrahim menyebut, sudah melakukan kajian untuk rencana pengembangan kawasan pelabuhan. Ada sekitar 5 hektare perairan yang bisa dimanfaatkan salah satunya menjadi kawasan industri.

“Dengan adanya pengembangan, unit pengolahan ikan akan tumbuh di sini. Saat ini kan tidak ada. Padahal kita punya fasilitas coldstorage kapasitas besar,” jelasnya. Sementara itu, selain meninjau fasilitas di PPN Brondong, Menteri Trenggono memberikan bantuan sembako sekaligus berdialog dengan para nelayan penerima bantuan. Turut menyertai kunjungan kerja ini, Anggota Komite II DPD, Adilla Aziz, Bupati Lamongan, serta pejabat eselon I dan II KKP. (hms/kkp/aye/ed2)