Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, mengatakan bahwa pelaku diamankan di salah satu hotel di Situbondo, Minggu (03/12/2023) kemarin. “Untuk dua operator bertugas menawarkan PSK melalui Aplikasi MiChat dan mencatat di buku tamu tentang pendapatan dan pengeluaran selama di hotel. Sedangkan tiga PSK yang diamankan, diantaranya 2 orang masih dibawah umur,” ujar Kapolres, dalam konferensi pers, Senin (04/12/2023) tadi.

Baca juga :

Dari hasil pemeriksaan sementara, dua pelaku ini berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Mereka berada di wilayah Kabupaten Situbondo, sejak tanggal 28 November 2023. Kemudian dari pengakuannya, mereka memanfaatkan PSK dengan aplikasi MiChat kurang lebih 3 bulan.

Sementara itu, beberapa barang bukti yang diamankan adalah 24 buah kondom, 1 buah tisu basah, 1 buah baby oil, 6 unit HP, uang tunai Rp 400.000 yang disita dari PSK, uang tunai sekitar Rp 12.950.000 disita dari operator dan 2 buah ATM. “Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Situbondo. Mereka dikenakan Pasal 2 jo Pasal 17 dan atau Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 88 jo Pasal 76 UU RI tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” jelas Kapolres Situbondo. (her/gie)

Hal ini, pun turut didukung oleh Ketua Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara, Sri Wahyuningsih. Menurutnya, dengan kebijakan Wali Kota Sutiaji, tersebut bisa segera menuntaskan permasalahan human trafficking atau perdagangan manusia. “Kami sendiri dari WCC mempunyai konsentrasi kepada trafficking. Sehingga, ini gayung bersambut dan kami punya rasa tanggung jawab,” ujarnya, Jumat (25/03/2022).

Ketua WCC Dian Mutiara bersedia untuk jemput bola, hingga melakukan pelatihan dan kerja sama. Tujuannya, supaya kebijakan Wali Kota Malang kepada para camat untuk peka terhadap trafficking, dapat berjalan dengan maksimal.

“Masalah trafficking itu sangat complicated, karena tekanan ekonomi yang luar biasa. Kemudian, juga masih kuatnya ideologi patriarki yang menganggap dengan uang bisa membeli apa saja termasuk membeli kepuasan seksual,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Meskipun persoalan trafficking telah terjadi sejak lama, namun kondisi semakin diperparah dengan perkembangan teknologi. Pelaku seolah semakin terfasilitasi, bahkan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menjadi perantara dalam prostitusi online ini.

“Sekarang mencuat, karena makin gencarnya tawaran teknologi modern. Orang menjadi tergiur tapi tidak punya uang. Itu bisa menjadikan dia terperosok ke dalam proses-proses semacam itu,” tambahnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Jumat (18/03/2022) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Wali Kota Malang Sutiaji, melakukan razia di dua titik Kota Malang. Ditemukan, 18 pasangan diduga mesum dan enam di antaranya diduga melakukan kegiatan prostitusi online. Rata-rata dari mereka, melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dan juga faktor sosial.

“Dari mereka yang kami temukan itu karena faktor ekonomi, mengalami broken home, putus sekolah. Kebanyakan dari mereka juga usianya masih muda-muda,” ucap Kabid Trantibum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat. (cw2/sit)