Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini terkait penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dimana sesuai amanat, kelompok tani (Poktan) diwajibkan bisa membuat usulan RDKK dengan benar.

“Untuk penyusunan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2024, itu ketentuannya harus dilakukan oleh petani secara musyawarah dan dipimpin ketua Poktan dan didampingi PPL,” katanya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Lebih lanjut Rony menambahkan, syarat pendaftaran RDKK secara terlampir diantaranya yaitu formulir pendaftaran, fotokopi KTP terbaru, fotocopy KK terbaru, fotokopi bukti kepemilikan atau SPPT PBB baru serta mencantumkan titik koordinat lahan garapan perpetani dengan format desimal degree. “Petani yang berhak menerima pupuk subsidi adalah petani dengan luas lahan paling luas 2 ha setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil dengan lahan paling luas 0,5 ha,” tuturnya

Sesuai Permentan Nomor 10 tahun 2022, paparnya, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan sembilan komoditas. Yaitu, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Jadi, petani mendaftar pada ketua Poktan sesuai dengan lokasi lahan garapan berada, paling lambat 31 Agustus 2023.

“Harapan saya, dengan adanya sosialisasi ini petani bisa menerima aturan yang telah dibuat dan bisa memanfaatkan dengan baik dan benar,” paparnya. (azl/sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan terkait sampah yang ada di TPA Tlekung, memang harus tertangani dengan baik. Kalau hanya ditumpuk, ini akan sangat mengkhawatirkan lingkungan, lebih-lebih terjadi longsor.

“Kami minta, DLH mengoptimalkan alat pengolahan sampah yang dahulu pernah disampaikan ke DPRD Kota Batu. Saat itu, ada dua alat yang kapasitasnya 50 ton,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Kamis (03/08/2023) tadi.

Ditambahkannya, saat DLH menyampaikan dua alat pengolahan sampah TPA Tlekung, saat itu DPRD Kota Batu menyambut baik. Di sini, dinilai bahwa sampah yang masuk, itu tidak hanya ditumpuk tetapi diolah.

“Kami memang terkejut, saat ada agenda kegiatan di TPA Tlekung. Ternyata, alat beratnya semua rusak. Dan, ternyata mesin pengolahan sampah hanya satu unit. Jelas, ini tidak maksimal,” ujarnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Terkait permasalahan TPA Tlekung, paparnya, itu tidak bisa saling menyalahkan. Artinya, di sini duduk bersama untuk mencari solusi terbaik supaya pengelolaan sampah bisa maksimal. Sehingga, lingkungan benar-benar bersih.

“Kami konsentrasi dengan permasalahan TPA Tlekung. Bicara anggaran, kami siapkan sesuai dengan kemampuan. Misalnya, tahun ini bisa beli dua alat dahulu. Terus, disambung lagi tahun berikutnya. Harapan kami, yang penting harus dimaksimalkan pengolahan sampah di TPA Tlekung,” tegas Asmadi.

Kasi Penanganan Sampah DLH Kota Batu, Fadli, mengatakan bahwa saat ini di TPA Tlekung memaksimalkan dua mesin pengolahan sampah. Upaya ini, sambil menunggu proses mendatangkan mesin tambahan yang baru.

Sementara terkait dengan keberadaan mesin pengolahan sampah, imbuh Fadli, sebenarnya memang ada dua mesin. Tetapi, yang dipakai satu mesin karena mesin satunya dalam kondisi perbaikan.

“Sementara ini kita sekarang maksimalkan dua mesin pengolahan sampah. Memang, waktu itu kita pakai satu mesin, karena satunya butuh perbaikan. Sekarang ini, juga kondisi mesin satunya ada yang korsleting pada kabel listriknya,” paparnya. (put/sit)

“Kita sudah punya jadwal penertiban. 5 hingga 6 Agustus, bakal ada Tim Penataan Kota. Tim gabungan dengan beberapa stakeholder untuk melakukan penertiban,” kata Kabid Ketentraman dan Ketertiban (Trantibum) Satpol PP, Akhmad Jhonnaidi.

Menurutnya, tugas penertiban itu merupakan bagian rangkaian hasil dari rapat koordinasi tekhnis (Rakornis) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, beberapa hari yang lalu. Ditambah lagi, mengacu pada Perda.

“Itu sesuai dengan Perda Nomor 101 tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dan Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Salah satu PKL, Siti Zainiyah, berharap agar pelaksanaan itu konsisten. Artinya, tidak hanya dilakukan jam kerja. Namun, dilakukan mulai pagi hingga malam.

“Kalau mau disterilkan, itu harusnya 24 jam. Ini sekarang datang Satpol PPnya, lalu pulang. Sementara pedagang, pun kembali datang dan berjualan lagi di pinggir jalan,” paparnya.

Siti Zainiyah mengungkapkan, dirinya sudah berjualan bensin eceran di trotoar Selatan Alun-Alun Arek Lancor Pamekasan sejak 2008 silam. Tujuannya, untuk mencukupi biaya pendidikan anaknya yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan strata satu.

“Yang saya jual ini tidak bikin kumuh seperti yang lain. Ini sudah 15 tahun saya berjualan di sini, untuk biaya pendidikan anak saya. Harapan saya jangan dipindah, tetapi dirapikan tempat penjual dan pembelinya,” ujarnya. (azm/gie)

Kepala DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto, mengatakan dengan adanya temuan itu, agar bagi calon pembeli yang berminat untuk membeli perumahan, wajib meneliti dahulu statusnya. Yakni, calon pembeli wajib tahu kelengkapan izin dari masing-masing pengembang.

“Ada 50 lebih pengembang perumahan di Kota Batu, yang tidak mempunyai izin dan belum lengkap izinnya. Ini harus dipahami calon pembeli,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Selasa (01/08/2023) tadi.

Baca Juga :

Sedangkan, tambahnya, tercatat dari 50 lebih perumahan yang tidak miliki izin ini, muncul ketika dinasnya membentuk tim khusus yang memantau kawasan yang dibangun atau berencana dibangun perumahan. “Jadi, di Kota Batu ini sering dijumpai para developer membangun unit dahulu. Baru kemudian, mengurus izinnya belakangan. Padahal, tidak semua izin akan dikeluarkan, ketika kawasan yang akan dibangun adalah lahan terlarang. Contohnya, seperti lahan hijau dan sebagainya. Bisa-bisa nanti malah berpotensi dijerat pidana,” tambahnya.

Untuk itu, tegas Bangun, pihaknya juga sudah melayangkan surat teguran kepada para pengembang. Harapannya, mereka segera mengurus perizinan sesuai aturan. Bila nanti surat teguran itu tidak direspon, maka izin operasional perumahan bisa dicabut secara permanen.

“Selain dengan Satpol PP, kami juga sudah koordinasi dengan pihak desa untuk melakukan monitoring agar bisa mengurus izin segera di tingkat desa. Saran saya untuk segera diurus dan bila tidak, bisa-bisa nanti malah IMB dan PBG-nya tidak keluar,” paparnya. (put/sit)

Hal itu, ditegaskan Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, kepada Memontum.com Sabtu (29/07/2023) tadi. Karena menurutnya, dari hasil mediasi yang nampaknya belum ada jalan tengah, karena permintaan antara ahli waris dan appraisal Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang masih ada selisih penawaran harga.

“Saya berharap bisa segera diselesaikan. Sehingga, bisa cepat selesai. Kalau mau dibeli, maka langsung dianggarkan dan jika tidak, bisa segera dikosongkan,” terangnya.

Baca Juga :

Dengan penanganan cepat itu, paparnya, diharapkan semua bisa segera selesai. Artinya, kalau memang tidak dibeli, maka bisa mencari atau menyiapkan lokasi baru. Dengan begitu, aktivitas sekolah tidak terganggu. Sementara ahli waris, pun bisa segera mendapatkan haknya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mencari solusi atas persoalan sekolah SDN 01 Jatimulyo. Kepala Disdikbud Lumajang, Agus Salim, mengatakan bahwa karena pihak pemerintah sudah kalah, maka pemerintah harus pindah. Sementara dalam proses negosiasi, masih belum menemui kesepakatan.

“Dari negosiasi pembelian, pihak ahli waris meminta harga Rp 1 juta permeter. Kemudian turun menjadi Rp 850 ribu permeter. Sementara hasil appraisal, pun berbeda yaitu pemerintah bisa membeli dengan harga Rp 339 juta untuk keseluruhan bidang tanah,” ujarnya. (adi/sit)

Dalam pelaksanaan yang dihadiri Sekda Provinsi Jawa Timur, Pj Wali Kota Batu, Ketua DPRD Kota Batu, Kapolres Batu, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa pada dasarnya stok LPG 3 Kg sebenarnya, aman. Namun, karena imbas dari kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa kabupaten dan kota, maka bupati dan wali kota minta untuk tambahan kuota.

“Mulai Senin (31/07/2023) pekan depan, kuota LPG 3 Kg di Jawa Timur akan ditambah 30 sampai 70 persen,” kata Khofifah.

Baca juga :

Karena tambahan kuota itu, paparnya, kepada bupati dan wali kota yang membutuhkan bisa segera mengajukan ke Pertamina. Karena, untuk LPG 3 Kg, seperti di Surabaya terbilang aman.

“Kalau di Kota Surabaya, memang suplai dan distribusi LPG 3 Kg, aman. Harga juga aman, yaitu Rp 16 ribu pertabung. Dan, memang kemarin seperti di Pasuruan, harganya lebih dari Rp 16 ribu,” jelas Gubernur Khofifah.

Berdasarkan data yang ada, Pertamina menyediakan konsumsi LPG 3 Kg di Jawa Timur sebesar 1.515.000 tabung perhari. Sementara, stok elpiji bersubsidi yang dimiliki sebesar 26.314 metrik ton atau sebesar 8,7 juta tabung. (put/sit)

“Kita meminta Dispora dan KONI, agar selalu mensupport kegiatan-kegiatan turnamen. Karena, ada dua sisi positif yang bisa dimaksimalkan di setiap gelaran itu,” ujar Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman, Jumat (28/07/2023) tadi.

DPRD juga meminta, tambahnya, agar atlet-atlet yang berlatih di fasilitas milik pemerintah, seperti kolam renang veteran, juga bisa diberikan akses kemudahan. Sehingga, tidak lagi muncul keluhan dari beberapa atlet yang ingin berlatih, karena kolam sedang dikuras dan belum diisi atau harus membayar atau alasan lain.

“Dispora adalah bukan OPD penghasil. Jadi tidak perlu terbebani dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Baca Juga :

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Lumajang, Nurman Riyadi, mengatakan bahwa pihaknya terus memfasilitasi sejumlah kegiatan olah raga dengan tujuan penjaringan atlet, peningkatan ekonomi dan promosi wisata. Seperti kegiatan Tour Semeru yang mencakup promosi wisata, peningkatan ekonomi dan juga menjaring bibit-bibit atlet baru.

“Kita bersama KONI terus memberikan support agar olah raga di Lumajang bisa berprestasi. Termasuk, ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga mengenalkan potensi wisata,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lumajang, Bambang Budi Kamulyan, menyatakan bahwa KONI berfokus pada pembinaan atlet prestasi. Meski demikian, kegiatan olah raga yang bersifat turnamen tetap didukung agar bisa menumbuhkan minat olahraga di masyarakat. KONI ingin memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat.

“Untuk olah raga prestasi, alhamdulillah Lumajang dalam Porprov Jatim ke-VII sudah masuk 8 besar. Sedangkan olahraga diluar prestasi, KONI akan terus memberikan dukungan,” jelasnya. (adi/sit)

Diketahui, bahwa BBGRM merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong masyarakat. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli Indonesia.

Dikatakan Bupati Yuhronur, di era dengan kecenderungan kehidupan masyarakat yang individualistis, kompetitif dan ego sektoral yang masih menonjol, gotong royong ini harus dikenalkan kepada generasi penerus yang akan memikul masa depan bangsa. Karenanya, dirinya juga mengajak untuk benar-benar mengaktualisasikan gotong royong dalam tindakan nyata.

“Sudah saatnya gotong royong jangan hanya dijadikan slogan atau jargon semata. Namun, harus benar-benar kita aktualisasikan, kita laksanakan dan wujudkan dalam sebuah tindakan nyata pada kehidupan masyarakat desa,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Lamongan pada tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran untuk pemerataan pembangunan di 462 desa melalui Dana Dusun, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BKKPD). Melalui alokasi itu, diharapkan dapat difokuskan untuk perbaikan infrastruktur, penumbuhan ekonomi dan jaminan perlindungan sosial, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan stunting, serta peningkatan produksi pertanian, peternakan juga perikanan.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang menyamakan ritme dan melahirkan semangat baru, untuk merawat harmonisasi sosial, meratakan pembangunan dan menjaga kebangkitan ekonomi masyarakat sebagai pondasi menuju Lamongan yang semakin Megilan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, M Zamroni, menambahkan bahwa kegiatan dengan tema ‘Dengan Semangat Gotong Royong Kita Tingkatkan Tansformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Optimis Jatim Bangkit’ ini meliputi bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, juga lingkungan.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada pemenang lomba BBGRM Kabupaten Lamongan, pemenang 10 Program Pokok PKK Lamongan tahun 2023 dan sertifikat kader inspiratif. (zen/gie)

Keduanya, meminta untuk dilakukan bermediasi dengan pihak FIF. “Kami disangka telah melakukan pelanggaran berat yang dimana telah dan langsung di SP3 dengan rekomendasi PHK by sistem. Dimana sampai saat ini kami tidak mendapatkan surat resmi dari pihak perusahaan,” kata Lutfi.

Sebelumnya, kata Lutfi, dirinya dan rekan kerjanya itu telah mendatangi Kantor FIF dengan mengirimkan undangan permohonan untuk mediasi. Dirinya ditemui langsung oleh Kepala Cabang PT Federal International Finance Cabang Probolinggo, Panca Utama Budi Santoso. Namun sayangnya, pihak FIF tidak bersedia bertanda tangan.

Baca juga :

“Alasan tidak menandatangani surat kami, karena itu menjadi kewenangan HO. Padahal, kami sudah bekerja di sana sejak tahun 2016 lalu dengan gaji kurang lebih sekitar Rp 2,9 juta dan tiba-tiba kami diberhentikan tanpa alasan dan secara sepihak,” ungkap Lutfi.

Tindakan sepihak oleh management PT Federal International Finance Cabang Probolinggo itu, menurut Lutfi, sudah melanggar Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang hak-hak dalam ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, dirinya juga sempat ditawari pilihan oleh pihak perusahaan dengan pilihan mengundurkan diri dengan diberikan taliasih sebesar Rp 5,3 juta dan pilihan PHK dengan diberikan pesangon Rp 2,8 juta tanpa ada surat rekomendasi kerja.

“Oleh karena itu, kami mengantarkan surat ini (surat mediasi) kepada pihak Disnaker Kota Probolinggo agar ada keadilan kepada kami yang oleh pihak perusahaan dipecat secara sepihak. Kami juga ingin tahu alasan kami diberhentikan secara sepihak,” tutur Lutfi.

Sementara itu, HRD PT Federal International Finance Cabang Probolinggo, Solikin, mengatakan jika pihaknya akan berkoordinasi dahulu dengan kantor pusat untuk membahas dua karyawannya yang sudah melayangkan surat ke Disnaker Kota Probolinggo. “Waalaikum salam. Maaf, saya perlu koordinasi dahulu dengan kantor pusat. Seandainya sudah siap, saya segera hubungi panjenengan. Terima kasih,” balas Solikin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp. (nun/pix/gie)