Sejalan dengan cita-cita pemerintah, lanjut Moeldoko, dirinya menjelaskan terdapat lima pilar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertama, memperkuat identitas sebagai negara kepulauan. Kedua, pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan. Ketiga, diplomasi dan kerja sama internasional untuk memperkuat Indonesia di mata dunia. Keempat, memperkuat pertahanan maritim.

“Ini kelima dan yang paling penting, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membuat tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan,” kata Moeldoko.

Disampaikan Moeldoko, kedaulatan digital menjadi faktor kunci dalam melindungi pertumbuhan ekonomi negara pada sektor maritim. Dengan semakin berkembangnya adopsi teknologi digital, maka perlu penguatan dalam riset dan pengembangan digital untuk memanfaatkan data dan membuat produknya sendiri.

Baca juga :

“Kalau ilmu tentara itu bagaimana kita kelola potensi menjadi kekuatan. Potensi kita tentang laut sudah besar, kalau tidak dikelola betul-betul bisa jadi kita ketinggalan,” ujar Moeldoko.

Panglima TNI 2013- 2015 ini menambahkan, kedaulatan digital di industri galangan kapal perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi geografis nasional. Dalam mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, perlu adanya kemauan (willingness) yang secara konsisten mendorong digitalisasi di Indonesia.

“Saya senang sistem ini dibuat langsung oleh anak bangsa, teknologinya dari kita sendiri,” tegas Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko turut menyampaikan komitmennya dalam mendukung kerjasama ini. Sebab, hal ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perwujudan transformasi digital di sektor maritim.

“Saya yakin dari kolaborasi ini akan tercipta banyak inovasi yang bisa diadopsi oleh pelaku usaha perkapalan,” paparnya. (hms/ksp/sit)

“Saya mantan Panglima langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” tegas Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (19/01/2024) tadi.

Moeldoko menyampaikan, hal ini menanggapi pernyataan Ekonom Senior Indef, Faisal Basri, yang mengatakan ada 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Moeldoko memastikan, kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Terlebih, pemeritah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.

Baca juga :

“Waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita punya program strategis itu yang harus difokuskan, bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan,” jelasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju, tidak kondusif. Karena ada beberapa menteri yang maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Di ruangan sidang kabinet, semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh. Semuanya datang seperti tidak ada Pemilu, tidak ada yang berubah situasinya. Kalau ada istilah heboh, yang heboh siapa sih, kan orang-orang itu saja,” ujar Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan munculnya isu yang tidak jelas kebenarannya. “Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai. Ini semuanya bergiat bekerja,” tegasnya. (hms/gie)

Salah satu yang menarik perhatian Moeldoko, adalah produksi benih padi tersebut dikelola oleh petani-petani muda. Fakta ini, menjadi jawaban atas keragu-raguan anak muda tentang masa depan pertanian.

“Apalagi mereka (petani muda) tidak hanya bergulat di sektor pertanian sebagai pekerja, tapi menyiapkan benih yang sangat baik untuk disajikan kepada petani. Saya senang dan bangga ternyata masih banyak anak muda yang bukan hanya mencintai, tapi benar-benar paham tentang pertanian,” tegasnya.

Begitu tiba di lokasi produksi benih padi yang terletak di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Moeldoko langsung turun ke sawah. Dirinya pun melihat lebih dekat para petani muda dalam melakukan proses tanam dan perawatan benih padi.

“Masa tanamnya 3 bulan,” tutur Moeldoko menirukan jawaban salah satu petani muda yang ada di lokasi.

Baca juga:

Selanjutnya, Moeldoko beranjak menuju tempat pengolahan. Di tempat ini, hasil panen benih padi mengalami proses pengeringan, dormansi atau waktu tunggu benih, pengemasan, hingga dipasarkan. Untuk menghasilkan benih padi unggul dari proses penelitian, tanam, pengolahan hingga pendistribusian dibutuhkan waktu lima bulan.

“Ini yang harus dipahami oleh masyarakat, betapa panjang proses penyiapan benih dari tanam sampai distribusi. Tidak semudah apa yang dibayangkan. Sebagian dari kita hanya tahu beras atau nasi ada di atas meja,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, Moeldoko memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya petani muda di Kabupaten Pasuruan dalam mengembangkan benih padi unggul. Dirinya menyatakan, apa yang dilakukan petani muda tersebut benar-benar menentukan nasib petani dan ketersediaan pangan nasional.

“Nasib petani itu sangat tergantung dengan benih. Bayangkan kalau kamu (petani muda) menyiapkan benih pada para petani kurang bagus, dia harus menunggu kurang lebih tiga bulan, tahu-tahu panen gagal. Nah itu salah satu bagaimana benih begitu penting bagi para petani,” pesan Moeldoko.

Sementara itu, salah satu petani muda, Rofiq Zamroni, mengklaim benih padi yang dihasilkan memiliki banyak keunggulan. Seperti tahan terhadap serangan hama, potensi hasil panen yang tinggi, yakni bisa mencapai 9 ton lebih, waktu panen lebih cepat, dan rasanya juga enak.

“Tentu ini akan menguntungkan petani,” ucap Zamroni yang berperan di bidang penelitian dan pengembangan.

Seperti diketahui, ketahanan pangan masih menjadi salah satu isu strategis di dalam negeri. Terlebih Indonesia akan menghadapi El Nino, yakni fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur. Fenomena tersebut berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional karena adanya ancaman gagal panen, terutama pada lahan pertanian tadah hujan. (hms/gie)

Pada pertemuan tersebut, Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP, Abtenego Tarigan dan Tenaga Ahli Utama KSP, Brigjen TNI (Purn) Noch Tiranduk Mallisa, menerima laporan terkait kesejahteraan prajurit TNI. Dimana, sejak 1 Januari 2018 masih belum ada kenaikan tunjangan Renumerasi dan ULP. Padahal, saat ini harga-harga kebutuhan pokok naik.

Dari laporan yang didisampaikan, saat ini kesejahteraan tunjangan kinerja prajurit TNI sebesar 75 persen. Prajurit dengan pangkat terendah mendapat tunjangan kinerja sebesar Rp 2.089.000, dengan gaji sebesar Rp 1.680.000. Sedangkan ULP yang diterima Rp 60.000 per hari.

Menanggapi hal ini, Moeldoko, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. “Mengapa? Karena negara betul betul memerlukan kalian untuk menjaga keutuhan NKRI. Saya akan dorong ke kementrian dan lembaga termasuk ke Presiden,” tegasnya.

Baca juga :

Pada arahannya, Moeldoko mewanti-wanti agar prajurit tetap netral pada Pemilu 2024 dan mampu menjaga demokrasi dengan baik. Dirinya mengakui, ruang TNI tidak luas dalam menjaga demokrasi. Sebab, di sisi lain anggota TNI juga berkewajiban menjaga stabilitas.

“Kita harus bisa menyeimbangkan stabilitas dan demokrasi untuk bisa tetap tumbuh dengan baik. Jadi siapkan diri kalian untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya,” kata Panglima TNI 2013-2015 ini.

Sebagai nformasi, Kesatrian Yonif Raider 700/Wira Yudha Cakti, Kodam XIV/Hasanuddin, Makassar, merupakan tempat pertama kali Moeldoko ditugaskan setelah lulus dari Akademi Militer pada 1981. Di markas pasukan elit Infanteri Raider TNI AD itu, Moeldoko memulai kepangkatan dari Letnan Dua hingga Kapten.

“Di sini saya banyak belajar dari komandan-komandan saya tentang kepemimpinan. Di sini juga saya menggambar garis hidup saya,” kenangnya.

Pada kunjungannya, Moeldoko menyempatkan diri menengok rumah dinas yang dulu ditinggalinya. “Kayu kusennya kayaknya masih sama,” kata Moeldoko sambil tertawa. (hms/ksp/gie)

Tentu, aspek-aspek terkait ibadah haji menjadi fokus utama. Namun, masalah ekonomi, investasi dan perdamaian dunia juga mendapat perhatian seksama dari kedua pemimpin.

“Di tahun 2019, saya mendampingi Presiden Jokowi ke Arab Saudi dan diterima oleh Raja dan Putra Mahkota. Dalam pembicaraan itu, kedua pemimpin negara membicarakan prospek hubungan dalam semua hal yang bisa dikerjasamakan. Namun sayangnya, follow up terhadap pertemuan ini terhambat oleh Covid-19,” kata Kepala Staf Kepresidenan.

Oleh karena itu, Moeldoko akan menindaklanjuti gagasan yang tertunda karena pandemi tersebut. “Saya sangat setuju untuk fokus menindaklanjuti apa yang sudah digagas sebelumnya dan pentingnya membentuk tim kecil yang bekerja merealisasikan dan mengakselerasi gagasan kerja sama tersebut. Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak, yakni sekitar 270 juta dan juga menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kalau kedua negara berkolaborasi ini pasti luar biasa,” kata Moeldoko.

Hubungan bilateral kedua negara, imbuhnya, sudah berlangsung selama kurang lebih 70 tahun lamanya. Bahkan terjalin semakin erat karena kedekatan Presiden Soekarno dengan Yang Mulia Raja Faisal yang pada saat itu memimpin kerajaan Arab Saudi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, hubungan bilateral kedua negara semakin kuat setelah kunjungan Raja Salman ke Indonesia di tahun 2017 dan kunjungan dua kali Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi di tahun 2015 dan 2019. Raja Salman sendiri menjadi Raja Arab Saudi kedua yang berkunjung ke Indonesia setelah Raja Faisal Ibn Abdul Aziz As Saud pada tahun 1970 silam.

Pada tahun 2022, neraca perdagangan RI-Saudi mencapai US$ 7 miliar. Namun, Indonesia masih mengalami defisit sekitar US$ 3,4 miliar. Oleh karenanya, Kerajaan Saudi diharapkan untuk meningkatkan penerimaan produk-produk Indonesia yang saat ini kualitasnya sudah ditingkatkan sesuai standar internasional.

Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi, mengatakan bahwa dalam tiga bulan pertamanya bertugas di Indonesia, dirinya sudah berupaya untuk menggerakan peningkatan perdagangan dan investasi dari Arab Saudi ke Indonesia. Dirinya pun berkomitmen untuk melanjutkan misi tersebut selama bertugas.

“Indonesia merupakan negara ekonomi terbesar di kawasan ASEAN dan bahkan sekarang menyandang keketuaan. Ini adalah suatu momentum besar yang tidak akan terjadi dua kali. Arab Saudi pun merupakan negara ekonomi besar di kawasan timur tengah. Oleh karenanya kerja sama antara kedua negara akan menjadi sangat strategis,” kata Faisal Abdullah Al-Amudi. (hms/gie)

“Kita ini menghadapi ancaman krisis air. Dunia juga akan menghadapinya dan untuk itu sumber air ditata dan kelola dengan baik. Para petani juga diharapkan tetap guyub rukun bersiap menghadapi krisis apapun,” kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan yang juga merupakan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), ini hadir pada acara panen di Kabupaten Jember untuk melihat langsung keberhasilan panen melalui teknologi intensifikasi pertanian. Mengacu pada pesan Presiden Jokowi, Moeldoko, mengatakan intensifikasi akan memotong masa tanam sekaligus meningkatkan hasil panen.

“Kesejahteraan petani akan membaik,” kata Moeldoko.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sejak setahun terakhir, ladang pertanian seluas 500 hektare di Desa Lojejer ditanami bibit padi super M70D. Masyarakat desa pun telah membuktikan hasil panen bibit M70D mencapai 9 ton per hektar. Angka ini, jauh di atas rata-rata hasil panen padi di Indonesia yang menghasilkan 5,7 ton per hektar.

Tidak hanya itu, menurut Sugeng Widodo, Direktur M-Tani yang menghasilkan bibit M70D, bahwa bibit ini juga sudah bisa dipanen di usia 75 hari. Padahal usia padi rata-rata di Indonesia masih diatas 90 hari.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Arief Tjahyono, mengatakan bahwa Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan hamparan lahan pertanian terluas nomor 3 di Indonesia dengan total 86.000 hektar. Namun, produktivitas pertanian di Kabupaten Jember, masih kalah jika dibandingkan Kabupaten Ngawi, yang sama-sama ada di Jawa Timur. Padahal, luasan lahan di Kabupaten Ngawi tidak sebesar di Kabupsten Jember.

“Pelan-pelan beralih pakai pupuk organik. Nanti tanahnya akan gembur seperti yang ada di Ngawi. Jadi, jangan hanya mengandalkan pupuk anorganik,” pesan Moeldoko. (hms/gie)

Moeldoko yang juga Ketua Periklindo, itu menyinggung soal masa depan mobil listrik. Menurutnya, dunia mobil listrik lama-lama akan seperti UMKM. Sebab, Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi mobil listrik beserta komponennya.

“Jika nanti baterai, motor, dinamo, dan controllernya diproduksi di Indonesia, dunia mobil listrik lama-lama seperti UMKM,” katanya.

Untuk itu, lanjut Moedoko, mulai saat ini pengembangan riset terhadap komponen mobil listrik harus dioptimalkan. Agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik dunia.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Putra-putri Indonesia harus memaksimalkan momentum ini, dan jangan sampai diambil oleh negara lain. Kita jangan jadi follower, tapi kita harus jadi industri,” tegasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini menyampaikan, bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Komitmen tersebut diwujudkan dengan keluarnya Perpres No 55/2019 tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Inpres No 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.

“Ini sebagai pemicu untuk menumbuhkan industri kendaraan listrik. Sebagai pemacunya, pemerintah juga menyiapkan skema insentif agar masyarakat beralih ke mobil listrik,” terangnya.

Di akhir sambutannya, Moeldoko menekankan pentingnya seluruh pihak memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya percepatan pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai demi mewujudkan Indonesia Zero Emisi pada 2060. (hms/ksp/gie)

“Produk dari sini yang tadinya sulit distribusinya nantinya akan lebih mudah menyebar baik secara domestik maupun internasional,” kata Moeldoko saat meninjau langsung pembangunan Bandara Dhoho Kediri, Kamis (05/01/2023) tadi.

Panglima TNI 2013-2015 ini menyampaikan, pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri merupakan akselerasi pembangunan nasional. Terlebih setelah pemerintah  menyiapkan backbone berupa pembangunan infrastruktur lain. Seperti jalan utama dan jalan tol. “Sekarang tinggal bagaimana swasta dan pemerintah daerah meresponnya. Dan saya menilai pembangunan Bandara Kediri ini wujud dari respon swasta terhadap pemerintah,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga memastikan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) akan ikut mendorong percepatan pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri. “KSP siap mendukung pembangunan Bandara ini. Silahkan dikomunikasikan saja jika nanti ada sumbatan dan butuh debottlenecking. Itu tugas KSP,” jelas Moeldoko.

Sebagai informasi, oembangunan Bandar Udara Baru Dhoho Kediri termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk ke dalam Permenko Nomor 21 Tahun 2022. Proyek pembangunan Bandara Kediri ini dikerjakan oleh PT Surya Dhoho Investama (SDHI) yang merupakan anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk. KSP memonitor pembangunan Bandara Dhoho melalui aplikasi Sismonev (Sistem Monitoring dan Evaluasi) KSP yang dilaporkan triwulanan. (hms/ksp/gie)

“KSP bersama jajaran Pemerintah Kabupateb Belitung telah membahas persiapan penanaman Sorgum. Di sana ada lahan kritis yang perlu diberdayakan, di antaranya ada 22.000 hektar dari perhutanan sosial. Lahannya pun sangat potensial untuk penanaman Sorgum,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (03/01/2023).

Dalam pertemuannya dengan Bupati Belitung, Sahani Saleh, beserta jajaran, diketahui bahwa kultur alam, tanah dan cuaca di Kabupaten Belitung sangat mendukung budidaya Sorgum. Pemerintah daerah pun sudah menyiapkan sekitar 22.000 hektar lahan untuk budidaya Sorgum dan lahan seluas 25 hektar untuk penangkaran bibit Sorgum. Walaupun, saat ini baru sekitar 300 hingga 500 hektar lahan yang siap tanam.

“Selain rencana tanam dan ekspektasi panen, alangkah baiknya, juga ada rencana pengelolaan tata boga. Karena itu mendorong permintaan di pihak offtaker. Sehingga masyarakat dan industri bisa melihat bahwa Sorgum bisa diolah langsung jadi bahan pangan alternatif yang besar,” imbuh Moeldoko.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Purnawirawan Panglima TNI yang dijuluki Panglima Tani ini pun berpesan agar upaya budidaya Sorgum tidak pernah berhenti. Setelah masa panen, Sorgum harus ditangkarkan dan ditanam kembali.

Perlu diketahui, lahan yang izin pengelolaannya berada di bawah kelompok masyarakat ini pun, sebagian besarnya adalah lahan bekas tambang yang sudah kritis. Namun, Pemda Belitung meyakinkan bahwa kultur tanah bekas penambangan masih bisa ditanami oleh tanaman keras dan Sorgum yang hanya membutuhkan sedikit air.

“Melalui program ini, kami berharap mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat melalui tanaman hortikultura dan Sorgum sambil menunggu tanaman keras seperti Akasia dan Sengon untuk panen. Utamanya sebagian hutan di Belitung sudah rusak akibat pertambangan. Sehingga lahan bekas tambang yang sekarang perizinannya diambil oleh masyarakat, perlu diberdayakan kembali,” kata Bupati Sahani Saleh.

Ia pun berharap agar pemerintah pusat melalui KSP mampu menghubungkan petani dengan para offtaker atau pemasok kebutuhan industri/pasar. Pasalnya, selama ini beberapa tanaman seperti jagung dan buah-buahan, belum dipasarkan secara optimal dan belum memberikan keuntungan besar bagi petani.

“Jangan sampai setelah ada upaya diversifikasi pangan, produk pertaniannya sudah ada, tapi kemudian tidak ada yang beli. Kami berharap agar KSP membantu dalam hal ini,” imbuh Bupati Belitung. (hms/ksp/gie)