Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menyebut, Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya mengimplementasikan MCP dengan maksimal. Dirinya menargetkan, agar capaian MCP tahun 2022, ini bisa lebih baik dari pada tahun 2021 silam.

“Capaian MCP Kabupaten Kediri pada 2021, sebesar 83,68 persen. Karenanya saya berharap, capaian MCP tahun 2022, bisa lebih baik dibandingkan tahun 2021 atau sesuai dengan yang dicanangkan yaitu 90 persen,” kata Mas Dhito, Jumat (11/11/2022) tadi.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Harapan itu, disampaikan Mas Dhito secara langsung dalam kegiatan koordinasi pemberantasan korupsi tahun 2022 dan program tematik oleh KPK RI di Kabupaten Kediri, yang bertempat di Gedung Graha Saba DPRD Kabupaten Kediri. Selain kalangan eksekutif, kegiatan itu juga dihadiri kalangan legislatif baik unsur pimpinan maupun anggota dewan.

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga berharap bahwa kegiatan bersama KPK itu dapat memberikan manfaat demi terciptanya Kabupaten Kediri, yang baik dan bersih dari korupsi. “Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Kediri dan saya serta teman-teman DPRD Kabupaten Kediri, pasti akan satu irama. Kami berkomitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Mas Dhito.

Disampaikan pula, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri, dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui pemantauan dan perbaikan secara terus menerus pada delapan area intervensi MCP. Delapan area itu, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, manajemen ASN, tata kelola dana desa, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Penindakan Wilayah III KPK, Sri Kuncoro Hadi, dalam kegiatan itu menuturkan bahwa KPK membuat program MCP dimaksudkan untuk meminimalisasi dan deteksi dini perbuatan yang bisa mengarah terhadap penyimpangan, baik administrasi maupun pidana. “Di sini kita mengedepankan pencegahan,” tuturnya.

Capaian MCP ini, tambahnya, diharapkan bukan semata-mata hanya pada capaian data. Melainkan juga, harus diterapkan dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Baik itu melalui pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kediri. (kom/pan/sit)

Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi langkah Kabupaten Jember, yang serius melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Lompatan luar biasa pada peringkat MCP (Monitoring Centre for Prevention) Pemkab jember tahun 2020, masih berada di rangking terakhir atau ke 38 pada kabupaten/kota di Jawa Timur.

Namun, tambahnya, sejak kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto, Kabupaten Jember tahun 2021, naik peringkat dan menempati peringkat ke 6 di kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk diketahui, MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tujuannya, mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

“Ini ada Pak Hendy, kami memberikan apresiasi buat Jember. Di tahun 2020, Jember masih peringkat terakhir (38). Coba bapak/ibu lihat sekarang lihat nilai Jember Sekarang (2021), sudah peringkat enam,” kata Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Apresiasi ini disampaikan dihadapan sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD di Gedung Grahadi, Surabaya. Pertemuan tersebut, berlangsung daring maupun luring, Senin (15/11/2021).

MPC Jember di era pemerintahan Bupati Faida pada 2020, dalam rentang 1 sampai 100. Saat itu nilai MCP Jember hanya 28 dan menduduki peringkat bawah di Jawa Timur

Total nilai Jember 71,07, jauh lebih baik dari pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendapat nilai 66,88 dan secara nasional menduduki peringkat 43. “Coba lihat ke bawah, bapak-ibu lihat (di layar monitor) ada nilai 31, 34, 40 dan seterusnya. Kayak nomor togel,” canda Bahtiar saat menunjukan peringkat terbawah kabupaten/kota.

Disisi lain, Bupati Hendy Siswanto, bersyukur terjadinya peningkatan nilai MCP Jember. Menurutnya, jajaran aparatur sipil negara di Jember bekerja dengan dokumen keuangan sesuai regulasi.

“Alhamdulillah, Jember sudah naik peringkat. Beberapa bulan nilai MCP Kabupaten Jember masih 28, namun sekarang sudah naik peringkat nilainya masuk 71. Teman-teman bisa, kami bekerja dengan dokumen. Artinya, Jember mulai bisa ditata tapi harus tetap taat azas,” sambungnya. (rio/sit)