Tuntutan pencopotan itu, adalah buntut dari tidak tegasnya dinas, dalam mensikapi pengerjaan proyek dari pelaksana atau kontraktor revitalisasi Pasar Ganding, yang tidak mampu memenuhi batas akhir pelunasan atau pengembalian uang dari temuan BPK. Dimana, batas akhir pengembalian yang dideadline Juli 2022, ternyata masih menyisakan pengembalian uang sekitar Rp 490 juta.

“Kadiskoperindag itu tidak layak jadi Kadis. Jadi, mending kepala rumah tangga saja. Buktinya, kinerjanya hanya sebatas membebani Pemkab (Sumenep, red),” ujar koordinator lapangan (Korlap) aksi, M Faizi.

Dalam orasinya, Faizi menilai temuan sekitar Rp 1,5 miliar dari pagu anggaran Rp 5 miliar, itu sudah tidak lazim. Tapi anehnya, dari peristiwa itu dinas hanya diam saja dan tidak ada langkah konkrit dalam memberikan kebijakan agar pihak ketiga bisa dipidanakan.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Ini aneh kan? Ada temuan sebanyak itu, tapi Kadiskoperindag diam saja. Bayangkan, temuan itu sudah berapa tahun, tapi kok tidak ada tindak lanjut dari Kadiskoperindag sebagai leading sektor. Orang seperti ini, tidak layak sebagai kepala dinas,” teriaknya.

Pihaknya pun menilai, bahwa Kadiskoperindag takut pada pihak ketiga. “Kadiskoperindag Sumenep, kami nilai lemah dan takut kepada pihak ketiga. Maka dari itu, dalam aksi unjuk rasa Jilid III ini, MPR Madura Raya menuntut bupati untuk mencopot jabatan Kepala Diskoperindag Sumenep,” teriaknya.

Sementara itu, dari pantauan media Memontum.com, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh MPR MR ini berlanjut hingga buka puasa di depan Pemkab Sumenep. “Kita tetap akan konsisten mengawal kasus ini sampai tuntas dengan mendesak Bupati Sumenep, untuk segera mencopot jabatan Kadiskoperindag, karena dinilai tidak becus dalam menjalankan amanah,” paparnya. (dan/gie)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya atau Rabu (15/03/2023) lalu, aksi ini dilakukan sebagai buntut akibat pelaksana atau kontraktor revitalisasi Pasar Ganding, tidak mampu memenuhi batas akhir pelunasan temuan BPK mengenai pengembalian uang. Dimana, batas akhir pengembalian yang di deadline Juli 2022, ternyata masih menyisakan sekitar Rp 490 juta.

Dari runtutan peristiwa itulah, MPR MR kembali melakukan aksi di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jumat (17/03/2023) tadi. Namun, dalam tuntutan kali ini massa meminta agar Kepala Diskoperindag, dicopot dari jabatannya. Sebab, pemilik anggaran (PA) dari proyek itu, dinilai tidak mampu menjalankan mandat dan kinerjanya. Bahkan, tidak selaras dengan jargon Bupati Sumenep ‘Bismillah Melayani’.

Korlap Aksi, M Faizi, mengatakan bahwa Kepala Diskoperindag tidak pantas lagi dipercaya dalam menahkodai instansi itu. Sebab, kepala dinas diduga tidak berani ambil sikap dalam melaporkan pihak ke tiga keranah hukum.

“Karena kami menilai, Kadiskoperindag ini bermental kerupuk dan tidak berani melakukan tindakan hukum terhadap pihak ke tiga,” kata Fauzi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kadiskoperindag, tambahnya, dalam peristiwa atau kejadian ini adalah sebagai leading sektor atau pihak yang dirugikan. Lantas, kenapa bisa ciut sama kontraktor.

“Kalau memang tidak berani mengambil sikap, mending beralih fungsi saja,” tegasnya.

Faizi sendiri kemudian menyebutkan, berdasar temuan dari BPK RI, akumulasi akhir uang yang tersisa berkisar Rp 490 juta dan hingga saat ini uang tersebut belum juga terbayar. “Akibat dari hal tersebut, pihak ke tiga sudah melabrak ketentuan sebagaimana surat yang dilayangkan menteri yang batas pembayarannya berakhir pada Juli tahun 2022,” terangnya.

Sementara itu, dari pantauan Memontum.com, aksi unjuk rasa yang dilakukan MPR MR, berlanjut hingga Jumat malam. Bahkan, rencananya beberapa massa akan menginap di depan Kantor Pemkab Sumenep hingga Senin (20/03/2023) lusa. “Kami tidak akan pernah berhenti untuk lakukan aksi lanjutan sebelum Bupati Ahmad Fauzi benar-benar mencopot Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan,” tegasnya.

Memontum.com yang mencoba melihat aksi massa hingga Jumat malam, diketahui jika beberapa massa yang bertahan mendirikan tenda. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan yang sudah dilakukan. (dan/sit)

Ketua Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR), Hamidi, mensikapi hal itu mencurigai bahwa pengembalian dana sisa Rp 490 juta, belum atau bahkan tidak terbayar. Sebab, terhitung pada November 2022 lalu, pihak terkait masih belum mengangsur pengembalian. Sementara, sesuai rekomendasi, batas kesepakatannya Desember 2022.

“Kuat dugaan saya, karena pada November 2022 kemarin pihak pelaksana masih belum mengangsur sisa hasil temuan itu, jadi saya berkeyakinan temuan itu tidak terbayar,” papar Hamidi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Jika dugaan itu benar, terangnya, maka diduga pelaksana tersebut sudah tidak punya etikat baik dalam melakukan pembayaran pada hasil temuan BPK tersebut. Sebab, dari data yang dikantongi, seharusnya temuan itu selesai terbayar setelah setahun berjalan.

“Lah, ini sudah berapa tahun. Kalau memang ada etikat baik, seharusnya sudah dari dahulu temuan itu selesai terbayar. Syukur-syukur, itu bisa terbayar penuh. Tapi keyakinan saya, sisa Rp 490 juta tidak mungkin terbayar sampai sekarang,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, revitalisasi Pasar Ganding Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, yang diresmikan pada tahun 2019 lalu, menjadi temuan BPK RI. Temuan itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Sumenep melalui Kabid Perdagangan, Noer Lisal Anbiyah. Disampaikannya, temuan dari pengerjaan itu mencapai Rp 1.445.199.815. Dengan rincian, sekitar Rp 800 juta dari kekurangan pembangunan dan Rp 600 juta kelebihan bayar. Temuan terkait kurangnya pembangunan, sudah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengerjaan ulang ditahun 2020. Namun, sisa Rp 600 juta dari pihak ketiga, hanya diangsur sekitar Rp 110, atau sehingga jadi masih tersisa sekitar RP 490 juta. (dan/gie)

Menurut Kordinator Aksi, M Faizi, aksi ini merupakan bukti bahwa pemerintah setempat, selama ini tidak mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh MPR MR. Diketahui, MPR merupakan organisasi yang konsen terhadap isu kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal.

Massa aksi menduga, Bupati Sumenep takut dan tidak punya nyali terhadap penguasa tambang ilegal. Faizi beralasan, bahwa aksi bisu ini sebagai metamorfosa diamnya negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tambang ilegal.

“Kami menduga bupati takut terhadap penguasa tambang ilegal,” katanya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Selain itu, lanjutnya, aksi diam seribu bahasa yang dilakukan MPR Madura Raya, sebagai bentuk rasa pesimis kepada Bupati Sumenep. Mereka menilai, bupati tidak akan mendengarkan saran, kritik dan masukan dari masyarakat berkaitan dengan persoalan galian C iligal.

“Jadi, dari pada kita teriak-teriak dan tak didengarkan oleh bupati, lebih baik kita melakukan aksi bisu. Massa aksi membentangkan poster keluh kesah dan jeritan masyarakat kecil,” ucapnya.

Dirinya berharap, Bupati Sumenep sebagai pimpinan tertinggi dalam pengambilan kebijakan daerah, dapat mendengar aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Sebab, masyarakat makin resah terhadap aktivitas tambang galian C ilegal itu. “Semoga bupati bisa mendengar,” harapnya.

Kendati demikian, mereka tetap membawa beberapa tuntutan untuk disampaikan kepada Pemkab Sumenep. Diantaranya, melakukan penutupan terhadap galian C iligal, sanksi pemiliknya sesuai UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Pasal 158 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (dan/gie)

Aktivis Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya geram dengan proses pengusutan kasus itu. Sebab itu, mereka mendatangi Kantor Kejaksaan Negri (Kejari) Sumenep, Senin (07/02/2022). Mereka pertanyakan perkembangan dan penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Gedung Dinkes Kabupaten Sumenep.

“Kita ingin tahu sejauh mana penanganan perkara korupsi Gedung Dinkes tersebut. Karena kasus ini sudah lama bergulir dan tak kunjung selesai. Masih berkutat saling lempar berkas antara Kejaksaan dan Kepolisian,” ucap Wakil Ketua MPR, M. Darol.

Menurut Darol, pihaknya datang untuk mendesak Kejaksaan agar kasus ini cepet diselesaikan dan ditangani secara serius. “Kita juga mendesak Kejaksaan agar segera menyelesaikan kasus tersebut. Sebab kepercayaan publik kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejari Sumenep mulai luntur,” ujarnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Lebih dari itu, supaya status hukum para tersangka agar ada kepastian hukum dan mendapatkan keputusan hukum tetap (inkrach) dari Pengadilan. “Kasihan mereka yang sekarang menjadi tersangka. Nasibnya semacam digantung begitu. Jadi cepat selesaikan kasusnya. Kalau memang bersalah atau tidak, agar segera mendapatkan keputusan hukum tetap dari Pengadilan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Novan Bernadi menyampaikan kepada peserta audensi, mengatakan pihaknya sudah bekerja profesional. Ia membeberkan bahwa kendalanya bukan ada di Kejaksaan, tapi ada di berkas dari penyidik Polres Sumenep yang tak kunjung lengkap.

Menurutnya, berkas yang dari penyidik Polres sudah dikembalikan lagi ke Polres pada Rabu (02/02/2022). Sebab berkas tersebut belum lengkap. Tetapi, berkas yang dikembalikan itu sudah dikasih petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik Polres. “Berkas perkaranya sekarang ada di Polres. Kami kembalikan sehari setelah hari libur Imlek. Sudah kami kasih petunjuk, apa saja yang perlu dilengkapi,” jawabnya.

Bahkan Kasi Intel tersebut mempersilahkan MPR Madura Raya untuk langsung mendatangi penyidik Polres, untuk mempertanyakan kebenaran apa yang disampaikannya tersebut. “Silahkan langsung datangi Polres sekarang, mas. Tanyakan sama mereka langsung, takut dikira saya berbohong dan masalahnya biar lebih jelas,” tegas Novan. (dan/edo/gie)

Korlap aksi, M Thohir menagih janji pemerintah agar memberikan sanksi terhadap pemilik tambang galian C di Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar dampak kerusakam dari tambang galian C itu segera diperbaiki.

“Aksi pertama itu kami membawa 4 tuntutan. Yakni, tutup tambang galian C ilegal di Desa Gadu Barat, revitalisasi lingkungan yang rusak, perbaikan jalan yang rusak, berikan sanksi pada pemilik tambang galian C tersebut,” ujarnya.

Masih menurut Thohir, tuntutan sebelumnya memang sudah dipenuhi oleh Pemkab. Namun kali ini ia meminta agar Pemkab segera memberikan sanksi terhadap pemilik Galian C itu. Karena itu, pihaknya mengajak Bupati Sumenep untuk melaporkan pemilik galian C ilegal tersebut.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Menurutnya, Bupati Sumenep harus berani memberantas tambang ilegal. “Kami akan kawal pelaporan ini ke Polres setempat. Dengan pelaporan ini, kita jadi percaya bahwa pemerintah serius memberantas tambang ilegal. Namun, Jika hari ini Pemkab tidak berani melaporkan, kami menduga Pemkab telah bersekongkol dengan pemilik galian C itu,” ujar Thohir.

Pemilik galian C itu, lanjut Thohir, sudah jelas melanggar hukum dalam Pasal 158 Undang-undang No 3 tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 35 dipidana dengan ancama hukuman penjara paling lama 5 tahun. Juga denda paling banyak Rp 100 miliar,” ujarnya. Untuk diketahui, aksi tersebut tidak ditemui oleh Pemkab Sumenep. (dan/edo/gie)

Wakil Ketua MPR Madura Raya, M Darul, menekankan agar Kades harus hati-hati dalam melakukan pendataan. Sebab, jika data tersebut tidak sesuai dengan prosedur, maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada Bupati Sumenep Achmad fauzi.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

“Jangan sampai BLT tersebut nantinya malah turun pada orang yang bukan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Kades harus hati-hati dalam melakukan pendataan,” ucap Darul, Rabu (15/09).

Tidak hanya itu, Darul bahkan mengancam akan menyeret Kades ke meja hukum. Itu jika nanti di lapangan ditemukan dugaan penyelewengan BLT tersebut. 

“Kita akan laporkan Kadesnya ke Bupati, jika BLT-nya tak tepat sasaran. Bahkan akan kita bawa ke meja hukum jika nanti ditemukan penyelewengan terhadap penggunaan BLT DBHCHT,” ancam Darul.

Berdasarkan data surat yang terhimpun, bahwa Pemkab Sumenep melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) bagian Kesekretariatan DBHCHT menggulirkan program BLT DBHCHT.

Dalam surat itu, Pemkab memerintahkan Kepala Desa melalui camat setempat untuk melakukan survei dan pendataan buruh Pabrik Rokok dan buruh tani tembakau untuk persiapan kegiatan BLT DBHCHT.

Sedangkan Wakil Ketua MPR Madura Raya mengaku tak tahu berapa kecamatan yang mendapatkan jatah BLT DBHCHT dan berapa besaran bantuan tersebut.

“Kita tidak tahu, apakah semua Kecamatan atau hanya Kecamatan tertentu yang mendapatkan jatah BLT tersebut. Kami pun tidak tahu berapa nominal bantuan tersebut. Sebab dokumen yang kita pegang tidak menyebutkan secara rinci,” paparnya. Sebelumnya, Media ini sudah mengonfirmasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep pada Selasa, (14/09/) kemarin. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respon. (dan/edo/ed2)