MPR MR – Memontum

MPR MR Kembali Gelar Aksi Copot Kadiskoperindag Sumenep karena Dinilai Tak Tegas Terhadap Temuan BPK

Memontum 1 — Tue, 11 Apr 2023 10:55:00 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Selasa (11/04/2023) tadi. Aksi ini, merupakan aksi lanjutan atau Jilid III dari MPR MR, yang meminta agar jabatan Kepala Diskoperindag dicopot.

Tuntutan pencopotan itu, adalah buntut dari tidak tegasnya dinas, dalam mensikapi pengerjaan proyek dari pelaksana atau kontraktor revitalisasi Pasar Ganding, yang tidak mampu memenuhi batas akhir pelunasan atau pengembalian uang dari temuan BPK. Dimana, batas akhir pengembalian yang dideadline Juli 2022, ternyata masih menyisakan pengembalian uang sekitar Rp 490 juta.

“Kadiskoperindag itu tidak layak jadi Kadis. Jadi, mending kepala rumah tangga saja. Buktinya, kinerjanya hanya sebatas membebani Pemkab (Sumenep, red),” ujar koordinator lapangan (Korlap) aksi, M Faizi.

Dalam orasinya, Faizi menilai temuan sekitar Rp 1,5 miliar dari pagu anggaran Rp 5 miliar, itu sudah tidak lazim. Tapi anehnya, dari peristiwa itu dinas hanya diam saja dan tidak ada langkah konkrit dalam memberikan kebijakan agar pihak ketiga bisa dipidanakan.

Baca juga :

“Ini aneh kan? Ada temuan sebanyak itu, tapi Kadiskoperindag diam saja. Bayangkan, temuan itu sudah berapa tahun, tapi kok tidak ada tindak lanjut dari Kadiskoperindag sebagai leading sektor. Orang seperti ini, tidak layak sebagai kepala dinas,” teriaknya.

Pihaknya pun menilai, bahwa Kadiskoperindag takut pada pihak ketiga. “Kadiskoperindag Sumenep, kami nilai lemah dan takut kepada pihak ketiga. Maka dari itu, dalam aksi unjuk rasa Jilid III ini, MPR Madura Raya menuntut bupati untuk mencopot jabatan Kepala Diskoperindag Sumenep,” teriaknya.

Sementara itu, dari pantauan media Memontum.com, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh MPR MR ini berlanjut hingga buka puasa di depan Pemkab Sumenep. “Kita tetap akan konsisten mengawal kasus ini sampai tuntas dengan mendesak Bupati Sumenep, untuk segera mencopot jabatan Kadiskoperindag, karena dinilai tidak becus dalam menjalankan amanah,” paparnya. (dan/gie)

MPR MR Ganti Tuntut Pencopotan Kadiskoperindag karena Tak Berani Pidanakan Pelaksana Revitalisasi Pasar Ganding

Memontum 1 — Fri, 17 Mar 2023 17:20:00 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR) akhirnya menepati janjinya untuk kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan terkait dengan tuntutan mendesak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumenep, mempidanakan pelaksana revitalisasi Pasar Ganding, Kecamatan Ganding. Hanya saja, dalam aksi yang dilakukan kali ini, massa mendatangi Kantor Pemkab Sumenep.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya atau Rabu (15/03/2023) lalu, aksi ini dilakukan sebagai buntut akibat pelaksana atau kontraktor revitalisasi Pasar Ganding, tidak mampu memenuhi batas akhir pelunasan temuan BPK mengenai pengembalian uang. Dimana, batas akhir pengembalian yang di deadline Juli 2022, ternyata masih menyisakan sekitar Rp 490 juta.

Dari runtutan peristiwa itulah, MPR MR kembali melakukan aksi di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jumat (17/03/2023) tadi. Namun, dalam tuntutan kali ini massa meminta agar Kepala Diskoperindag, dicopot dari jabatannya. Sebab, pemilik anggaran (PA) dari proyek itu, dinilai tidak mampu menjalankan mandat dan kinerjanya. Bahkan, tidak selaras dengan jargon Bupati Sumenep ‘Bismillah Melayani’.

Korlap Aksi, M Faizi, mengatakan bahwa Kepala Diskoperindag tidak pantas lagi dipercaya dalam menahkodai instansi itu. Sebab, kepala dinas diduga tidak berani ambil sikap dalam melaporkan pihak ke tiga keranah hukum.

“Karena kami menilai, Kadiskoperindag ini bermental kerupuk dan tidak berani melakukan tindakan hukum terhadap pihak ke tiga,” kata Fauzi.

Baca juga :

Kadiskoperindag, tambahnya, dalam peristiwa atau kejadian ini adalah sebagai leading sektor atau pihak yang dirugikan. Lantas, kenapa bisa ciut sama kontraktor.

“Kalau memang tidak berani mengambil sikap, mending beralih fungsi saja,” tegasnya.

Faizi sendiri kemudian menyebutkan, berdasar temuan dari BPK RI, akumulasi akhir uang yang tersisa berkisar Rp 490 juta dan hingga saat ini uang tersebut belum juga terbayar. “Akibat dari hal tersebut, pihak ke tiga sudah melabrak ketentuan sebagaimana surat yang dilayangkan menteri yang batas pembayarannya berakhir pada Juli tahun 2022,” terangnya.

Sementara itu, dari pantauan Memontum.com, aksi unjuk rasa yang dilakukan MPR MR, berlanjut hingga Jumat malam. Bahkan, rencananya beberapa massa akan menginap di depan Kantor Pemkab Sumenep hingga Senin (20/03/2023) lusa. “Kami tidak akan pernah berhenti untuk lakukan aksi lanjutan sebelum Bupati Ahmad Fauzi benar-benar mencopot Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan,” tegasnya.

Memontum.com yang mencoba melihat aksi massa hingga Jumat malam, diketahui jika beberapa massa yang bertahan mendirikan tenda. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan yang sudah dilakukan. (dan/sit)

Gelar Unjuk Rasa di Kantor Diskoperindag Sumenep, MPR MR Minta Pelaksana Revitalisasi Pasar Ganding Dipidanakan

Memontum 1 — Wed, 15 Mar 2023 10:30:00 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Diskoperindag Sumenep, Rabu (15/03/2023) tadi. Aksi ini, merupakan buntut tentang temuan BPK terkait revitalisasi Pasar Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep.

Korlap Aksi, M Faizi, dalam orasinya meminta agar Kepala Diskoperindag Sumenep, Chainur Rasyid, untuk bertanggung jawab dan melaporkan pihak ke tiga ke ranah hukum. Sebab dari hasil kajiannya, pihak ketiga atau PT Mitra Sumekar Abadi, itu diduga kuat sudah masuk pada ranah Tipikor (tindak pidana korupsi, red).

“Sisa Rp 490 juta dari temuan BPK RI tersebut, sampai hari ini belum dikembalikan oleh pihak ketiga. Dan ini, diduga kuat sudah masuk pada ranah. Apalagi, berdasar surat edaran dari menteri, itu batas pengembaliannya Juli 2022,” imbuhnya.

Baca juga :

Menurutnya, lanjut Faizi, Kepala Diskoperindag seharusnya berani pasang badan dalam melakukan pengawalan kasus ini. Selain menekan pihak ke tiga untuk melakukan pembayaran, Kepala Diskoperindag juga harus berani melaporkan pihak ketiga itu keranah hukum.

“Kalau Diskoperindag tidak berani menindaklanjuti perihal ini, patut diduga kejanggalan atau temuan BPK ini ada kongkalikong dari Kadiskoperindag dengan pihak ketiga,” paparnya.

Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa kali ini, massa tidak ditemui oleh Kepala Diskoperindag. Dengan alasan, tengah melakukan pertemuan ke Jakarta. Karenanya, aksi akan kembali dilanjutkan pada Jumat (17/03/2023) lusa.

“Kami tetap akan melakukan pengawalan kasus ini dan akan melakukan aksi lanjutan ke Pemkab Sumenep. Insyaallah hari Jumat,” tegasnya. (dan/sit)

MPR MR Curigai Rekomendasi Temuan BPK Terhadap Proyek Pasar Ganding Sumenep Belum Dibayar Pelaksana Proyek

Memontum 1 — Sun, 15 Jan 2023 08:40:00 +0000

Memontum Sumenep – Masih ingat dengan kinerja PT Sumekar Abadi sebagai kontraktor pelaksana revitalisasi Pasar Ganding Kabupaten Sumenep. Kontraktor yang menyisakan pengembalian uang Rp 490 juta, dari pelaksaan proyek tersebut, mengundang sejumlah tanya dari proses lanjutan pengembalian uang milik Pemkab Sumenep.

Ketua Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR), Hamidi, mensikapi hal itu mencurigai bahwa pengembalian dana sisa Rp 490 juta, belum atau bahkan tidak terbayar. Sebab, terhitung pada November 2022 lalu, pihak terkait masih belum mengangsur pengembalian. Sementara, sesuai rekomendasi, batas kesepakatannya Desember 2022.

“Kuat dugaan saya, karena pada November 2022 kemarin pihak pelaksana masih belum mengangsur sisa hasil temuan itu, jadi saya berkeyakinan temuan itu tidak terbayar,” papar Hamidi.

Baca juga :

Jika dugaan itu benar, terangnya, maka diduga pelaksana tersebut sudah tidak punya etikat baik dalam melakukan pembayaran pada hasil temuan BPK tersebut. Sebab, dari data yang dikantongi, seharusnya temuan itu selesai terbayar setelah setahun berjalan.

“Lah, ini sudah berapa tahun. Kalau memang ada etikat baik, seharusnya sudah dari dahulu temuan itu selesai terbayar. Syukur-syukur, itu bisa terbayar penuh. Tapi keyakinan saya, sisa Rp 490 juta tidak mungkin terbayar sampai sekarang,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, revitalisasi Pasar Ganding Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, yang diresmikan pada tahun 2019 lalu, menjadi temuan BPK RI. Temuan itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Sumenep melalui Kabid Perdagangan, Noer Lisal Anbiyah. Disampaikannya, temuan dari pengerjaan itu mencapai Rp 1.445.199.815. Dengan rincian, sekitar Rp 800 juta dari kekurangan pembangunan dan Rp 600 juta kelebihan bayar. Temuan terkait kurangnya pembangunan, sudah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengerjaan ulang ditahun 2020. Namun, sisa Rp 600 juta dari pihak ketiga, hanya diangsur sekitar Rp 110, atau sehingga jadi masih tersisa sekitar RP 490 juta. (dan/gie)

Sikapi Kelangkaan Pupuk, MPR MR Gelar Aksi di Pemkab Sumenep

Memontum 1 — Thu, 08 Dec 2022 05:30:00 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR), akhirnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (08/12/2022) sekitar pukul 10.00. Dalam aksinya, puluhan massa membawa kertas ukuran satu meter yang bertuliskan ‘Pupuk sekarat petani melarat’ dan ‘Petani merdeka Indonesia merdeka’.

Menurut Korlap Aksi, Hamidi, mengatakan bahwa aksi kali ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan terhadap Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP) Sumenep. Mereka menduga, dari salah satu tim pengawas tersebut tidak ada yang memiliki data terkait kebutuhan pupuk di bawah.

“Tugas tim pengawas ini apa? Saya yakin salah satu dari tim itu tidak ada yang memiliki data real di lapangan. Sehingga patut kami duga tim tersebut tidak bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, tim yang sudah dibentuk itu seharusnya bisa memfasilitasi para petani yang merasa kesulitan dalam mencari pupuk. Petani saat ini merasa sangat kecewa dengan tanggung jawab yang mereka emban harus dilimpahkan lagi ke rakyat.

Baca juga :

“Jangan semua dibebankan ke petani. Petani sudah susah mencari pupuk, tapi kok masih disuruh laporan sana sini. Masak temuan di lapangan masih nunggu hasil laporan dari petani. Terus hasil kerja dari tim itu apa?,” tanya Hamidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Arif Firmanto, dan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag), Chainur R, menemui massa aksi. Disampaikannya, bahwa kelangkaan pupuk itu merupakan jatah dari pemerintah. Artinya, dalam pengajuannya tidak dipenuhi semua oleh provinsi.

“Kouta yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur ditahun 2022 itu hanya sekitar 31.267 ton. Artinya dari pengusulan 43 ribu ton itu tidak semua dipenuhi. Namun kami tetap usaha untuk melayangkan surat di bulan Oktober dan November untuk minta penambahan dari kuota yang diberikan,” jelasnya. (dan/gie)

Dinilai Tak Serius Tangani Kelangkaan Pupuk di Sumenep, MPR MR Rencanakan Aksi Unjuk Rasa

Memontum 1 — Wed, 07 Dec 2022 07:35:00 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR) berencana melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (08/12/2022) besok. Rencana penyampaian aspirasi dengan menggelar aksi itu, untuk menyoroti kinerja Pemkab Sumenep, yang salah satunya dalam menyelesaikan masalah pupuk.

Ketua MPR MR, Hamidi, mengatakan bahwa rencana penyampaian aspirasi ini menyoal tentang kinerja Pemkab Sumenep. Yakni, berkaitan dengan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang harus segera diatasi. Sebab, kelangkaan pupuk itu sangat berdampak fatal bagi petani.

Ditambahkannya, di bawah kepemimpinan Bupati Fauzi dengan jargon ‘Bismillah Melayani’, Pemkab Sumenep terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kelangkaan pupuk. Bahkan menurut penilaiannya, kelangkaan pupuk tersebut merupakan sebuah kelalaian atau kurangnya pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP).

Baca juga :

“KPPP yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), itu seharusnya berfungsi dan punya peran penting dalam melakukan pengawasan pupuk. Inikan aneh, ada tim pengawas tapi kenyataannya di bawah tidak terawasi. Tim itu, seharusnya berfungsi untuk mengurai hal-hal yang mengakibatkan kelangkaan pupuk,” ujarnya, Rabu (07/12/2022) tadi.

Hamidi meminta, agar tim turun langsung ke lapangan guna bisa memastikan peredaran pupuk bersubsidi. Jadi, pengawasan peredaran pupuk, itu jangan berhenti di distributor. “Kalau tim itu tidak turun ke lapangan langsung, bagaimana bisa memastikan kalau pupuk itu beredar sesuai prosedur,” paparnya.

Menurutnya, dampak kelalaian atau kurangnya pengawasan dari hal tersebut sangat telak. Yakni, terjadinya kelangkaan pupuk hingga terdapat kios yang menjual harga di atas HET dan bahkan hal seperti itu terjadi setiap tahun. Sehingga, petani merasa sangat terpukul.

“Poinnya ini dari kurangnya pengawasan. Seakan-akan, Pemkab Sumenep ini terkesan main-main,” ujarnya. (dan/gie)

MPR MR Kembali Gelar Aksi Tuntut Penertiban Tambang Galian C Illegal di Sumenep

Memontum 1 — Thu, 12 May 2022 14:27:46 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (12/05/2023) tadi. Dalam tuntutannya, massa mendesak Bupati Sumenep segera menertibkan tambang Galian C ilegal.

Aksi ini, merupakan sebuah kekecewaan MPR MR pada Pemkab Sumenep. Sebab, mereka menilai Pemkab Sumenep hingga saat ini belum ada itikad baik untuk menertibkan Galian C ilegal. “Janji hanya sekedar janji saja, tapi tidak ada tindak lanjut. Kami sangat kecewa kepada Bupati Sumenep,” ujar Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, M Faizi.

Menurut Faizi, sebelumnya pada audiensi tersebut Pemkab berjanji akan melakukan penertiban Galian C ilegal sebagaimana di Dusun Pregi, Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, Sumenep. Pemkab saat itu, berjanji akan mendatangi satu persatu lokasi dan menertibkannya dengan memasang baner himbauan untuk tidak melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut hingga izin penambangan dimilikinya. Tetapi, sampai hari ini janji itu belum juga dilaksanakan.

Baca juga :

“Kita tidak serta merta menggelar aksi unjuk rasa yang ke empat ini. Tetapi sebelumnya, pada Kamis (28/04/2022), kita sudah bersurat untuk melakukan audiensi dengan Bupati Sumenep, tetapi tak ada satu pun yang menemui kita,” terangnya.

Mahasiswa INSTIKA Guluk-Guluk ini, menduga bahwa Bupati Sumenep tidak mempunyai itikad baik dalam mengurus persoalan Galian C ilegal tersebut. “Jadi hari ini tuntutan kita cukup sederhana, yaitu tunaikan janjinya untuk menertibkan Galian C ilegal. Sebagaimana dijanjikannya di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Dan aksi unjuk rasa ini adalah sebuah peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep,” ungkapnya. (dan/gie)