Hewan yang terjangkit penyakit LSD tersebut, boleh dijadikan kurban selagi masih ringan. Hal itu, sesuai dengan Fatwa MUI Pusat Nomor 34 Tahun 2023, tertanggal 1 Juni 2022 bertepatan dengan 12 Dzulqadah 1444 H.

Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya membahas penyakit LSD. Namun, juga penyakit Peste Des Petits Ruminants (PPR) juga dibahas dalam fatwa MUI.

Dalam fatwa tersebut, juga diperbolehkan untuk dijadikan kurban.

Baca juga :

Penyakit LSD ringan yang dimaksud dalam fatwa MUI tersebut, adalah penyakit LSD ringan yang terdapat pada hewan kurban yang masih belum menyebar benjolannya. Sehingga, daging hewan tersebut tidak rusak.

Begitu pula dengan hewan kurban yang terjangkit penyakit PPR ringan, sah untuk dijadikan kurban. Dengan tanda gejala panas suhu kurang lebih dari 30 sampai 40 celcius. Dengan gejala tersebut, hewan kurban masih bisa disembuhkan dalam jangka waktu 10 sampai 14 hari.

Sementara itu, Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo, Yasin, membenarkan fatwa yang dikeluarka MUI tersebut. Pihaknya kemudian meneruskan fatwa MUI ke seluruh kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

“Kepada dinas terkait, yakni Dinas Pertanian yang membawahi Kabid Kesehatan Hewan, termasuk ke Kemenag setempat,” katanya Jumat (09/06/2023) tadi. (nun/pix/gie)

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengajak para Pengurus Komisi DP MUI Situbondo untuk menjaga amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. “Saya tidak ragu dengan komposisi kepengurusan ini. Saya lihat, banyak pejabat Eselon II, ada Pj Sekda, Kadiskominfo, Asisten, Plt Kadispendikbud dan banyak yang lain,” ujarnya.

Bung Karna berharap, agar para Pengurus Komisi DP MUI Situbondo bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya (Tupoksi). “Saya ingin MUI ini tidak hanya di tingkat kecamatan. Namun, juga bisa tersebar di desa-desa. Sehingga, saya minta pengurus MUI bisa aktif dalam melaksanakan kegiatan yang telah di programkan,” lanjutnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dengan tersebar hingga tingkatan bawah, ujar Bupati Karna, maka keberadaan MUI Situbondo ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kota Santri Pancasila. “Tentu, ini butuh kebersamaan dan kekompakan kita semua. Sehingga, bisa membantu kita dalam mewujudkan Situbondo, yang berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya, atau yang sering kita sebut dengan Situbondo Berjaya,” tegasnya.

Ketua Umum DP MUI Situbondo, Habib Muhammad Abubakar Al-Muhdlar, dalam kesempatan itu mengajak jajaran Pengurus Komisi DP MUI Situbondo, untuk menjalankan amanah hingga akhir periode. “Semangat untuk mengabdi dan berkhidmat, terutama di MUI Kabupaten Situbondo,” ujarnya.

Habib Abubakar optimis, susunan kepengurusan DP MUI Situbondo merupakan orang-orang pilihan. “Oleh karena itu, mari kita jamin kerukunan antar umat beragama di Situbondo ini. Dan ini yang harus kita pahami bersama, MUI juga bertugas menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif,” jelasnya. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tanfidziyah PCNU Situbondo, KH Muhyiddin Khatib dan jajaran Forkopimda. (her/gie)

Dalam sambutannya, orang nomor satu di pemerintahan Kota Santri Pancasila, ini menegaskan bahwa Pemkab Situbondo siap mensuport penuh kegiatan-kegiatan MUI Situbondo. Sepanjang, tentunya program-program itu bermanfaat untuk masyarakat.

Pria yang akrab disapa Bung Karna ini juga menyampaikan, pihaknya juga akan menambah anggaran untuk DP MUI Kabupaten Situbondo. “Di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), kami akan menambah anggaran untuk MUI Situbondo sebesar Rp 100 juta. Ini, merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah,” ujar Bupati Karna.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Lebih lanjut Bung Karna mengatakan, Pemkab Situbondo juga memberikan fasilitas kantor untuk MUI Situbondo. “Alhamdulillah, sesuai dengan dawuh kyai kalau kantor MUI itu harus berlantai dua. Ternyata, Pemda itu punya, tetapi sekarang masih disewa. Insyaallah, Desember sudah berakhir. Nanti akan kami rehap, sehingga bulan Januari 2023, sudah bisa digunakan untuk pengurus MUI Situbondo,” paparnya.

Ketua DP MUI Kabupaten Situbondo, Habib Muhammad Abu Bakar Al Muhdar, dalam kesempatan itu berpesan kepada jajaran kepengurusan DP MUI Kabupaten Situbondo, untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dirinya juga mengapresiasi, dukungan dari pemerintah daerah kepada DP MUI Kabupaten Situbondo.

“Insyaallah, kita bergerak bersama untuk mencari ridho Allah SWT. Kami siap bekerjasama dengan Forkopimda untuk memajukan Situbondo yang lebih baik lagi,” paparnya. (her/gie)

Sekretaris MUI Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi, mengatakan bahwa meski tidak dilibatkan secara langsung terkait assessment, namun Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan MUI Kabupaten Blitar, memiliki tanggung jawab untuk meluruskan dan memberi pencerahan kepada masyarakat. “Kami mengapresiasi keputusan pemerintah. Ini sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Keputusan ini, harus kita dukung dalam rangka menciptakan kondusivitas daerah,” kata Jamil Mashadi, Rabu (10/08/2022) tadi.

Lebih lanjut Jamil menyampaikan, untuk menjamin aturan kegiatan yang menyerupai pondok pesantren agar tidak menyimpang, maka padepokan diminta mengikuti regulasi yang ada. Termasuk, seperti mengurus izin operasional di Kemenag.

“Jadi kurikulumnya harus jelas. Siapa pengajarnya, juga harus jelas. Jadi, ini kita minta agar semua sesuai aturan agar tidak timbul masalah. Kalau memang tujuannya bagus dan mereka mau berkomitmen mengurus perizinan, kami akan bantu,” jelasnya.

Jamil menegaskan, terkait adanya dugaan praktek perdukunan, MUI telah memiliki fatwa bahwa praktek tersebut haram. “Hal ini jadi salah satu fokus kami, agar semua kembali on the track. Jadi, tugas kami memberi pencerahan,” tegasnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Jamil menambahkan, terkait metode yang dikatakan sebagai rukyah, pihaknya belum lihat secara langsung. Namun, sudah mendengar dari masyarakat.

“Nah, soal rukyah ini juga kita lakukan pencerahan, bagaimana caranya yang benar. Kan ada asosiasi perukyah. Jadi, mereka punya SOP rukyah yang Islami itu seperti apa,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Blitar mencabut izin surat penyehat tradisional (STPT) Dengan nomor 503/008/409.117/DPMPTSP/STPT/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 atas nama Samsudin, sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual yang ada. Selain mencabut izin, Pemkab juga melarang padepokan melakukan aktivitas lainnya. Seperti kegiatan menyerupai pondok pesantren dan majelis taklim. Karena, keduanya belum mengantongi izin.

Pemkab Blitar juga memberi kesempatan bagi padepokan Nur Dzat Sejati milik Gus Samsudin, untuk memperbarui izin dan mengurus izin agar bisa beroperasi kembali. (jar)

Ketua MUI Tulunggung, KH Hadi Muhammad Mahfudz, mengungkapkan cukup prihatin banyaknya kecelakaan yang sering terjadi di persimpangan perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Pihaknya mendorong agar Pemda berkomunikasi dengan PT KAI untuk mengadaan palang pintu di tempat-tempat persimpangan kereta api.

“Itu (palang pintu) penting, semua sudah diterangkan Pak Bupati. Soal anggaran, Pemda akan mengkomunikasikan dengan PT KAI. Baik soal pengaturan anggaran, mengupah penjaganya dan operasionalnya,” ungkap KH Hadi Muhammad Mahfudz, Selasa (28/06/2022).

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Gus Hadi-sapaan akrabnya, meminta supaya sanksi prostitusi online harus ada Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara detail. Karena selama ini, MUI Tulungagung menilai yang terkena sanksi hanya pelaku, sedangkan pemilik kos-kosan atau hotel belum ada aturan. “Pihak penanggung jawab atau pengelola kos-kosan, hotel, hendaknya juga terkena sangsi. Karena selama ini yang kena sanksi penghuninya saja, selebihnya tidak ada,” imbuhnya.

Kiai Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Mlathen Kauman Tulungagung ini mengaku pihak terkait perlu melakukan pengawasan, penertiban dan penindakan tegas kepada pihak hotel, rumah penginapan dan rumah kos di Tulungagung yang dalam beroperasi melanggar hukum.

Acapkali tempat yang disalahgunakan sebagai tempat prostitusi, menjadi keresahan masyarakat. MUI Tulungagung juga menyarankan, bila perlu sanksi nya bisa sampai dicabut ijin atau penutupan usahanya ketika sudah berulangkali tidak mengindahkan. “Pemkab Tulungagung harus memiliki payung hukum baik Perda atau Perbub supaya lebih jelas,” imbuhnya.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, merespon positif usulan itu. Karena, tentang kemajuan teknologi, banyak hal yang disikapi. Seperti pergesekan sosial, yang berakibat adanya satu prostitusi yang dilakukan secara online.

Maryoto tidak menampik adanya prostitusi online di Tulungagung menjamur. Selain mendapat julukan Kota Marmer juga merupakan kota industri, pelajar, dan juga banyak mahasiswa. “Banyak kos-kosan yang digantikan tempat-tempat tidak baik. Itu sudah kita adakan gerakan razia,” paparnya.

Pemkab Tulungagung sepenuhnya akan menerima masukan atau rekomendasi dari MUI. “Masukan MUI oleh karena itu kita dengar fatwanya,” terangnya. (jaz/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa penyelenggaraan kurban tersebut boleh dilakukan, karena hewan yang terpapar PMK, tidak menular dan tidak berbahaya kepada manusia. Apalagi, hal tersebut juga dipertegas oleh fatwa MUI pusat.

“Kalau fatwa MUI sudah jelas, bahwa tentang hewan-hewan yang boleh disembelih. PMK ini, tidak punya korelasi penyakit pada manusia,” tegas Wali Kota Sutiaji, Senin (20/06/2022).

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan mitigasi untuk hewan-hewan yang masuk ke kota Malang. Hal ini, guna pencegahan terhadap penyebaran wabah PMK tersebut.

Dikatakannya, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama dengan

Polresta akan melakukan operasi lalu lintas terkait hewan ternak. Baik itu untuk kendaraan pengangkut yang keluar, maupun kendaraan yang masuk ke Kota Malang.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Kami bersama-sama akan terus menjalankan mitigasi untuk hewan-hewan yang masuk dari luar daerah. Itu, untuk memastikan hewan-hewan tersebut sehat bebas PMK,” lanjutnya.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat, agar tidak memiliki kekhawatiran yang berlebih untuk membeli hewan ternak sebagai kebutuhan kurban. Pasalnya, dirinya akan selaku mengontrol ke sejumlah tempat penitipan ternak yang diakomodir oleh takmir masjid, selaku pelaksana kurban.

“Nanti kami lakukan pengecekan ke masing-masing hewan yang dititipkan. Baik di takmir maupun di RPH. Kalau di RPH, ada kontrol secara massal,” katanya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang menambahkan, agar masjid-masjid di Kota Malang, tidak menolak pemberian hewan kurban. Serta, tetap melaksanakan penyembelihan dengan sebagaimana mestinya.

“Nantinya kami himbau, bahwa tidak ada masjid yang membatasi penerimaan hewan kurban. Kami akan jelaskan pada masyarakat, bahwa daging sapi seandainya terkena PMK, itu tidak bermasalah pada masyarakat,” imbuhnya.

Senada dengan Wali Kota Malang, Ketua DMI Kota Malang, Kasuwi Syabain, mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai wabah PMK. Pasalnya, daging sapi yang terkena PMK itu tidak berimbas pada kesehatan manusia. Selain itu, pihaknya meminta kepada setiap takmir masjid di Kota Malang untuk tetap melaksanakan kurban.

“Saya kira untuk kekhawatiran di masyarakat, melalui edaran fatwa MUI disampaikan bahwa tidak terlalu beresiko. Ini sangat penting diketahui dan kami juga meminta untuk semua takmir masjid, agar tidak menolak saluran dari masyarakat yang menitipkan hewan kurban karena tidak ada mudhorot yang besar bagi masyarakat,” tutur Kasuwi.

Hal itu, juga dikatakan oleh Ketua FKUB, KH Taufiq Kusuma, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Apabila mengaca kepada fatwa MUI, diterangkan bahwa jenis-jenis ternak dengan gejala tertentu sudah dikategorikan mana yang boleh dan mana yang tidak.

“Jadi, kalau hanya sekedar gejala ringan, masih diperkenankan untuk dilanjutkan. Tetap hati-hati, tetapi tidak perlu khawatir berlebihan,” ujar Taufiq. (hms/rsy/sit)

Menurut Baidowi, salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh hewan kurban, yakni dari sisi kesehatan. Ini, harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kurban itu harus binatang yang sehat, yang tidak ada ciri mengidap PMK berat. Kalau mengidap PMK yang berat, secara hukum tidak boleh untuk kurban,” ucap Baidowi, Sabtu (18/06/2022) tadi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dijelaskannya, jika hewan kurban itu memiliki gejala ringan dengan tidak mengurangi kualitas daging, maka hukum kurban itu sah. Namun, jika hewan kurban bergejala berat hingga tidak bisa disembuhkan penyakitnya, maka tidak diperbolehkan untuk disembelih.

“Karena situasi saat ini seperti ini, adanya gejala PMK, maka harus lebih diperhatikan. Secara hukum, sah jika hewan ternak itu mengalami PMK ringan dengan tidak mengurangi kualitas daging hewan itu,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk PMK ringan itu memiliki ciri seperti lesu, demam, tidak nafsu makan, lepuh pada sekitar dan dalam mulut (lidah, gusi), keluar air luar dari biasanya dan dapat disembuhkan dengan pengobatan. Sedangkan PMK berat, itu memiliki ciri seperti lepuh hingga lepas pada kuku, cacat, kurus permanen hingga tidak bisa disembuhkan. (rsy/gie)

Ketua MUI Kota Malang, Baidowi Muslich, menyarankan untuk sementara bisa mengganti hewan kurban dengan bersedekah. Ketimbang, nantinya menemui hewan yang bergejala berat PMK.

“Saya menganjurkan umat Islam yang ingin kurban, sementara ini tidak kurban hewan. Maka, hendaknya kurban itu bisa diganti dengan sedekah yang lain. Misalnya, untuk fakir miskin atau anak yatim yang mestinya diberi daging bisa diberi Sembako,” jelas Baidowi, Kamis (16/06/2022).

Pihaknya juga mengatakan, untuk umat Islam yang ingin berkurban, hendaknya bisa menghitung terlebih dahulu berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk membeli hewan kurban. Itu dilakukan, agar nantinya bisa setara dengan yang dikeluarkan untuk membeli Sembako dalam bersedekah.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Lebih bagus lagi, untuk diperhitungkan harga daging kira-kira berapa. Lalu, itu dibelikan Sembako terus dibagi ke fakir miskin,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, menurutnya, sejauh ini wabah PMK lebih banyak menyerang hewan ternak jenis Sapi. Maka, jika umat Islam ingin tetap melakukan kurban, dirinya menyarankan untuk memilih kambing dari pada sapi.

“PMK itukan paling banyak menyerang Sapi. Maka, umat Islam kurban jangan menggunakan sapi, tapi kurban menggunakan kambing saja,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta dokter hewan, untuk memastikan hewan kurban yang sehat sesuai dengan syariat Islam. Dirinya juga berharap, agar wabah PMK ini bisa segera selesai. Seperti wabah pandemi Covid-19. “Kita berharap, wabah ini segera ditarik Allah, seperti Covid-19,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Karna dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa MUI merupakan wadah bagi para ulama. Karenanya, keberadaannya sangat penting bagi pemerintah daerah. Terutama, mengenai fatwa-fatwanya yang sangat dibutuhkan oleh ummat, khususnya di Situbondo.

“Kami berharap, MUI bisa merajut kebersamaan di Situbondo. Sehingga, keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama yang menjadi rujukan bagi umat, khususnya di Situbondo,” ujar Bupati Karna.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Karteker MUI Kabupaten Situbondo, KH Ahsanul Haq, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut menyukseskan pengukuhan terhadap pengurus MUI di setiap kecamatan di Situbondo. Sehingga, pelaksanaan pengukuhan berjalan dengan baik.

Dalam rangkaian pengkukuhan tersebut, juga hadir Rois Syuriah PCNU, KH Zainul Mun’im, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Situbondo, KH Muhyiddin Khatib dan Forkopimda Kabupaten Situbondo. (her/sit)