Dalam PAW itu, desa melaksanakan dengan sistem voting serta diikuti oleh tiga calon Kepala Desa. Yaitu, Anang Fauzi dengan nomor urut 1, Muhammad Fathoni dengan nomor urut 2 serta Imron Rosyadi dengan nomor urut 3. Sementara surat suara yang disediakan, adalah sebanyak jumlah perwakilan hak pilih atau 311 lembar surat suara.

Camat Diwek, Sudiro, dalam sambutannya menyampaikan selamat dan sukses atas pemilihan pelaksanaan itu. Dirinya berharap, agar semua bisa saling mengingatkan bahwa ini merupakan proses untuk membangun Desa Bandung, untuk ke depan lebih baik lagi.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Mari kita dorong bersama-sama, agar pemerintahan desa ini semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketua Panitia Pemilihan, Yoni Tri Joko Kurnianto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pelaksanaan itu untuk memilih penerus kepala desa definitif, yang telah meninggal dunia sebelum habis masa bhakti. “Sesuai Perbup 34 Tahun 2021, semua tahapan sudah dijalani dan tidak ada yang dilewatkan sampai Musdes Pemilihan dilakukan,” ujarnya.

Dari pelaksanaan itu, diperoleh hasil rekapitulasi masing-masing yakni nomor urut 1, Anang Fauzi, mendapat 176 suara, nomor urut 2, Muhammad Fathoni, mendapat 131 suara dan nomor urut 3, Imron Rosyadi, sebanyak 1 suara. Sisanya 2 suara, dinyatakan tidak sah. (azl/sit)

Terpilihnya isteri almarhum Erfandi itu, setelah Pemerintah Desa (Pemdes) Klompang Timur, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka Pemilihan Kepala Desa PAW, Jumat (25/03/22). Handayani mengalahkan kedua lawan politiknya.

Musyawarah tersebut, dihadiri oleh Forkopimka Pakong, BPD Desa Klompang Timur, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Klompang Timur. Dalam musyawarah tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW, menetapkan Hj Beng Handayani sebagai Kepala Desa terpilih Pengganti Antar Waktu.

Camat Pakong, Eka Judya Setiawan, membenarkan proses PAW itu. Dijelaskannya, bahwa saat ini Desa Klompang Timur, sudah memiliki Kepala Desa PAW.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Benar, Desa Klompang Timur sudah melakukan PAW Kepala Desa. Saya dan Sekcam tadi hadir, untuk saat ini prosesnya nunggu pelantikan dari Bapak Bupati,” jelasnya.

Eka berharap, Kepala Desa PAW Klompang Timur, mampu meminpin desa dengan penuh tanggung jawab. Sesuai regulasi yang ada dan menerapkan program prioritas Kabupaten Pamekasan yang tertuang di RPJMD.

“Terapkan dan cermati lima program prioritas Kabupaten Pamekasan. Yakni, reformasi birokrasi, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan dan bidang infrastruktur,” ujarnya.

Kapolsek Pakong dan Danramil menekankan kepada Kepala Desa Terpilih Klompang Timur, untuk menjaga keamanan desa. Karena, ini menjadi ujung tombak masyarakat. (srd/gie)

Kegiatan ini di hadiri oleh Muspika Kendit diantaranya Camat Kendit Atin Suratin, Sekcam Kendit Hasan Husni, Kapolsek Kendit AKP Sumiyatno, Danramil Kendit diwakili Babinsa Serda Yudianto, PJ. Kades Klatakan Sudiyanto dan Babinkamtibmas Brigpol Dani Mahendra.

Pj Kades Klatakan, Sudiyanto mengatakan bahwa kegiatan Musdes ini dengan agenda Penetapan APBDes dan Penetapan Penerima BLTDD TA 2022 Desa Klatakan, yang diikuti oleh kurang lebih 70 orang terdiri dari BPD, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, RW dan Perangkat Desa Klatakan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Dari hasil pelaksanaan Musdes akan segera dilaksanakannya proses pentahapan pelaksanaan PAW Desa Klatakan apabila dana untuk panitia sudah Cair. Serta ditetapkannya penerima PKM bantuan BLTDD Desa Klatakan sebanyak 138 orang,” ujarnya.

Sementara Babinsa Koramil 06 Kendit, Serda Yudianto mengatakan selama kegiatan berjalan dengan tertib dan aman serta tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Lebih lanjut Yudi menambahkan kegiatan Musdes ini guna proses pentahapan PAW. (her/gie)

Acara Musdes yang dihadiri oleh Camat Genteng, Badan Pengawas Desa (BPD), dan seluruh komponen perangkat Desa Setail berlangsung hingga memperolah hasil validasi, finalisasi, serta penetapan KPM BLT Dana Desa sebanyak 156 Kepala Keluarga (KK). Juga akan segera di susun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang akan diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Di depan seluruh tamu undangan, Kepala Desa Setail, Saifudin menyampakan bahwa penetapan BLT pada 156 KPM yang masing-masing KK menerima sebesar Rp 300 Ribu /KPM. Nilai tersebut diambil dari Dana Desa (DD) sesuai dengan pagu sebesar 40 persen yang mengacu pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran APBN tahun anggaran 2022.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Alhamdulillah saat ini APBDes kami sudah selesai, sebetulnya kalau tidak ada perubahan sistem, Januari tanggal 15 yang lalu sudah selesai, sekarang ini LPJ nya mudah sekali,” kata Syaifudin pada Media, saat dimintai konfirmasi di Aula Desa.

Ditempat yang sama, Camat Genteng, Satrio S Sos MM,  saat dimintai tanggapanya menjelasakan bahwa dengan adanya percepatan Musdes, dia berharap agar APBDes cepat terselesaikan. “Adanya percepatan Musdes ini pertama, harapan saya adalah APBDes cepat terselesaikan dan setidaknya akhir Februari atau awal Maret, APBDes sudah terverfikasi di Kecamatan,” jelasnya.

Pihaknya berharap pencairannya bisa secepatnya diterima masyarakat. “Agar segera saya tandatangani dan dibuatkan surat keputusan.Kasian masyarakat kalau APBDes belum selesai, saya khawatir karena juga terkait dana instensif RT/RW dan Posyandu, pasti mereka akan menunggu pencairanya. Jangan sampai nanti Kades diuber – uber sama warganya,” imbuh Satrio, kepada Memontum.com. (aar/gie)

Dalam pelaksanaan yang berlangsung di aula kantor Desa Seboro, turut hadir Muspika setempat dan dipimpin langsung Kepala Desa Seboro.

Baca: Bangunan Dua Lantai PT Kertas Leces Terbakar, Diduga Akibat Konsleting Listrik

Kepala Desa Seboro, Mosta’in, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengaruh Covid-19, berdampak pada semua aspek kehidupan. Terutama, dampak ekonomi yang perlu penanganan cepat dan tepat.

“Untuk mengatasi itu, salah satunya dengan BLT- DD ini. Untuk itu, perlu ada data yang tepat warga terdampak Covid-19, guna menghindari gesekan dan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan,” kata Kades.

Mosta’in juga menghimbau, kepada Kepala Dusun (Kasun) berkaitan dengan data warga terdampak, mohon pencermatannya untuk dilakukan validasi, verifikasi dan finalisasi.

“Diharapkan, agar memberikan pengertian kepada warganya mengingat banyaknya jenis bantuan yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Anggota Koramil Krejengan, Koptu Rudi, menambahkan agar pelaksanaan bisa transparan dalam mengelola anggaran dana desa yang di peruntukan masyarakat.

Serta, program yang akan dilaksanakan di desa, bisa tepat sasaran kepada masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Baca Juga: Sempat Viral Akibat Serempetkan MPU ke Anggota Polantas, Warga Probolinggo Terancam 15 Tahun Penjara

“BLT-DD ini merupakan langkah untuk menolong warga terdampak. Untuk itu, jangan sampai salah sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Transparansi dan keterbukaan terhadap program-program yang akan menyentuh langsung kepada masyarakat, sangat diperlukan. Sehingga, masyarakat merasa ada peningkatan taraf hidupnya dan terasa hasil pembangunannya,” harapnya.

Adapun hasil verifikasi dan validasi BLT-DD dalam Musdes khusus ini, telah memutuskan dan menetapkan keluarga penerima manfaat antara lain BPNT sebanyak 252 keluarga, BST sebanyak 13 KPM, BLT-DD sebelumnya 100 KPM dan setelah divalidasi menjadi 92 KPM. Usulan calon penerima BLT DD 2021, sebanyak 7 KPM penerima yang akan diverifikasi lagi dari data DTKS. (geo/sit)

Ketua tim sosialisasi Wiwik Wulandari SE dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dari mekanisme proses transformasi di musde, yang bertujuan untuk mengesahkan kepemilikan asset menjadi 100 % menjadi milik Desa.

Ketua tim sosialisasi transformasi BKD Wiwik, kades Tutul Baidowi dan tim sosisalisasi. (tog)

“Ini mekanisme yang harus kita jalani, ketika BKD mau bertransformasi menjadi lembaga yang berbadan hukum,karena disebut dari tiga pilihan itu, bahwa saham terbesar itu harus menjadi milik pemerintah daerah/kota atau menjadi milik gubernur,” ujar Wiwik.

Wiwik mengatakan, bahwa BKD tidak berpemilik, itu pernyataan pemerintah di perkuat lagi dalam
surat Gubernur nomor 411 tanggal 19 september tahun 2018, bahwa, BKD sebagai asset public dan tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan.

”Oleh karena itu ketika BKD itu mau menjadi lembaga berbadan hukum, sarana yang dipergunakan untuk penentuan kepemilikan, memang melalui Musdes, kemudian Outputnya adalah Perdes, dengan perdes itu, dinyatakan sah nanti asset BKD itu sudah milik Desa 100%, kemudian pilihan badan usahanya jelas LKM, ” jelasnya.

Kata Wiwik, Musdes kali ini, akan memilih 5 orang delegasi yang nantinya akan ikut serta dalam musyawrah antar desa, dalam musyawarah antar desa tersebut, nantinya akan dibentuk BKAD dan BKAD itulah menyepakati pembentukan PT Bumdes bersama.

“PT Bumdes bersama itu, modalnya dari limpahan asset BKD yang jumlahnya 208 Se Kabupaten Jember, melebur menjadi satu unit usaha yang namanya PT LKM BKD Kabupaten Jember, sedangkan Kepala Desa secara otomatis menjadi calon komisaris dan pengurus BKD serta pengurus LKM, ” katanya.

Wiwik berharap, proses transformasi ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dari LKM itu sendiri, LKM ini didirikan khusus untuk bisa memberikan pelayanan kepada Masyarakat terhadap kepenuhan kebutuhan Modal di skala Mikro dan memperdayakan Masyarakat serta dapat membantu menumbuh kembangnya usaha dan Perekonomian masyarakat desa dengan sehat. (tog/yud/oso)