SK pembatalan mutasi Riana, pun sudah ditandangani Bupati Blitar, Rini Syarifah. Yang bersangkutan, dikembalikan ke posisi semula dan sudah kembali bekerja sebagai ajudan istri Wabup Blitar. Hal ini, disampaikan Wabup Rahmat Santoso, melalui WhatsApp pribadinya.

“Alhamdulillah, kemarin saya diajak bicara bupati dan sudah minta maaf terkait pemindahan Riana. Alhamdulillah, itu sudah ditanda tangani semua pembatalan mutasi Riana dan dikembalikan pada posisi semula,” kata Wabup Rahmat Santoso, Rabu (04/01/2023) tadi.

Wabup Rahmat Santoso juga menambahkan, bahwa SK pembatalan mutasi Riana sudah ditandangani Bupati Blitar dan yang bersangkutan sudah kembali bekerja sebagai ajudan istri Wabup Blitar. Dengan dikembalikan Riana pada posisi semula (ajudan istri Wabup Blitar, red), maka dirinya pun menarik rencana pengunduran diri sebagai Wabup Blitar. Sementara istri, Venina Rahmat Santoso, juga tetap menjabat Ketua TP PKK Kabupaten Blitar.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Ya, saya tidak jadi mengundurkan diri. Dan istri saya, tetap menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Terkait Bupati Blitar yang selama ini terkesan jalan sendiri atau tidak pernah mengajak komunikasi dengan Wabup, orang nomor dua di Pemkab Blitar ini menegaskan, jika dirinya tidak mau ambil pusing. “Ya, biarkan saja, mas. Aku dapat duitnya di Surabaya dan Jakarta, kok. Kalau di Blitar ini, aku niatkan sodakoh,” paparnya.

Sementara itu, pihak BKPSDM, Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom dan Bupati Blitar, Rini Syarifah, saat akan dikonfimasi, belum bersedia memberikan keterangan apapun.

Sebagaimana diberitakan, diawal tahun 2023, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, melantik dan mengambil sumpah serta janji 605 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan yang digelar di Pendopo Sasana Adi Praja, Senin (02/01/2023) tersebut, salah satunya merotasi ajudan istri Wakil Bupati Blitar bernama Riana. Mutasi itulah, yang kemudian mematik reaksi Wabup dan mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di lingkungan Pemkab Blitar. (jar/sit)

Dikonfirmasi usai melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan,  Bupati Arifin menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan ini memang perlu dilakukan. “Malam ini kita melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan kepada lima Pejabat Tinggi Pratama di Trenggalek. Pengisian kekosongan jabatan ini, memang perlu dan harus dilakukan,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, ujar Bupati Arifin, pihaknya juga akan mengadakan lelang jabatan. Mengingat, masih banyak kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Syaratnya sebelum paparan nanti, peserta lelang diwajibkan paparan kepada masyarakat dan mendapatkan banyak suka dari masyarakat,” tegas Bupati Trenggalek.

Banyak harapan yang disampaikan Mas Ipin-sapaan akrabnya, dengan melakukan mutasi beberapa posisi Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Trenggalek. Diantaranya, menunjuk Kasatpol PP dan Kebakaran sebagai Kalaksa BPBD.

“Kalau harus menunggu lelang jabatan, menurut saya terlalu lama. Padahal, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini. Sehingga dalam mutasi ini, kami mempercayakan posisi jabatan BPBD kepada mantan Kasatpol PP Trenggalek, yang sudah dikenal cekatan dalam berbagai urusan,” ujarnya.

Kemudian dalam pengambilan sumpah dan pelantikan itu, suami Novita Hardiny juga berpesan, agar pelayanan masyarakat di awal tahun ini bisa lebih maksimal. “Saya harap di tahun baru ini, semangat juga harus baru. Dengan begitu, saya minta lebih cepat dan lebih baik dalam melayani masyarakat,” jelas Bupati Arifin.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Adapun lima Jabatan Tinggi Pratama yang dimutasi, diantaranya Totok Rudijanto, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek, menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Kemudian Saeroni, yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menduduki jabatan baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekda Trenggalek.

Kemudian, Mulyahandaka, yang sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek, diangkat dalam jabatan baru sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Trenggalek. Selanjutnya, Agus Setiyono, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Kasatpol PP dan Kebakaran, Triadi Admono, juga diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Trenggalek. Selain jabatan baru, mantan Kasatpol PP dan Kebakaran, diberikan tugas tambahan sebagai Plt Kasatpol PP dan Kebakaran.

Kemudian, selain lima Pejabat Tinggi Pratama yang diambil sumpah dan pelantikannya itu, Bupati Trenggalek juga melakukan mutasi dan promosi untuk jabatan administrator di beberapa OPD. Diantaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Trenggalek. Lalu, untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong, Bupati Trenggalek menunjuk beberapa pelaksana tugas, diantaranya Sunarto, Sekretaris Dinas Kesehatan PPKB, sebagai Plt Kepala Dinas. Ratna Sulistyowati, Kepala Bappeda Litbang ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Sosial PPPA.

Edif Hayunan Siswanto, Kepala Dinas Kominfo kembali ditunjuk menjadi Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Lalu, Suhartoko, Sekretaris Bakeuda sebagai Plt Kepala Bakeuda. Saniran sebagai Plt kepala Komindag. Cusi Kurniawati Kepala Dinas Perikanan ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Peternakan.

Kemudian, untuk Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditunjuk kembali Djoko Susanto, sekretaris dinas. Selanjutnya, Edi Santoso, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai PLT dinas ini. (mil/gie)

Menurut Made, pelantikan tersebut seharusnya tidak dilakukan pada akhir tahun seperti ini. Pasalnya, hal itu nanti akan mengganggu dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaksanaan akhir dari penyerapan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Saya rasa ini waktunya tidak tepat. Seharusnya, mutasi dilakukan bisa di awal tahun, untuk yang lebih tepatnya. Karena, ini bisa mengganggu SPJ dan pelaksanaan akhir dari penyerapan PAK,” tegas Ketua DPRD, saat ditemui tadi di Mini Block Office Balai Kota Malang, Jumat (02/12/2022) tadi.

Made menilai, jika nantinya pasti ada kesulitan dalam pelaksanaannya. Karena pejabat baru, harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Apalagi, dalam pengerjaan SPJ di akhir tahun ini hanya tinggal tiga minggu saja.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Karena di awal itu yang melakukan tanda tangan pejabat lama, kemudian pertanggungjawabannya pejabat baru. Tentu pejabat baru akan kesulitan, dan memulai dari nol. Itu juga perlu adaptasi, saya rasa ini kurang tepat,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, jika yang menjadi keberatan dari DPRD yaitu karena tidak diundang dalam acara pelantikan tersebut. Apalagi, dalam pelantikan itu melibatkan pejabat administrator dan pengawas.

“Biasanya, setiap mutasi DPRD diundang. Lha ini, kita nggak diundang. Kalau untuk pelantikan Kepala Dispendukcapil, kita sepakat dan menyadari. Tapi dalam pelantikan ini, dibawahnya berubah juga. Total ada 28 pejabat, ini saya rasa kurang tepat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam pelantikan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, menekankan agar para pejabat yang baru saja di mutasi (perpindahan tugas) itu, nantinya bisa menunjukkan etos kerjanya. Apalagi, mereka menjadi abdi masyarakat. “Kami berharap, dimanapun bapak ibu ditempatkan, selalu bisa menerapkan kemampuan-kemampuan dasar, sosialisasi dengan masyarakat, dan identifikasi masalah. Peningkatan kerja dan kinerja harus berjalan dengan baik, dan terus dikuatkan,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Tidak hanya itu, Wali Kota Sutiaji mengibaratkan, mereka harus seperti paku. Sebab, dimanapun mereka di tempatkan, harus bisa menyesuaikan kondisi dan karakter. Itu menurutnya, harus terus dibangun bersama.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Paku itu, dimana saja bisa menyesuaikan. Ketika objeknya keras, tipis, lembek, itu bisa disesuaikan. Itu artinya kita harus menyesuaikan kondisi dan karakter,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, jika di dalam kehidupan itu juga dibutuhkan sosialisasi, penguatan karakter dan penguatan moralitas. “Jangan hidup seperti ikan. Ikan laut itu, kalau mati ikut arus. Hidup itu butuh sosialisasi lingkungan, karakter, jangan selalu ikut arus. Butuh kekuatan moralitas juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, dari 28 pejabat tersebut dilantik sesuai dengan keputusan Surat Keterangan (SK) Wali Kota. Satu diantaranya merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yakni Ir Dahliana Lusi Ratnasari. (rsy/sit)

“Saya atas nama pribadi, menyampaikan selamat dan sukses atas posisi baru enam pejabat yang baru dilantik. Mudah-mudahan, di tempat baru ini semangatnya semakin bagus, etos dan komitmennya juga semakin bagus,” tegas Bupati Baddrut Tamam.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Perlu diketahui, dalam mutasi itu nama Totok Hartono atau yang sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, berpindah sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Usai dilantik, Totok menyampaikan bahwa dirinya tetap semangat menjalani tugas baru yang telah di inkrahkan.

“Kita tetap semangatlah. Dan kira-kira kontribusi apa yang kita akan berikan. Yang jelas, tupoksinya sudah jelas dan sudah ada sesuai aturan bupati. Terutama, di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan,” ujarnya.

Selain Totok Hartono, Mohamamd Alwi dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Nama Akmalul Firdaus, juga dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Pamekasan. Agus Subiyanto, sebagai Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mursafi Mulyono sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Farid Evi Agustin, sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispendukcapil. (azm/gie)

Dalam sambutannya, Wabup yang akrab disapa Bunda Indah, itu berharap seluruh ASN yang mendapatkan promosi jabatan maupun mutasi, tetap berbahagia menjalankan tugas yang diberikan. Karena, seorang ASN harus siap ditempatkan dimana saja dan memberikan kinerja terbaiknya apapun tugas yang diberikan.

“Seorang PNS harus gembira mengerjakan tugas apa saja yang ditugaskan. Ini harus dipamahi, promosi dan mutasi ini adalah campur tangan Allah,” ujarnya.

Bunda Indah juga mengingatkan, mengenai tiga dimensi yang harus dipedomani oleh setiap ASN. Yang pertama dimensi ketuhanan, yaitu setiap orang wajib memiliki keyakinan dan melaksanakan syariah agama masing-masing.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kedua, tambahnya, dimensi kepemimpinan. Yaitu, setiap orang harus berhasil menjadi pemimpin, minimal bagi diri dan keluarganya masing-masing. Ketiga, dimensi kedisiplinan, setiap orang harus memiliki sikap disiplin, karena disiplin menjadi kunci kesuksesan.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga mengucapkan terima kasih kepada para ASN, yang telah memberikan kinerja terbaiknya saat menjalankan tugas. “Terima kasih atas dedikasi bapak ibu semua ditempat yang lama, dan di tempat yang baru tetap memiliki semangat tinggi membantu kami berdua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Dalam pelantikan tersebut, jabatan Kepala Dinas sudah diisi oleh beberapa nama. Yaitu Paimin, sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang dan Mustajib sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang, dijabat oleh Hari Susiati. (kom/adi/sit)

Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat, membenarkan jika Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, mendapat surat dari KASN, yang tertanggalnya adalah 21 Maret 2022. Bahkan, dirinya juga mendapat salinan dari surat tersebut.

“Surat dari KASN itu dikirim ke bupati, dan saya menerima salinannya,” ujar Wabup Irwan, Jumat (01/04/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ketika disinggung keterkaitannya dalam proses mutasi atau promosi jabatan tersebut, Wabup mengatakan, kalau dirinya tidak tahu-menahu. Sebab, sejak dirinya dilantik menjadi Wabup, tidak pernah dilibatkan dalam persoalan mutasi dan promosi jabatan. Walaupun, di satu sisi dirinya sebagai bagian dari Baperjakat.

“Terkait mutasi dan promosi jabatan Eselon IV, III dan II, saya tidak tahu. Karena, saya memang tidak pernah diajak koordinasi. Walaupun, saya bagian dari pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa penempatan posisi bukan berdasarkan hasil kompetensi dan prestasi pejabat itu. Sehingga, ini dikhawatirkan akan berdampak pada pejabat tersebut, yang kemudian tidak fokus pada pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Sehingga, akan menambah birokrasi amburadul. (zen/sit)

Aksi pertama di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Selasa (11/01/2022) lalu. Sedangkan aksi kedua, Kamis (20/01/2022) tadi di depan Kantor Bupati Sumenep. Adapun tuntutan aktivis mahasiswa memprotes kebijakan Bupati Sumenep soal pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep, Agus Dwi Saputra.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nur Hayat, dalam orasinya menyampaikan, massa aksi meminta Bupati Sumenep, Achmad Fauzi agar cepat merespon aspirasi mahasiswa. Pasalnya, pengangkatan Agus Dwi Saputra sebagai Kadisdik dinilai sarat dengan kepentingan.

Bahkan, menurutnya melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) nomor 15 tahun 2015 dan nomor 7 tahun 2017. “Bupati Fauzi harus copot jabatan Agus sebagai Kadisdik Sumenep. Karena tidak layak sebagai pimpinan pendidikan di Kota Keris ini,” teriak Hayat di hadapan masa aksi, Kamis (03/02/2022) tadi.

Mantan Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep itu juga mendesak Bupati Sumenep, untuk melakukan evaluasi terhadap pengangkatan Sekretaris Disdik, Kepala Bidang (Kabid) Paud, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tubuh Disdik Sumenep sendiri. “Bupati Sumenep segera turun tangan, agar marwah pendidikan di Kabupaten Sumenep terselamatkan,” tegas Hayat.

Tidak hanya itu saja, mahasiswa meminta kepada Bupati Fauzi segera tindak tegas salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumenep yang menuding demonstrasi PMII STKIP adalah bayaran. “Bapak Subiyakto menyampaikan aksi kami adalah Unjuk Rasa (Unras) bayaran itu, segera ditindak dengan tegas,” ungkapnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Namun, aksi yang ketiga ini, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, enggan menemui masa aksi. Menurutnya, ini merupakan potret orang nomor satu di Sumenep yang acuh tak acuh terhadap nasib pendidikan di ujung timur Pulau Madura. “Tagline Bismillah Melayani sangat kontradiktif dengan fakta Bupati Sumenep yang sudah dua kali enggan menemui kami,” paparnya.

Tak berselang lama kemudian, masa aksi PMII STKIP ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edy Rasiyadi mewakili Bupati Sumenep. “Bupati kita saat ini sedang tidak berada di kantor, karena menghadiri acara partai,” kata Edy kepada massa aksi.

Edy juga menyampaikan, bahwa sejumlah tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah wewenangnya Bupati Fauzi. “Ini wewenang Bupati,” jawab Edi dengan singkat.

Mendengar jawaban itu, sontak membakar emosi massa aksi.

Korlap Hayat menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Bupati Fauzi, yang lebih mementingkan acara partai dibandingkan mendengarkan aspirasi dan tuntutan mahasiswa demi kemajuan Kabupaten Sumenep. “Padahal hari ini adalah aktif kerja. Seharusnya Bupati bekerja, tapi malah keluyuran ngurusi partai,” ujarnya.

Kekecewaan masa aksi dilanjutkan dengan pembakaran keranda mayat yang bertuliskan “Pemkab Sumenep, Hidup/Mati” sebagai simbol kematian Pemkab Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Fauzi dalam menuntaskan berbagai persoalan di Sumenep, khususnya pendidikan. (dan/edo/gie)

Bupati Karna dalam kesempatan itu mengatakan, mutasi jabatan ASN di Lingkungan Pemkab Situbondo, merupakan hal yang wajar. Yakni, sebagai bentuk penyegaran di dalam birokrasi.

“Kita termasuk kabupaten yang mendapatkan peringatan dari Kemendagri RI, karena belum melakukan penyederhanaan SOTK. Khususnya, yang terkait dengan pejabat eselon IV,” kata Bupati Karna.

Pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengungkapkan, pejabat eselon IV yang dilantik nantinya akan menjadi pejabat fungsional. “Dengan begitu, anda semua bisa naik pangkat dengan cepat. Kalau bekerja dengan baik dan mampu mencapai target itu, maka bisa naik pangkat dalam waktu 1,2 dan tiga tahun. Ini, berbeda dengan struktural harus 4 tahun,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Bupati yang juga mantan Kepala DPUPR Bondowoso ini menyampaikan, agar pejabat eselon IV yang baru untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) yang baru. “Saya ingin pelaksanaan kinerja yang dibebankan kepada saudara kali ini, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Bung Karna juga menegaskan, bahwa pejabat eselon IV yang baru dilantik, juga harus mewujudkan Situbondo Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya). “Di dalam mencapai visi-misi itu, saya ingin pelayanan publik kepada masyarakat harus menggunakan tagline Pakem (pelayanan aktif, kreatif, efektif, efisien dan memuaskan),” paparnya.

Ditambahkan Bupati Situbondo, bahwa indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Situbondo, sekarang mengalami kenaikan 5 persen. “Alhamdulillah tahun lalu ada diangka 77 persen dan sekarang 82 persen. Ke depan, saya ingin ini (pelayanan publik, red) harus terus semakin meningkat,” tegasnya. (her/sit)