Disampaikannya, bahwa secara umum terdata ada sebanyak 323 orang yang mengajukan permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana pada institusinya. Hal itu, sebagai persyaratan mendaftar kerja di BUMN, Bacaleg dan anggota Bawaslu.

“Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pamekasan telah menerima sekitar 300 pengajuan surat keterangan tidak pernah dipidana, untuk persyaratan menjadi Bacaleg. Yakni, sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Amrullah mengungkapkan, dari jumlah tersebut, tercatat dua orang yang merupakan mantan narapidana, yang mendaftar sebagai Bacaleg Kabupaten Pamekasan. “Kalau di data kami, itu ada dua Bacaleg yang tercatat pernah dipidana,” ungkapnya.

Rinciannya, penuturan Amrullah, dua Bacaleg tersebut tercatat pernah dipidana karena kasus korupsi dan Narkoba. “Yang kasus korupsi ini ditahan sekitar setahun. Kalau yang Narkoba, kami tidak tahu berapa lama penahanannya. Semuanya ini kasus tahun 2014 lalu,” bebernya.

Ditambahkan Amrullah, meski terdapat Bacaleg yang pernah dipidana, menurut aturan KPU hal demikian diperbolehkan. Hanya saja, para Bacaleg ini perlu mengemukakan secara terbuka bahwa dirinya pernah dipidana.

“Masyarakat bebas memilih Caleg yang penting tanggung jawab. Hak suara dari para pemilih ini harus benar-benar untuk kemajuan Pamekasan,” saran Amrullah. (azm/gie).

Pengusulan remisi khusus tersebut, dilakukan sesuai dengan hak warga binaan. “Remisi itu memang hak warga binaan. Tetapi, itu bukan hak mutlak, melainkan hak bersyarat salah satunya ialah berkelakuan baik,” kata Kasi Binadi Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Rikie Noviandi Umbaran.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Di saat yang sama, Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Hendra Dwi Putra, menjelaskan bahwa ada peraturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2022 tentang adanya persyaratan untuk mendapatkan remisi bagi warga binaan, yang ditentukan dengan sistem penilaian yang ada di binaan (STPN). “Jadi napi di sini itu ada raportnya masing-masing. Jadi kalau nilainya merah tidak diberikan remisi, sebaliknya yang berkelakuan baik ada diajukan remisi,” ucapnya.

Selain itu, Hendra juga menyampaikan untuk warga binaan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, pertanggal 20 Desember 2022 ialah sejumlah 1.140 warga binaan dari kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. (azm/gie)

Kasi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas II B Blitar, Wahyu Tetuka, mengatakan ada sebanyak 221 narapidana diusulkan mendapat remisi Hari Kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus 2022. “Dari 221 narapdana, jika remisi disetujui ada 10 narapidana yang diusulkan langsung bebas. Kalau rata-rata yang diusulkan ya antara 1-5 bulan,” kata Wahyu Tetuka, Selasa (16/08/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi merupakan warga binaan yang sudah memenuhi syarat administratif dan substanstif. “Yang kami usulkan sudah memenuhi syarat administratif dan substanstif. Satu diantaranya sudah menjalani masa tahanan minimal 6 bulan. Selain itu mereka juga memiliki catatan kelakuan baik selama di Lapas, dan merupakan tahanan umum,” jelasnya. (jar/gie)

Dari jumlah 170 Napi yang mendapat remisi, seorang diantaranya langsung menghirup udara bebas. Dia adalah Napi yang sebelumnya terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan.

Pemberian remisi terhadap ratusan napi di Rutan Kelas II B Situbondo itu, diberikan setelah pelaksanaan Salat Ied di Rutan Situbondo. “Pada momen Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini, satu napi di antaranya langsung menghidup udara bebas,” ujar Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Tomy Elyus, Senin (02/05/2022) tadi.P

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, remisi momen lebaran ini diberikan kepada warga binaan, utamanya yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantive. Seperti, yang tertuang dalam UU Nomor 12/1995 serta Kepres 174/1999 tentang Remisi.

“Syarat remisi itu, yang penting sudah menjalani hukuman minimal 6 bulan untuk kasus pidana umum dan berkelakuan baik, langsung kami usulkan,” beber Tomy.

Dirinya juga menambahkan, pada momen Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, ini sebetulnya pihaknya mengusulkan sebanyak 180 warga binaan agar  mendapatkan remisi ke Kemenkumham RI. Namun, hanya sebanyak 170 narapidana yang mendapat remisi.

“Alhamdulillah, pada tahun 2022 ini, jumlah napi yang mendapat remisi lebih banyak jika dibandingkan pada tahun sebelumnya,” paparnya. (her/sit)

Kasat Res Narkoba Polres Jember, Iptu Sugeng Iryanto, menerangkan bahwa terungkapnya jaringan bisnis Narkoba antar Lapas di Jawa Timur dan disebutkan asal paket narkoba dari Malang. “Untuk yang di Lapas, kita melakukan pemeriksaan secara tuntas. Jadi kemarin, kami melakukan pemeriksaan. Baik pada penerima paket yang ada di Malang, kemudian yang mengeluarkan paketnya di Malang. Kami kami juga memeriksa 2 orang di Lapas, dengan inisial Minyak (MN) dan HZ,” kata Sugeng, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Mapolsek Pakusari, Selasa (28/12/2021).

Terkait penyelidikan yang dilakukan polisi, Sugeng menambahkan, diketahui bahwa kedua pelaku mengakui jika pengiriman paket narkotika jenis sabu itu sesuai dengan perintahnya.

“Ini juga ternyata, antar Lapas (di wilayah Jawa Timur). Mereka berkoordinasi dan kami masih menyelidiki. Nantinya, dari 2 orang yang di Lapas Jember ini, (diselidiki lebih dalam), nanti alirannya dimana, kami masih melakukan penyelidikan. Intinya, sudah kami lengkapi berita acara pemeriksaan (status dua napi masih sebagai saksi), dan nanti juga akan disampaikan di persidangan. Pihak kejaksaan yang akan menentukan status mereka,” sambungnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Perlu diketahui, terungkapnya bisnis Narkoba jaringan Lapas Kelas IIA Jember itu, setelah polisi menangkap dua orang kurir berinisial RR dan MD, beberapa waktu lalu. Saat diinterogasi, dua orang yang merupakan warga Kecamatan Kaliwates-Jember itu, mengaku hanya sebagai kurir dari napi dengan komisi Rp 50 ribu, setiap mengantar paket sabu-sabu.

Tidak tanggung-tanggung, dari tangan MD dan RR, polisi berhasil menyita barang bukti sabu siap edar sebanyak 104 gram. Sabu-sabu itu, diedarkan dengan sistem ranjau, yakni dengan diletakkan di salah satu tempat yang sudah disepakati.

Pasca menangkap RR dan MD, Satreskoba Polres Jember langsung melakukan pengembangan penyidikan ke Lapas Kelas IIA Jember. Diduga kuat, ada dua napi narkoba berinisial MN dan HZ yang terlibat dalam bisnis haram itu.

Dari pemeriksaan tersebut, diketahui kedua napi tersebut memiliki jaringan bisnis yang berada di Kabupaten Malang. RR dan MD juga mengaku, hanya melaksanakan perintah dari dua napi yang berada di Lapas Kelas IIA Jember.

“Kita sudah periksa yang mengeluarkan dan menerima paket sabu yang berada di Malang, serta dua orang di Lapas Kelas IIA Jember,” paparnya. (rio/sit)

“Sekitar jam 10.30, kami mendapat kiriman Napi Narkoba dari Lapas Lumajang. Penitipan tersebut tidak ada kaitannya dengan Awan Panas Guguran (APG) Semeru,” kata Sarwito pada sejumlah wartawan.

Sarwito menambahkan, pemindahan Napi Narkoba ini, karena kemanusiaan. Karena, keempat terpidana berasal dari Bondowoso. Sehingga, keluarga mereka tidak jauh-jauh ketika menyambanginya.

Baca juga

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sesuai Protap, lanjutnya, Napi pindahan tidak boleh langsung dikumpulkan dengan Napi Lapas Bondowoso. Melainkan harus dikarantina terlebih dahulu di tempat husus selama 14 hari.

Sebenarnya, tambahnya, keempat Napi ini sudah dibekali rapid antigen dan dinyatakan negatif. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan harus di isolasi terlebih dahul. Baru kalau dokter sudah menyatakan aman, dipindah ke sel hukuman.

“Mungkin yang juga menjadi pertimbangan, karena Lapas Bondowoso belum overload. Dari 250 kapasitas, yang terisi sudah 249 penghuni,” jelas Sarwito.

Ditambahkan, keluarga terpidana memohon kepada Kemenkum Ham, agar keluarganya ditempatkan di Lapas Bondowoso. Dengan pertimbangan supaya tidak menyulitkan saat melakukan kunjungan. (sam/sit)

Jumlah tersebut terhitung sejak 1 Januari hingga 21 Oktober 2021. Sedangkan Napi yang mendapat integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 39 orang dan Cuti Bersyarat (CB) berjumlah 31 orang. Kalapas Bondowoso, Sarwito, menjelaskan bahwa mereka yang mendapatkan asimilasi dan integrasi adalah Napi dengan kasus di luar Peraturan Pemerintah No 99.

“Pelanggaran pidana No. 99 antara lain narkoba, hukuman lima tahun ke atas, terorisme, korupsi, kejahatan trans nasional. Juga termasuk kasus pencurian yang dilakukan beberapa kali, asusila, dan perlindungan anak,” jelasnya, Kamis (21/10/2021).

Napi yang bisa mendapatkan asimilasi, lanjutnya, adalah Napi yang sudah separuh menjalani hukumannya. Pemberian asimilasi dan integrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021.

Ditambahkan, tujuannya untuk antisipasi penularan Covid-19 yang lebih besar di dalam Lapas dan Rutan. Karena penghuni Lapas over kapasitas, sebagai upaya pencegahan pandemi Covid-19 harus diberlakukan phisycal distancing.

Napi yang menjalani asimilasi, bukan berarti bebas secara murni. Tapi masih dalam pantauan lembaga terkait. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah menghindari damapak Covid-19 di Lapas dan Rutan.

“Kalau sebelumnya menjadi binaan Lapas, sekarang menjadi binaan Balai Pemasyarakatan di kabupaten Jember. Setiap satu bulan sekali atau berapa minggu sekali wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan,” ujar Sarwito.

Pembinaan warga binaan yang saat ini mendapat asimilasi adalah Balai Pemasyarakatan. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Pengawasannya dilakukan secara Daring. (sam/gie)

Proses pemindahan itu dilaksanakan siang hari sekitar pukul 11.30 WIB. Mereka dipindahkan dari blok G yang merupakan blok khusus isolasi pasien Covid-19. Sebelum dipindahkan, para WBP mendapatkan briefing (penjelasan) dari Kalapas Porong Gun Gun Gunawan, Kasi Perawatan Prayogo Mubarak dan dokter lapas dr Hardjo Santosa.

Gun Gun Gunawan menjelaskan kebijakan mengembalikan WBP ke blok hunian ini sudah sesuai dengan standar (pedoman) yang dikeluarkan WHO. Yaitu pasien yang tidak menunjukkan gejala fisik selama sepuluh hari sejak dinyatakan positif Covid-19 dinyatakan telah sembuh. “Kebijakan ini kami ambil setelah ada diskusi dengan dokter Lapas dan Dinkes Pemkab Sidoarjo,” terang Gun Gun.

Meski sudah dinyatakan sembuh, Gun Gun berpesan agar WBP yang kembali ke blok untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Selain itu, menjadi agen bagi WBP lain agar bisa menerapkan himbauan dari dokter dan pihak lapas. “Kami tetap mengawal, jika ada WBP yang menunjukkan gejala, kami minta kepada WBP untuk segera melapor ke pihak Lapas,” tegasnya.

Sementara Kasi Perawatan Lapas Porong, Prayogo Mubarak menegaskan total ada 47 WBP yang kembali ke blok hunian. Sebanyak 42 orang diisolasi di blok G, sisanya dinyatakan sembuh oleh rumah sakit yang merawat. Hingga saat ini, masih ada tujuh WBP yang masih menempati blok isolasi. Sedangkan empat petugas yang dinyatakan positif Covid-19 juga masih diwajibkan menjalankan Work From Home (WFH). “Karena sudah masuk kategori lanjut usia dan memiliki penyakit penyerta ketujuh WBP itu tetap berada di blok khusus perawatan agar memudahkan pemantauan,” tandasnya. (wan/syn)

“Tindak pidana curas (penjambretan) ini bermula ketika korban baru pulang dari belanja di Pasar Wisata, Desa Pabean sekitar pukul 06.30 WIB. Seusai belanja, korban yang juga Pembantu Rumah Tangga (PRT) ini mengayuh sepeda anginnya,” ujar Kapolsek Sedati AKP Anak Agung Gede Putra Wisnawa, Rabu (27/5/2020).

Lebih jauh, lanjut Agung saat korban dalam perjalanan pulang itu, tersangka mendahului korban. Bahkan saat itu tersangka tiba-tiba putar balik. Setelah sampai di belakang berjarak sekitar 20 meter, motor tersangka putar balik. Pria yang mengendarai Honda Scoopy bernopol W 6502 AX itu mendekati korban.

“Seketika itu, kalung korban langsung diambil paksa dari belakang. Karena tarikan tersangka itu korban sampai terjatuh dari sepedanya,” imbuhnya.

Kemudian, karena korban terkejut bercampur panik langsung berteriak meminta tolong warga. Sedangkan tersangka langsung tancap gas untuk kabur. Warga yang mendengar teriakan korban langsung ikut berteriak dan mengejar pelaku.

“Teriakan korban dan warga membuat tersangka gugup. Karena itu tersangka tak konsentrasi dan motornya menabrak batang bambu dan kayu bangunan yang ada di pinggir jalan hingga motor oleng dan tersangka terjatuh,” tegas mantan Kapolsek Wonoayu ini.

Warga yang melihat tersangka terjatuh, kata Agung langsung mendekat dan menangkap tersangka. Seketika warga dan pengguna jalan yang geram sempat menghakimi tersangka. Beruntung ada anggota Polsek Sedati yang sedang berpatroli dan berhasil mengamankan tersangka untuk dibawa ke Polsek Sedati.

“Di depan petugas tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka nekat menjambret lantaran butuh uang untuk menghidupi keluarganya,” ungkapnya.

Sementara dalam kasus ini, kata Agung petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya 1 kalung emas beserta liontin dan sepeda motor Honda Scoopy bernopol W 6502 AX.

“Tersangka merupakan residivis. Dia pernah ditahan di Lapas Trenggelek karena kasus perampokan. Tanggal 2 April 2020 kemarin tersangka bebas karena mendapat program Asimilasi. Tapi tidak jerah,” pungkasnya. Wan/yan