“Untuk kenaikan harga BBM khusus non subsidi ini, memang berdasarkan kebijakan dari pusatnya. Kemarin diinformasikan pada 3 Maret dan kami secara serentak mengikuti kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Supriyanto menjelaskan, untuk kenaikan harga BBM non subsidi ini, mencapai kisaran angka sebesar Rp 500 hingga Rp 1000 perliternya. “Untuk Pertamax Turbo, sebelumnya Rp 13.500 perliter, sekarang naik menjadi Rp 14.500. Pertamina Dex sebelumnya Rp 13.200, sekarang naik Rp 13.700 dan untuk Dexlite dulu harganya Rp 12.150, kalau sekarang sudah naik menjadi Rp 12.950,” urainya.

Dirinya juga menerangkan, untuk kenaikan harga BBM ini, hanya khusus untuk kelas non subsidi. Sedangkan untuk BBM kelas ekonomi, tidak ada perubahan harga.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kebijakan harga BBM untuk kelas ekonomi itu berdasarkan kebijakan dari seperti Menteri ESDM dan untuk sejauh ini belum ada kenaikan. Sedangkan yang mahal-mahal itu (non subsidi) itu, berdasarkan keputusan direksi,” terangnya.

Lebih lanjut diri menyampaikan, penerapan kebijakan kenaikan harga tersebut berlaku bagi seluruh Pertamina yang ada di Indonesia dan untuk SPBU Pertamina Tlogomas, tidak ada kebijakan harga khusus serta tetap mengikuti kebijakan dari pusat. “Kita ini hanya mitra kerja dari Pertamina, kita hanya melanjutkan apa yang menjadi kebijakan dari pusat,” lanjutnya.

Supervisior SPBU Pertamina Tlogomas ini juga mengatakan, SPBU Pertamina Tlogomas hanya menjual BBM non subsidi jenis Pertamina Dex. “Untuk saat ini, di SPBU kami hanya menjual yang jenis Pertamina Dex. Tetapi, bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk menjual jenis non subsidi lainnya,” terangnya. (mg2/sit)

“Saya khawatir uji pasar ini. Pertamina lama-kelamaan akan menghilangkan elpji 3 kg bersubsidi,” kata Bambang.
Seharusnya, menurut Bambang, Pertamina tidak perlu mengeluarkan gas 3 kg non subsidi, karena tabung jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat kelas bawah.

“Parahnya lagi, di samping mahal, elpji bersu‎bsidi juga sering langka di pasaran,” katanya.

Dia mengusulkan agar UMKM mendapat jatah gas bersubsidi. Harga non ‎subsidi sangat memberatkan mereka, karena harganya terlalu mahal.

“Jika pengusaha UMKM dipaksa membeli elpiji non subsidi, bisa membuat pengusaha kecil mengalami kegagalan bersaing,” ujar Bambang.

Padahal, UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Saat ini kontribusi mereka mencapai 60 persen. Menurut Bambang, daya beli masyarakat juga akan kian tergangu, jika penggiringan gas non subsidi ini terus dilakukan.