Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, mengatakan bahwa setelah mencapai kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan evaluasi Gubernur Jatim. Setelah itu, masuk ke tahapan berikutnya yakni melakukan pembahasan-pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran (Banggar).

Masih menurut Ketua DPRD, untuk struktur anggaran di KUA PPAS APBD Tahun 2023, ini berkekuatan pada anggaran Kabupaten Situbondo, yaitu sekitar Rp 1,7 triliun. Itu karena, ada pengurangan prediksi pendapatan daerah. Pertama, terkait anggaran DBHCHT berkurang sekitar Rp 13 miliar lebih. Kedua, DID yang diprediksi bisa mendapatkan anggaran Rp 12 miliar, ternyata tidak dapat DID. Sehingga, total pengurangan anggaran dari prediksi yang ada di RKPD sekitar Rp 26 miliar.

“Di struktur anggaran APBD tahun 2023, ada defisit anggaran berkisar Rp 150 miliar lebih. Diharapkan, Pemda bisa menggenjot lagi PAD. Sehingga, mampu menutupi defisit anggaran. Tetapi yang pasti, defisit anggaran ini bisa ditutupi dengan Silpa tahun sebelumnya,” ujarnya.

Edy Wahyudi menambahkan, pihaknya menyarankan supaya PAD di Tahun 2023, lebih meningkat lagi dengan cara memotret potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sehingga, akan kian optimal.

Baca Juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Yang pasti, di Kabupaten Situbondo dengan potensi luar biasa ini, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka dapat meningkatkan PAD,” harapnya.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara, disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan sepakati bersama. Selanjutnya, akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Perlu dipahami, tambahnya, bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah pada tahun ini mengalami defisit yang cukup besar. Berdasarkan surat direktorat jenderal pertimbangan keuangan Kementerian Keuangan RI, nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022.

Lebih lanjut Bupati Situbondo menyampaikan, ke depan bagaimana PAD, ini bisa terus meningkat. Artinya, kemandirian fiskal sekarang menjadi tuntutan bagi daerah agar bisa eksis dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah. APBD Tahun 2023, penekanannya adalah pendapatan asli daerah yang harus meningkat.

“Saya berharap, partisipasi masyarakat dalam pembangunan terus meningkat dan sejalan dengan upaya Pemkab Situbondo, untuk bisa melaksanakan pembangunan di berbagai bidang,” paparnya. (her/gie)

Bapena ini merupakan salah satu wadah bagi perawat, untuk menjadi bagian koordinasi yang harmonis dan konvergensi pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), juga Satpol PP dalam penanganan bencana alam maupun non alam.

Diungkapkan Ketua DPD PPNI Kabupaten Lamongan, Nurul Chayatin, bahwa Tim Bapena yang dimiliki dibentuk dari perawat-perawat handal dan berasal dari berbagai elemen di Lamongan. Yakni, dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah/Swasta, juga Puskesmas yang sudah terlatih dan memiliki skill yang luar biasa.

“Paling penting semua perawat harus memiliki skill kemampuan dalam hal tanggap bencana maupun kedaruratan. Perlu ada wadah sehingga dibentuk Tim Bapena. Tim ini harus bisa mewujudkan penanganan bencana baik itu pra bencana, saat situasi bencana, maupun pasca bencana,” terangnya.

Baca Juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas inisiatif dan kiprah yang diberikan perawat untuk masyarakat Lamongan. Juga, untuk pembangunan Kabupaten Lamongan.

Menurutnya, Bapenda adalah inisiatif yang luar biasa. “Ini adalah suatu inisiatif yang sungguh mulia dan bisa dicontoh oleh kelompok masyarakat yang lain. Adanya Bapena ini, menunjukkan kesiapan kita dalam menghadapi bencana lebih siap daripada kecepatan datangnya bencana.  Ini akan menjadi sinergi kesiapan kita dalam menghadapi bencana di Kabupaten Lamongan,” ucapnya saat menghadiri kegiatan pelatikan Bapena.

Selain dilaksanakan pelantikan Tim Bapena DPD PPNI Lamongan, dalam kegiatan tersebut juga dikukuhkan 19 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI Kabupaten Lamongan, dan pelaksanaan Webinar Nasional Koordinator Wilayah V DPD PPNI Kabupaten Lamongan, Tuban, Bojonegoro.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI, Nur Salam, Kepala BPBD Lamongan, Gunadi, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, Taufik Hidayat, juga Ketua TP PKK Kabupaten Lamongan, Anis Kartika Yuhronur. (zen/gie)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang menjadi pemimpin apel menyampaikan bahwa bendera Pataka Jer Basuki Mawa Beya diberikan secara estafet, dari Kabupaten Malang, dan bergilir akan diserahkan ke Kota Batu. “Kirab ini dalam rangka HUT Jatim Ke-77. Barusan atau hari ini kita terima dari Kabupaten Malang. Itu kemarin, diawali di Surabaya, lalu giliran diterimakan ke Pemkot Malang dan rencananya ini akan diserahkan ke Kota Batu,” ucap Bung Edi, seusai melakukan Apel.

Esensi dalam peringatan tersebut, dikatakannya, adalah untuk membangun Jatim lebih baik lagi, sesuai pesan dari Gubernur Jatim. Terutama, sinergitas dan kolaborasi kerjasama untuk menuju pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Tentu dengan peringatan tersebut untuk mawas diri, intropeksi diri dan selalu bersyukur. Kemudian membangun Jatim tentunya juga untuk kesejahteraan masyarakat, dan itu menjadi tujuan utamanya,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, peringatan tersebut juga sebagai bentuk evaluasi kedepan. Agar Provinsi Jatim lebih baik, dan optimis untuk bangkit kembali.

“Ini penting kita angkat hari ini supaya publik dan masyarakat Jatim mengerti dan tetap on the track sesuai dengan tujuan Provinsi didirikan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam penyerahan bendera Pataka Jer Basuki Mawa Beya tersebut diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Malang, dan Pemadan Kebakaran (Damkar) Kota Malang. Apel diakhiri dengan kirab menuju Kota Batu. (rsy/sit)

“Ada 11 jabatan Kepala Dinas dan 1 Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang kini tengah kosong. Posisi Kepala Dinas, rata-rata diisi sementara oleh masing-masing pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt). Sedangkan jabatan Sekda, diisi oleh Pj Sekda,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi Jumat (27/05/2022) siang.

Meski demikian, terangnya, dalam proses pengisian posisi jabatan Kepala Dinas yang masih kosong ini, harus menunggu setelah pengisian jabatan Sekda Trenggalek. “Untuk saat ini, kita masih konsentrasi ke pengisian kekosongan jabatan Sekda. Yang mana, prosesnya sudah pada tahapan seleksi. Selanjutnya, baru pengisian jabatan Kepala Dinas di OPD-OPD,” imbuhnya.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Alwi menjelaskan, pelaksanaan seleksi Sekda, sudah berjalan. Maka, kemungkinan 9 Juni mendatang akan keluar hasil nominator seleksi. “Nanti akan keluar dua sampai tiga nama yang selanjutnya akan dipilih bupati untuk dilakukan seleksi, sebelum diputuskan siapa yang akan mengisi jabatan Sekda Trenggalek,” kata Alwi.

Politisi PKS ini tidak bisa memastikan, kapan pengisian jabatan 11 Kepala Dinas, yang saat ini masih kosong. Hanya saja, pihaknya menghimbau agar jabatan itu segera diisi. Karena, dengan diisinya jabatan definitif di OPD-OPD yang kosong ini, maka bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan serapan anggaran juga lebih baik.

“Contohnya di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Dinas sosial (Dinsos) dan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang mana sangat berpengaruh terhadap pelayan kepada masyarakat. Karena kalau masih Plt, nanti kurang powerful,” paparnya. (mil/sit)

mencapai 82,04. IPM Kota Malang sendiri, selalu meningkat terus sejak tahun 2012 hingga kini.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terus berupaya mendorong bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih berdasarkan publish Badan Pusat Statistik (BPS) Malang, tahun ini IPM kita kembali naik,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji, Jumat (31/12/2021).

Meski begitu, angka tersebut masih tertinggal 0,2 sekian dari Kota Surabaya, yang bertengger di urutan pertama se Jawa Timur. Sehingga, Sutiaji bertekat makin menggeliatkan beberapa sektor penunjang tumbuhnya IPM.

Baca juga

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Bagaimana cara mengejarnya, tentu dari sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Saat ini lama belajar kita sudah 15 tahun dan angka harapan hidup 73 tahun. Tetapi memang angka kemiskinan tahun ini masih 4,62, kita di urutan kedua setelah Kota Batu,” bebernya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, menjelaskan bahwa selama periode 2020 hingga 2021 komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. “Dari segi kesehatan yang diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), penduduk Kota Malang memiliki UHH 73,36 tahun pada tahun 2021 atau meningkat 0,09 tahun dibanding tahun sebelumnya,” terangnya.

Sementara itu pada aspek pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kota Malang tahun 2021 mencapai 15,75 tahun, yaitu meningkat 0,24 tahun terhadap tahun sebelumnya. “Rata-Rata Lama Sekolah(RLS) berada pada angka 10,41 yang juga mengalami peningkatan sebesar 0,23 tahun dibanding tahun sebelumnya,” sambungnya. Pada pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp 16,66 juta, atau meningkat Rp 70 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Kenaikan hampir seluruh komponen tersebut menyebabkan kenaikan IPM Kota Malang secara umum,” terang Erny. (mus/sit)

“Jadi memang hasil tes keluar hari ini dan negatif,” kata Punjul.

Punjul pun turut bersyukur dengan hasil tes negatif tersebut. Sejauh ini, di Kota Batu belum tercatat ada yang terkonfirmasi positif Covid-19. Meskipun begitu, Punjul tetap mengimbau kepada masyarakat agar tetap berada di rumah demi menjaga diri dan orang-orang terdekat.

“Kalau tidak penting sekali, tidak perlu keluar. Di rumah saja, jangan ke mana-mana,” tegas Punjul, Rabu (25/3/2020).

Punjul menerangkan, di Kota Batu ada 389 orang dengan risiko (ODR), 54 ODP, dan 0 PDP maupun yang positif per 25 Maret 2020.

Pemkot Batu bersama masyarakat rutin melakukan penyemprotan disinfectan di seluruh wilayah Kota Batu. Di masing-masing kelurahan dan desa, penyemprotan dilakukan swadaya oleh masyarakat. Sementara tempat-tempat umum dan milik pemerintah dilakukan oleh petugas terkait.

Punjul mengapresiasi gerakan masyarakat yang turut serta berjuang untuk mencegah penularan Covid-19. Menurut Punjul, Pemkot Batu memang tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat.

“Hari ini jadwalnya penyemprotan di Kecamatan Kota Batu. Kebetulan kali ini rumah dinas Wakil Wali Kota juga disemprot,” kata Punjul.

Di sisi lain, Punjul juga mendorong agar Dinas Kesehatan Batu proaktif berkoordinasi dengan pemerintah tingkat kelurahan maupun desa. Menurut Punjul, penyampaian informasi dan edukasi kepada pemerintah tingkat kelurahan dan desa sangat penting agar kesadaran masyarakat terbangun.

“Harusnya ada arahan dari Dinas Kesehatan kepada para lurah atau kepala desa. Misal ada pasien bagaimana tata caranya, lalu jika ada penyemprotan bagaimana. Maka dari itu perlu dibangun komunikasi hingga tingkat bawah. Besok akan saya tegaskan dalam rapat,” kata Punjul.

Politisi PDI Perjuangan itu kembali mengingatkan bahwa kesehatan sangat penting. Dengan berdiam diri di rumah untuk sementara waktu, bisa berkontribusi besar untuk mengurangi potensi penularan Covid-19. Pemkot Batu sendiri tiada lelahnya untuk mengajak masyarakat disiplin menerapkan physical distance. Bahkan Pemkot Batu memasang baliho besar dengan pesan ‘Stay at Home” di Jl Panglima Sudirman. (bir/yan)

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, kelima orang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang ternyata masih satu keluarga ini telah mendapat perawatan pemeriksaan atau screning setiap hari dari tim Medis Puskesmas Dau, dalam kondisi normal, hanya sakit batuk saja keluhannya.

Satgas Covid-19 Kabupaten Malang semprotkan disinfektan di lingkungan 5 ODP di Kecamatan Dau, vidionya viral di medsos

Sementara berdasarkan hasil koordinasi dengan Bupati Malang dan Seluruh RS jajaran yang berada di Malang, Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai tempat evakuasi adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Setelah rakor selesai Tim Medis Puskesmas Dau telah mengevakuasi kelima orang tersebut. Sementara itu, pihak PMI Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di rumah serta seputaran area rumah keluarga Bapak Sapto.

Saat dihubungi pada Minggu (22/3/2020), Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Malang, Bambang Istiawan mengatakan, saat ini kelima warga Dau tersebut telah berada di RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Iya, lima orang itu keluarganya. Dan sekarang sudah mendapatkan penanganan di RSUD Kanjuruhan sesuai prosedur Rumah Sakitnya,” ujar Bambang saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (22/3/2020) malam.

Bambang juga menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan penyemprotan di area sekitar rumah keluarga Bapak Sapto.

“Tadi sudah dilakukan penyemprotan, di area sekitar. Selain itu juga sudah banyak kegiatan massal yang dilakukan mandiri (keluarga) maupun oleh instansi terkait untuk melakukan penyemprotan,” pungkasnya. (iki/yan)

Menurut juru bicara Satgas penanganan virus Corona, Bangkalan, dokter Catur Budi Keswardiono mengatakan pasien meninggal saat petugas sedang menyiapkan Alat Pelindung Diri (ADP) dan hendak dibawa untuk foto rontgen.

“Untuk statusnya masih ODP. Sudah mau rontgen lalu pasien kejang dan meninggal dunia. Meninggal saat petugas masih menyiapkan APD,” terangnya.

Pasien yang baru pulang dari Jakarta itu mengalami penurunan kesehatan dan dibawa ke puskesmas Sreseh. Kemudian pihak puskesmas merujuk ke RSUD Syamrabu untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

“Tiba disini tadi kita lakukan upaya penanganan langsung ke ruang isolasi. Kondisi pasien sudah mengalami penurunan kesadaran,” ujarnya.

Namun pihaknya belum bisa mengindentifikasi penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Sebab, setelah tiba di rumah sakit, belum sempat menjalani pemeriksaan lanjutan dan pasien meninggal dunia.

“Baru hendak di rontgen, belum cek darah, belum ada foto thorax dan pemeriksaan lainnya. Jadi kami masih minim data untuk menyimpulkan penyakit pasien. Sesaknya juga belum tau penyebabnya apa,”imbuhnya.

Dikatakan, dalam penanganan pasien tersebut petugas diwajibkan menangani sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,yakni dengan menggunakan APD lengkap. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keteledoran penularan jika sewaktu-waktu hal terburuk terjadi.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Syamrabu, dr Nunuk Kristiani mengatakan tidak bisa memastikan pasien tersebut positif ataupun negatif. Sebab, sample darah pasien terbatas. Ia berharap, keluarga pasien melakukan pemeriksaan untuk mengetahui paparan dari pasien tersebut.

“Kita gak tau itu positif atau tidak, sebaiknya keluarga yang berinteraksi langsung dengan pasien memeriksakan diri. Dari situ bisa diketahui,” pungkasnya. (Isn/nhs/yan)