Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa program ini dilakukan sebagai upaya jemput bola kepada masyarakat, dalam meningkatkan pelayanan yang ada di Kota Malang. “Saya minta pada tiap kelurahan, camat dan OPD, harus terus jemput bola. Setelah kita lakukan di lapangan, harapannya nanti sudah tidak ada alasan updating data yang dilakukan. Lalu, apa yang diharapkan masyarakat dan belum terakomodir pada Musrenbang, nanti melalui kegiatan ini bisa terakomodir,” jelas Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan kegiatan di Kantor Kelurahan Dinoyo.

Ditambahkannya, selama ini pihaknya melakukan kegiatan tersebut, karena banyak sekali masyarakat yang begitu antusias. Termasuk, ekspetasi dari masyarakat juga luar biasa, sehingga pihaknya berencana menambah dua sampai tiga titik.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Setiap jalan, Pak minta foto. Setiap jalan, Pak minta dikunjungi dan sebagainya. Sehingga, kita rencanakan lakukan penambahan dua sampai tiga titik. Tetapi, memang waktunya yang kurang,” ujarnya.

Dipilihnya hari Jumat, menurut Sutiaji, karena hari pendek dan para OPD juga harus mengikuti kegiatan tersebut. Sebab, apa yang menjadi keluhan di masyarakat, nantinya bisa didengar secara langsung dan dicari solusinya.

“Kegiatan kedinasan di hari Jumat saya buat free. Kita semuanya, OPD terkait harus mengikuti. Untuk memantau pelayanan dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, Pemkot Malang juga memberikan bantuan di sembilan titik Kecamatan Lowokwaru. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Penny Indriani, menyampaikan bahwa pihaknya sebagai pendamping dalam pencegahan stunting, mulai dari pranikah, menikah, hingga hamil dan melahirkan anak. “Jadi, dari Dinsos ada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang turun kelapangan, dengan pendamping untuk stunting saat ini ada 650 kader. Kita dampingi mulai dari pranikah, menikah, sampai hamil hingga melahirkan,” jelas Penny saat dikonfirmasi, Kamis (29/09/2022) tadi.

Dikatakannya, untuk 650 kader tersebut tersebar diberbagai kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Malang. Para kader tersebut, tentunya juga melalui rekruitmen yang telah dilakukan. Untuk anggaran kader tersebut didapat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

“650 itu kita rekruitmen, karena anggarannya di DAK dari pusat. Tahun ini, kemungkinan diperpanjang lagi hingga tahun depan. Semoga optimal,” lanjutnya.

Tentu di dalam pranikah sendiri, diberikan bekal untuk pemahaman calon pengantin tentang pencegahan stunting, mulai dari 3 bulan pertama sebelum masa kehamilan (prakonsepsi), pengecekan dan pemeriksaan kesehatan. Tentu itu dilakukan untuk mendeteksi adanya kekurangan gizi atau anemia.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Tentu kami berikan pemahaman kepada mereka supaya ketika sudah siap hamil dan memiliki anak, nantinya anak yang dilahirkan bisa tumbuh dengan sehat, menjadi generasi yang berkualitas dan tidak mengalami stunting,” katanya.

Sementara itu, untuk mencegah terjadi kekerasan didalam rumah tangga (KDRT), salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinsos yakni dengan membuka program pojok curhat. Dimana itu juga sudah tersebar diberbagai kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Malang.

“Pojok curhat itu dari dulu sudah ada, terus sempat fakum dan kita kuatkan lagi. Jadi misalnya mengalami kekerasan, lha di pojok curhat itu lebih tahu dulu sebelum lapor ke dinas. Karena harus yang terdekat lebih tahu dulu, yaitu di kelurahan sementara,” imbuhnya. (rsy/sit)

Anggota Komisi D, Pujianto, mengatakan bahwa dalam hearing tersebut pihaknya menanyakan terkait dengan program pencegahan perundungan yang terjadi pada siswa sekolah. Terutama, pada siswa Sekolah Dasar (SD) dan juga Siswa Menengah Pertama (SMP).

“Tadi, sudah kita tanyakan terkait dengan program perundungan. Salah satunya, hal yang sempat mencuat dan itu sudah diserahkan ke pihak berwajib,” ucap Pujiono.

Baca Juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Menurutnya, upaya untuk pencegahan terjadinya perundungan, maka siswa harus ditanamkan pendidikan karakter sejak dini. Terutama, mengenai nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga, diperlukan pendampingan atau pengawasan dalam melakukan proses belajar mengajar.

“Karena anak-anak itu nggak bisa langsung dilepas begitu saja. Maka, perlu adanya pendampingan dalam melakukan proses belajar itu. Apalagi mereka yang masih duduk di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),” ujarnya.

Menurutnya, perundungan itu bisa terjadi pada siswa, akibat dari kurangnya melakukan sosialisasi dan bertatap muka dengan orang lain. Apalagi, jika pembelajaran dilakukan secara online, itu membuat siswa hidup bebas.

“Pembelajaran secara online, itu ada dampak negatifnya. Sehingga, siswa itu bisa bebas dalam melakukan apapun. Siswa itu, perlu yang namanya pendekatan secara langsung atau psikologis dengan guru. Kalau itu nggak ada, maka terjadi pembulian itu,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD PAN Kota Malang.

Sehingga, tambahnya, saat ini pembelajaran yang dilakukan secara luring atau tatap muka, dinilai sangat efektif. Karena itu, pihaknya berharap ke depan pembelajaran bisa kembali normal seperti sedia kala, sebelum adanya pandemi Covid-19.

“Pembelajaran tatap muka itu sangat efektif dan itu sangat penting. Tentu, di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum betul-betul mereda, vaksinasi untuk anak sekolah juga perlu dilakukan. Tentu itu juga untuk menjaga kekebalan para siswa tersebut,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam apel itu mengatakan jika penghargaan tersebut diberikan atas raihan Predikat A yang dicapai. Lokus yang dilihat, menurutnya melalui pelayanan publik dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

“Jadi, itu penilaian Kemenpan RB mendorong bahwa OPD yang nilainya A, kita kuatkan. Alhamdulillah, di dua lokus itu mendapatkan nilai yang sangat bagus,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, Kemenpan RB menilai dari Standart Operasi Prosedur (SOP) di dua lokus tersebut. Bagaimana praktiknya ketika di lapangan, sesuai atau tidak dengan Surat Peringatan (SP), lalu bagaimana dengan di masyarakatnya.

“Yang dilihat itu SOP dari kita, dari masyarakat dan dikonfrontir. Benar tidak SPnya sekian, benar atau tidak praktik di lapangan seperti itu. Itu domainnya Kemenpan RB dan alhamdulillah di dua (dinas, red) itu lokusnya A,” terangnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Wali Kota Sutiaji menjelaskan, bahwa pihaknya akan berupaya untuk terus mendorong dan ada penilaian, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Supaya, nilai OPD di Kota Malang bisa lebih baik lagi dan bisa terus dikuatkan.

Dirinya mengibaratkan, jika sistem pemerintahan dan pengendalian di Kota Malang, seperti orang naik pesawat. Pasalnya, jika berada di dalam pesawat, kesannya terlihat tidak jalan. Namun, orang melihat pesawat dari luar, maka jalannya seperti laju. Sehingga, dirinya berpikir bahwa orang luar melihat Kota Malang adalah kota yang bagus dan maju.

“Orang naik pesawat itu, kan orang yang ada di dalam, seolah melihat pesawatnya tidak berjalan. Namun, berbeda dengan orang yang di luar. Dilihatnya kok banter (kencang, red) lajunya. Jadi, saya berfikir orang luar melihat Kota Malang, itu melihatnya adalah kota bagus dan maju. Makanya, kita akan terus tingkatkan. Tidak ada kata berhenti, agar masyarakat menjadi tuannya sendiri di Kota Malang,” terangnya.

Dirinya berharap, ke depan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Malang. (hms/cw2/sit)

Pada kesempatan itu, Wali Kota Sutiaji mengajak Pemkot Malang bersama media, untuk menguatkan kolaborasi yang membangun. “Pentahelix bukanlah omong kosong, tetapi sebuah keharusan bersama-sama. Dalam Pentahelix, salah satu unsur yang membangun adalah media. Maka kami atas nama Pemkot Malang mengucapkan terima kasih kepada media yang telah menjadi saluran dan sarana membangun trust masyarakat kepada pemerintah,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Baca juga

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Menurut orang nomor satu di Kota Malang itu, keberadaan media saat ini sangat dinamis. Dimana, kejadian berlangsung hari ini, maka saat itu pula seluruh masyarakat bisa mengetahui dan membaca.

“Dulu ketika saya menjadi wartawan, berita hari ini baru bisa dibaca besoknya. Jadi, aktualisasinya kurang. Namun sekarang, sudah dinamis sekali ya. Tetapi memang kadang kekurangannya adalah minim klarifikasi,” tambah Sutiaji.

Sehingga, dirinya berharap untuk ke depan, peran media di lingkup Kota Malang makin mengedepankan profesionalitas dalam pemberitaan. Bahkan pemilik kursi N1 itu menekankan para wartawan untuk memberitakan apa adanya.

“Saya rasa teman-teman wartawan sudah sangat profesional. Kalau ada berita yang kurang bagus, mereka segera mencari pihak terkait untuk klarifikasi. Sehingga ya kalau bagus , beritakan bagus, kalaupun jelek ya beritakan apa adanya seperti di lapangan,” katanya.

Tidak lupa dalam kesempatan itu, dirinya meminta para OPD untuk memiliki sikap terbuka atas informasi yang dibutuhkan oleh para media. “Keberadaan media menjadi transformasi, informasi, edukasi, serta penguatan literasi masyarakat dan kita semua. Sehingga, keterbukaan dari teman-teman OPD terhadap media juga sangat penting. Kita saling sharing, gayung bersambut. Karena ketika media tidak membranding kita dan tidak mnginformasikan kerja dan kinerja kita, habis kita, karena masyarakat tidak tau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah,” terang Sutiaji.

Acara Press Gathering yang diawali gowes bersama itu pun ditutup dengan lomba memancing ikan. Dimana, tidak hanya Wali Kota Sutiaji bersama OPD yang turut terlibat, melainkan para wartawan juga guyub bersama dalam kegiatan memancing di Balai Benih Ikan Tlogowaru. (hms/mus/sit)

Beberapa hal menjadi harapan Wali Kota Sutiaji, setelah diadakannya agenda pertemuan bersama KICI, yaitu mengenai penguatan ibu cerdas. “Jadi saya kira, cerdas itu kan akronim. Tetapi maknanya, juga membentuk dan membuat ibu-ibu cerdas,” kata Sutiaji.

Menurutnya, cerdas bukan perkara sekedar pintar. Namun, mampu menyesuaikan dalam segala situasi.

Baca juga

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Terlebih, bagaimana sekarang cara mendidik anak. Ibu yang dekat dengan anak dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan sang anak. Misalnya, bagaimana cara mentransfer skill maupun menstransfer pengetahuan terhadap anak. Nah, ini kan harus ada talent yang cerdas,” beber Sutiaji.

Oleh sebab itu, diharapkan ada gayung bersambut dari Pemkot Malang, yang bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

“Maka gayung bersambut, terlebih sebetulnya KICI ini bukan hanya bergerak di satu lini. Tetapi juga di bidang sosial,” terangnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Malang, Widayati Sutiaji, menekankan bahwa pihaknya ingin menguatkan kerja sama KICI Kota Malang dengan TP PKK maupun Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). “Kami memang ingin menguatkan kerja sama dengan TP PKK dan Dekranasda. Karena yang ditangani KICI, termasuk bagaimana Ekraf di Kota Malang harus dikuatkan. Makanya saya pamerkan juga beberapa aksesoris karya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang. Alhamdulillah tadi banyak yang tertarik dan membeli dari UMKM kita,” terang Widayati.

Artinya, salah satu penguatan recovery ekomoni pasca pandemi Covid-19 telah dilakukan olehnya bersama tim. Sehingga yang terpenting adalah produk UMKM Kota Malang merambah ke nasional.

“Sejalan dengan tagline pak Wali, Kota Malang untuk Indonesia dan dunia,” sambungnya. Selain itu, dalam rangka penguatan KICI Kota Malang, dirinya telah bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang (UM) terkait pelayanan PAUD. “Sebentar lagi PAUD di Kota Malang harus kita tingkatkan menjadi PAUD Holistic Integratif. Jadi, semua lini kita gandeng dalam mewujudkan itu. Mulai dari bagaimana meningkatkan karakter anak, penguatan orang tua, maupun gurunya. Sudah kita lakukan, tapi nanti ke depan lebih dikuatkan,” terang Widayati. (hms/mus/sit)

Kepala Diskominfo Kota Malang, M Nur Widianto, mengatakan bahwa saat ini baru dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menerapkan tanda tangan elektronik. “Keduanya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP). Namun di tingkat wilayah, yakni 57 kelurahan dan 5 kecamatan, sudah,” jelasnya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Tandatangan Elektronik di lingkungan Pemkot Malang, di salah satu hotel Kota Malang, Selasa (16/11/2021).

Mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu menjelaskan, bahwa dahulu pendekatan yang dilakukan adalah dengan wilayah dasar. Sehingga, terjadi ketimpangan antara jumlah wilayah dan OPD yang menerapkan tanda tangan elektronik.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Saat ini, di perangkat daerah yang arahnya kepada pelayanan publik juga prioritaskan untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Seperti, layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kemudian, selanjutnya OPD lainnya akan menyusul,” sambung pria yang akrab disapa Wiwid itu.

Selanjutnya, untuk penerapan tandatangan elektronik tersebut masih butuh proses. Melalui Bimtek ini, tata kelola pemanfaatan sertifikat elektronik dan tandatangan elektronik dapat menyeluruh dapat lebih dipahami. Mengingat, setelah proses sistemnya siap, maka masih perlu pengajuan enskripsi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.

“Yang sudah terimplementasikan, maka kita ajukan enskripsi ke BSSN. Bimtek ini sebagai bentuk edukasi dan nanti diberikan password. Dengan enskripsi , diharapkan kita bisa terhindar dari upaya pemalsuan, karena menjadi karakter tersendiri,” terang Wiwid. (mus/sit)

“Tadi saat rakor, Jawa Timur memang disorot, ada keprihatinan atas kejadian Bupati Probolinggo. Lalu ada beberapa sampling titik rawan korupsi juga yang disampaikan selain Probolinggo, seperti Nganjuk dan Jember,” terang Sutiaji.

Baca Juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• Miliki 1.572 Siswa, MAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG

Kemudian masalah manajemen di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi sorotan bersama.

“Maka insyaallah untuk implementasinya, dalam minggu depan akan kita kumpulkan semua. Mulai OPD, badan, sampai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga akan kita kumpulkan,” terangnya.

Ia juga menegaskan akan makin menguatkan moral para ASN dengan berbagai program. Salah satu yang paling ditonjolkan orang nomor satu di Kota Malang tersebut adalah program ‘cuci otak’.

“Bulan depan, Oktober 2021 kita akan lakukan ‘cuci otak’ kepada semua ASN di OPD. Nanti para istrinya juga harus diajak,” tegasnya.

Hal ini dilakukan Wali Kota pecinta bulu tangkis tersebut, demi penegakan sikap anti korupsi.

“Kita ajak semua dalam rangka untuk kelembagaan, dan dari segi moral kita kuatkan. Sehingga tidal ada wilayah-wilayah yang lobang untuk menjadi celah dimasuki tindakan korupsi,” kata Sutiaji. (hms/mus/ed2)