Adapun personel yang dilibatkan dalam Opgab, Kabid Gakda, Awan Boediono, Kabid Tibummas, Nanang Dwi, Kasi Linmas Wahlul Abriono dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan, M Arifin. Kemudian, staf Penindakan Bea Cukai, Samsul bersama 4 anggota Cukai Jember, Kasi Lidik, Vara Teddy, Kasi Binluh, Moh Ramli, Kasi Ops Ahmad Hambri, dan anggota Satpol PP Bondowoso dan Bea Cukai Jember kurang lebih 20 0rang.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Satpol PP Bondowoso, Slamet Yantoko, mengatakan bahwa sebelum melakukan Opsgab, petugas intel melakukan Pulbaket di lapangan, agar tepat sasaran sehingga hasilnya lebih maksimal. “Jam 08.10, Opsgab Satpol PP dan Bea Cukai Jember melakukan apel gabungan sebelum bergerak melakukan operasi peredaran rokok ilegal dipimpin oleh Kabid Tibummas, Nanang Dwi,” jelasnya, Kamis (01/12/2022) tadi.

Target operasi hari ini, lanjutnya, melakukan penyisiran di toko-toko. Memberikan penjelasan kepada para pedagang agar tidak menjual rokok tanpa cukai (rokok Ilegal). Menempel stiker imbauan Gempur Rokok Ilegal di tiap-tiap toko di sepanjang jalan yang dilewati.

“Memberikan imbauan secara humanis kepada pemilik toko untuk tidak berjualan rokok ilegal. Rokok ilegal itu adalah musuh bersama yang harus kita tekan peredarannya. Jangan sampai rokok ilegal marak dalam pemasarannya, karena cukai itu adalah penopang pendapatan negara yang cukup besar,” tambahnya. (zen/gie/adv)

Operasi gabungan yang memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), ini rutin dilakukan untuk penindakan hukum peredaran rokok ilegal atau tanpa dilengkapi pita cukai. Bahkan, dalam seminggu bisa sampai tiga kali melakukan operasi gabungan.

Kasatpol PP Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setyo Budi, mengatakan bahwa operasi gabungan tersebut, menyasar sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar. Diantaranya, Kecamatan Sutojayan, Selopuro, Srengat dan Kecamatan Wonodadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dalam pelaksanaan operasi ini, petugas mendatangi toko-toko atau pedagang penjual rokok, khususnya yang diduga menjual rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal,” kata Rustin Tri Setyo Budi, Minggu (20/11/2022) tadi.

Lebih lanjut Rustin menyampaikan, dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan ribuan batang rokok ilegal yang didapati dari beberapa toko atau kelontong penjual rokok. “Para penjual yang kedapatan menjual rokok ilegal, sementara hanya diberikan sanksi tertulis. Namun, apabila dikemudian masih menjalankan aktifitas yang sama, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU di bidang cukai,” ujar mantan Camat Sutojayan ini. (jar/gie)

Kabid Gakda Satpol PP Kabupaten Lumajang, Didik Budi Santoso SH MM, menyampaikan bahwa pihaknya sejak 20 November 2021 lalu, telah melakukan giat operasi di kecamatan di Kabupaten Lumajang. Diantaranya, yakni Kecamatan Kunir, Yosowilangun dan Kecamatan Tekung.

“Dalam giat operasi Pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai yang kita lakukan di tiga kecamatan tersebut, kami berhasil mengamankan 217 pack rokok non cukai,” ungkapnya, Senin (29/11/2021) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam operasi kali ini, kata Didik, pihaknya melakukan operasi gabungan bersama dengan sejumlah pihak terkait. Yakni, mulai dari petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Probolinggo, unsur Kodim 0821 Lumajang, Polres Lumajang, Bagian Perekonomian dan Pembangunan SDA Setda Lumajang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Ada 65 titik lokasi yang menjadi sasaran operasi. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Kemudian, kami juga berhasil mengamankan barang bukti yang berhasil diserahterimakan kepada Petugas KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Probolinggo,” paparnya. (adi/sit)

Oleh karena itu, ketika sudah memasuki batas jam operasional atau jam malam, operasi gabungan kian digalakkan oleh Kepolisian maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Wali Kota Malang, Sutiaji, pun kerap turun langsung mengikuti operasi gabungan yang biasanya berlangsung hingga dini hari.

“Giat malam hingga dini hari meningkat karna PPKM Darurat. Terlebih sekarang Kota Malang zona merah karena lonjakan kasus covid-19,” ungkap Wali Kota Sutiaji, Jumat (09/07).

Oleh sebab itu, orang nomor satu di Kota Malang tersebut harus menginap dan tinggal dii Balaikota selama 24 jam penuh.

“Iya saya harus berada total di kantor. Mengingat Sekretariat Satgas Covid-19 juga di Balaikota, serta saya harus efektifkan dan optimalkan pengendalian akibat frekuensi giat malam yang meningkat,” jelasnya.

Keluarga juga menjadi salah satu alasan pria penyintas covid-19 itu menginap di Balaikota. Ia ingin meminimalisir potensi resiko bagi keluarga tercintanya.

“Saya harus meminimalisir resiko bagi keluarga, karena ini bukan kejadian biasa, ini kejadian luar biasa. Nasib bangsa dan kehidupan dipertaruhkan,” sambungnya.

Di kondisi darurat ini, Sutiaji mengaku sering mendapat permintaan dari para sahabat, kolega, hingga warga Kota Malang yang secara pribadi minta tolong untuk dapat terfasilitasi kamar rawat di rumah sakit rujukan Covid-19. Terlebih berkaitan dengan fasilitas penanganan ventilator.

“Banyak yang minta tolong, sementara RS sudah over capacity. Jadi bisa dibayangkan situasinya seperti apa,” tegasnya.

Maka, Sutiaji meminta para warga masyarakat untuk patuh terhadap peraturan dan disiplin protokol kesehatan (prokes) serta melaksanakan 5 M dengan benar.

“Saat ini kita ibarat seperti puasa. Ada saat menahan diri dan pada saatnya kita berbuka, satu bulan puasa di Ramadhan nanti sebelas bulan berikutnya kita sudah dibebaskan dari puasa. Saat ini kita pada fase tersebut. Ini juga menyangkut nyawa, maka ayo saya ajak untuk sejenak menahan diri,” seru Sutiaji. (mus/ed2)

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo Kota, dalam pelaksanaan penertiban itu, juga sekaligus menggelar operasi Protokol Kesehatan (Prokes) dan ketertiban lalu lintas di Wilayah Kecamatan Wonoasih atau Jalan Raya Prof Hamka. Dalam operasi itu, Satlantas bersama Dishub berhasil menindak sejumlah pelanggar. Diantaranya, termasuk kendaraan truk yang bermuatan lebih (over load) dan berpotensi menimbulkan Lakalantas. Termasuk, sopir yang abai dalam penggunaan masker.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

“Ada beberapa kendaraan bermuatan lebih yang berpotensi terjadi Laka Lantas. Karenanya, kami lakukan penindakan serta beberapa pengendara yang kedapatan tidak memakai masker, pun langsung diberikan teguran dan diberikan masker kepada pelanggar,” ungkap Kasatlantas, AKP Roni Faslah, Sabtu (03/07) tadi.

Operasi tersebut digelar, tambahnya, sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Termasuk, juga menertibkan pelanggar lalu lintas untuk mencegah terjadinya Laka Lantas.

“Kami tidak akan segan melakukan hukuman ringan kepada warga maupun pengguna jalan yang tidak menggunakan masker,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Agus Efendi, menegaskan bahwa sekarang sudah ada larangan bagi kendaraan truk untuk melintas di jalur dalam kota. Hal itu, sesuai aturan rambu larangan yang sudah terpasang baik di perbatasan kota maupun titik lainnya.

“Hal itu sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karenanya, dalam kesempatan ini dioptimalkan sekaligus bersamaan dengan mensosialisasikan PPKM Darurat dan taat Prokes,” paparnya. (geo/sit)

“Insyaallah, tingkat kenaikan terkendali walaupun fluktuatif. Yang penting, jangan ada kecemasan. Karena kuncinya adalah, bisa dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, itu yang bahaya,” ujarnya, Kamis (17/06) tadi.

Baca Juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Meski begitu, pihaknya menekankan tidak boleh lengah dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, varian virus baru sudah masuk di beberapa wilayah Jawa Timur.

“Saya semalam ditelfon oleh Epidemolog Provinsi, bahwa varian virus Delta sudah masuk di Jatim. Dan sekarang sedang tracing, mudah-mudahan tidak menyebar ke daerah lain, apalagi Kota Malang,” sambungnya.

Berkaitan dengan tindak lanjut makin mengganasnya Covid-19, Sutiaji mengatakan, bahwa pihaknya akan segera melakukan operasi gabungan kembali. “Akan dirapatkan dulu, Insyaallah kita akan melakukan operasi gabungan lagi ke titik-titik tertentu. Untuk menyadarkan masyarakat tertib Prokes,” tambahnya.

Namun, dirinya menampik, jika memberlakukan lockdown di Kota Malang. Pasalnya, dengan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, masih dirasa mampu menanggulangi penyebaran Covid-19.

“Selain itu kita juga masih berupaya terus berikan literasi pada masyarakat. Bahwa ketika sakit jangan takut ke dokter atau puskesmas terdekat. Karena sekarang banyak warga yang tidak berani berobat, takut tertular Covid-19 di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes),” paparnya.

Senada dengan Wali Kota Sutiaji, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, juga menyatakan bahwa peningkatan kasus fluktuatif. Hingga menyebabkan Bed Occupancy Ratio (BOR) cukup tinggi.

“BOR ICU sudah mencapai 50 persen lebih, kalau BOR isolasi 30 persen. Masih aman sebenarnya, namun perlu waspada. Karena kalau sudah di angka 65 persen, harus ada plan penambahan tempat tidur,” katanya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Malang ini pun juga menjelaskan bahwa mayoritas pasien yang dirawat di Kota Malang berasal dari luar kota. “Di RSSA mayoritas pasien covid-19 dari luar kota. Sedangkan di RS Lapangan Idjen Boulevard mayoritas warga Kota Malang,” terangnya. (mus/sit)

Mengantisipasi hal itu, Dinas Perhubungan (Dishub), menggiatkan operasi gabungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk mengamankan parkir di sejumlah titik.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan

Kabid Perparkiran Dishub Kota Malang, Mustaqim Jaya, mengatakan bahwa titik yang paling utama adalah tempat-tempat yang selalu ramai pengunjung menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kita pastikan, parkirnya itu tidak lebih dari dua baris. Kalau sampai tiga baris, jalanan bisa macet nanti. Jadi ini kita kendalikan,” ungkapnya, Rabu (12/05) tadi.

Beberapa tempat yang sering diawasi, adalah wilayah pasar, mall, maupun kompleks pertokoan. Yang mana, tempat-tempat tersebut memiliki lokasi parkir di tepi jalan. “Kalau biasanya kita operasi itu, seminggu dua kali,” tambahnya.

Ditambahkan, akhir-akhir ini menjelang Idul Fitri, suasana di pusat perbelanjaan seperti Matahari Departmen Store maupun Ramayana, cukup ramai. Bahkan, kendaraan yang terparkir l, juga terlihat penuh. Mulai ujung Selatan sampai Utara.

Lebih lanjut pihaknya juga berpesan, kepada masyarakat untuk tidak lupa meminta karcis kepada juru parkir. “Kalau minta karcis, jika nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada kendaraannya, bisa dipertanggungjawabkan,” papar mantan Lurah Bunulrejo. (mus/sit)

Operasi penangkapan ini merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama aparat terkait untuk memberantas penyelundupan benih bening lobster menyusul kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menghentikan sementara dan mengkaji kebijakan ekspor BBL.

“Kami mengkonfirmasi penangkapan NS (36 tahun) diduga berperan sebagai pengepul BBL di wilayah Lebak pada Sabtu sore (20/02). Penangkapan ini dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan KKP-POLRI,” ungkap Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Antam Novambar, yang juga Sekretaris Jenderal KKP ini.

Antam menambahkan bahwa dalam penangkapan yang dilakukan di rumah terduga tersebut juga diamankan sejumlah barang bukti diantaranya BBL sebanyak 4.153 ekor yang terdiri dari Lobster Pasir sebanyak 3.868 ekor dan Lobster Mutiara sebanyak 285 ekor. Aparat juga mengamankan 1 tabung Oksigen, satu paket Aerator dan 6 buah blower.

“Pelaku diamankan saat sedang melakukan pengepakan BBL tersebut,” terang Antam.

Antam juga menyampaikan bahwa penangkapan pelaku ini cukup sulit karena memang sangat licin dalam menjalankan aksinya. Aparat gabungan bahkan butuh empat hari melakukan pengintaian sebelum akhirnya berhasil menangkap pelaku.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra yang juga hadir dalam pelaksanaan operasi gabungan ini menyampaikan bahwa baik dari KKP maupun Polri sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan agar seluruh jaringan yang selama ini terlibat dalam praktik perdagangan ilegal BBL bisa dibasmi.

“Kita semua masih terus berkoordinasi secara intensif untuk melakukan pengembangan yang terkait dengan penangkapan pelaku NS ini,” ujar Drama

Sampai dengan saat ini, KKP terus melakukan evaluasi kebijakan ekspor BBL. Sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola lobser, KKP juga terus melakukan langkah-langkah pemberantasan ekspor ilegal BBL. (humas PSDKP)

Baca Juga: Sektor Wisata Batu Masih Lesu, Vaksinasi Diharapkan Sebagai Pendongkrak

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan bahwa dari laporan Satpol PP Kota Batu. Untuk anggaran operasi-operasi gabungan mengalami kekurangan. Mengingat diberlakukannya PPKM Jilid II dari pusat dilakukan cukup mendadak.

“Adanya penambahan PPKM 14 hari ternyata berdampak dengan kekurangan anggaran. Utamanya anggaran untuk operasi Cipkon yang dilakukan dua kali dalam sehari,” ujar Punjul, Jumat (29/01).

Pasalnya, dari perhitungan selama diberlakukannya PPKM I dan II, anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 200 juta, sedangkan Satpol PP untuk kegiatan hanya disediakan Rp 150 juta.

“Dengan kekurangan itu Satpol mengusulkan untuk dilakukan penambahan anggaran melalui Biaya Tidak Terduga (BTT). Mengingat BTT dapat dikeluarkan dalam keadaan kebencanaan seperti saat melaksanakan PSBB,” urai Punjul.

Baca Juga : Pemberlakuan Negatif Hasil Swab PCR Covid-19 Berdampak ke Sektor Kunjungan Wisata Batu

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, M. Chori, menambahkan bahwa terkait kekurangan anggaran tersebut bisa diambilkan dari BTT. Namun saat ditanya besaran kekurangan anggaran pihaknya belum bisa memberi keterangan.

“Untuk kekurangan anggaran bisa diambilkan dari BTT. Kalau jumlah anggarannya kami belum tahu. Karena masih menunggu pengajuan dari Satpol PP,” katanya.

Sedangkan, Hingga berita ini ditulis, Kepala Satpol PP Kota Batu, M Nur Adhim, masih belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. (cw2/ed2)