opini WTP – Memontum

Lagi dan Lagi, Pemkab Trenggalek Kembali Raih Opini WTP

Memontum 1 — Sat, 27 May 2023 03:00:00 +0000

Memontum Trenggalek – Untuk tujuh kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek kembali dapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut, diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.

Atas capaian tersebut, Bupati Arifin mengaku bersyukur dan berharap ke depan semakin minim adanya temuan dalam pelaporan. Untuk tindak lanjut dari temuan sendiri, menurutnya sudah mencapai sekitar 96 persen.

“Bersyukur kita bisa mencapai WTP untuk yang ketujuh kalinya. Alhamdulillah dan semoga ke depan semakin minim temuan. Sehingga, kita secara tata kelola lebih baik,” kata Bupati Arifin Sabtu (27/05/2023) tadi.

Pria yang akrab disapa Mas Ipin menambahkan, jika fokusnya saat ini adalah soal tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Sekarang fokusnya kepada tindak lanjut, tindak lanjut dari temuan LHP kita sudah 96 persen. Sehingga semoga nanti bisa 100 persen terselesaikan,” imbuhnya.

Baca juga :

Dirinya menyebut, bahwa capaian itu menjadi buah kerja keras dari semua pihak. Torehan yang diraih Trenggalek itu menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dalam pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

“Kami berharap predikat Opini WTP ke 7 ini bisa terus dipertahankan. Artinya, kita secara tata kelola lebih baik. Semoga ini membawa dampak positif untuk Trenggalek ke depan. Ini harus dijadikan salah satu semangat kita untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya,” kata suami Novita Hardiny ini.

Dengan status WTP, pihaknya berharap segala sesuatu dapat berjalan transparansi. Jika seluruhnya transparansi, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tidak lupa, Bupati muda ini turut mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan dan mitra kerja pemerintah. Opini WTP merupakan wujud kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip akuntansi pengelolaan keuangan. Dengan begitu, penghargaan atas laporan keuangan daerah (LKPD) yang diraih Pemkab Trenggalek tersebut menandakan bahwa kepala daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD) setempat memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan tidak melanggar prinsip akuntansi.

“Sekali lagi, saya tidak henti-hentinya memberikan dorongan spirit dan motivasi kepada OPD agar lebih konsisten dalam memberikan laporan keuangan instansinya masing-masing sesuai aturan dan ketentuan berlaku,” paparnya. (mil/sit)

Sajikan Sistem Anggaran Bersih dan Transparan, Pemkab Jember Raih Opini WTP

Memontum 1 — Thu, 25 May 2023 13:10:00 +0000

Memontum Jember – Bupati Jember, Hendy Siswanto, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Jember, Itqon Syauqi, menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022. Opini WTP dari BPK RI untuk Pemkab Jember, menjadi catatan adanya peningkatan standar akutansi pemerintahan serta efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Hendy menyampaikan, bahwa Opini WTP ini merupakan buah manis kekompakan seluruh pejabat di Kabupaten Jember dalam meningkatkan pelaporan serta tatakelola keuangannya pada OPD masing-masing. “Upaya sinergis ini akan kami lanjutkan sebagai bukti pembenahan sistem anggaran pemerintahan yang efektif, bersih dan transparan,” kata Bupati Hendy Siswanto, Kamis (25/05/2023) tadi.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur Jalan Raya Juanda Sidoarjo ini, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan seluruh bupat/wali kota dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, menerangkan bahwa Opini WTP ini merupakan kado yang sangat istimewa untuk masyarakat Jember. “2017 loh, terakhir Jember dapat WTP dan baru sekarang dapat lagi. Ini merupakan penantian yang sangat lama,” paparnya.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa jajaran DPRD selama ini memang memperketat pengawalan. “Saya juga pernah statement, kalau tidak bisa ditindaklanjuti, sampek kiamat tidak bakal WTP,” ujarnya.

Beruntungnya, upaya jajaran Pemkab Jember dinilai sangat luar biasa. Alhasil, opini WTP dapat diraih.

Tidak luput, Itqon Syauqi juga mengungkapkan sejumlah adanya hal unik saat mengawal persoalan. “Yang paling berkesan adalah yang Rp 107 miliar itu. Sesuatu yang menurut saya sama sulitnya seperti membangun Piramida. Tapi Alhamdulillah sudah terselesaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut berdasar data BPK Jatim, predikat Opini WTP merupakan wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, informatif dalam meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan salah satu kriteria utama pemberian dana insentif daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (kom/rio/gie)

Kabupaten Malang Raih Opini WTP Ke-9 Kali Berturut-Turut

Memontum 1 — Thu, 25 May 2023 12:40:00 +0000

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten Malang kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dilaksanakan di di Kantor BPK Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Kamis (25/05/2023) sore.

Raihan Opini WTP itu, langsung diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur, Karyadi kepada Bupati Malang, HM Sanusi. LHP diserahkan BPK, sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Pemkab Malang.

Indikator Opini WTP diberikan oleh BPK RI, jika laporan keuangan telah disajikan memadahi dan handal atas pengungangkapan, kecukupan bukti, kepatuhan terhadap peraturan perundangan disajikan memadahi dan secara material memberikan keyakinan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Prestasi ini, merupakan pencapaian kesembilan kali berturut yang diraih Pemkab Malang.

“Capaian Opini WTP tersebut adalah sebuah penilaian secara nyata dari BPK terhadap kinerja Pemkab Malang selama ini. Artinya, melalui kerja keras seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Malang dalam menggunakan dan mengelola keuangan negara secara efektif, transparan dan akuntabel,” jelas Bupati Malang.

Baca juga :

BPK menyerahkan LHP dengan Opini WTP, dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bupati Malang menjelaskan, bahwa ini adalah hasil kerja keras bersama.

“Tanpa kerja sama yang baik, mustahil kita mendapat Opini WTP ini,” ujarnya.

Ke depannya, Bupati Sanusi berharap Pemerintah Kabupaten Malang dapat mempertahankan Opini WTP ini, karena di setiap tahun selalu ada peningkatan dan TLHP sudah mencapai 97,16 persen. “Pondasi untuk mempertahankan Opini WTP ini dalam rangka penyajian, pengungkapan sistem kendali intern kita, maupun ketaatan terhadap perundang-undangan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Target pertama setelah ini, adalah berusaha meraih dan mempertahankan kembali Opini WTP ini secara berturut-turut di tahun-tahun berikutnya dan di tahun ini Kabupaten Malang berada di urutan ke empat di Provinsi Jawa Timur,” terang Bupati Sanusi. (pro/gie)

Terima WTP untuk Kali Tujuh, Bupati Yuhronur Ajak segera Tindak Lanjuti Hasil Rekomendasi

Memontum 1 — Thu, 25 May 2023 12:20:00 +0000

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk segera melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan Kantor Perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Timur, terhadap LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah) Tahun 2022. Hal ini, disampaikan bupati sebagaimana yang telah dipesankan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan anggota III BPK atau Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi.

“Tidak ada yang laporannya sempurna 100 persen. Tentu, ini masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan setiap pemerintah daerah dan ini harus ditindak lanjuti untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Tadi, Bu Gubernur menekankan untuk jangan lupa menindaklanjuti rekomendasi. Pak Achsanul Qosasi juga mengatakan, bahwa tindak lanjut ini merupakan mahkota dalam BPK, yang mana semakin bagus tindak lanjut berarti semakin baik pula prestasi kinerja pimpinan daerah,” terang Bupati Yuhronur.

Lebih lanjut dirinya juga mengajak, agar semua untuk saling mengingatkan, merangkul dan juga berusaha memperbaiki semua yang berhubungan dengan segala bentuk tanggungjawab administrasi pemerintah. Selain itu, terus berupaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, juga integritas sebagaimana pesan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi.

Baca juga :

“Sama seperti Pak Karyadi yang meminta kami (bupati atau wali kota, red) untuk mengawasi, merangkul dan memperbaiki setiap kekurangan. Saya juga meminta, agar kita semua terutama aparatur pemerintahan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki apa saja yang dirasa butuh diperbaiki. Meng-upgrade kapasitas diri, kompetensi, integritas, dan ini harus dilakukan setiap bulan atau minimal setiap periodelah,” tambahnya.

Dengan raihan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian kali ini, maka menambah daftar prestasi keberhasilan Kabupaten Lamongan, dalam mempertahankan predikat tersebut selama 7 kali berturut-turut. Hal ini, menunjukkan bahwa tekad Pemkab Lamongan untuk dapat meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan sangalah kuat.

“Saya berharap, raihan Opini WTP yang Ke-7 ini, akan mendorong pemerintah Lamongan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui tata kelola yang baik, bonus yang kita peroleh tidak hanya mampu mempertahankan Opini WTP, tapi juga masyarakat yang sejahtera,” paparnya. (zen/sit)

Pemkot Batu Raih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tujuh Kali Secara Berurutan

Memontum 1 — Mon, 14 Nov 2022 10:25:00 +0000

Memontum Kota Batu – Kementerian Keuangan RI kembali memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Batu, atas Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Tahun Anggaran 2021. Penghargaan yang diterima kali ini, merupakan penghargaan Opini WTP yang ke tujuh secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut, diterima langsung oleh Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko, yang diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di salah hotel di Surabaya, Senin (14/11/2022) tadi. Usai penerimaan penghargaan, Wali Kota Batu menyampaikan terima kasih atas kerjasama berbagai pihak menjadikan Kota Batu meraih prestasi dibidang keuangan.

“Alhamdulilah, Pemerintah Kota Batu mendapat WTP selama tujuh kali berturut-turut. Saya sangat bersyukur dan ini adalah hasil kerja keras bersama antara pemerintah, masyarakat dan DPRD,” kata Wali Kota Batu.

Baca juga :

Hj Dewanti Rumpoko juga mengajak, agar seluruh elemen masyarakat memperkuat kerja sama dan menjadikan Kota Batu lebih baik. “Ayo terus kita jaga Kota Batu, untuk berprestasi. Kuncinya adalah selalu bekerjasama dan gotong royong,” imbuh Wali Kota Batu.

Wali Kota Batu juga mengungkapkan, manfaat ketika pemerintah daerah mendapat predikat WTP. “Berarti kinerja pemerintah daerah sesuai dengan treknya, prosedur, aturan dan pelaporan sesuai dengan situasi, kondisi yang menghasilkan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat,” papar Wali Kota Hj Dewanti.

Dalam kegiatan ini, Gubernur Jawa Timur juga membahas tentang anggaran daerah, vaksinasi booster Covid-19 dan pendidikan anak anak. “Ayo kita terus dorong Jawa Timur dan kita tingkatkan menjadi nomor 1. Selamat telah memperoleh WTP dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat,” kata Gubernur. (bir/sit/adv)

Pemkab Situbondo Berhasil Raih Opini WTP Enam Kali Bertutut-turut, Bung Karna Puji Kerja Keras OPD

Memontum 1 — Mon, 14 Nov 2022 10:05:00 +0000

Memontum Situbondo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Penghargaan bergengsi tersebut, merupakan kado istimewa yang diraih enam kalinya secara bertutut-turut. Piagam WTP sendiri, diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, sebagai wakil dari BPK RI, kepada Bupati Situbondo, Karna Suswandi, di salah satu hotel di kawasan Surabaya, Senin (14/11/2022) tadi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Situbondo yang akrab disapa Bung Karna ini memuji kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Situbondo. Sebab selama ini kolaborasi dan kerjasama terjalin dengan baik. “Saya merasa bersyukur atas raihan tersebut. Terima kasih kerja keras ASN dan pegawai di semua OPD yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo,” paparnya.

Baca juga :

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo, ini mengatakan bahwa capaian WTP tersebut harus dipertahankan. “Semoga ini bisa bermanfaat, khususnya dalam mewujudkan masyarakat Situbondo yang Berjaya (Berahklak, sejahteran, adil dan berdaya),” tegasnya.

Untuk itu, pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini meminta kepada semua OPD di Pemkab Situbondo untuk mempriorotaskan program kerja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. “Dan terus buat inovasi-inovasi. Satu tahun harus ada satu inovasi,” jelasnya. (her/gie)

Pemkot Probolinggo Raih WTP Kali Lima Berurutan

Memontum 1 — Mon, 14 Nov 2022 09:40:00 +0000

Memontum Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo kembali menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, Senin (14/11/2022) tadi. Penyerahan piagam tersebut, diberikan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di salah hotel di Kota Surabaya.

Mewakili Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, Plh Sekda Budiono Wirawan, yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan bahwa piagam tersebut merupakan Opini WTP yang ke lima kali berturut-turut. WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah.

“Artinya, bahwa selama lima tahun ini proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran Pemerintah Kota Probolinggo, sudah transparan dan akuntabel. Ini adalah capaian yang harus disyukuri dan menjadi pelecut semangat kami dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,” kata Budiono.

Gubernur Khofifah dalam kesempatan itu mengatakan bahwa capaian yang berhasil diraih oleh kabupaten/kota tersebut sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. Terutama, mengingat di tahun 2021 masih kondisi efek pandemi Covid-19.

“Capaian opini WTP pada tahun ini menunjukan tren yang cukup positif. Dengan mempertahankan capaian pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 37 kabupaten atau kota yang memperoleh opini WTP,” urainya.

Baca juga :

Di kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memberikan tiga pesan khusus untuk mengajak dan mempercepat pembangunan di daerah. Pertama, Gubernur Khofifah mendorong kepala daerah mempercepat pelaksanaan Vaksinasi Booster bagi masyarakat di wilayahnya dari adanya ancaman varian baru covid-19 yaitu omicron varian XBB.

“Percepatan Booster dilakukan untuk menjawab prediksi Menteri Kesehatan terkait kekhawatiran adanya lonjakan kasus varian Covid baru di bulan Desember dan Januari 2023,” terangnya.

Pesan kedua, Khofifah meminta kepada bupati dan wali kota mempercepat vaksinasi PMK untuk ternak sapi potong maupun sapi perah. Vaksinasi ini sangat penting karena PMK bisa menurunkan produktivitas sapi khususnya sapi perah hingga 20 persen.

Untuk pesan yang ketiga, Gubernur Khofifah meminta bupati dan wali kota mensukseskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh BPS. Ini penting, sebab program Regsosek ini digadang akan menjadi landasan dalam pemberian bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat di Jatim.

“Saya mohon kepada daerah yang cakupan Regsosek-nya masih kurang signifikan, tolong ditingkatkan dan didorong lagi agar bisa mencapai 100 persen. Regsosek ini membantu pemerintah mendapatkan data update dan valid untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” harapnya. (kom/pix/sit)

Raih Opini WTP Kali Keenam Berurutan, Wabup Blitar Akan Gelar Tasyakuran

Memontum 1 — Mon, 14 Nov 2022 08:15:00 +0000

Memontum Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar kembali mendapat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI), itu diberikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, di Surabaya, Senin (14/11/2022) tadi.

Wabup Rahmat Santoso mengatakan, bahwa diraihan penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Sehingga, itu menunjukan bahwa hasil kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Blitar, layak mendapat apresiasi.

“Pemkab Blitar menerima Opini WTP ini enam kali berturut-turut. Ini menunjukkan, kinerja jajaran OPD Pemkab Blitar bagus dan harus bisa dipertahankan,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Baca juga :

Lebih lanjut Rahmat Santoso menyampaikan, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja jajaran OPD Pemkab Blitar, hingga berhasil diraihnya beberapa prestasi, maka pihaknya akan menggelar tasyakuran. “Selain ucapan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas seluruh jajaran OPD Pemkab Blitar, hingga berhasil diraihnya prestasi baik tingkat regional maupun nasional, maka saya pribadi juga akan menggelar tasyakuran bersama seluruh kepala OPD yang sudah bekerja keras untuk Pemkab Blitar,” jelasnya.

Orang nomor dua di lingkungan Pemkab Blitar ini menegaskan, bahwa selain berhasil meraih WTP untuk kali ke enam berturut-turut, Kabupaten Blitar juga berhasil meraih penghargaan untuk bidang pelayanan kesehatan. “Penghargaan ini akan diserahkan bertepatan dengan Puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-58 Tahun 2022, pada besok di Banyuwangi,” papar Wabup yang juga menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI).

Sekedar diketahui, Senin (14/11/2022) tadi, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mewakili pemerintah pusat menyerahkan penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 37 kabupaten/kota se Jawa Timur, di Surabaya. (jar/sit)

Pemkot Malang Kali 11 Berturut-turut Raih Opini WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Memontum 1 — Thu, 22 Sep 2022 16:40:00 +0000

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhasil menorehkan prestasinya di kancah nasional di tahun 2022 ini. Yakni, kali 11 secara berturut-turut mendapatkan penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kamis (22/09/2022) tadi.

Wali Kota Malang, Sutiaji, hadir dan menerima secara langsung penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani. Pihaknya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Malang, atas kerja sama dan kinerja yang baik. Sehingga, mampu membawa Kota Malang kembali mendapatkan capaian opini WTP.

“Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ASN di Kota Malang, bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Mempertahankan, akan selalu lebih sulit daripada meraih. Tetapi, syukur alhamdulillah pencapaian 11 kali berturut-turut, ini menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas kinerja dari para ASN di Pemerintah Kota Malang,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Pihaknya juga menyoroti, bagaimana tantangan dan peluang ke depan untuk Pemkot Malang. Yakni, agar terus menjaga konsistensi dalam hal kepatuhan kinerja dan pelaporan keuangan.

Baca juga :

“Kepatuhan itu tidak bisa sifatnya instruksional. Tetapi, justru dari bawah. Saya kira, kepatuhan akan BPK itu bukan hanya input dan output. Tetapi sekarang sudah melalui capaian, ada outcome atau tidak, semuanya harus terukur. Frame inilah, yang harus terus dijaga konsistensinya,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, sangat berharap konsistensi perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan sampai di tahap pengawasan dapat memberikan benefit dan menjadikan budaya yang positif. “Ke depan, perangkat daerah harus mampu menerapkan konsistensi ini. Karena, keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur dan akhirnya memberikan benefit dan behavior. Ini yang akan terus menerus kita kuatkan, bahkan sekarangkan ada pemeriksaan kinerja dan seterusnya yang mana ini secara akumulatif memberikan hasil yang baik ini,” katanya.

Terakhir, pihaknya juga mengingatkan bahwa perlu sikap yang tepat dalam memaknai pencapaian opini WTP ini. Sehingga, mampu memberikan stimulus bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

“Jangan kita maknai bahwa hasil WTP sebagai formalitas. Bukan saja cuma di tulisan, tetapi lebih dari itu bahwa makna WTP perlu di implementasikan dalam rule model kegiatan sehari-hari. Itu yang lebih penting, sehingga menjadi pemicu dan pemacu kita semua untuk lebih maju karena kedepannya tingkat kesulitan penilaian dan variabel nya akan semakin banyak,” imbuh Sutiaji. (hms/rsy/sit)