Proses pelaksanaan penertiban sendiri, dianggap PKL merugikan. Karenanya, mereka pun berupaya untuk melakukan perlawanan. Akibatnya, proses pun berlangsung lama.

“Kita tidak terima, mas. Soalnya, aturan ini intinya mencekik kita. Jadi, kita tidak boleh jualan. Terus solusinya apa, kalau memang tidak boleh. Jadi, harus ada solusi. Kita di taruh di mana, padahal tidak masalah. Sedangkan kalau tidak ada tempat, kita ini ada kewajiban ada anak istri,” ujar salah satu PKL asal Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigara, Kota Probolinggo, Purwanto.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya berharap, agar keberadaan PKL difasilitasi. Atau, diajak diskusi untuk mencari solusi terbaik. “Ayolah kita cari solusinya sama-sama. Duduk bareng untuk berunding cari solusinya sama-sama. Jangan sampai merugikan PKL. Apalagi, kita juga warga Kota Probolinggo. Bayar pajak juga di sini dan kenapa tidak boleh jualan di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Probolinggo, Pujo Satrio, mengatakan bahwa penertiban yang dilakukan telah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan PKL atau Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir dan Perda Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Kemudian, ada juga peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2010 tentang penetapan kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

“Jadi, penertiban ini kami lakukan sesuai dengn peraturan yang sudah ada,” terangnya.

Selanjutnya, ujar Pujo, karena petugas gabungan tersebut tidak menemukan titik terang, maka akan diadakan dialog dengan PKL di Kantor Wali Kota, Kamis (04/05/2023) lusa. Sehingga, diharapkan kepada semua untuk datang dan menyampaikan mengenai kendalanya.

“Mohon kepada pihak terkait untuk menyampaikan aspirasinya. Harapannya, mari kita wujudkan Alun-alun ini menjadi kawasan yang aman dan tertib. Yang rapi, sehingga biar masyarakat nyaman untuk menggunakan Alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Kota Probolinggo,” ujarnya. (nun/pix/sit)

Ketua GAM Jatim, Junaidi, mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut sebagai penyambung aspirasi rakyat kepada Bupati Pamekasan. Yakni, agar segera membuat Perbup terkait gelaran Pilkades tahun 2023.

“Kami sebagai penyambung lidah rakyat, ingin menyampaikan agar Pilkades segera menemukan titik terang dan segera digelar,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Masih menurut Junaidi, Permendagri tentang pelaksanaan Pilkades sudah turun tertanggal 01Januari 2023, kemarin. Tetapi, bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pamekasan, belum memutuskan. “Permendagri Pilkades itu sudah turun, tapi Pemkab belum memutuskan. Bupati pun tidak menemui kami. Maka, kami akan menetap di pendopo,” ujarnya.

Kepala DPMD Pamekasan, Fathorrohman, saat menumui massa menyampaikan telah mencatat beberapa tuntutan dari keempat Ormas tersebut. Kemudian, nanti akan disampaikan ke Bupati Pamekasan.

“Tuntutan dari perwakilan desa bahwa Pilkades harus dilaksanakan, kami Dinas PMD sudah mencatat dan nantinya akan disampaikan ke pimpinan,” singkatnya. (azm/gie)

Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri, menyampaikan bahwa pada Selasa (14/02/2023), merupakan 1 tahun menuju coblosan Pemilu 2024 atau 365 hari menjelang hari kasih suara. Dimana Kirab Pemilu tahun 2024, dimulai sejak 14 Februari 2023 hingga 25 November 2023.

“Secara berkelanjutan tahapan demi tahapan bisa kita ikuti bersama. Semoga pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, bisa berjalan lancar, aman dan sukses,” katanya.

Menurut Hudri-panggilan akrabnya, pihaknya kali ini mencoba untuk melakukan optimalisasi publikasi dan aspek kehumasan lainnya, untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi secara utuh, terkait tahapan-tahapan Pemilu. “Tidak hanya tanggal pemungutan suaranya saja, tapi juga semua rangkaian tahapan, supaya masyarakat dapat informasi dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tahapan demi tahapan itu, sudah di mulai sejak tahun lalu yakni pendaftaran Parpol, hingga penetapan 18 Parpol nasional dan 6 Parpol lokal. Selain itu KPU Kota Probolinggo juga telah menyelesaikan proses penataan alokasi daerah pemilihan (Dapil).

“Nah ini yang menarik. Karena sejarah panjang, penataan pemilihan daerah di sini pada pelaksanaan Pemilu mendatang, tidak lagi gabungan kecamatan. Melainkan masing-masing kecamatan sudah menjadi Dapilnya,” terangnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan Kota Probolinggo ada 5 Dapil.

Yakni secara berurutan dengan 8 kursi yaitu zdapil 1 Kanigaran dan Dapil 2 Mayangan, Dapil 3 Wonoasih dengan 4 kursi. Berikutnya, masing-masing 5 kursi untuk Dapil 4 Kedopok dan Dapil 5 Kademangan.

“Untuk menciptakan tata kelola pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang baik, kami berharap Pemkot bisa turut serta mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu pada masyarakat, agar lebih pro aktif. Apalagi khususnya saat ini sedang berlangsung proses pemutakhiran data pemilih di tiap TPS,” harapnya.

Terkait peluncuran Kirab Pemilu 2024 itu sendiri, Hudri menerangkan bahwa Kota Probolinggo tidak termasuk dalam kota yang dilewati kirab. Namun demikian, pelaksanaan kirab tetap bisa disaksikan bersama-sama melalui Youtube.

Pelaksanaan kirab bakal dilakukan di tujuh kota, yakni mengawali start hari ini di Kantor KPU Aceh menuju Kantor KPU Batam, Kantor KPU Pontianak Kalimantan Barat, Kantor KPU Bulungan Kalimantan Utara, Kantor KPU Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kantor KPU Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kantor KPU Jayapura Provinsi Papua. Selanjutnya akan finish di Jakarta pada tanggal 25 November 2023. Dengan diikuti total sebanyak 305 kota/kabupaten di 38 provinsi di tanah air.

Ditemui usai giat yang berlangsung sekira pukul 14.00, Sekda Ninik mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang ke TPS. “Yang pasti harapannya Pemilu ini diadakan secara jujur. Yang sudah memenuhi persyaratan, ayo datang ke TPS, jangan Golput!,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU RI, Cahyo Ariawan pada giat yang disaksikan melalui layar proyektor itu melaporkan, kegiatan peluncuran ini bertujuan mensosialisasikan dan mengenalkan partai politik peserta emilu tahun 2024 seluas-luasnya kepada masyarakat.

 Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat di tahun 2024, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan deklarasi Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yang dipimpin oleh Ketua KPU, RI Hasyim Asy’ari dan diikuti oleh semua tamu undangan. (kom/pix/gie)

Seekor Burung Emprit, kata Amin, berulang kali mengambil air dan meneteskan air di atas api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Sementara itu, Cicak yang melihatnya tertawa dan berkata kepada Emprit, alangkah sia-sia dan bodohnya yang kau lakukan. Paruhmu yang kecil hanya mampu menghasilkan beberapa tetes air saja, jadi mana mungkin dapat memadamkan api itu.

Burung Emprit yang ditanya, ujar Amin, kala itu menjawab bahwa memang tidak mungkin dirinya dapat memadamkan api yang besar. “Tetapi, aku tak mau jika Allah melihatku diam saja, saat sesuatu yang Allah cintai dizholimi. Allah tidak akan melihat hasilnya, apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak. Tetapi Allah akan melihat dimana aku berpihak,” kata Amin menceritakan jawaban Burung Emprit kepada Cicak.

Cicak yang mendapat jawaban itu, tambah Amin, kemudian terus tertawa dan sambil menjulurkan lidahnya dia berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim AS, agar cepat membesar. Tiupan cicak pun tak ada artinya dan tak menambah besar api yang membakar Nabi Ibrahim AS.

Cerita Burung Emprit dan Cicak, tambah Amin, pada peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrudz, sebagai renungan agar semua tahu dan turut berperan. Begitu juga, dalam Pemilu ke depan bisa lebih baik.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Biasanya, saat menjelang Pemilu, mulai muncul Cicak-cicak dengan bisikannya. Ayo kita akan main money politik lagi, ayo kita main politik identitas lagi. Modalnya berapa? Padahal, ini pertanyaan berat yang seharusnya tidak ada di Indonesia. Apakah kita akan menjadi bagian yang mendukung money politik atau yang menolak money politik. Tapi insyaallah, kita ikut dalam peran yang baik. Kita dicatat sebagai salah satu yang telah berusaha untuk membuang kemaksiatan dan kesalahan,” papar Amin.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lumajang melalui Kordiv Pengawas dan Hubal, Akhmad Mujaddid, menyampaikan dengan sosialisasi Pemilu tahun 2024 maka diharapkan pelaksanaan Pemilu dapat terlaksana dengan baik. Termasuk, warga Lumajang menyampaikan hak pilihnya sehingga integritas Pemilu di Lumajang, tidak dapat diragukan lagi

“Harapan kami, apa yang kami sampaikan melalui nara sumber kali ini, dapat menyampaikan kepada anggota masyarakat. Karena harapan kami, partisipasi pemilih dan pengawasan Pemilu, juga terlaksana dengan baik,” paparnya.

Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Lumajang, Yusuf Adi Pamungkas, menyatakan berdasarkan undang-undang tahapan Pemilu itu sudah mulai dilaksanakan 20 bulan, sebelum hari pemungutan suara. “Secara sederhana ada dua hal, yang pertama tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan itu kunci, dari bagaimana proses tahapan Pemilu ini dilaksanakan. Tahapan persiapannya bagaimana, itu butuh waktu yang cukup panjang,” terang Yusuf. (adi/sit)

“Menyongsong penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu melakukan beberapa persiapan. Baik yang bersifat internal ataupun bersifat eksternal. Bersifat internal itu lebih pada penguatan atau peningkatan kapasitas jajaran. Sementara untuk yang eksternal, kita mencoba melakukan beberapa komunikasi dengan masyarakat, salah satunya melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif ini,” jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Martafik.

Tujuan dari sosialisasi ini, tambahnya, agar masyarakat bisa memahami dan juga bisa turut serta mengawasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Sehingga, pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu. Tetapi masyarakat juga berperan aktif untuk ikut mengawasi Pemilu.

“Dengan adanya tahapan ini, maka kita akan fokus pada pengawasan. Karena tahapan pendaftaran partai politik dan pada Oktober 2022 mendatang, sudah ada proses pemutakhiran data pemilih pada tingkat nasional. Kemudian, akan diturunkan ke tingkat daerah,” jelas Ketua Bawaslu.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Murtafik mengatakan, dari hasil evaluasi Pemilu lalu, ada beberapa pengawasan yang harus disampaikan kepada pimpinan. Termasuk, berdasarkan instruksi, Bawaslu Situbondo, dalam pengawasan jangan sampai ada pembiaran terhadap hal-hal yang mestinya harus ditindaklanjuti.

“Kita harus menindaklanjuti apabila dalam pengawasan menemui pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Oleh karena itu, dalam sosialisasi Pengawasan Pemilu partisipatif ini, memberikan imbauan-imbauan pelanggaran politik uang,” jelasnya.

Selain itu, sambung Ketua Bawaslu, pihaknya juga melakukan imbauan kepada ASN agar tidak terlibat di dalam kegiatan politik. Karena ASN dilarang dalam berpolitik. ASN harus menjunjung tinggi netralitas. “Sesungguhnya mereka para ASN dilarang berpolitik karena ASN harus tetap netral,” jelas Ketua Bawaslu Situbondo.

Sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif antara Bawaslu dan Ormas ini, diselenggarakan agar peserta memahami secara konkrit tentang proses awal hingga akhir pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang. (her/gie)

Dengan dipimpin langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Batu, H Endro Wahyu W, massa anggota PP ini datang dan berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Batu.

Mereka datang, dengan berbagai atribut seperti bendera logo PP hingga spanduk-spanduk tuntutan. Rombongan, diterima oleh DPRD Kota Batu dan langsung menggelar audensi.

Tidak lama berselang, massa pun keluar ruangan. Hasil dari audensi MPC PP Kota Batu, menuntut agar anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang, agar segera meminta maaf kepada khalayak secara terbuka terkait pernyataannya. Kedua, PP juga menuntut agar Junimart dipecat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ketua MPC PP Kota Batu, Endro Wahyu Wijoyono, berharap dua tuntutan yang disampaikan itu bisa direalisasikan dan jadi rekomendasi untuk pengurus Partai PDI Perjuangan, yang berada di pusat.

“Itu dua tuntutan kami, semoga bisa diwujudkan,” tegas Abah Hendro sapaan akrabnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, berjanji bakal menyampaikan tuntutan yang disampaikan tersebut kepada pimpinan dan pengurus partai di pusat. “Saya mewakili Ketua DPRD, menerima aspirasi ini dan bakal menyampaikannya. Tidak itu saja akan saya kawal. Secara pribadi mewakili anggota lain jujur saya sangat salut kepada PP Kota Batu dengan damai dan beradab menyampaikan aspirasinya,” jelasnya.

Terlebih, tambahnya, PP Kota Batu selama ini telah membuktikan eksistensinya sebagai organisasi sosial masyarakat yang berbeda dengan daerah lain. Terbukti, dengan banyaknya aksi sosial yang dilakukan baik saat pandemi atau bencana alam seperti yang baru saja terjadi.

“Ormas Pemuda Pancasila di Kota Batu, selama ini sangat responsif terhadap kegiatan sosial. Terbukti, baru-baru ini membantu menjadi relawan saat terjadi bencana banjir bandang dan saya sangat salut serta berterima kasih atas segala bantuannya ikut menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat,” terangnya.(bir/sit)

Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, Bupati menyambut baik pelaksanaan penandatanganan seruan bersama Forkopimda dan Pimpinan Ormas Islam se Kabupaten Malang. Bahwa, sebagai langkah menyatukan persepsi dan keinginan kuat untuk segera mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

‘Seruan Meningkatkan Doa di Tengah – tengah Pandemi Covid-19’ ini, disampaikan bahwa Forkopimda dan pimpinan Ormas Islam se Kabupaten Malang, menyerukan agar tokoh agama, tokoh masyarakat, pengasuh pondok pesantren, pengurus takmir masjid dan mushola, pimpinan majlis talim dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam ‘Seruan’ itu ada tiga poin inti. Pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak warga Kabupaten Malang, menerapkan protokol kesehatan 6M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mengindari makan bersama) secara ketat. Kedua, mengajak seluruh warga masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah termasuk program vaksinasi.

Seruan ketiga, mengajak seluruh umat Islam untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, bermunajat dan berdoa serta memohon rahmat dan inayahnya dengan memperbanyak bacaan istighfar, sholawat, istighotsah dan doa doa yang telah diijazahkan/diajarkan oleh para kyai / ulama agar wabah Covid 19 segera diangkat dan dihilangkan dari muka bumi.

“Kegiatan ini bagian dari usaha kita bersama, untuk meminta pertolongan Allah SWT, dengan cara berdoa bersama agar pandemi virus Covid-19 segera berakhir. Selain usaha lahir dengan terus mengingatkan pentingnya 6 M, kepada seluruh warga masyarakat,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, telah banyak sebagian yang harus kehilangan sanak saudara, kehilangan keluarga, rekan, teman, bahkan orang terdekat yang kita cintai. “Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam, sekaligus mengajak semua yang ada di sini, dan yang mengikuti secara virtual untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada orang-orang di sekililing yang gugur di masa pandemi Covid-19,” tambahnya.

Serangkaian kegiatan itu, kemudian ditandai dengan pembacaan seruan doa bersama yang dibacakan Ketua Baznas Kabupaten Malang, Kepala Kemenag, Ketua MUI, Ketua PC NU, Ketua PP Muhammadyah, Ketua DMI dan Ketua BWI Kabupaten Malang, serta diikuti oleh mereka yang hadir di Pendopo Agung dan virtual di masing-masing kecamatan. Diteruskan, dengan prosesi tanda tangan kesepahaman yang juga diikuti secara bergantian oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kapolres Malang, Dandim 0818 Kabupaten Malang Kota Batu, Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Bupati Malang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Malang secara simbolis menyerahkan bantuan sebanyak 2000 paket sembako dari Pemkab Malang dan 500 paket sembako dari Baznas, untuk warga terdampak pandemi dan Isoman. Bantuan diserahkan secara simbolis ke Camat Kepanjen, Dau, Singosari dan Pakis.

“Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan berbagai upaya pencegahan untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 ini. Terlepas dari begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari Covid-19, hendaknya kita mampu menyadari bahwa Covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, diharapkan dapat berpartisipasi, bersama-sama pemerintah, memerangi Covid-19,” terangnya. (ed2)

Guna memberikan dukungan moral bagi siswa yang menjadi korban serta mengajak para pihak yang mengetahui kejadian tersebut untuk berani mengungkap kasus yang sedang ditangani Polda Jatim, Pemuda Pancasila beserta seluruh organisasi sayap melakukan aksi damai, Senin (07/06) tadi. Ketua Srikandi PP, Hj Dewi Kartika, menegaskan agar SMA Selamat Pagi Indonesia, bisa terbuka untuk membantu dalam proses penegakan hukum yang sedang dilakukan.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kami hadir di sini untuk memberikan dukungan moril kepada siswa yang masih tinggal di sini (SPI) dan mengajak pada para pihak, pengurus sekolah, siswa maupun pihak keamanan internal, supaya bisa dan mau memberikan keterangan sesuai yang diketahui. Sehingga, supaya kasus ini segera terang benderang,” ucap Kartika.

Wanita yang juga anggota DPRD Kota Batu ini, juga berjanji untuk adanya Perda inisiatif sebagai pengatur kebijakan pemerintah kota Batu. “Kalau perlu akan kami buatkan Perda, agar tidak ada sekolah yang eksklusif. Seperti Al Izzah dan Al Hikmah,” tambahnya.

Hal ini merupakan langkah preventif, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dirinya juga menegaskan, kondisi orang tua murid pada siswa yang masih bersekolah di sana, saat ini juga masih dalam keadaan gelisah karena adanya kabar tentang dugaan pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan verbal yang tengah dilaporkan di Polda Jatim.

“Maka kami menghimbau kepada anak-anak untuk tetap terbuka, jika terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, juga menyampaikan agar pihak sekolah tidak tertutup dan terkesan menutupi. Tetapi, turut juga memberikan informasi kepada Polda Jatim yang sedang melaksanakan tugasnya. Selain itu, sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, pihaknya akan ikut memonitor perkembangan kasus ini dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Melihat kondisi yang ada di lingkungan sekolah, maka kami akan menyoroti izin bangunan berupa hotel dan lainnya yang berdiri si SMA SPI tersebut. Kami masih belum tahu bagaimana izinnya. Nanti perlahan akan kita pantau juga,” terangnya.

Sementara itu, salah satu guru SMA SPI, Ahiyat, mengutarakan kondisi sekolah dan siswanya masih aktif seperti biasanya. “Kami juga meminta maaf karena Kepala Sekolah dan Pembina, sedang menghadiri panggilan dari Polda Jatim. Kami juga akan terus melakukan evaluasi dan lebih terbuka kedepannya,” terangnya. (bir/sit)

Gelaran ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi, dimana pemerintah hadir untuk memfasilitasi pemberdayaan bagi ormas. Setidaknya hal itu yang disampaikan Kepala Bangkesbangpol, Rinawati, disela-sela acara.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kita tau fungsi pemerintah adalah pelayanan, fasilitasi, dan pengaturan. Fungsi-fungsi tersebut yang kita dorong ke ormas untuk lebih berdaya dan mandiri,” ungkapnya.

Jumlah ormas di Kota Malang sendiri dibeberkan Rina ada 95. Dimana 69 ormas terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan 26 ormas terdaftar di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sesuai dengan fungsi kita pengawasan, melalui acara ini kita mengkoordinasi total 95 ormas di Kota Malang. Supaya kita bisa terus berkomunikasi dan memberikan masukan. Karena mau bagaimanapun mereka adalah mitra pemerintah,” jabar Rina.

Sehingga dengan label mitra pemerintah itu, segala bentuk kritik yang disampaikan kepada pemerintah dirasa Rina adalah bentuk dukungan untuk membangun Kota Malang. Kritikan diartikan wanita yang sempat menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini adalah sesuatu yang dapat melecut semangat menuju yang lebih baik.

Oleh karena itu, Bangkesbangpol selalu lakukan pengawasan dan komunikasi dua arah yang baik dengan ormas.

“Kita komunikasikan yang melenceng dari aturan-aturan. Kita kembalikan sesuai dengan visi misi awal mereka. Dengan sinergi itu, hingga saat ini belum terendus ormas yang mengarah ke radikalisme,” tambahnya.

Senada dengan Rina, Wali Kota Malang, Sutiaji, yang didapuk sebagai keynote speaker acara tersebut pun juga mengatakan bahwa Malang menjadi kota yang sangat menjunjung toleransi.

“Antar umat beragama saya kira Malang menjadi nomor satu keberadaannya. Oleh karena itu, mari kita jaga hal ini,” ujarnya.

Sehingga orang nomor satu di Kota Malang itu pun juga gethol mengajak untuk memviralkan kebaikan. Terlebih saling bersinergi mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, jika dirasa keliru.

“Mari bersama memviralkan kebaikan. Hal baik yang dilakukan oleh pemerintah kita dorong. Manakala ada hal yang kurang, perlu ada klarifikasi,” jelasnya.

Terakhir pemilik kursi N1 itu mengajak untuk selalu memulai acara dengan menyanyikan Indonesia Raya. Karena sejatinya bangsa Indonesia memiliki beragam latar belakang namun disatukan dengan Indonesia Raya.

“Mulai dulu pendiri bangsa kita di acara resmi selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu sebetulnya menguatkan eksistensi diri kita. Jangan hanya ngomong Bhineka Tunggal Ika, tapi diri kita sesungguhnya ingin mencabik-cabik Indonesia,” terangnya. (hms/mus/ed2)