Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Bayu Febrianto Prayoga, membenarkan adanya penangkapan itu. “Betul, ada penangkapan salah satu oknum Pegawai Pertanahan Kabupaten Malang, yang berkantor di Kota Malang, pada Senin kemarin,” ujarnya, Rabu (22/02/2023) tadi.

Kompol Bayu menjelaskan bahwa W terjaring OTT karena diduga melakukan pemerasan kepada korban. “Sebelumnya, korban mengurus SHGB dan telah memakan waktu cukup lama, dari sinilah pelaku diduga menawarkan kepada korban, bahwa kalau ingin cepat harus menyerahkan sejumlah uang,” jelasnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Informasinya, uang yang diminta jumlahnya cukup banyak yakni Rp 85 juta. Namun saat proses OTT tersebut, korban baru menyerahkan uang Rp 40 juta kepada pelaku. “Saat kita lakukan OTT, uang Rp 40 juta tersebut sudah dalam kondisi diserahkan kepada pelaku,” tambahnya.

Petugas kemudian mengamankan W beserta barang bukti uang sebesar Rp 40 juta. Atas perbuatannya tersebut, W telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Polresta Malang Kota.

Dia dikenakan Pasal 12 huruf e UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. “Kami masih terus melakukan pengembangan,” ujar Kompol Bayu. (gie)

Petugas KPK mendatangi Gedung DPRD, sekitar pukul 11.00 WIB dan melakukan penggeledahan di beberapa ruang. Termasuk, menyegel tiga ruangan Kantor DPRD Jatim.

Petugas KPK, dalam penggeledahan itu juga memeriksa ruang CCTV. Bahkan, cukup lama petugas anti rasuah itu, berada di dalam ruangan itu. Setidaknya, sekitar dua jam petugas memeriksa rekaman CCTV bersama petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Jatim.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Diperoleh informasi, sebelumnya KPK telah melakukan OTT terhadap Sekretaris Golkar Jatim, yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan Kasubbag, Risalah dan Sekretariat DPRD Jatim, Afif, pada Rabu (14/12/2022) malam. Saat OTT tersebut, KPK menyegel dua ruangan yakni ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jatim dan ruang sub bagian rapat dan ruang lain. Kemudian pada hari ini, KPK juga menyegel ruangan CCTV.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah membawa empat orang diantaranya Sahat Tua Simanjuntak ke Jakarta. “Sudah dibawa ke Jakarta, 4 (orang yang dibawa),” kata Ali, saat dihubungi wartawan.

Ali Fikri mengatakan, penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Selain (Sahat Tua Simanjuntak), KPK juga mengamankan tiga orang lain, yang turut pula diamankan terdiri staf ahli di DPRD dan swasta,” kata Ali, saat dihubungi wartawan. (gie)

Dalam OTT Kamis sore itu, diperoleh informasi bahwa KPK mengamankan total sebanyak 23 orang. Termasuk, selain Bupati Pemalang dan kepala dinas, juga ada pihak swasta.

Belum diketahui secara pasti, apa yang menyebabkan ke 23 orang tersebut terjaring OTT KPK. Namun informasinya, mereka semua kini telah diboyong ke Gedung Merah Putih Lantai 2 KPK RI untuk menjalani pemeriksaan.

“Ini peringatan untuk semuanya. Jadi, hentikan semua kejahatan model apa pun,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Kamis (11/08/2022) tadi.

Ganjar pun mengaku, bahwa dirinya telah mengingatkan berkali-kali kepada kepala daerah. Karenanya, dirinya sangat menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, terkait kejadian ini, sejumlah kantor di lingkungan Pemalang, pun diberi tanda segel oleh KPK.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi terpisah mengenai OTT, belum memberikan respon. (sit)

Berikut nama-nama orang yang diinformasikan terjaring OTT KPK RI :

Bupati Pemalang, Mukti Agung

Kadisperkim, M Ramdhan Kadisdepertan, Wahadi

Adc Bupati, Denny Sabara

BPBD, Sugianto

Kadis PUPR M, Shaleh

tukang sapu BAPEDA, Eko Kadar

Pihak swasta, Adi Jurnal Widodo

Diskoperindag, Sulaiman

Kabid Pencegahan BPBD, Sutopo

Sub Kedaruratan BPBD, Irwanto

Kabid Jakon Cipkataru DPUTR, Sukirno

Kabid Bina marga DPUTR, Abdul Muiz

Honorer BPBD, Alzam Habibi

Supir DPUTR, Darkiyan

Supir DPUTR, Aidi Dafa

Sopir Disperkim, Agus Wahid

Staf Seksi Penyediaan Disperkim, Kiyat Supriyono

Staf Honorer Disperkim, Erwin Setiawan

Sopir Honorer Bupati, Hujeng Subagyo

Kabid Peternakan Dispertan, Akhmad Helmi

Kasubag Bina Program Keuangan BPBD, Misdiyanto

Kabid Rehab Rekontruksi BPBD, Joko Triasmoro

“Malam itu pelaku kita amankan dan langsung kami periksa. Ada pun barang buktinya, berupa dokumen dan uang tunai senilai Rp 64 juta,” terang Kanit Tipikor pada memontum.com, Minggu (05/06/2022) siang.

Irwan menegaskan, terkait penangkapan itu, pihaknya masih akan melakukan pengembangan ke tersangka lain. Karena, diduga aksi itu tidak dilakukan seorang diri.

“Penangkapan ini akan kami dalami,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kanit Tipikor menyampaikan, dengan langkah tegas ini, diharapkan Program PTSL di Kabupaten Lumajang, bisa berjalan baik. Tentunya, dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dari hasil penyidikan, kami masih menetapkan satu orang tersangka. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah. Saya mengimbau, bagi desa lain yang sedang menjalankan program PTSL, agar menjalankan program tersebut dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, SGT ditangkap tangan (OTT) petugas, setelah melakukan pertemuan dengan warga atau peserta PTSL. Di lokasi itulah, diduga pungutan itu dilakukan hingga berujung OTT. (adi/sit)

Menurut informasi salah satu RT di desa tersebut, terduga yang diamankan petugas adalah berinisial SGT. Plt Sekdes itu, diamankan petugas Polres Lumajang, Rabu (01/05/2022) malam sekitar pukul 19:00.

“Malam itu warga saya ajak ke rumah Kerto. Di sana, semua warga yang mengurus dikumpulkan. Ada yang membayar Rp 360 ribu, Rp 200 ribu dan ada juga yang membayar Rp 100 ribu. Terus, Pak SGT ngasih pengarahan, yang intinya sebenarnya warga keberatan. Namun, semua terpaksa membayar dan ada sekitar 13 orang yang bayar malam itu. Setelah keluar dari rumah Kerto itulah, kemudian Pak SGT ditangkap,” kata Taher.

Salah satu kader PKK, Rohayatin, menambahkan bahwa sebelum SGT terkena OTT, pernah mengantarkan Hayati yang tak lain adalah istri dari SGT, untuk ke rumah warga Dusun Ngesong. Tujuannya, guna memberikan undangan pengambilan sertifikat yang sudah jadi di Balai Desa Barat.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Saat itu, Hayati meminta uang sebesar Rp 500 ribu. Kebetulan, ponakan saya yang dapat sertifikat itu dan yang menerima uangnya Hayati. Ada tiga orang yang bayar,” ungkapnya, Kamis (02/06/2022) tadi.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Hari Siswanto, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Sementara itu, masyarakat Lumajang mengapresiasi pihak kepolisian Polres Lumajang, atas informasi penangkapan perangkat desa terkait pungli PTSL.

Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Cabang Lumajang misalkan, mengapresiasi penyidik dari Unit Tipikor Polres Lumajang, yang bekerja secara cepat di awal kepemimpinan Kapolres dan Kasat Reskrim yang baru. Dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Indra Hosy Efendhy.,SH.,MH menilai, bahwa ini akan menjadi energi baru bagi penegakan hukum untuk menindak kasus korupsi.

“Ini bagus untuk Lumajang. Apalagi, Presiden Juga Menerbitkan Perpres Tentang Tim saber pungli. Karenanya, berharap kedepannya Polri, tim Saber pungli dan kejaksaan, bisa senergi turut serta membangun Lumajang bebas dari Korupsi,” ujarnya. (adi/sit)

Tidak hanya itu, untuk kepentingan penyidikan, selama 20 hari pertama atau terhitung sejak 4 September sampai 24 September, terhadap 17 orang yang baru dibawa dari Kabupaten Probolinggo, langsung ditahan. Secara keseluruhan, ada enam rumah tahanan (Rutan) yang sudah disiapkan untuk penahanan 17 tersangka yang ditetap sebagai pemberi.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

“Ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, tersangka AW, MW, MU, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR dan NH. Ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, NUH dan HS. Ditahan di Rutan Salemba, SO. Ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat, SR. Ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, SD dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, MI,” terang Karyoto.

Dengan keterangan tersebut, maka ada 12 tersangka yang ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sebelumnya, ada satu tersangka lain yang sudah ditahan lebih dahulu, atau bersama dengan penahanan Bupati Probolinggo OTT bersama suami. Adalah SO, orang pertama atau Kades Karangren, yang sebelumnya sudah mendekam lebih dahulu.

Yang tidak kalah menariknya, adalah penahanan tersangka terduga pemberi di Rutan KPK di Gedung Merah Putih. Jika sebelumnya di Rutan itu telah dihuni Bupati Probolinggo OTT, maka ada satu tersangka pemberi lain yakni SD, yang juga ditahan di rutan itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo dan suami, menyeret sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari total 22 tersangka itu, empat diantaranya sebagai penerima dugaan tindak pidana korupsi (TPK).

Keempat nama itu, masing-masing PTS atau P Tantriana Sari, HA atau Hasan Aminuddin, DK atau Doddy Kurniawan sebagai Camat Krejengan dan MR atau Muhamad Ridwan sebagai Camat Paiton. Sementara 18 terduga yang ditetapkan sebagai pemberi, diantaranya adalah pejabat Kades atau mereka yang menginginkan posisi serupa. Ada pun identitas atau inisial terduga, masing-masing Sumarto atau SO, yang sebelumnya turut menjadi OTT.

Lalu, ada nama Ali Wafa atau AW, Mawardi atau MW, Mashudi atau MU, Maliha atau MI, Mohammad Bambang atau MB, Masruhen atau MH, Abdul Wafi atau AW, Kho’im atau KO. Selain nama-nama itu, juga ada Ahkmad Saifullah atau AS, Jaelani atau JL, Uhar atau UR, Nurul Hadi atau NH, Nuruh Huda atau NUH, Hasan atau HS, Sahir atau SR, Sugito atau SO, dan Samsudin atau SD.

“Sebagai pemberi, SO dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK-Jakarta, Selasa (31/08) lalu.

Sedangkan sebagai penerima, HA, PTS, DK dan MR, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Penahanan tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021. HA ditahan di Rutan KPK pada kapling C1, PTS ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DK ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, MR ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan dan SO ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” terangnya. (sit)

“Rabu pekan kemarin, kami bertemu beliau (Bupati Sidoarjo). Kondisinya baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan sekarang terlihat sehat dan segar karena sekarang (Bupati) nggak memikirkan apa-apa. Dia hanya konsentrasi masalahnya,” terang Penasehat Hukum, Ahmad Riyadh Bahalmar yang ditemui usai acara Temu Alumni Smamda Sidoarjo, Minggu (9/2/2020).

Tidak hanya itu, kata Riyadh saat pemeriksaan tim penyidik KPK, Bupati Sidoarjo juga selalu kooperatif. Selain itu, dirinya memastikan tidak ada proses praperadilan dalam kasus penangkapan Bupati Sidoarjo beserta tiga pejabat dan dua rekanan itu.

“Semua kooperatif dan semua menyerahkan masalahnya ke hukum. Hanya saja pemeriksaan bupati agak panjang (lama). Karena selain sebagai tersangka, bupati juga harus menjadi saksi bagi lima tersangka lainnya,” imbuh pengacara ternama ini.

Saat ini, lanjut Riyadh pemeriksaan masih terus bergulir.

Terutama soal uang OTT yang diamankan KPK itu termasuk dalam pemberian atau tidak. Hal ini lantaran ada peran ajudan dalam dugaan penerimaan uang fee proyek dari rekanan itu.

“Penahanannya diperpanjang. Karena penyidik masih mendalami uang bukti masuk dalam pemberian atau tidak. Makanya tersangka boleh ngomong apa saja, nanti yang membuktinya penyidiknya. Termasuk jaksa penuntutnya kalau sudah masuk persidangan,” tegasnya.

Saat ditanya siapa saja yang sudah menjenguk Bupati Sidoarjo, Riyadh mengaku belum mengetahui semua. Alasannya, semua yang menjenguk tahanan KPK harus meminta izin ke penyidik. Hal itu untuk memastikan daftar orang yang hendak menjenguk itu tidak ada kaitannya dengan perkara dan tidak berpotensi menjadi saksi dalam perkara utama.

“Setahu saya baru keluarga yang menjenguk. Karena keluarga lepas dari hukum dan dipastikan bakal diizinkan penyidik KPK menjenguk di rutan KPK,” ungkapnya.

Sementara soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bagi Riyadh terlalu dini (prematur). Alasannya lantaran penyidikan belum sempurna alias belum dinyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) lengkap alias P21.

“Soal TPPU itu belakang. Yakni soal digunakan dan kemana saja aliran anggaran. Itu paling belakangan pengembangannya,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan para tersangka kasus dugaan korupsi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) 7 Januari 2020 di Pendopo Delta Wibawa menetapkan 6 orang tersangka. Para tersangka itu diantaranya Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA), Sunarti Setyaningsih (Naning), PPKom PU BM dan SDA, Judi Tetrahastoto, Kepala ULP, Sanadjihitu Sangadji serta dua rekanan. Yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi. Wan/yan

Berdasarkan datanya dalam OTT itu, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA), Sunarti Setyaningsih (Naning), PPKom PU BM dan SDA, Judi Tetrahastoto, Kepala ULP, Sanadjihitu Sangadji yang baru dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Selain itu ada dua rekanan. Yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dalam kasus dugaan suap proyek fisik itu.

“Kekosongan jabatan itu akan segera diisi. Tujuannya agar setiap program pembangunan Tahun Anggaran 2020 tetap berjalan dengan baik,” terang Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin seusai Rapat Paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Sabtu (18/1/2020).

Tidak hanya mengisi kekosongan jabatan itu, lanjut Cak Nur pihaknya juga bakal berkunjung ke sejumlah mega proyek yang belum selesai dan menjadi perkara di KPK itu. Diantaranya bakal mengungjungi Proyek Pembangunan Pasar Porong senilai Tp 17,4 miliar.

“Kalau pembangunan Wisma Atlit Rp 13,9 miliar itu sudah selesai 100 persen. Memang tahapannya tidak langsunng selesai tahun kemarin (2019). Tahun 2020 akan diselesaikan,” tegasnya.

Cak Nur juga berharap agar lelang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan sesegera mungkin.

“Kami berharap lelang-lelang proyek Tahun 2020 segera dilakukan lebih awal agar waktunya pengerjaannya selesai tepat waktu,” pintanya.

Bahkan politisi PKB ini menilai melalui kebersamaan semua roda pemerintahan dan pembangunan bakal berjalan dengan baik. Selain itu, target pembangunan sesuai dengan rencanakan.

“Insyaallah dengan kebersamaan pembangunan sidoarjo akan berjalan sesuai yang direncanakan,” tandasnya.

Diketahui tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar OTT yang menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA), Sunarti Setyaningsih (Naning), PPKom PU BM dan SDA, Judi Tetrahastoto, Kepala ULP, Sanadjihitu Sangadji serta dua rekanan. Yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dalam kasus dugaan suap proyek fisik Tahun 2019. Wan/yan

Penyerahan SPT oleh Gubernur Jawa Timur dengan nomor :131/01/011.2/2020 ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2020 nomor :131.35/232/SJ tentang Penugasan Wakil Bupati Sidoarjo selaku Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo.

Disaksikan Sekda Propinsi Jawa Timur Heru Tjahyono, Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini, Kapolresta Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf M. Iswan Nusi, anggota DPRD Sidoarjo Komisi B Rizza Ali Faizin dan M Rozik serta pejabat dari Propinsi Jatim dan pejabat Pemkab Sidoarjo.

Setelah menerima SPT Plt Bupati Sidoarjo maka Wabup Nur Ahmad Syaifuddin akan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Sidoarjo sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap Pemkab Sidoarjo tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.

Pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan lewat anggaran APBD 2020 menjadi perioritas kerja. Selain itu, Khofifah menginginkan terjalinnya hubungan komunikasi yang kondusif antara eksekutif dan legslatif serta jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

“Pertama saya sampaikan selamat kepada Wakil Bupati Sidoarjo atas amanah baru sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Yang kedua rencana pembangunan Tahun 2020 yang sudah dianggarkan menjadi perioritas kerja dan ketiga memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” pintanya.

Sementara Nur Ahmad Syaifuddin usai menerima SPT Plt Bupati Sidoarjo berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat seluruh kepala OPD akan dikumpulkan untuk membahas program kerja yang sudah masuk dalam rencana pembangunan APBD 2020.

“Program yang belum selesai dipastikan harus diselesaikan. Kedua harus membuat suasana yang bagus di dalam birokrasi. Nanti akan dikumpulkan semua OPD. Mulai Sekda sampai staf ahli kami ajak bersama-sama. Hari ini kita harus melihat kedepan jangan melihat kebelakang,” paparnya.

Cak Nur menekankan agar semua jajarannya berinstrospeksi atas peristiwa yang melanda Sidoarjo.

“Kita harus instrospeksi. Apa yang kurang bagus harus tinggalkan. Saya berharap ada semangat baru dan apa pun yang terjadi disekitar kita adalah yang terpenting bisa mengambil hikmah yang baik,” tegasnya.

Bagi Cak Nur komunikasi dengan berbagai pihak akan dilakukan Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, termasuk dengan legislatif. Pihaknya juga ingin menggenjot semangat untuk bekerja.

“Saya juga akan berkomunikasi. Mungkin selama ini ada polemik yang ada antara eksekutif dengan legislatif, khususnya berkenaan dengan RSUD Barat ini masuk perioritas,” urainya.

Pembangunan RSUD Barat juga menjadi periotas Nur Ahmad Syaifuddin.

“Yang terpenting bagaimana rumah sakit barat bisa segera terbangun dengan baik manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, Wabup ditunjukan menjadi Plt Bupati Sidoarjo lantaran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar OTT yang menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA), Sunarti Setyaningsih (Naning), PPKom PU BM dan SDA, Judi Tetrahastoto, Kepala ULP, Sanadjihitu Sangadji serta dua rekanan. Yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dalam kasus dugaan suap proyek fisik. Wan/yan