Kadishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika retribusi parkir tersebut menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, maka akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Ramayana itu rencananya sangat dimungkinkan untuk dijadikan area parkir. Tapi, tetap yang atas itu menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP). Karena menurut hitungan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), lebih banyak menghasilkan dari sisi parkir untuk PAD nya, dan ini juga menunjang yang lainnya,” jelas Widjaja.

Ditambahkan, jika rencana parkir tersebut nantinya akan dibuat secara vertikal, dengan kapasitas bisa menampung sekitar 200 kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Namun, hal tersebut masih belum dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Baca juga :

“Tapi yang saat ini dimungkinkan untuk terealisasi di lahan eks Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dulu, Jalan Majaphit. Karena kan kalau di Ramayana itu masih butuh proses, butuh kajian. Gedung itu berapa ketahanannya, karena kan harus diubah. Kalau saya rasa itu kekuatannya harus ditambah, tapi nanti coba dikaji dulu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, menyampaikan jika pusat perbelanjaan tersebut memang berstatus Barang Milik Daerah (BMD) yang disewakan kepada pihak Ramayana. Masa kontrak sewanya pun habis di tahun 2024 mendatang. Apabila Dishub berencana memanfaatkan area tersebut untuk lahan parkir, maka akan didukung.

“Iya itu memang salah satu opsi. Nanti kita akan kaji lagi untuk tindaklanjutnya seperti apa,” ucap Subkhan.

Sebagai informasi, menurutnya pihak Ramayana telah melakukan sewa selama tiga tahun. Apabila nantinya akan memperpanjang, maka tetap mengikuti mekanisme yang ada sesuai ketentuan sewa BMD. “Dengan catatan bahwa selama BMD tersebut nanti tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemkot Malang,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kita Batu, Imam Suryono, menjelaskan dari hasil kajian memang tadinya Balai Uji KIR diprediksi berpotensi menambah PAD per tahunnya mencapai Rp 1,5 miliar. “Ya, mau bagaimana lagi. Inikan keputusan pemerintah, maka kalau memang dihapus kita kehilangan PAD Rp 1,5 miliar,” terangnya di sebuah hotel Kota Batu, Jumat (09/06/2023) tadi.

Sebenarnya, tambah Imam, kalau Balai Uji KIR yang baru selesai dibangun dan diresmikan 23 Desember 2023 lalu, mulai bisa beroperasi. Setidaknya, Uji KIR bisa melayani 7 ribu kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak hanya dari Kota Batu. Tetapi, dari Kabupaten Malang diantaranya Pujon, Ngantang, Kasembon dan Dau.

Baca juga :

“Jadi, ketika Balai Uji KIR ini nanti beroperasi, sebenarnya bukan hanya kendaraan dari Kota Batu. Tetapi juga dari Kabupaten Malang. Makanya, dari hasil kajian PAD yang diperoleh di sini mencapai Rp 1,5 miliar per tahun dari 7 ribu bisa lebih kendaraan yang dilayani,” ujarnya.

Sedangkan, menurutnya, regulasi penghapusan restribusi ini sesuai UU Nomor 1 2022 tentang HKPD, ada tiga item retribusi berhubungan dengan Dishub akan dihapus. Pertama, retribusi trayek angkutan, retribusi terminal dan retribusi uji KIR.

“Memang Balai Uji KIR Kota Batu belum beroperasi sampai saat ini, dan kita sudah ajukan semua persyaratan lengkap ke pemerintah pusat untuk segera beroperasi tapi belum direalisasi. Setidaknya, sebelum diberlakukan undang-undang itu pada tahun 2024 nanti bisa beroperasi dan bisa memberikan tambahan PAD ke Pemkot Batu. Ya, tapi bagaimana kalau segera tidak direalisasikan maka tambahan PAD itu akan pupus,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Balai Uji KIR Kota Batu yang dibangun di Desa Junrejo, Kota Batu, dibangun sejak Agustus 2022 dan diresmikan 23 Desember 2022. Bangunan lantai III itu, dikerjakan oleh pihak ketiga yakni PT Mandiri Langgeng Gemilang asal Desa Pandanrejo, Kota Batu dengan harga kontrak Rp 3,8 miliar. Sedangkan, kontrak tersebut lebih rendah dari nilai lelang sebesar Rp 4,5 miliar. (put/sit)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika untuk meningkatkan PAD adalah tugas dari semua pihak. Jadi, bukan hanya Bapenda. Karena itu, banyak hal yang bisa dilakukan, yang salah satunya dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Pemkot Malang.

Selain itu, menurutnya, juga harus memanfaatkan sistem digitalisasi yang saat ini semakin berkembang. Seperti, pembayaran pajak, pembayaran retribusi, maupun e-parkir, melalui Quick-Responses Code Indonesian Standart (Q-RIS).

“Harapannya dengan digitalisasi ini semakin dikuatkan. Karena ke depan ini akan semakin maju, dan transparansinya ada. Itu tentu terukur dan bisa kita pantau setiap saat, real timenya bisa,” paparnya.

Pihaknya menegaskan, jika dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut tidak boleh membebani masyarakat. Tentu harus berbasis pada kajian-kajian yang ada, tidak serta merta ditingkatkan. Karena dalam hal ini tentu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga :

• Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG dan KMP yang Tak Mampu Fasilitasi Masyarakat
• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Efesiensi Belanja, Bupati Lumajang Tegaskan Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat untuk Masyarakat
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap

“Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih, kami komitmen bersama dengan Pak Ketua DPRD Kota Malang, untuk peningkatan PAD itu. Karena nanti jika pendapatan ini naik, maka nanti yang merasakan pembangunan juga masyarakat,” lanjutnya.

Kemudian, ditambahkan jika pihaknya mendorong Bapenda untuk melibatkan para pemangku wilayah seperti camat dan lurah. Sehingga, setiap ada aktivitas yang terjadi di wilayahnya berkaitan dengan retribusi pajak bisa turut untuk diawasi.

“Jadi bukan hanya penghasil sini saja, tapi tadi saya sampaikan juga ke Pak Handi, bahwa lurah dan camat itu juga mempunyai tugas yang sama, karena mereka yang mempunyai wilayah. Seperti untuk mengawasi reklame, resto, dan sebagainya, karena ini tugas kita semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika optimalisasi tersebut, merupakan bagian dari persiapan awal untuk penentuan target pendapatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024. “Jadi kami ingin dari sisi pendapatan itu dioptimalkan sebanyak-banyaknya dengan catatan ada keseimbangan, jangan sampai membebani masyarakat. Karena semakin tinggi pendapatan otomatis belanja pun yang nantinya akan kembali ke masyarakat itu akan semakin tinggi juga. Artinya kami ingin pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat terutama kebutuhan primernya betul-betul dapat terpenuhi,” jelas Made.

Made juga menyinggung, jika retribusi parkir di Kota Malang belum optimal. Sehingga, pihaknya menargetkan jika akan menaikkan pendapatan retribusi parkir, bukan berarti meningkatkan tarif parkirnya.

“Tarifnya ditetapkan cuma optimalisasi titik-titik kebocoran itu dimana. Kami selalu menyampaikan kepada Dinas Perhubungan, kenaikan target pendapatan retribusi parkir itu bukan untuk menambah tarif parkir atau setoran parkir yang ada sekarang. Tapi lebih ke bagaimana titik-titik parkir yang sekarang belum tergarap, kemudian bagaimana efisiensi di lapangan terkait dengan pungutan pajak itu harus dioptimalkan. Sebenarnya dari itu saja sudah bisa menaikkan,” tutur Made. (hms/rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Batu saat sidang paripurna, perlu didalami lagi. Karena, sekilas antara data dan fakta, ada yang tidak sesuai. “Kita lihat sekilas, apa yang disampaikan antara data dan fakta, tidak sesuai. Makanya, perlu kita bahas lagi dan didalami. Dari penyampaian awal, ternyata kalau datanya nggak sama dengan faktanya,” terang Asmadi, seusai sidang paripurna dengan didampingi Wakil Ketua 1, Nurochman dan Wakil Ketua 2, Heli Suyanto, Rabu (29/03/2023) tadi.

Mengapa harus dievaluasi lagi, tambahnya, karena semua sudah ada parameter. Dan, dari parameter itulah yang menjadi pembanding. Sehingga, nanti dibahas juga terkait pajak apakah sudah mencapai 100 persen dari targetnya.

“Kalau tadi yang disampaikan Pj bahwa PAD sudah mencapai 106 persen, dan padahal itu belum sampai segitu, maka ini yang perlu kita kritisi. Ada apa,” ujarnya.

Baca juga :

• Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG dan KMP yang Tak Mampu Fasilitasi Masyarakat
• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Efesiensi Belanja, Bupati Lumajang Tegaskan Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat untuk Masyarakat
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap

Di tempat yang sama, Wakil Ketua2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, menjelaskan bahwa data dari eksekutif ini nanti akan disandingkan dengan data DPRD. Karena, data eksekutif menunjukkan progres yang luar biasa. Capaian PAD nya saja 100 persen lebih.

“Secara mekanisme, tim Banggar yang akan memberikan datanya. Saya akan konfirmasi target capaian anggaran di forum pembahasan. Apa jawabannya kok capaiannya luar biasa,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua1 DPRD Kota Batu, Nurochman, mengungkapkan kalau capaian yang disampaikan 106,9 persen. Artinya, PAD tahun 2022 yang didapat Rp 200 miliar lebih. Padahal, targetnya Rp 250 miliar. “Kok eksekutif berani mengklaim 106,9 persen. Kan menarik buat DPRD untuk mengkonfirmasinya,” terangnya.

Pembahasannya, ditegaskan Nurochman, akan ditanyakan terkait capaian itu. “Yang jelas, kita akan bahas lagi dari apa yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Batu. Dan, data yang di Kementerian Keuangan yang akan menjadi acuan kita,” tambahnya. (put/sit)

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, mengatakan bahwa APBD yang diterima oleh Kota Batu, sebenarnya Rp 1,1 triliun. Namun, dengan tidak pernah tercapainya target pendapatan, maka berdampak pada kemandirian fiskal.

“PAD di Kota Batu ini tidak pernah penuhi target. Ini bukan hal baru, tetapi sudah sejak dahulu. Padahal, APBD kita ini Rp 1,1 miliar. Kalau dihitung kemandirian fiskal Kota Batu, hanya kisaran 17 atau 18 persen. Dibandingkan, dengan dana transfer dari pemerintah pusat,” terang Nurochman, saat ditemui seusai kegiatan Musrembang Kota Batu 2023 di sebuah hotel Kota Batu, Rabu (08/03/2023) tadi.

Baca juga:

• Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG dan KMP yang Tak Mampu Fasilitasi Masyarakat
• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Efesiensi Belanja, Bupati Lumajang Tegaskan Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat untuk Masyarakat
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap

Kalau dianalisa, tambahnya, potensi di Kota Batu ini sangat luar biasa. Seperti, banyak hotel bintang yang bertebaran. Kemudian, tempat wisata yang besar dengan kunjungan yang melimpah, serta banyak sekali restauran. Sebenarnya, dalam kondisi tersebut, atau dengan banyaknya hotel dan restauran hingga tempat wisata, maka harusnya mampu mendongkrak PAD.

“Dilihat dari kondisi di Kota Batu, sebenarnya kegiatan KPK di Kota Batu merekomendasikan harusnya PAD Kota Batu Rp 350 miliar. Tapi, di sini step by step tidak langsung melompat,” tambahnya.

Intinya, tegas Nurochman, dengan sudah menjadi sorotan publik, bahwa PAD Kota Batu tidak pernah capai target, maka menekan supaya aparatur pemerintah daerah untuk bisa menambah penerimaan daerah melalui PAD. Juga, ada kebijakan serius, sehingga perlu komitmen bagi wajib pajak yang tidak taat.

“Jadi, catatan terpenting adalah komitmen dan kesungguhannya pemerintah daerah. Sehingga, Pj Wali Kota harus betul-betul melakukan reformasi birokrasi,” paparnya. (put/sit)

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa rapat kali ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja OPD kemarin. “Rapat bersama OPD ini tindak lanjut dari yang kemarin digelar. Rapat ini dilakukan, dalam rangka mengklarifikasi pendapatan yang direncanakan di tahun 2023. Kita mulai sekarang, karena kita tidak mau di tahun 2023 atau di ujung tahun, target pendapatan meleset dan tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tambahnya, untuk mengantisipasi target pendapatan tahun 2023, Komisi II mulai melakukan evaluasi dari bulan ke bulan. Beberapa OPD yang dipanggil kali ini diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta OPD penghasil yang lain.

“Pada Dinas Komindag, tadi kita menyoroti terkait retribusi pasar. Targetnya masih biasa, belum ada keberanian membuat target yang lebih tinggi,” kata Mugiyanto.

Jika melihat perkembangan dari kondisi pasar sudah dibangun saat ini, Dinas Komindag hanya tinggal mengeksekusi retribusinya saja. Dibangunnya Pasar Pon dengan kondisi yang masih baru, ini membuat Dinas terkait masih enggan menarik retribusi yang tinggi.

“Pasar Pon itu memang belum diserah terimakan sebagai aset pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. Jadi belum bisa menarik retribusi yang tinggi. Dan ini tentu mengganggu pendapatan di Dinas Komindag,” imbuhnya.

Baca juga :

• Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG dan KMP yang Tak Mampu Fasilitasi Masyarakat
• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Efesiensi Belanja, Bupati Lumajang Tegaskan Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat untuk Masyarakat
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap

Komisi II mengungkapkan, adanya langkah-langkah dan upaya lain demi memenuhi target pendapatan yakni mengefektifkan retribusi pasar-pasar lain. Di Trenggalek, sedikitnya ada sembilan pasar yang sudah dibangun yang bisa dimaksimalkan pendapatnya.

Terkait dengan SPBU, Obeng-sapaan akrabnya, menyebut itu merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini dikelola oleh PT. Jwalita Energi Trenggalek (JET). Sejak SPBU dikelola oleh PT JET sejak dua tahun yang lalu, kini telah menunjukkan tren yang positif dalam memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemkab Trenggalek.

“Dari target tahun 2022 yang bisa nyetor PAD sekitar Rp170 juta, dia (PT JET, red) menyakinkan di tahun 2023 bisa membuat angka yang lebih tinggi dari tahun kemarin,” ujar Obeng.

Komisi II menyarankan, untuk mendongkrak PAD khususnya BUMD harus dioptimalkan. Dan harus ada terobosan baru untuk mengembangkan BUMD itu sendiri. “Perusahaan daerah harus lebih sering mengelola bisnisnya dan harus bisa membuat terobosan baru, seperti halnya pada PT JET yang ingin mengembangkan usaha lainnya,” tuturnya.

Sedangkan pada PDAM, pihaknya juga menekankan agar bisa menyumbang PAD kepada daerah. Karena, kontribusi itu ada, namun sampai saat ini belum bisa menyumbang PAD. Jadi, PDAM jangan hanya mengelola yang sudah ada. Pihaknya berharap dengan direktur yang baru, tentunya harus punya terobosan atau gagasan yang mampu menambah PAD.

Dirinya mencontohkan, terobosan baru itu seperti membuat air minum kemasan yang bisa menjadi terobosan dari direktur baru.

Terkait PDAU, Obeng belum bisa berkomentar banyak, karena memang selama ini masih yang dikelola hanya pabrik es. Dan memang sempat memiliki sejarah yang kelam. “Alhamdulillah, sudah bisa beroperasi saat ini. Apalagi mampu menyumbang PAD. Jadi, kalau kita melihat sejarah PDAU, dahulu mungkin kita juga prihatin. Oleh karenanya, bagaimana sekarang kita menyelamatkan dan memanfaatkan aset yang sudah ada itu,” papar Obeng. (mil/sit)

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang, Mamik Susriniwati, mengatakan untuk target PAD melalui uji kir kendaraan menjadi tanggung jawab bersama dan membutuhkan dukungan dari elemen lain demi kepentingan umum. Nilai PAD dari hasil uji kir kendaraan bermotor pada tahun 2021 sebesar Rp 270 juta. Sementara untuk target PAD periode 2022 yang ditentukan pemerintah daerah Sampang menjadi Rp 350 juta.

“Pencapaian kami untuk PAD 2022 melalui uji kir kendaraan bermotor muatan atau angkutan barang, itu melebihi target yang ditentukan pemerintah daerah. Yakni, melampaui target sampai 9 persen,” ujarnya, Senin (27/02/2023) tadi.

Baca juga:

• Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG dan KMP yang Tak Mampu Fasilitasi Masyarakat
• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Efesiensi Belanja, Bupati Lumajang Tegaskan Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat untuk Masyarakat
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap

Pihaknya mengaku, pencapaian target PAD semakin membaik dan semakin besar. Bahkan tanggung jawab dapat memicu untuk terus aktif menjemput bola dengan segala cara agar masyarakat dapat melakukan uji kir kendaraan bermotor.

“Hal paling penting adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kir kendaraan. Kami sering menjemput bola langsung turun ke lapangan, melalui via pesan singkat, pesan suara dan sosial media,” lanjutnya.

Menurutnya, pencapaian PAD melampaui nilai target karena ada balance dengan cara jemput bola. Kesadaran masyarakat atau pemilik kendaraan dalam melakukan uji kir demi menjaga keselamatan pengemudi. “Kami sangat mengapresiasi terhadap kesadaran masyarakat dalam merespon apa yang kami lakukan. Terlebih, ini juga dalam mengantisipasi terjadinya Laka,” ujarnya.

Upaya untuk terus memenuhi nilai target PAD dari kegiatan uji kir kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Sampang, pihaknya telah memiliki langkah-langkah khusus untuk terus meningkatkan hasil pencapaian.

Mamik menambahkan, ada trik khusus yang diimplementasikan untuk mengoperasikan akses yang dapat diterima masyarakat via pesan singkat saat berada pada titik tertentu. “Menerapkan pesan singkat SMS Gateway, kami bisa cek dan melaporkan kepada teknisi terkait posisi kendaraan bermotor yang wajib melakukan perpanjangan atau uji kir,” ujarnya. (raf/gie)

Sementara, berdasarkan data yang ada, saat ini masyarakat yang dinilai berkecukupan, rela mengeluarkan biaya yang mahal demi mendapatkan pelayanan eksekutif meski lokasinya lebih jauh.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan jika beberapa tahun lalu pihaknya pernah mengusulkan agar RSUD dr Soedomo, menyediakan rawat jalan eksekutif. “Sebetulnya beberapa tahun lalu, kami sudah mengusulkan soal fasilitas rawat jalan eksekutif di RSUD dr Soedomo Trenggalek. Fasilitas ini juga dikhususkan bagi mereka (pasien) yang memiliki finansial lebih,” tegasnya, Minggu (12/02/2023) siang.

Jika fasilitas ini tersedia, tambahnya, maka masyarakat di Trenggalek tentu tidak perlu lagi pergi keluar kota untuk mendapat pelayanan tersebut. Dengan demikian, pendapatan dari rumah sakit plat merah ini tentu akan lebih meningkat.

Baca juga:

• Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG dan KMP yang Tak Mampu Fasilitasi Masyarakat
• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Efesiensi Belanja, Bupati Lumajang Tegaskan Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat untuk Masyarakat
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap

Dijelaskan Sukarudin, perbedaan antara pelayanan rawat jalan eksekutif dengan pelayanan rawat jalan regular, adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang diberikan saja. Pelayanan rawat jalan eksekutif di rumah sakit, ini hanya diselenggarakan pada rumah sakit Kelas A, Kelas B dan Kelas C milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

“Sedangkan rumah sakit kita ini, sudah Kelas B. Maka, seharusnya layanan rawat jalan eksekutif di RSUD dr Soedomo harus ada,” tegas Politisi PKB ini.

Terkait alur pelayanannya, sambungnya, pelayanan rawat jalan eksekutif harus memiliki alur pelayanan tersendiri dan tidak boleh mengganggu pelayanan rawat jalan regular dan bersifat one stop service. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan lainnya dalam satu zona area pelayanan.

“Sebenarnya, saat diusulkan pada beberapa tahun lalu, itu sudah dibuatkan gedung yang rencananya akan digunakan untuk layanan rawat jalan eksekutif. Namun seiring berjalannya waktu, gedung tersebut justru digunakan untuk laboratorium yang ada disebelah timur Dinas Kesehatan,” paparnya.

Demi mewujudkan adanya layanan ini di Kabupaten Trenggalek, Komisi IV meminta supaya gedung yang pernah digunakan untuk rawat inap paviliun, agar segera direnovasi dan digunakan untuk rawat jalan eksekutif. “Karena gedung yang dahulu untuk rawat inap paviliun sudah tidak digunakan, maka kita minta agar tempat itu direnovasi. Dan nanti bisa dimanfaatkan untuk rawat jalan eksekutif,” terang Sukarudin. (mil/sit)

Hadir dalam raker tetsebut, sejumlah anggota Komisi II dan mitra kerja OPD. Diantaranya, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar mengatakan bahwa pihaknya mengundang Dinas Periwisata dan Bapenda, berkaitan dengan PAD pada sektor pariwisata yang sudah lama tidak mendapatkan PAD. “Dari beberapa keterangan tadi, Perda tentang jasa usaha retribusi di sektor wisata kolam renang dikeluarkan dari obyek retribusi, sehingga nantinya akan dipihak ketigakan,” kata Candra Purnama, Selasa (07/02/2023) tadi.

Lebih lanjut Candra Purnama menyampaikan, saat ini pihak ketiga sudah mengajukan penawaran. Namun, Sekda Kabupaten Blitar belum menentukan siapa yang akan menyewa setelah ada appraisal.

Baca juga:

• Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG dan KMP yang Tak Mampu Fasilitasi Masyarakat
• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Efesiensi Belanja, Bupati Lumajang Tegaskan Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat untuk Masyarakat
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap

“Untuk itu kita mendorong, agar hal tersebut segera dilakukan. Supaya aset kita yang disana juga tidak tambah turun secara nominalnya atau rusak. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Blitar juga bisa memanfaatkan aset,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso, mengatakan bahwa terkait pengelolaan kolam renang, nanti Komisi II akan mengagendakan ulang dengan mengundang DPKAD. Karena kolam renang ada diranah tim pemanfaatan aset.

“Saat ini sudah muncul angka appraisal yang baru, tinggal saya menunggu surat dari Sekda tentang keputusannya. Apakah nanti pengelolaan kolam renang model sewa dengan angka sekian. Kalau surat itu sudah turun, penawar-penawar sudah masuk akan kami undang dan diberi penjelasan,” kata Suhendro Winarso.

Suhendro menambahkan, selanjutnya nanti akan diverifikasi para penawar. “Apapun nanti hasil verifikasi akan kami laporkan kembali kepada tim pemanfaatan aset untuk ditentukan pemenangngnya,” paparnya. (jar/sit)