“Hari ini, saya dan Bunda Indah Masdar memimpin langsung rapat percepatan operasional sistem pajak pasir secara elektronik. Yaitu, dengan mencetak SKAB dengan model Kartu E-Money Single System yang hanya bisa digunakan untuk keterangan legalitas pasir dan sekaligus pembayaran pajak,” kata Bupati Lumajang.

Cak Thoriq-panggilan Bupati Lumajang menyampaikan, jika E-Pajak Pasir yang akan diberlakukan mulai bulan depan berbasis perbankan. Yakni, adalah Bank Jatim dan dikarenakan hal itu langsung akan menjadi setoran pajak bagi para pemilk izin tambang.

“Insyaallah tahap demi tahap, perbaikan tata kelola pertambangan pasir akan terus disempurnakan. Walaupun, masih ada beberapa persoalan yang masih perlu diselesaikan,” ujarnya.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Lebih lanjut Cak Thoriq mengatakan, masih adanya persoalan yang harus dibenahi. Misalnya, stockpile atas nama kerja sama penambang yang masih di luar stockpile terpadu. Dan, ada juga indikasi stockpile pasir di luar stockpile terpadu yang mengisi pasir illegal, ada pemalsuan SKAB, ada juga truk tronton yang tidak membawa SKAB sesuai ketentuan dan ada masalah penambang sedotan.

“Semua persoalan ini, akan terus diselesaikan hingga tuntas. Termasuk, penegakan hukum, walau sudah banyak yang di proses hukum, sudah banyak truk yang di sita, alat berat yang di sita. Karena persoalan pertambangan pasir, ini terus bertambah seiring dengan penataan yang juga terus dilakukan,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, juga mendukung penuh penerapan sistem digital E-Pasir ini. Menurutnya, sistem ini merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas produksi pasir di Kabupaten Lumajang. ‘

“Kita berharap, bahwa penerapan sistem ini dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah,” ungkap Bunda Indah. (adi/sit)

“Untuk menekan angka kebocoran Pajak Galian C, kami akan berkomunikasi dan koordinasi aktif serta continue dengan dinas terkait dan Satgas Pasir,” ungkapnya, kepada Memontum.com, Minggu (19/03/2023) tadi.

Suwarno berharap, melalui langkah itu diharapkan seperti peredaran Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), bisa betul-betul diawasi dengan baik. Sehingga, tingkat kebocoran bisa diminimalisir seefektif mungkin.

“Terutama, kita minta untuk SKAB konsepnya harus jelas. Semisal, SKAB itu keluarnya di hulu tambang dan stockpile terpadu saja,” tegasnya.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, hal yang selama ini menjadi kendala dalam pencapaian target pajak dari sektor pertambangan pasir, salah satunya adalah kesemrawutan yang terjadi pada peredaran SKAB. “Kalau kita perhatikan sekarang, SKAB itu dikeluarkan secara semrawut tanpa konsep yang matang. Sehingga, potensi bocornya pajak masih sangat besar,” ujarnya.

Dari data yang berhasil dihimpun Memontum.com, target PAD dari sektor pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, sejak tahun 2018 lalu hingga 2022, hasilnya belum pernah memenuhi target yang diharapkan. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, dari target PAD Rp 13 miliar lebih, hanya bisa dicapai dengan nilai Rp 9 miliar lebih. Sementara di tahun 2019, dari target Rp 37 miliar hanya tercapai Rp 11 miliar lebih. Pada tahun 2020, dari target Rp 13 miliar ternyata hanya tercapai Rp 7 miliar.

Begitu juga, di tahun 2021, dari target Rp 25 miliar tercapai Rp 10 miliar lebih dan tahun 2022 kemarin yang menargetkan Rp 19 miliar cuma tercapai di angka Rp 15 miliar lebih. (adi/gie)

“Kalau kami secara prasarana jalan dan kapling, kemungkinan Minggu ini finishing sudah selesai. Jadi, tinggal skema calon penyewa kapling dan menentukan tempat. Jadi, dimana posisinya itu bisa di isi. Insyaallah, bulan depan (Desember, red),” terangnya.

Menurut orang nomor satu di Perumda PD Semeru itu, biaya pembangunannya sendiri, kata Halim sementara ini menggunakan anggaran dari PD Perumda Semeru. “Berkaitan dengan dana perusahaan yang seyogyanya mempersiapkan lahan yang akan disewa oleh para calon penyewa stockpile. Jadi, anggaran yang sedianya ada di situ jadi memang sementara waktu menggunakan anggaran perusahaan yang nantinya PD Semeru, bisa dikembalikan dari uang sewa dari masing-masing calon pemilik kapling Stockpile,” ungkapnya.

Karena pada akhirnya, bahwa dari uang sewa itu harus mengembalikan lagi pada perusahaan. “Soal selebihnya, ya ini bagian dari sisa usaha perusahaan. Jadi, tidak kembali kepada pribadi atau kepada personal. Tetapi, kembali kepada perusahaan dan nilainya kurang lebih di angka Rp 500 juta. Ini mungkin nantinya termasuk pengembangan yang Utara, dengan luasan 2,5 itu juga sewanya Rp 100 juta pertahun,” imbuhnya.

Lebih lanjut Abdul Halim menyampaikan, dari luasan Stockpile Terpadu saat ini, kurang lebih bisa di tempati sekitar 50 kapling. “Kurang lebih kalau kemarin 34 sekarang menjadi 50. Yang lama 6,2 hektar itu, adalah tanah milik PTPN 12 yang 2,5 hektar milik Perusahaan intab perusahaan singkong itu,” jelasnya.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Menurutnya, tujuan dan harapan dibangunnya Stockpile terpadu, adalah perusahaan daerah membantu pemerintah untuk turut serta meningkatkan pajak pasir lewat pintu utama Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) bisa memverifikasi mana pasir yang sudah ber SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) atau belum. “Nah, disitulah bahwa pasir yang masuk itu tercatat sudah ber SKAB semua. Jadi dalam hal ini kami sebagai perusahaan daerah itu turut serta membantu peningkatan bidang pajak pasir. Untuk AMDAL lalin sudah proses tinggal menunggu habis sidang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPRD Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan jika sampai bulan ini Pajak Pasir (Pajak Minerba= mineral bukan logam dan bebatuan) baru terealisasi Rp 9,096 miliar dari target Rp 25 miliar.

“Sesuai data, targetnya Rp 25 miliar dan baru terealisasi Rp 9.096.245.251 atau 36,38 persen,” ujarnya.

Menurut Susi, kurang optimalnya target, salah satunya bisa dipicu karena masih maraknya penambang ilegal dan tingkat kepatuhan armada pasir atas SKAB yang masih rendah. Sehingga, membuat kebocoran SKAB oleh sopir armada Minerba serta kondisi alam menjadi kendala pada peningkatan pajak pasir.(adi/sit)