Dalam kesempatan itu, pedagang kambing meminta pihak Pemerintah Kota Batu, untuk memberi kelonggaran dan tetap membuka pasar hewan bagi perdagangan kambing. Karena, sejauh ini untuk kasus penyakit mulut dan kaki (PMK), hanya menyerang hewan ternak Sapi dan bukan kambing.

Seperti yang salah satunya disuarakan perwakilan pedagang, Kai alias Ambon. Dirinya dan sejumlah pedagang Kambing kecewa, karena tidak bisa menggelar dagangannya di Pasar Hewan Kota Batu. Padahal, hewan ternak Kambing mereka, bebas dari PMK.

“Yang jelas, kalau kami tidak diperbolehkan berjualan, maka kami juga meminta agar para pedagang yang berjualan di pinggir jalan juga ditutup. Apa gunanya pasar ditutup, kalau di pinggir jalan masih diperbolehkan jualan,” tegasnya, Rabu (29/06/2022).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dikatakannya, bahwa sejak atau selama penyebaran wabah PMK di Kota Batu, pihaknya atau pedagang juga sudah menuruti dan tidak berjualan setelah ada pemberitahuan penutupan pasar hewan sementara. Namun yang terjadi sekarang, perkembangan dari tindak lanjut ini tidak ada. Lebih-lebih, untuk pedagang hewan ternak Kambing.

“Kami menghormati upaya pemerintah mengantisipasi penyebaran PMK. Tetapi, kami yakin juga bahwa kambing yang dijual, juga sehat semua. Kalau untuk sapi, kami semua menyadari memang bahaya. Tapi ini kambing dan sehingga paling tidak ada dinas terkait yang mengecek pasar hewan ini. Mana yang diperbolehkan masuk atau dilakukan tes atau pemeriksaan terhadap hewan,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan mendatangi dinas terkait di Kota Batu dan meminta hak-haknya sebagai pedagang mendapat kepastian. Sehingga, dirinya bersama pedagang hewan ternak Kambing lainnya, bisa menyambung roda perekonomian selama wabah PM.

“Padahal saat Idul Adha ini, penjualan bisa banyak dan memberikan keuntungan. Tetapi dengan ditutupnya pasar ini tanpa adanya solusi, yang jelas kami kerepotan dan tidak bisa hidup,” imbuhnya.

Terkait penjualan ditahun ini, harga kambing kurban dijual mulai harga Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta. “Sehari biasanya bisa lima ekor Kambing terjual. Namun karena wabah, sampai saat ini belum terjual sama sekali,” paparnya. (bir/sit)

Salah satu pedagang, Evi Dwi Nur Soviana, mengungkapkan jika proses sosialisasi relokasi pedagang tak dilaksanakan secara merata. Karena yang diundang untuk mengikuti sosialisasi hanya beberapa perwakilan pedagang saja. 

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

“Sosialisasi dilakukan tidak merata. Selain itu kami juga menaruh curiga, tiba-tiba seusai sosialisasi kami dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa kami mau direlokasi,” ujar Evi, kemarin. 

Evi mengungkapkan, secara tegas pihaknya menolak tanda tangan tersebut. Itu karena Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskoumdag) Kota Batu hanya mensosialisasikan kepada segelintir orang saja. Dia memberikan contoh, misalnya dari sentra kuliner total pedagangnya ada 50 orang, namun yang diundang mengikuti sosialisasi hanya 15 orang saja. 

“Ini kan tidak adil. Jika ingin melakukan sosialisasi maka semua pedagang harus ikut. Jangan diambil orang-orang tertentu saja. Apalagi kami dipaksa tanda tangan bahwa kami mau direlokasi. Seolah-olah tanda tangan itu bisa mewakili semua pedagang. Padahal tidak bisa seperti itu,” tegasnya. 

Merespon hal tersebut, Kepala UPT Pasar Besar Kota Batu, Agus Suyadi mengatakan, bahwa undangan tersebut dibagikan kepada setiap zonasi. Dimana dalam zonasi tersebut terbagi menjadi dua, yakni zona basah dan kering. Lalu dibagi lagi menjadi sembilan sub zona. “Sembilan sub zona itu diantaranya adalah zona perhiasan, zona konveksi, zona pracangan, zona peralatan dan jasa, zona elektronik, zona buah dan zona daging,” sebutnya. 

Dia mengungkapkan, tak diundangnya semua pedagang untuk mengikuti sosialisasi karena keterbatasan tempat. Sehingga pihaknya hanya memanggil perwakilan dari setiap sub-sub zonasi tersebut. Dimana para perwakilan pedagang itu nantinya juga akan bertugas untuk mengkondisikan para pedagang lain di tempat relokasi. “Perwakilan pedagang itu anggapannya sebagai ketua. Nantinya mereka yang akan membantu kami selama di tempat relokasi,” katanya. 

Sementara itu, menanggapi ada sejumlah pedagang yang sudah terlanjur menandatangani surat pernyataan tersebut dan ingin menarik lagi alias dibatalkan. Pihaknya masih akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Kepala Diskoumdag Kota Batu. 

“Bagaimanapun juga kami punya pimpinan. Sehingga kami perlu mendiskusikannya terlebih dahulu. Apa petunjuk yang keluar dari hasil diskusi tersebut, merupakan kebijakan yang akan kami ambil,” ujarnya. (bir/gie)

Salah satunya Koordinator Pengaduan Malang Raya, Sudarno. Saat dihubungi melalui telepon selulernya pada Selasa (26/10/2021), Sudarno memberikan pandangannya tentang polemik yang terjadi.

Menurutnya, komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses relokasi tidak terjalin dengan baik. Antara Pemerintah (Diskoumdag) dan pihak pedagang harus ada kata sepakat. Serta keterbukaan atas segala informasi baik tentang sosialisasi, jadwal relokasi dan seluruh prosesnya.

“Pedagang pasar dan PKL pasar Kota Batu akan menempati tempat penampungan pedagang yang berada di sekitar Stadion Kota Batu, selain jalan di seputaran di dalam stadion, juga dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan relokasi bagi pedagang,” ujarnya. Pihaknya berharap supaya pedagang tidak dirugikan dalam proses ini.

“Jangan sampai pada situasi pergerakan ekonomi yang belum stabil ini, menjadi semakin kuat tekanan beban pedagang.

Sehingga saat selesai pembangunan pasar, kondisi perekonomian pedagang malah semakin buruk sehingga tidak maksimal melakukan proses usaha di pasar baru tersebut,” tambahnya.

Kondisi sarana dan prasarana walaupun hanya sebagai tempat penampungan sementara, Diskoumdag Kota Batu harus memastikan tidak ada kendala ,baik itu listrik, air bersih dan penataan drainase apabila hujan terjadi.

Diharapkan saat relokasi, pemerintah sudah memperhatikan segala sesuatunya. Termasuk memperhatikan bagaimana pembuangan air, sehingga pedagang tidak terdampak. Drainase atau kemana air hujan akan dialirkan harus diperhatikan dengan baik.

“Seperti yang kita ketahui bersama, saat hujan biasanya pihak PLN mengalami gangguan, sehingga penyiapan genzet harus di perhatikan dengan baik. Dengan demikian dapat mengantisipasi apabila PLN mengalami pemadaman aliran listrik,” ujarnya.

Protokol kesehatan juga perlu di persiapkan dengan baik, UPT Pasar perlu memastikan bahwa hilir mudik pedagang saat pindahan harus memperhatikan dengan baik protokol kesehatan Covid-19.

“Jangan sampai hal ini menjadi cluster baru dan juga saat proses jual beli yang terjadi di penampungan, mengingat lokasi yang sempit dan padat, kerumunan menjadi salah satu faktor munculnya cluster baru.

Sehingga Diskoumdag Kota Batu, jangan sampai lengah dalam situasi pandemi ini dan apabila hal ini terjadi, harus siap untuk bertanggung jawab,” ujarnya lagi. (bir/gie)

Kepala Diskoumdag Kota Batu, Eko Suhartono, menjelaskan bahwa nantinya akan dibangun sebanyak 1.191 kios. Dinding kios nantinya dari bahan kalsibot serta atap memakai galvalum (baja ringan). Perlu diketahui juga, bahwa dalam pembangunan ini nantinya menelan biaya sebesar Rp 4, 736 milyar dan proyek dikerjakan oleh CV Mahakarya Abadi dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Jadi di Barat Stadion Brantas bakal ditempati kios dan los untuk pedagang sembako, pakaian, dan sebagainya. Lalu kawasan Stadion Brantas, ditempati PKL Pasar Pagi. Untuk tempat parkir berada di bekas Pasar Parkiran atau Jalan Sultan Agung,” katanya.

Kalau pedagang apel ditempatkan di Pasar Sayur, itu tidak di tempat relokasi. Untuk memberi kemudahan dan pelayanan kepada para pedagang, pemerintah menggratiskan biaya, bahkan beban air dan listrik juga bakal ditanggung.

“Semua demi kenyamanan para pedagang yang tengah direlokasi,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu pengurus paguyuban pedagang Pasar Besar Batu, Faiz Rohmi saat dihubungi via telepon seluler, mengatakan bahwa Pemkot Batu (Diskoumdag, red) tidak pernah berkomunikasi dengan pedagang apa dan bagaimana progres dari rencana relokasi.

“Itu merupakan keputusan sepihak dari dinas. Selama ini, pihak Pemkot Batu cenderung kurang komunikasi dengan kami para pedagang. Sebab, ada sekitar 2 ribu lebih, namun hanya disediakan seribu sekian. Ini kan ngawur namanya,” keluhnya, Rabu (08/09).

Dirinya merasa, pembeli bakal kesulitan ketika hendak membeli kebutuhan pokok setelah berbelanja buah dan sayur-sayuran. Karena relokasi pasar dengan tempat parkir yang berada di Jalan Sultan Agung atau bekas Pasar Parkiran, terlalu jauh.

“Meski dipindah, harusnya pemerintah memikirkan bagaimana agar bisa mendukung atau menciptakan lingkungan aktivitas ekonomi yang baik. Kondisi ini, semakin buruk karena kios terlalu kecil. Bagaimana caranya menyimpan stok atau menata barang dagangan,” imbuhnya.

Apalagi para pedagang bakal menempati kios relokasi selama kurang lebih 1 tahunan sembari menunggu pembangunan Pasar Besar rampung.

“Ini hajat hidup orang banyak. Ketika kami lapar, tidak mungkin perut kami bisa disemayani (dijanjikan,red) untuk makan besok atau lusa. Terlebih sekarang pandemi, perekonomian dalam keadaan lesu-lesunya” keluhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Fahmi Alkatiri, menghimbau dinas lebih peka dan memperhatikan kenyamanan para pedagang. Sehingga, tidak menimbulkan masalah kemudian hari apalagi mereka bakal menempati relokasi lumayan lama.

“Semua harus betul diperhatikan, ini nampak belum ada penampungan air ketika hujan turun. Khawatirnya kalau hujan deras, tentu menganggu aktivitas pedagang bisa-bisa banjir nanti,” ujar kader Partai Nasdem ini.

Kemudian, tambahnya, bagaimana penataan pipa, listrik, dan sebagainya. Terlebih ukuran bedak sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk aktivitas jual beli. Bagaimana mereka menata dagangannya?

“Misalnya menyimpan stok atau memajang barang yang akan ditawarkan untuk pembeli. Makanya perlu banyak musyawarah melibatkan pedagang untuk mencari solusi,” pesannya.( bir/sit)

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, dr Yuni Astuti mengatakan bahwa untuk kegiatan hari ini melakukan pemeriksaan rapid test kepada 400 pedagang Pasar Pagi Kota Batu.

Kegiatan ini dilakukan karena pedagang pasar jadi salah satu kelompok masyarakat yang beresiko. Selain itu pedagang pasar masih belum maksimal dalam menerapakan physical distancing.

“Diharap dengan rapid test ini mampu mencegah penularan dan mendeteksi sejak dini tanda-tanda adanya pasien yang reaktif. Mereka yang reaktif wajib isolasi mandiri selama 14 hari,” ujar Yuni kepada Media.

Ia menerangkan, walaupun hasil rapid test belum pasti positif Covid-19. Nantinya akan ditindak lanjuti dengan test swab. Namun karena keterbatasan rujukan lab swab di Bakorwil Malang menunggu setelah lebaran.

“Sementara ini lab test swab di Malang rujukan Covid-19 ada tiga meliputi RS UB, RSSA, dan Lavalette. Untuk RSSA dan RS UB belum menerima sampai tanggal 26 Mei,” terangnya.

Baca : Pasar Batu Berpotensi Jadi Cluster Baru Penyebaran Covid-19

Karena itu, sementara ini pedagang yang hasil tes cepat reaktif harus diisolasi mandiri. Sembari menunggu dilakukan test swab.

Ia menambahkan, untuk alat rapid test yang dipesan Dinkes Kota Batu sudah datang 8000 alat. Untuk jumlah seluruh pedagang di Pasar Besar jumlahnya 3000 pedagang yang nantinya akan dilakukan swab secara bergantian. (bir/yan)

Rabu (20/5/2020) pagi ini, eksekutif diwakili oleh Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso, MM dan Kepala Diskumdag, Eko Suhartono bersama legislatif yang diwakili oleh Komisi B dan C DPRD Kota Batu.

Dari pantauan Memontum.com di Pasar Pagi, Jalan Dewi Sartika nampak untuk penerapan physical distancing antar lapak sudah dilakukan maksimal. Dengan tiap lapak berjarak 2 meter, begitu juga dengan penggunaan masker bagi pedagang dan pengunjung yang telah mencapai 95 persen.

Namun sebaliknya, untuk jarak atau physical distancing antara pengunjung sulit dihindari. Karena memang sempitnya Pasar Pagi yang berada di bagian depan tengah. Sedangkan bagian bawah dan atas pengunjung sudah berjarak karena memang areal yang luas.

Perlu diketahui Pasar Pagi terbagi menjadi tiga, bagian bawah yang menempati areal parkir Pasar Buah atau bawah, areal parkir Pasar Besar atau tengah, dan areal parkir samping Pasar Sayur atau atas.

Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso M.M menyampaikan bahwa hari keempat diberlakukannya PSBB memang bersepakat dengan Komisi B dan C untuk meninjau pelaksanaannya di Pasar Pagi Batu.

“Kami bersama Komisi B dan C memang bersepekat untuk meninjau PSBB di Pasar Pagi. Itu karena pasar jadi kluster baru penularan Covid-19. Selain itu pedagang pasar dari berbagai daerah seperti Karangploso dan Pujon juga hadir disini,” ujar Punjul.

Dari hasil tinjauan yang dilakukan, pihaknya akan menyampaikan kepada Diskumdag untuk mensosialisasikan agar pengunjung menerapkan physical distancing. Karena hal tersebut yang paling nampak dan sulit diterapkan.

“Nanti dibikin evaluasi. Tentu ada rekomendasi dari komisi B dan C. Kemudian disampakan ke Gugus Tugas Covid-19 agar pasar sesuai yang diharapkan dan menerapkan Perwali PSBB,” terangnya.

Baca : Pedagang Pasar Pagi Kota Batu Jalani Rapid Test, 4 Orang Reaktif

Agar tidak ada sanksi bagi bagi pedagang dan pembeli karena tidak menerapkan physical distancing, pihaknya akan meminta Satpol PP berjaga di Pasar Pagi. Sehingga ada OPD penegak aturan yang langsung memberikan sanksi.

“Himbauan kami ke masyarakat Batu agar physical distancing dilakukan. Ini upaya agar tidak terjadi penyebaran Covid-19. Jika ada yang melanggar, untuk Pasar Pagi khususnya bisa dilakukan penerapan sanksi sosial dan juga larangan berjualan bagi pedagang,” tandasnya. (bur/yan)

Hal itu disampakan oleh Wali Kota Batu, Dra. Dewanti Rumpoko M.Si bahwa peningkatan retribusi pelayanan pasar sangat penting. Pasalnya dengan dilakukan perubahan Perda akan mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan peningkatan PAD.

“Yang jelas untuk Retribusi Pelayanan Pasar perlu ditingkatkan tarif retribusinya. Karena sudah sembilan tahun Perda ini, jadi perlu diupdate agar pelayanan bisa diselengarakan dengan baik,” ujar Dewanti kepada wartawan usai rapat paripurna.

Ia menjelaskan, tujuan utama bukan kenaikan PAD. Namun dengan kenaikan retribusi tersebut nantinya juga akan dikembalikan berupa fasilitas dan sarpras kepada pedagang.

“Namun untuk kenaikan retribusi pasar akan dikaji lebih lanjut. Mana yang perlu naik dan tidak dengan melihat situasi dan kondisi,” imbuhnya.

Perlu diketahui, untuk Perda Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebelumnya tarif retribusi pasar terbagi menjadi tiga kelas. Dengan golongan A seperti kios perhiasan ditarik Rp 200 per meter persegi.

Kemudian Golongan B untuk toko tekstil dan plastik ditarik Rp 160 per meter persegi dan golongan C seperti toko kue dan ikan basah ditarik Rp 120 per meter persegi. Retribusi itu ditarik setiap harinya yang terbagi untuk pelataran, kios, dan los.

Selama tahun 2019 lalu, untuk retribusi pasar pelataran ditarget Rp 580 juta dan terealisasi Rp 592 juta. Untuk kios Rp 425 juta terealisasi Rp 318 juta dan untuk los dari target Rp 8,3 juta tercapai Rp 29 juta.

Selain Raperda Retribusi Pasar, Dewanti juga menyampaikan dua perda Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas serta Raperda Perubahan Atas Perda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sementara itu, Wakil II DPRD Kota Batu, Nurochman sangat mendukung tiga Raperda tersebut karena urgensinya. “Terutama untuk retribusi pasar penyesuain terhadap retribusi yang ada di perda sebelumnya. Sehingga fasilitas dan sarpras bagi pedagang bisa ditingkatkan,” imbuhnya.

Begitu juga dengan penyerahan sarpras perum juga penting supaya tidak ada exlusivitas perumahan dan bisa menjadi akses untuk umum. sehingga kedepan untuk perawatan jalan bisa di lakukan oleh pemerintah kota.

Sedangkan retribusi kekayaan daerah akan menjadi pedoman pengelolaan dan pemanfaatannya. Disamping untuk memastikan legalitas dan kepastian berapa jumlah kekayaan atau aset daerah. (bir/yan)

 
Memontum Kota Batu — Sebagai rasa ucap syukur bisa menempati bedak baru di Pasar Besar Unit Sayur Kota Batu, pedagang yang sebelumnya menempati bedak relokasi karena ada pembangunan pasar tahap I, hari ini Kamis (26/4/2018) pedagang gelar prosesi syukuran secara sederhana demi mengharap berkah kepada Sang Pencipta.

Beberapa jajanan dan makanan tradisional tersaji dalam selamatan yang diikuti hampir lima puluhan pedagang. Usai berdoa bersama, pedagang pun melahap makanan dan jajanan bersama-sama sebagai bukti syukur dan kekompakan.

Pedagang Menggelar Doa dan Makan Bersama Untuk Ucap Syukur Tempati Bedak Baru di Unit Sayur Pasar Batu

Menurut Agus Yulianto koordinator pedagang unit sayur membenarkan jika syukuran ini sebagai wujud rasa terima kasih kepada Sang Pencipta. Dia mewakili rekan-rekannya berharap usai dibangun, pasar sayur nampak lebih bersih dan akses untuk berjualan semakin memudahkan para pembeli. Dia berkeinginan supaya pasar sayur bisa menapaki masa keemasan seperti era 90an.

” Meski masih dipinjami oleh pemerintah, rasa syukur akan tetap kami haturkan kepada Sang Pencipta. Tujuannya demi kejayaan dan pasar sayur menjadi lebih ramai agar kegiatan jual beli semakin meningkat agar pedagang semakin sejahtera, ” harap Agus usai Syukuran.

Agus melanjutkan, total ada sekitar lima puluhan pedagang yang sebelumnya ada bedak relokasi hari ini mendapat jatah satu bedak untuk ditempati. Karena, menurut rencana pihak pemerintah bulan depan pembangunan pasar tahap II akan dilanjutkan.

” Semua dapat bedak mas, mulai pedagang bawang merah, sayur kubis dll. Semoga tahap II cepat rampung supaya kami bisa maksimal berjualan,” ujarnya.

Menurut Junaeli pedagang sawi, hingga saat ini belum ada arahan dari pihak pemerintah kapan dilakukan pengundian nomor bedak.

“Tidak ada pemberitahuan atau kabar sama sekali. Ya kami menunggu saja padahal sudah molor sangat lama dari yang dijanjikan bulan November 2017 silam. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut, ” ungkap Junaeli, Senin (5/3/2018).

Senada dengan Junaeli, Basir pedagang bawang merah mengeluhkan hal yang sama. Menurut Basir, pedagang sudah capek dijanjikan dan selalu mundur. Kemarin, sudah dilakukan pengukuran bedak antar pihak pemkot dengan pengembang. Tapi sampai detik ini tidak ada tindak lanjut.

“Wes cegek mas mek dijanjeni tok mboh kapan manggon bedak (Sudah lelah mas hanya dijanjikan saja tidak tahu kapan menempati bedak). Kemarin minggu depan akan diundi, eh sampai sekarang gak ada kabar,” keluh Basir.

” Timbang dowo-dowo ulo genok jebuse (Dari pada panjang-panjang gak ada kabar) mending diam saja, ” sambungnya.

Menindaklanjuti rencana pembangunan tahap II, dirinya mewakili pedagang lain berharap tidak molor lagi. Sebab, tahap I saja molor sampai 3 bulan, hal itu membuat khawatir para pedagang jika pembangunan tak segera diselesaikan sesuai target.

“Lha sudah sepi mas pasar, nanti dalam pelaksanaan pembangunan tahap II malah sepi lagi. Memang sudah ada sosialiasi dari pihak pemerintah cuman kami menginginkan segera rampung biar berfungsi seperti sedia kala,” harap Basir.

Terpisah, pelaksana tugas (plt) Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kota Batu Chairil Syarif Tartila berharap pedagang bersabar demi kelancaran pembangunan, supaya kejayaan pasar sayur kembali seperti era 90an. Dengan perbaikan fasilitas pemerintah berkeinginan pasar sayur bisa kembali berjaya.

“Bulan ini sudah masuk lelang proyek supaya pembangunan tahap II segera berlangsung. Rencananya tahap II yakni pemasangan atap di bagian tengah pasar serta pemasangan bedak terbuka ditengah lokasi pasar,” ungkap Chairil.

Untuk desain, pihaknya mengaku menunggu desain dari Diskoumdag Batu. Tahap II kali ini anggaran pembangunan lebih kecil yaitu sebesar Rp 5 miliar. (lih/yan)