Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menjelaskan melalui program Mening Deh, ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Trenggalek. Untuk Mening Deh kali ini, diselenggarakan di Balai Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

“Seperti biasanya, di hari Rabu kita melaksanakan Mening Deh, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa-desa. Kali ini, kita berkesempatan hadir di Desa Kamulan Kecamatan Durenan dan ingin mengecek infrastruktur yang ada. Karena di Kamulan ini punya tradisi kupatan di hari ke 7 lebaran. Kalau bisa, sebelum Hari Raya jalan sudah diperbaiki dan tidak berlubang,” kata Bupati Arifin.

Dirinya menyebut, efektivitas pelayanan melalui Mening Deh ini dari minggu ke minggu semakin meningkat. Bahkan, jumlah pelayanannya pun semakin banyak. Terlebih, dirinya juga melakukan penilaian terkait pelayanan pemerintah daerah terhadap desa-desa.

“Yang menjadi catatan saya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Saking banyaknya pemohon, mereka (Dukcapil) yang pulangnya paling sore. Tapi bukan berarti OPD-OPD lain tidak ada masalah. Saya tekankan apa yang menjadi problem di masyarakat agar bisa segera dicarikan solusinya,” imbuhnya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Tidak hanya itu, suami Novita Hardiny ini juga melihat, adanya potensi situs cagar budaya yang tersembunyi di Desa Kamulan. Seperti diketahui, situs cagar budaya Kamulan sudah pernah diidentifikasi dan ditemukan prasasti kamulan yang saat ini prasasti tersebut sudah berada di lingkungan pendopo Kabupaten Trenggalek.

Meski terdapat situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi, namun saat ini Pemerintah Daerah Trenggalek belum mengetahui secara pasti terhadap cagar budaya sendang Kamulyan. Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek ini masih akan menelusuri kepastian sendang Kamulyan, yang konon berada di wilayah tersebut.

“Kita lagi menyelidiki situs Sendang Kamulan ini,” kata Mas Ipin.

Dijelaskan Bupati muda ini, setelah prasasti kamulan kembali Trenggalek. Ternyata di dekat pondok tengah Hidayatut Thullab, disinyalir terdapat situs sendang Kamulyan yang belum teridentifikasi. “Sekarang kita sedang melakukan ekskavasi untuk dilihat, apakah betul itu situsnya,” ujarnya.

Tujuan ekskavasi ini, papsrnya, adalah untuk mengidentifikasi beberapa petunjuk yang dapat mempertegas keberadaan sendang Kamulyan. Seraya, berharap dengan dipastikan situs cagar budaya sendang Kamulyan ini, ke depan masyarakat bisa menjaga dan selanjutnya dapat mempertegas Desa Kamulan yang mempunyai situs cagar budaya sendang Kamulyan.

“Kalau betul ada, kita harap itu bisa diuri-uri dan nanti kita lakukan pemeliharaan sebagai situs cagar budaya kita,” papar Bupati Arifin. (mil/sit)

Hal itu, ditegaskan oleh Wali Kota Madiun, H Maidi, usai Sosialisasi dan Pembinaan BUMD di Lingkungan Pemkot Madiun di Kantor Kecamatan Manguharjo, Sabtu (04/03/2023). ‘’BUMD itu sosial-bisnis. Jadi, orientasinya ya harus untung tetapi juga pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, pelayanan harus prima,’’ kata Wali Kota Maidi.

Wali Kota menyebut, bahwa secara pekerjaan BUMD untuk mencari keuntungan juga pelayanan kepada masyarakat. Tidak heran, BUMD sejatinya lebih berat. Karenanya, mereka yang tidak bisa melaksanakan dua hal tersebut, maka bukan tempatnya berada di BUMD. ‘’Pelayanan harus prima, kalau tidak prima tidak boleh. Kalau tidak bisa melayani dengan baik, ya bukan di situ tempatnya,’’ tegasnya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Wali kota juga menegaskan, bahwa nahkoda BUMD adalah aturan. Tak heran, semua hal terkait pekerjaan di BUMD harus berdasarkan aturan. Termasuk dalam pemberiam sanksi. Selain itu, wali kota menyebut akan terus melakukan pembinaan-pembinaan. Begitu juga evaluasi akan terus dilakukan. Harapnnya, kinerja BUMD semakin meningkat. ‘’Tentu kita evaluasi, kekurangan kita apa, yang belum maksimal dibagian apa kita evaluasi semua,’’ ungkapnya.

Pemerintah Kota Madiun setidaknya memiliki tiga perusahaan umum daerah. Yakni, Perumda PDAM Tirta Taman Sari, Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, dan Perumda Aneka Usaha. Keberadaan ketiganya harus terus dioptimalkan. Namun, bukan hanya soal bisnis mencari keuntungan. Tetapi juga bergerak untuk bidang sosial. (kom/gie)

Dalam pendekatan layanan itu, adalah Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, yang salah satunya dijadikan sasaran, pada Rabu (07/12/2022) tadi. Sementara sasaran kegiatan, yakni masyarakat yang membutuhkan dokumen Adminduk.

Dalam kegiatan Satu Hari Saja Lebih Dekat (Sahaja Lekat) ini, ada enam petugas Dispendukcapil Kabupaten Kediri, yang siap melayani masyarakat, yang membutuhkan pelayanan Adminduk. Pelayanan Sahaja Lekat ini, untuk waktu pelayanan dimulai 08.00 sampai dengan 16.05 WIB, yang dilakukan di Desa Puncu, Kecamatan Puncu.

“Jadi, kami melayani masyarakat Desa Gadungan, yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Hal ini, untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Dispendukcapil, kepada masyarakat warga Kabupaten Kediri,” staf Disdukcapil Kabupaten Kediri, Dyah Rullyani.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Kegiatan Sahaja Lekat di Desa Gadungan, urainya, untuk jumlah warga yang dapat dilayani sebanyak 13 dokumen. Dengan rincian, seperti Perekaman KTP, Pencetakan KTP EL, Cetak KIA, Cetak KK hingga Akta Kelahiran. “Ternyata, masyarakat masih banyak yang membutuhkan dokumen Adminduk untuk melengkapi persyaratan pengajuan pelayanan publik lainnya,” imbuh Dyah.

Dalam pelaksanaan pelayanan Sahaja Lekat di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, masyarakat pun sangat menyambut antusias. Memanfaatkan kegiatan pelayanan ini, warga berharap agar pelayanan Sahaja Lekat dapat dilaksanakan terus agar masyarakat yang membutuhkan dokumen Adminduk, tidak harus ke Kantor Disdukcapil yang relatif jauh.

“Alhamdulillah, dengan pelayanan Sahaja Lekat ini, dokumen yang kami urus dan dibutuhkan, dapat selesai dalam waktu sehari lebih cepat dibandingkan dengan mengunakan pelayanan online desa,” ujar seorang warga. (pan/sit/adv)

Sosialisasi tersebut, dilaksanakan di Ruang Kilisuci Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri dan dibuka oleh Kepala Bdang (Kabid) PIAK dan Pemanfaatan Data, Ongky Asep Satuhu dan dihadiri oleh 38 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dalam kesempatan itu, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam kegiatan sosialisasi kepada para peserta dari OPD di lingkup Pemkab Kediri. Diantaranya, seperti inovasi dan terobosan yang sudah dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Kediri.

“Dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, berbagai inovasi layanan diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, kepada masyarakat. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan prima dan efektif kepada masyarakat,” ujar Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data.

Inovasi layanan itu, terangnya, yakni seperti Sahaja Online. Sahaja Online adalah aplikasi layanan online berbasis android. Penduduk dapat mengajukan permohonan dokumen adminduk tanpa harus datang ke tempat layanan dan benar-benar dapat mengajukan permohonan dokumen Adminduk dari mana saja, asalkan memiliki gadget handphone android.

“Jadi, pemohon cukup mengajukan dengan upload persyaratan dan dokumen pendukung. Sehingga, operator dapat melakukan verifikasi dan validasi dan diproses untuk diterbitkan dokumen kependudukan. Pemohon akan mendapatkan dokumen dalam bentuk salinan digital langsung di aplikasinya dan dapat melakukan pencetakan secara mandiri dimanapun saja,” ujarnya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Inovasi lainnya, ungkapnya, yakni Sahaja Prima. Sahaja Prima adalah aplikasi layanan online berbasis web dengan basis kemitraan dengan instansi pengguna. Sahaja Prima digunakan sebagai sarana pengajuan permohoan dokumen adminduk. Untuk Saat ini, Sahaja Prima dimanfaatkan untuk pelayanan penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak di beberapa rumah sakit yang sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

“Instansi pengguna, ini dapat mengajukan permohonan sesuai dengan kesepakatan atas dokumen yang dapat diajukan di aplikasi,” paparnya.

Inovasi lainnya atau tiga, ungkapnya, yakni Sayang Gadis. Inovasi Sayang Gadis adalah inovasi layanan pelayanan penerbitan dokumen Adminduk kepada penduduk yang tidak dapat mengajukan permohonan secara mandiri di tempat pelayanan karena disabilitas. Pelayanan ini, berupa perekaman dan penerbitan KTP Elektronik dan penerbitan KIA. “Inovasi ini, nantinya petugas melakukan kegiatan dengan mendatangi rumah ke rumah dan sekolah luar biasa (SLB),” lanjutnya.

Kemudian, ujar Ongky, inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD adalah sebuah aplikasi digital berbasis android, yang dibuat dan dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, untuk memfasilitasi layanan kependudukan berbasis digital. Penduduk dapat memiliki dokumen digital dengan mengajukan aktivasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengguna dapat memanfaatkan layanan berbasis digital, seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Biodata dan lain sebagainya. “Diharapkan dengan penerapan identitas digital ini, maka dapat meminimalisir kartu di dompet serta dapat dimanfaatkan di instansi pengguna,” ujarnya.

Inovasi berikutnya, terang Ongky, yaitu Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan. Kebutuhan instansi pengguna yang memanfaatkan identitas penduduk sebagai persyaratan administrasi, membuat instansi pengguna membutuhkan layanan untuk memastikan bahwa pengguna yang memanfaatkan layanan dapat memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Ditjen Dukcapil telah menyediakan sarana dengan memberikan akses data warehouse melalui metode perjanjian kerjasama. Diharapkan, dengan layanan ini instansi pengguna dapat memanfaatkan secara maksimal layanan yang telah disediakan oleh Ditjen Dukcapil.

“Diharapkan dengan adanya acara rapat sosialisasi ini, kegiatan dinas berupa pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, inovasi layanan dan layanan pemanfaatan data kependudukan dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta rapat. Terutama dalam hal ini, yaitu kepada masyarakat Kabupaten Kediri,” urai Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, Ongky Asep Satuhu. (pan/sit/adv)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang bertindak sebagai inspektur upacara, pada kesempatan tersebut menyampaikan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto. Dimana beberapa poinnya, yaitu mengajak menjadikan momen Hantaru 2022 untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara.

Dalam sambutan Menteri ATR/BPN tersebut, juga diungkapkan bahwa capaian pendaftaran tanah sampai saat ini mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,7 persen. Dirinya juga mengajak, untuk menyusun strategi terbaik guna pencapaian 100 persen pendaftaran tanah pada tahun 2025.

“Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari,” kata Bupati Yuhronur menyampaikan sambutan Menteri Hadi Tjahjanto.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Dirinya juga menyampaikan, bahwa target redistribusi tanah tahun 2022 sebanyak 424.510 bidang harus menjadi perhatian khusus dan segera diselesaikan. Juga terkait mafia tanah, dirinya mengajak untuk bersinergi dengan empat pilar yakni Kementerian ATR/BPN, Pemda, aparat penegak hukum dan badan peradilan.

“Semoga dengan momentum Hantaru kali ini bisa kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur juga mengajak untuk mematuhi arahan Menteri ATR/BPN untuk mensukseskan dan melaksanakan percepatan pemenuhan PTSL. “Pada prinsipnya, kami Pemkab Lamongan bersama jajaran, mengucapkan terima kasih kepada BPN yang telah bersinergi dan telah berkoordinasi dengan baik, sehingga mampu mewujudkan PTSL sebagaimana tadi yang disampaikan pada sambutan Pak Menteri, mari kita sukseskan dan kita lakukan percepatan. Alhamdulillah, Lamongan bisa menyelesaikan dengan baik,” katanya.

Kepala BPN Lamongan, Eko Jauhari, mengaku optimis dapat menyelesaikan PTSL Lamongan tepat pada waktunya. “Alhamdulillah, tahun 2022 PTSL di Lamongan itu ada 58 ribu. Ini memang mengikuti dari kesediaan anggaran pemerintah pusat, yang mana sebelumnya tahun 2021 itu 118 ribu. Nah, mungkin dengan 58 ribu ini akan lebih sukses lagi karena volumenya lebih sedikit. Untuk saat ini sudah terkumpul semua sekitar 48 ribu, yang sudah terbit untuk saat ini sudah 6 ribu 8 ratus. Semoga pas nanti Desember kita bisa tuntas semua,” terangnya. (zen/sit)

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengungkapkan bahwa perihal pemecahan menjadi dua dinas itu masih menjadi usulan dari DPRD, yang akan dibahas lebih lanjut bersama. “Bagaimana nomenklaturnya, itu akan dibahas bersama dengan DPRD. Eksekutif sendiri, juga akan mensiapkan poin-poin yang dibutuhkan,” ujar Bupati Maryoto Birowo di DPRD Kabupaten Tulungagung, Sabtu (10/09/2022) tadi.

Bupati kelahiran Tulungagung Agustus 1953 ini mengaku, akan mengkaji bersama sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Termasuk juga, membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk

pengembangan institusi baru yaitu Badan Riset dsn Inovasi Daerah yang dikenal dengan Brida.

Disinggung plus minus pemisahan OPD yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 29, Dusun Krajan, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Bupati Tulungagung menjelaskan bahwa cakupan kedua subyek tersebut terlalu luas ditangani oleh satu dinas. Karenanya, harus dipisah agar lebih maksimal secara dinas dan pelayanan. Meski pun, anggaran kebutuhan nantinya juga akan bertambah.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Ketika ada Dinas Pendidikan, maka di sana adalah mengenai pengembangan pendidikan yang sebenarnya. Sedangkan Pemuda dan Olah Raga, ini juga menyangkut umum dan ini pertimbangannya perlu sendiri,” ujarnya.

Sebagai eksekutif, Bupati Maryoto mengaku, pihaknya mendukung penuh adanya usulan tersebut. Selama, itu menjadi kemaslahatan untuk warga Tulungagung.

“Ya nanti kita kaji bersama dewan,” ujarnya.

Ketua DPRD Tulungagung, Maraono, secara terpisah mengaku sangat mendukung langkah tersebut. Apalagi, jika tujuannya adalah untuk kebaikan bersama dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebenarnya, ending dari poin pemisahan ini sama. Kalau rakyat membutuh layanan maksimal, maka apa yang dibutuhkan itu bisa segera terlayani dengan baik. Apa yang diinginkan masyarakat, segera bisa tercukupi sesuai dengan akses,” ungkap Marsono.

Perihal progres lebih lanjut, Marsono mengaku akan menunggu kerja cepat dari kepala daerah. Kapan bisa dieksekusi, karena yang punya program kerja adalah eksekutif. Sebab, bupati selaku pemangku kebijakan, maka pihaknya juga segera melakukan konsolidasikan dengan jajaran terkait

“Kalau saya, slogan saya ‘sat set, wat wet’ tidak pakai lama,” tegasnya. (jaz/and/sit)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa IBI memiliki peranan yang sangat penting dan berpengaruh di tengah masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta agar IBI selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung program pemerintah untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing.

“IBI pada saat ini berusia 71 tahun. Ini usia yang cukup matang dengan perjuangan dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan,” papar Karna Suswandi.

Bung Karna-panggilan akrab Bupati Situbondo, menambahkan bahwa bidan merupakan tenaga yang memiliki peran strategis yang berada di garda terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Bidan merupakan sahabat masyarakat, sahabat perempuan, karena bidan selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Semoga, IBI semakin matang, maju, kompak dan semakin solid,” tambah Karna Suswandi.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Sementara itu, Ketua IBI Cabang Kabupaten Situbondo, Kartika Sari Andayani, mengatakan momentum peringatan HUT IBI ini harusnya dimaknai dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, bidan merupakan garda terdepan dalam fasilitas kesehatan. Untuk itu, pelayanan terbaik tetap harus diberikan meskipun banyak kendala pada pasca pandemi. “Bidan merupakan sahabat wanita, dari pranikah sampai kelahiran,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, sebagai garda terdepan, bidan juga terus berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. “Contohnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, pelayanan terkait reproduksi, kontrasepsi dan imunisasi bagi bayi dan balita. Meskipun sempat terdampak dengan berbagai pembatasan saat pandemi, namun bidan terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan tersebut, tentu hal ini merupakan tugas yang begitu mulia,” katanya.

Terkait hal ini, Kartika mengatakan agar seluruh jajaran bidan di Kabupaten Situbondo, untuk tetap menjaga kondisi kesehatan. “Kegiatan hari ini diikuti seluruh bidan se Kabupaten Situbondo, sebanyak 222 orang. Selebihnya mengikuti melalui Youtube,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, juga diselengarakan seminar Kebidanan dengan menghadirkan dua orang nara sumber. Yakni, anggota DPRD Provinsi Jatim Komisi E, Zeiniye dan narsum kedua yaitu dr Agus Ali Fauzi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Moh Imam Darmadji, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, Perwakilan dari IDI Kabupaten Situbondo, Ketua PPNI Kabupaten Situbondo, Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo, Hj Juma’ati Karna Suswandi dan Ketua GOW Kabupaten/Wabup Situbondo, Hj Khoirani. (her/gie)

Pria yang kerap disapa Wiwid itu mengatakan, bahwa aplikasi daerah tersebut dapat ditemui dilaman portal resmi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yakni https://malangkota.go.id. “Ini basisnya website, jadi teman-teman kalau masuk di website Pemkot Malang, maka nanti ada laman yang di berandanya itu ada Aplikasi Daerah. Di situ, istilahnya dalam satu genggaman ada banyak aplikasi,” jelas Widianto.

Disebutkannya, bawah di dalam website tersebut terdapat 17 jenis aplikasi berbasis website, yang bisa diakses langsung oleh masyarakat Kota Malang. Masing-masing dari aplikasi tersebut, memiliki berbagai muatan informasi terkait pelayanan publik. Seperti aplikasi CCTV, aplikasi lapor, job fair active dan sebagainya.

“Selain aplikasi itu, ada juga yang baru di launching, seperti E-JKN Cekat tadi. Maka dalam basis website ini, kita memasukan jenis layanan apapun ada di situ,” katanya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Sebagai pihak developer website tersebut, Diskominfo terus mengupayakan pembaruan yang sifatnya lebih mempermudah layanan kepada masyarakat. Seperti halnya, aplikasi E-JKN yang baru saja dilaunchingkan, Selasa (23/08/2022) tadi.

“Ini proses teknisnya melekat pada perangkat daerah. Utamanya, Dinas Kesehatan, lalu secara verifikasi dari tingkat wilayah masuk ke Dinas Sosial. Nantinya kalau ada permasalahan yang dialami oleh pemanfaat E-JKN ini, tentu kami akan memonitor,” lanjutnya.

Lebih lanjut pihaknya ke depan akan terus memperbaiki, segala kendala dan akan melakukan update secara berkala. Hal itu, dilakukan sebagai komitmen Diskominfo untuk memberikan layanan informasi secara maksimal kepada masyarakat Kota Malang.

“Sesuai arahan dari Pak Wali Kota, ke depan harus ada progresifitas, misalanya Aplikasi Daerah itu dimasukkan ke dalam PlayStore, tentu akan kita pertimbangkan. Tapi prinsipnya, bagaimana masyarakat semakin mudah untuk mengakses ke sana,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto SIK MSi, menjelaskan guna meningkatkan pelayanan tersebut, maka diwujudkan dalam sebuah aplikasi, yakni Jogo Malang Presisi. Sebuah aplikasi yang terintegrasi dan terkolaborasi dengan layanan berbagai instansi lainnya.

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, maka dapat dijadikan sebagai pedoman dan legal standing dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi layanan dalam upaya memberikan pelayanan kepolisian maupun pelayanan publik lainnya yang semakin prima,” jelas pria yang kerap disapa Buher, Kamis (28/07/2022) tadi.

Dijelaskannya, dalam kesepakatan tersebut tentu juga diharapkan dapat mendukung program Grand Strategi Polri Tahap Tiga yang bertajuk Strive For Excellence. Selain itu juga sekaligus sebagai bentuk implementasi program prioritas Kapolri, yakni Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Ini merupakan komitmen kesepakatan, untuk selalu berkoordinasi guna menyelaraskan program kegiatan terkait dengan penyelenggaraan kerjasama baik secara konvensional maupun melalui aplikasi Jogo Malang Presisi,” ucapnya.

Tentu, tambahnya, dengan dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman tersebut, juga untuk menjamin pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Agar terlindungi dari gangguan keamanan, ketertibah, berbagai ancaman, resiko, serta dampak lainnya.

“Tujuan utamanya yaitu menjamin pelayanan kepada masyarakat secara terencana, terpadu, terkoordinasi, terintegrasi, dan menyeluruh yang berbasis teknologi informasi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Buher berharap, dengan dilakukan penandatangan bersama Pemkot Malang bisa terjalin dengan baik dan berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan dihadirkannya aplikasi Jogo Malang Presisi.

“Aplikasi Jogo Malang Presisi ini memanglah sebuah aplikasi yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum khususnya Kota Malang, dengan fitur andalan panic button on hand dan berbagai fitur lainnya yang telah bekerja sama dengan instansi terkait,” imbuhnya. (rsy/sit)