Pada rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Pelindo, Makassar, Jumat (26/11/2021), Febry menekankan perlunya kerja cepat untuk mengejar keterlambatan pencapaian target yang sudah bertumpuk. Ketegasan Febry, mengacu pada tahap pengadaan lahan yang menjadi titik awal krusial dalam kesuksesan pembangunan.

“Tidak bisa tidak, groundbreaking harus dilaksanakan Desember ini. Kami usulkan tanggal 28 Desember dengan syarat lahan sudah clean and clear,” kata Febry.

Merespon pernyataan Deputi I KSP, Head of PMO Investment Arwin, menyatakan bahwa pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan pada 23 November 2021. Langkah tersebut, merupakan hasil dari rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KSP empat hari sebelumnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Efek dominonya membuahkan percepatan terkait pengadaan lahan yang sebelumnya sangat lambat dilakukan. Alhamdulillah dalam 3 hari sudah selesai,” ucap Arwin.

Percepatan pengukuran tanah tersebut telah merampungkan pemetaan 146 bidang untuk menjadi luasan pengadaan tanah bagi jalan akses ini. Setelah itu, dalam pekan ini akan diselesaikan daftar nominatif penerima uang ganti rugi (UGR).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Bambang Priono, menekankan bahwa percepatan luar biasa ini didukung dengan pengerahan maksimal SDM dari Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. “Selama 38 tahun saya berkarir, baru kali ini proses pengadaan lahan super cepat. Kami sungguh mengapresiasi bantuan dari KSP dan Pemda. Sehingga, saat konsultasi publik dan pengukuran, situasi kondusif di lapangan,” paparnya.

Detail lainnya terkait peta bidang dan alih trase, Detailed Engineering Design (DED), serta persiapan administrasi pembayaran UGR akan diselesaikan dalam pekan ini sembari PT Pelindo mempersiapkan pencairan UGR dengan Bank Mandiri. Sehingga, agar tidak ada jeda yang terlalu lama antara penetapan daftar nominatif dengan realisasi pencairan. (kom/sit)

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Ketua Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan UNAIR Elly Munadziroh dan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pelindo III Toto Heliyanto. Seremoni penandatanganan bertempat di Kantor Pusat PT Pelindo III, Surabaya.

Ada perwakilan dari 13 perguruan tinggi se-Indonesia yang turut menandatangani MoU siang tadi. Dibanding perguruan tinggi lain, mahasiswa UNAIR terhitung banyak yang terpilih mengikuti magang. Dari 68 mahasiswa pada batch 2 ini, sebanyak 20 mahasiswa berasal dari UNAIR.

“Program magang bersertifikat ini digagas FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Di mana FHCI adalah asosiasi HR (human resource, red) BUMN se-Indonesia. Pemerintah menggagas bahwa ada magang bersertifikat dari BUMN, selama 6 bulan penuh,” ujar Elly.

Dalam program magang ini, PPKK bersama BEM UNAIR memiliki peran menyosialisasikan program magang kepada mahasiswa. Program magang bersertifikat ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai fakultas di UNAIR.

Meski jaksa penuntut umum dari Kejari Tanjung Perak Surabaya, telah menuntut terdakwa Jarwo selama 3 tahun penjara dan terdakwa Yolanda dituntut oleh jaksa penuntut umum 1 tahun penjara, namun hakim berpendapat lain terkait perkara ini.

Hakim berpendapat, unsur menguntungkan sendiri tidak terpenuhi. Bahkan hakim berpendapat dalam persidangan ini, tidak ditemukan unsur kesepakatan kejahatan bersama untuk mementingkan diri sendiri. Juga peranan kedua terdakwa tidak memenuhi unsur.

Menimbang bahwa terdakwa Sujarwo dan terdakwa Yolanda tidak terpenuhi unsur-unsur pasal 263 KUHP, maka kedua terdakwa dibebaskan. Terkait terdakwa membelanjakan, unsur tersebut obyektif dan tidak merugikan golongan tetapi individu. Hakim menimbang, terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah membelanjakan atau mengalihkan uang, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa.

Mengadili tidak bersalah dan tidak memenuhi unsur dakwaan satu dan dakwaan dua, maka terdakwa dibebaskan. Sedangkan terdakwa II, Yolanda juga tidak terbukti membelanjakan uang, maka Yolanda dibebaskan.

“Mengadili terdakwa I, Jarwo tidak terbukti adanya pencucian uang. Sedangkan terdakwa Yolanda terbukti bersalah karena mentransfer uang untuk membelanjakan. Tetapi tidak merugikan golongan, maka terdakwa Yolanda dibebaskan,” jelas Ketua Majelis Hakim, Maxi. Putusan hakim tersebut diterima, tetapi Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi.

Seperti diketahui, kasus pungli pemeriksaan karantina di TPS ini, terungkap saat kepolisian dari Mabes Polri menangkap Direktur Utama PT Akara Multi Karya, Augusto Hutapea, saat sedang mengambil uang dari importir. Pada saat dikembangkan, uang pungli mengalir ke terdakwa Djarwo sebanyak Rp 1,5 milyar dan terdakwa Rahmat Satria sebanyak Rp 3 milyar juga ke Firdiat Firman Rp 3 milyar. (sri/yan)