Mendapat support dari PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT SUN Energy, PLTS 0.5 MWp ini akan menjadi yang pertama dalam skala kampus di pulau Jawa.

Rektor ITN, Prof. Dr Eng Ir Abraham Lomi MSEE, mengatakan bahwa pihaknya miliki potensi yang luar biasa.

“Kalau kita lihat tadi karya mahasiswa dan dosen ITN dalam renewable energy skala kecil. Dimana panel surya sudah bisa otomatis mengikuti gerakan matahari untuk memaksimalkan power yang diserap,” ungkapnya.

Sehingga jika ITN ingin mengembangkan renewable energy panel surya yang lebih besar lagi akan memerlukan biaya yang sangat banyak. Namun siapa sangka, karya renewable energy tersebut dilirik oleh PT WIKA dan PT SUN Energy, sehingga mereka menawarkan kerjasama dengan ITN.

“Kita juga punya lahan yang luas, jadi kita putuskan membangun PLTS yang miliki kapasitas 0.5 MWp. Sehingga nanti berpotensi bisa ekspor ke PLN ketika energi yang dihasilkan tidak terpakai,” tambahnya.

Rencananya dalam 3 hingga 4 bulan kedepan PLTS ini targetnya sudah rampung.

Rektor yang baru saja dilantik itu juga menuturkan bahwa upaya ini juga salah satu bentuk mewujudkan harapan dari pemerintah berkaitan dengan renewable energy.

“Sebenarnya kalau kita melihat, ini salah satu upaya mewujudkan keinginan pemerintah dimana tahun 2025 nanti renewable energy di Indonesia harus 23 %. Dan kami sebagai instansi perguruan tinggi sangat antusias, karena ini bisa menjadi tempat pembelajaran dan riset,” pungkasnya.

Disamping itu, Direktur Operasi II PT WIKA, Harum Akhmad Zuhdi, mengatakan bahwa pihaknya senang bekerjasama dengan ITN dalam hal campaign berkaitan dengan renewable energy melalui pembangunan PLTS ini.

“Kita harus pelopori gerakan dalam upaya membuat Indonesia menguasai renewable energy. Makanya saya selalu senang kalau kita berkerjasama dengan perguruan tinggi yang visioner,” jelasnya.

Baca Juga : Awas, Wali Kota Malang Tak Miliki Akun di FB

Dirinya menilai bahwa mahasiswa di ITN sudah mampu bangkitkan renewable energy. Sehingga pihaknya hanya perlu memberi provokasi lebih dan mencari teknologi provider bersama.

“Karena saya rasa energi di Indonesia ini melimpah, dan kita mampu sebenarnya memaksimalkan itu,” tandasnya.

Sementara itu, Head of Commercial PT SUN Energy, Reynaldi Wijaya, mengungkapkan keunggulan dari PLTS yang akan dibangun ini.

“Untuk teknologi sama seperti yang kita bangun di Institut Teknologi Sumatera (Itera) hanya saja memang kelebihan PLTS ini bisa diupgrade sesuai kemampuan kampusnya. Karena lahan masih cukup luas sekitar 70 hektar, jadi sangat mudah untuk melakukan penambahan,” ujarnya.

Kedepan pihaknya bersama PT WIKA akan bekerjasama dengan ITN selama 25 tahun berkaitan dengan PLTS ini.

“Kerjasama kita selama 25 tahun termasuk operation dan perawatannya. Nanti akhir tahun 25 kita serahkan semua ke ITN,” ujarnya. (mus/ed2)

Ada bahasan menarik, dalam audensi itu. Pertama, rencana pengajuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Desa Randuagung, Kecamatan Singosari. Bupati Malang, pun mengagendakan bertemu Menko Kemaritiman untuk menindaklanjuti rencana tersebut pada awal Maret nanti.

Lalu, mengenai program sejuta rumah bertenaga surya di Kabupaten Malang. Bupati berharap, Kabupaten Malang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, terkait program tersebut.

Baca Juga : Tingkatkan Kepekaan Sosial, Bupati Malang Resmikan Rumah Sedekah

Bahasan terakhir, adalah tentang Kabupaten Malang, yang akan difasilitasi Vulkanologi Park, yang mana pembangunannya akan segera dimulai di Wringin Anom, Kecamatan Poncokusumo. Dengan persiapan lahan seluas 25 hektar, guna menunjang potensi Wisata Bromo Tengger Semeru.

Bupati berharap, bahwa persiapan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Kabupaten Malang, segera terealisasikan. “Dengan adanya pengelolaan energi baru dan terbarukan, maka akan mengurangi beban cost rumah tangga. Sehingga, dengan demikian akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Malang, yang pada akhirnya akan mengentas angka kemiskinan,” kata Bupati Malang. (sit)

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Jon Junaedi, ini dihadiri pimpinan dan segenap anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta Forkopimda, instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekda Kabupaten Probolinggo. Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo. Disebutkan, realisasi retribusi penanganan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah selama pandemi mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan sebesar 173,44%.

Terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Terkait pemasukan retribusi parkir di mall, swalayan Kitos Paiton, Diva, Delta serta Rumah Sakit Rizani, Dinas Perhubungan tidak menangani penarikan retribusi secara langsung, mengingat lahan dan fasilitas tersebut adalah milik yang bersangkutan, namun sudah dikenakan pajak parkir yang ditangani oleh Badan Keuangan Daerah. Demikian juga untuk pengelolaan parkir pada RSUD. Waluyo Jati Kraksaan dan Tongas sedangkan beberapa pasar dilakukan penarikan retribusi 1 (satu) tahun sebesar Rp 80.000.000.

Untuk retribusi parkir yang ditangani Dinas Perhubungan adalah retribusi parkir berlangganan target tahun 2020 sebesar Rp 4.158.400.000 dengan realisasi Rp 3.732.962.500 dengan capaian 89,7% dan retribusi parkir non berlangganan tepi jalan dan pasar target tahun 2020 sebesar Rp 160.000.000 dengan realisasi Rp 156.800.000 dengan capaian 98%.

Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawaban yang dikemukakan berkaitan dengan Raperda Tentang Perubahan Keempat Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Disebutkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan penertiban Rumah Potong Hewan antara lain melakukan pengawasan pendataan dan pembinaan kepada para jagal yang memotong di dalam dan di luar Rumah Potong Hewan.

Kemudian terhadap PU Fraksi Gerindra-Hanura, salah satu jawabannya terkait dengan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Strategi Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar mempekerjakan tenaga kerja asing yang betul-betul dibutuhkan dan mempunyai keahlian khusus, tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja pendamping sebagai syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, sehingga bisa mentransfer keahliannya kepada tenaga lokal.

Baca Juga : Wali Kota Probolinggo Tinjau Layanan Donor Plasma Konvalesen di RSUD dr Muhamad Saleh

Disebutkan urgenitas perubahan Perda ini adalah adanya potensi restribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing/dana kompensasi tenaga kerja asing cukup tinggi, sehingga diharapkan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data dari Sistem Tenaga Kerja Asing online di Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2021 sebanyak 17 orang. Bidang yang ditempati tenaga kerja asing meliputi peternakan ayam, furniture/kayu, budidaya udang dan pembangkit listrik.

Estimasi potensi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing/dana kompensasi tenaga kerja asing adalah 17 orang x $100 x 12 = $ 20.400. Estimasi dalam rupiah kurs Rp 14.000 = 20.400 x 14.000 = Rp 285.600.000.

Terakhir terhadap PU Fraksi PDI Perjuangan, salah satu jawabannya terkait Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo. Pengenaan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi sebesar 2% per bulan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Geo/ed2)

PLTMH ini merupakan proyek pertama kali di Indonesia, dimana pembangkit listrik ini menggunakan teknologi Intake Shipon. Dimana teknologi Intake Shipon ini prinsipnya seperti memindahkan air dari 2 tempat tetapi menggunakan pipa yang berhubungan. Ketika muncul tegangan negatif, air akan pindah. Seperti memindahlan minyak atau air dari bak. Pemindahan ini selanjutnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.

“Kami memang menginginkan teknologi ini berada di sini. Tetapi ke depan akan kita gandakan di daerah lain”, kata Direktur Utama Perum Jasa Tirta 1, Raymond Valiant Ruritan, Senin (20/02/2018).

Lebih lanjut Raymon menjelaskan, jika pihaknya memiliki target sederhana, dimana air bisa ditingkatkan menjadi listrik kemudian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Menurutnya, PLTMH berkekuatan 1,3 megawatt ini masuk jaringan yang berada di Kademangan. Sedangkan Kademangan saat ini memakai 3 megawatt, artinya separuhnya akan dipasok oleh PLTMH ini.

“Kalau di pulau Jawa teman-teman PLN mengoperasikan interkoneksi Jawa Bali. Tetapi khusus PLTMH Lodagung ini listriknya bisa dikonsumsi masyarakat Kabupaten Blitar sendiri. Jadi air yang masuk ke Blitar, menghasilkan listrik untuk masyarakat Blitar”, tandas Raymond.

Raymond berencana akan membuat PLTMH lagi di Ludoyo, yang diharapkan bisa cepat terealisasi, agar bisa memasok listrik di Kabupaten Blitar.

“Saat ini kira-kira memasok 9 juta kwh untuk sekitar 3 ribu rumah. Dengan tambahan pembangunan di Ludoyo nanti, maka bisa memasok listrik kepada masyrakat Kabupaten Blitar lebih banyak lagi”, jelasnya.

Sementara itu Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Totok Subihandono mengatakan, pihaknya sangat mendukung adanya PLTMH ini. Karena PLTMH ini sudah sesuai dengan visi misinya, yaitu membangun Kabupaten Blitar dari pinggiran.

“Tentu kami sangat mendukung dengan adanya PLTMH ini. Karena tentu listrik akan semakin bisa dinikmati masyarakat secara luas”, tandas Totok Subihandono. (jar/hms)