Disampaikan Kepala Disparta Kota Batu, Arif A Sidiq, bahwa pembebasan lahan tersebut masih tahap proses. “Untuk proses pembebasan lahan di area Situs Pendem, akan bekerjasama dengan penegakan hukum sebagai pendamping. Selama ini, pihak keluarga juga sudah satu suara untuk pembebasan lahan itu,” terang Arif, seusai Musrenbang 2023 di sebuah hotel Kota Batu.

Untuk anggaran pembebasan, tambahnya, sudah disiapkan sebesar Rp 299 juta. Namun, dalam pembebasan itu juga harus melalui proses dengan aturan dan ketentuan yang harus dilalui.

“Jadi, pembebasan lahan ini penting dilakukan sebagai proses kepemilikan legalitas aset Pemkot Batu. Karena, tahun 2022 yang lalu Pemkot Batu masih melakukan proses kajian mengenai konsep pengembangan dari Situs Pendem,” tuturnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Di tempat terpisah, Kepala Desa Pendem, Tri Wahyuwono Effendi, menyebutkan untuk luas lahan yang akan dibebaskan sekitar 100 meter persegi. “Pembebasan lahan itu, sekitar 100 meter persegi. Nah, dari luasan itu dimiliki oleh enam orang ahli waris,” ujar Effendi, saat ditemui di Pendopo Kantor Desa Pendem, Kamis (09/03/2023) tadi.

Dengan adanya pembebasan lahan itu, ujarnya, maka eskavasi terhadap situs tersebut juga dilanjutkan kembali. “Tentunya, setelah pembebasan lahan, maka ekskavasi juga bakal dilanjutkan di situs itu,” tegasnya.

Berdasarkan hasil ekskavasi yang telah dilakukan sebelumnya, tim Arkeolog berhasil menemukan sumuran ditengah-tengah situs tersebut. Sumuran itu berbentuk segi empat berukuran 210 cm x 210 cm.

Sehingga, dengan adanya temuan itu, menandakan jika situs tersebut benar-benar merupakan bangunan candi. Diduga, merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram Kuno abad 9. Hal itu, dapat dilihat berdasarkan struktur batu bata yang tebal dan letaknya berdekatan dengan Prasasti Sangguran. (put/sit)

“Saat ini, kewenangan diberikan ke Dinas Pariwisata Kota Batu. Intervensi kebijakannya tahun ini. Sesuai apa yang sudah dilakukan komunikasi dari pemilik lahan, bahwa sudah dilakukan untuk pengadaan lahan seluas 100 meter persegi,” jelas Effendi, Rabu (22/02/2023) tadi.

Dengan ganti untung terhadap pemilik lahan sebanyak enam ahli waris, tambahnya, bahwa proses tersebut sudah berada di tangan pemerintah daerah. Dimana, proses itu juga menjadi kewenangan Dinas Pariwisata.

Dibutuhkannya lahan 100 meter persegi, itu karena seluruh lahan penemuan situs yang jumlahnya lebih kurang 10 situs itu. Dari hasil ekskavasi, luasnya mencapai 100 meter persegi. Hingga dari temuan itu disebut Candi Manunjung peninggalan Mataram Kuno.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Jadi, untuk tindaklanjutnya memang harus ada keterlibatan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan terkait cagar budaya,” tuturnya.

Mengenai pembebasan lahan itu, menurut Effendi, saat ini sudah dilakukan juga pemetaan dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu dan tentunya bersama Pemkot Batu lewat Dinas Pariwisata. “Saat ini masih proses. Tahun ini pembebasan lahan yang kemarin sudah dipetakan sesuai proses dari sekitar pemilik. Sesuai dengan anggaran, tahun ini akan dilakukan ganti untung. Dan, ahli waris sebagai pemilik lahan sebanyak 6 orang,” paparnya.

Sekedar diketahui, Situs Pendem yang akhirnya disebut Candi Manunjung, terletak di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dari tahun 2020 awal, penemuannya di daerah itu sudah dilakukan ekskavasi sebanyak lebih kurang empat kali. Hasil ekskavasi, menguatkan bahwa Situs Pendem merupakan bangunan candi, yang berkaitan dengan prasasti Sangguran. Karena dalam prasasti tersebut, disampaikan adanya candi. (put/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi, mengatakan jika rencana pembebasan lahan masih dalam tahapan. “Upaya itu akan selalu ada, sehingga kendaraan biar enak saat belok. Dahulu, kan awalnya desainnya jembatan itu memang yang satu itu termasuk yang dibebaskan. Tapi, mengalami kesulitan sehingga akhirnya desainnya agak belok sedikit,” terang Diah-sapaan Kadis PUPRPKP, Sabtu (12/03/2022).

Saat diresmikan pada Kamis atau 24 Februari 2022 lalu, bangunan Jembatan Tunggulmas agak berbelok dari arah Jalan Raya Tlogomas, karena terdapat bangunan yang masih belum dibebaskan. “Doakan saja, mudah-mudahan ada jalan untuk membebaskan itu,” kata Diah.

Dikatakannya, untuk komunikasi dengan pemilik bangunan tersebut, terus dilakukan. Namun, hingga kini masih belum disepakati untuk dilakukan pembebasan jalan dari arah Tlogomas.

Baca juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Kalau komunikasi itu terus dilakukan, tinggal nanti dealnya kapan, baru setelah deal kami anggarkan. Kalau anggaran pembebasan lahan tahun 2022 belum ada,” terang Diah.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menjelaskan masih dikoordinasikan. Namun, menurutnya Jalan Tlogomas bukan domain Pemkot Malang, karena termasuk Jalan Provinsi. Sehingga menurutnya, Pemkot sebatas memberi traffic light saja.

“Jalan Raya Tlogomas bukan domain kami, itu provinsi. Maka, kami hanya sebatas ngasih traffic saja harus koordinasi dengan provinsi. Insyaallah kajian April awal dan mudah-mudahan ada percepatan DED (Detail Engineering Design),” jelas Sutiaji. (cw2/sit)

Wakil Bupati Situbondo, Ir H Yoyok Mulyadi M Si mengatakan, sampai saat ini, sudah ada 16 desa yang telah selesai proses pembebasan lahannya. Desa-desa tersebut berada di wilayah barat Situbondo.

Ir H Yoyok Mulyadi M Si, Wakil Bupati Situbondo. (im)

“Progres yang sudah selesai sama dengan sebelum ada wabah Corona. Jadi, belum ada peningkatan,” terangnya, Selasa (28/4/2020).

Wabup H Yoyok menjelaskan, dengan mandeknya proses pembahasan lahan, otomatis berdampak juga dalam pengerjaan fisik jalan tol. Dengan begitu, pengerjaan tol wilayah Situbondo, kemungkinan akan selesai lebih lama dari target semula.

Dia mengatakan, proyek tol ini tergantung tahap pembebasan lahan. Sebab, baru bisa dikerjakan pembangunan jalannya jika tanah yang dilewati sudah selesai dibebaskan.

“Karena proses pembabasan terkendala, kemungkinan yang lain juga terganggu,” kata Wabup H Yoyok.

Yoyok menjelaskan, sejumlah tahapan sudah tidak bisa dilaksanakan. Komunikasi pemerintah daerah dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) misalnya.

“PPK tol mau kesini sudah tidak bisa. Jadi, ini mempengaruhi komunikasi langsung,” terangnya.

Orang nomor dua di lingkungan Pemkab Situbondo itu menerangkan, hal ini bisa dimaklumi. Sebab, di tengah Pandemi Covid-19, semua aspek terdampak.

“Jadi, kita harus tetap bersabar dengan memperbanyak ikhtiar dan doa,” kata H Yoyok.

Tidak terkecuali dengan sejumlah kegiatan pemerintahan. H Yoyok menerangkan, program-program pemerintah daerah, saat ini banyak yang tidak bisa dilaksanakan.

“Bukan hanya tol, tapi hampir semua kegiatan. Jadi, ketika tol ini terkendala, kita bisa maklumi,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, trase tol Probowangi wilayah Situbondo melewati 14 kecamatan dan 46 desa. Mulai dari Desa/Kecamatan Banyuglugur di wilayah barat, hingga Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih di ujung timur. Di wilayah barat, trase tol melewati Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, dan Panarukan.

Kemudian wilayah tengah melintasi Kecamatan Kota, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar.

Trase terakhir yaitu di Kecamatan Asembagus dan Banyuputih. Di sepanjang trase tersebut, terdapat empat exit tol. Masing-masing di Kecamatan Besuki, sekitar jalan raya Pasir Putih, Kecamatan Panji, serta di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa. (im/yan)

“Benar, memang hingga saat kini proses pembebasan lahan JLU tidak ada progres apapun,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamongan Moch. Faiz Junaidi.

Dijelaskan Faiz, sebelumnya sudah ada penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur Jatim yaitu untuk kebutuhan tanah untuk jalur lingkar utara (JLU) Lamongan sebesar 295.059 meter persegi (M2).

“Sedangkan hingga saat ini diketahui yang sudah dibebaskan sekitar 211.426 M2. Sehingga masih kurang sekitar 83.633 M2 atau 28,34 persen,” ujarnya. Senin (17/2/2020)

Selain itu, ditegaskan Faiz, terkait pembebasan lahan tersebut, sebelumnya juga melibatkan Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) VIII, Kabag Hukum, BPN Lamongan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pihak Kecamatan Deket, Kades Plosowahyu, dan Sekretaris Desa Rejosari.

“Memang sampai sekarang masih belum ada informasi lebih lanjut dari BBJN terkait kekurangan lahan yang dibebaskan, sehingga tidak ada progres alias berhenti,” tegasnya

Tak hanya itu ditegaskan Faiz, untuk pembebasan sisa lahan 83.633 M2 tersebut sudah dianggarkan sebesar Rp. 60 Miliar.

” Yang jelas nanti Harga tanah harus menyesuaikan harga appraisal (penafsiran harga), serta ada lembaga independen appraisal yang telah ditunjuk dan Nanti lembaga independen appraisal yang akan melakukan survei,’’ tuturnya menegaskan.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H. Darwoto mengaku dirinya belum mengetahui terkait kelanjutan pembebasan lahan untuk jalur alternatif yang anggaranya bersumber dari APBN.

“Saya hanya mendengar sebelumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai Bupati Masfuk dulu sudah merencanakan JLU sebagai upaya untuk memecah kemacetan di jalan pantura yang melewati rel ganda tersebut,” ujarnya.

Bahkan, H. Darwoto mengatakan dirinya juga sempat tidak mengikuti perkembangan selanjutnya, dan ia berharap jika pembebasan lahan tersebut belum diselesaikan oleh Pemkab Lamongan maka dalam waktu dekat harus diselesaikan kendati JLU sangat dinanti masyarakat Lamongan.

“Sudah lama saya tidak mengikuti perkembangan Jalur Lingkar Utara, namun kalau memang pembebasan lahan belum diselesaikan, maka harus dituntaskan dan segera direalisasikan, karena JLU sangat dinanti oleh seluruh masyarakat Lamongan,” ujarnya berharap. (aju/zen/yan)

Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali menganggarkan untuk pembebasan lahan stadion yang terletak di Desa Batu Karang dan Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang sebanyak Rp 11 miliar.

Melalui Kabid Pemuda dan Olahraga, Disporabudpar Sampang, Ainur Rofik mengatakan, pembebasan lahan stadion yang dilakukan saat ini merupakan pembebasan tahap kedua, setelah tahun 2019 berhasil membebaskan 4 hektar lahan stadion dengan anggaran Rp 15 miliar.

“Untuk tahun 2020 dengan anggaran Rp 11 miliar, ditargetkan dapat membebaskan lahan 3 sampai 4 hektar,” ujar Rofik kepada Memontum.com, Kamis (9/1/2019).

Lanjut Rofik, Ia mengatakan, dengan berhasil membebaskan lahan stadion 3 sampai 4 hektar pada tahun 2020. Nantinya secara keseluruhan Pemkab Sampang telah berhasil membebaskan lahan stadion sejumlah 7 sampai 8 hektar.

“Jika digabungkan dengan tahun kemarin, maka jumlah lahan stadion yang telah dibebaskan berkisar 7 sampai 8 hektar,” katanya.

Rofik menjelaskan, pembebasan lahan stadion pada tahun 2020 akan dilaksanakan pada tri wulan pertama yakni bulan Januari sampai Maret. Untuk appraisal harga tanah akan dilaksanakan akhir Januari hingga awal Februari.

“Tahapannya sama dengan tahun kemarin, dilakukan appraisal terlebih dahulu untuk menentukan peta bidang, kemudian sosialisasi kepada pemilik tanah, apabila disetujui oleh pemilik tanah, baru nantinya bisa ke pembayaran,” jelasnya. (zyn/oso)

Tujuan mereka mendatangi kantor DPRD yakni untuk melakukan pengaduan atas keberatan tentang pembebasan lahan yang dilakukan pihak BPWS. Masyarakat menilai, pembebasan lahan tersebut hanya menambah masalah baru.

Ibnu Abdillah, Ketua Kelompok Warga Sekar Bungoh menyampaikan ia dan warga dusunnya keberatan dengan adanya pembebasan lahan dari BPWS yang dinilai merugikan warga. Ia meminta BPWS tak membebaskan lahan mereka namun menata lahan tersebut dan membiarkan masyarakat menempati tanah mereka.

“Kami kesini menyampaikan aspirasi warga sekar bungoh tentang keberatan atas pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh pihak BPWS, sebab kami tidak mau pindah. Ini tanah leluhur dan kami hanya ingin ditata bukan disuruh pergi,” ucapnya.

Dikatakan, dari jumlah total warga Desa Sukolilo Barat,kurang dari 10 persen warga yang mau dibebaskan lahannya. Sedangkan lainnya tetap mau menempati lahan tersebut.

“90 persen warga semuanya menolak. Kata BPWS kemarin cuma tiga warga itu bohong, kami semua menolak,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Ha’i mengatakan penolakan tersebut dipicu tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan BPWS tentang penunjukan lokasi tersebut. Selain, keberatan warga juga karena tanah tersebut milik leluhur dan memiliki situs sejarah.

“Yang menjadi permasalahan karena ketika penerbitan penlok dilakukan, sebelumnya sosialisasi tidak merata. Dengan adanya pengaduan ini,maka kami akan melakukan koordinasi dengan BPN, Camat dan Kades setempat. Lalu setelah itu ke BPWS,” pungkasnya.

Diketahui, BPWS rencananya akan membebaskan lahan seluas 20 herktare di Desa Sukolilo Barat, Bangkalan. Rencana itu dilakukan, sebab BPWS akan membangun wisata pantai pesisir di lokasi tersebut. (isn/nhs/yan)

Hal tersebut disampaikan oleh Ishak, perwakilan warga yang hadir dalam musyawarah yang digelar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menyampaikan, harga yang ditawarkan oleh pihak ketiga masih cukup rendah.

“Dengan letak geografis lahan sangat dekat dengan akses jembatan suramadu, harusnya harga tanah dan bangunan juga lebih tinggi. Karena lokasi kami sangat strategis. Kami masih nego, yang jelas untuk harga yang ditawarkan tidak sesuai,” ucap Ishak.

Sementara itu, Camat Labang Fahrozy Chairil Zamzam mengaku pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam penentuan harga tanah. Bahkan, ia baru mengetahui harga tanah tersebut hari ini.

“Memang kami di kecamatan selalu diundang untuk rapat, namun untuk harga kami baru hari ini taunya melalui surat yang diberikan pada masing-masing warga,” jelasnya.

Selain itu, Muh Yusuf Kepala Kantor BPN mengaku penentuan harga ditentukan oleh pihak penilai atau Appraiser. Ia berharap, harga yang ditentukan tidak merugikan masyarakat, selain itu ia juga berharap jika harga yang ditawarkan telah menemui titik temu masyarakat mau berkerjasama.

“Semoga mendapat titik temu yang tidak merugikan kedua belah pihak, satu sisi masyarakat jangan dirugikan dan disisi lain pembangunan ini juga akan menaikkan taraf hidup masyarakat,” jelasnya.

Hingga kini, masyarakat terdampak masih diberikan waktu tiga hari untuk bernegosiasi. Setelah negosiasi rampung, para warga diharuskan membuat kesepakatan hitam diatas putih.

Diketahui, pembebasan lahan ini akan memakan tempat seluas 20 hektare. Namun di tahun ini, diperkiran hanya mampu membebaskan seluas 4 hingga 5 hektare. Lahan ini nantinya digunakan sebagai kawasan wisata pesisir.

Dalam pembebasan lahan ini, BPWS hanya sebagai pihak yang membayar pembebasan lahan. Sedangkan harga ditentukan oleh appraiser yang ditunjuk yang berasal dari Surabaya.

“Kita memang yang menilai, jadi kita ada patokan sendiri untuk penilaian mulai dari akses jalan dan juga letak lahan. Untuk range harganya banyak saya gak hafal,” ucap Suryadi,salah satu appraiser. Sebanyak 36 pemilik lahan hadir dalam acara musyawarah ini. Diperkirakan, dari total 36 pemilik, lahan yang bisa dibebaskan berkisar 2 hingga 3 hektare. (isn/nhs/yan)

Saat ini, pembangunan flyover itu sudah mencapai 40 persen. Namun pemasangan tiang pancangnya sudah selesai. Selanjutnya bakal menyelesaikan pembangunan bentangan jembatan dengan lebar 7 meter dan sepanjang 72 meter itu.

Apalagi, setelah pembangunan flyover baru ini selesai, rencananya flyover lama bakal dibongkar.

“Memang kalau dibuat truk tronton masih belum bisa flyover baru ini. Tapi sudah bisa digunakan truk berpapasan. Kami targetkan pengerjaan selesai akhir Desember 2019. Kalau digunakan jembatan lama akan dibongkar,” ungkap koordinator proyek flyover ini di lokasi pembangunan.

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono meminta rekanan menyelesaikan target pekerjaannya itu sesuai jadwal target awal. Hal ini agar bisa segera mengerjakan flyover desa Wage, Kwcamatan Taman yang saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Kemudian dilanjutkan Tahun 2020 bisa mengerjakan flyover Desa Sepande, Kecamatan Candi dan flyover Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono berbatasan Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran.

“Karena dari 8 titik flyover yang dimintakan Dishub Pemkab Sidoarjo, hanya 4 titik yang disetujui setelah kamj desak Jasa Marga. Pembangunanya juga bertahap,” tegasnya.

Selain itu, kata Bambang Haryo pihaknya juga meminta eksit tol baru (rum in and rum out) di sekitar Masangan Wetan. Hal itu untuk mengurangi volume kendaraan di Tol Sidoarjo bersamaan bertambahnya jumlah penduduk dan kendaraan yang memanfaaatkan ruas tol Sidoarjo.

“Kalau Surabaya bisa punya eksit tol 6 titik, seharusnya Sidoarjo punya 3 titik ditambah yang kami ajukan di Sukodono. Sekarang yang ada hanya di tengah (Sidoarjo) dan Porong saja,” pintahnya.

Bagi politisi Partai Gerindra ini, pembangunan eksit tol Sukodono sangat penting. Hal ini untuk memfasilitasi mobilisasi kendaraan industri dari Gedangan ke Sukodono, Krian dan sekitarnya.

“Karena eksit tol baru itu sesuai kebutuhan industri, maka selayaknya segera dikerjakan. Apalagi, untul Tol Sidoarjo ini sudah lunas. Selayaknya Jasa Marga membangunkan eksit tol baru itu,” pungkasnya. (Wan/yan)