Dalam arahannya, dirinya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pelatihan itu. Itu karena, pelatihan yang digelar dinilai sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial dan keamanan masyarakat.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Satlinmas memiliki peran strategis dalam mendukung ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan warga dari berbagai potensi gangguan dan bencana. Untuk itu, peningkatan kapasitas anggota Satlinmas adalah sebuah keharusan,” kata Wali Kota Wahyu.

Pembentukan kapasitas anggota Satlinmas, paparnya, akan difokuskan pada lima regu. Pertama, regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, yang bertugas mendeteksi dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sejak dini. Kedua, regu pengamanan, yang bertanggung jawab menjaga stabilitas wilayah, mendampingi kegiatan masyarakat, serta menjamin pelaksanaan protokol keamanan di tingkat lokal.

“Ketiga, regu pertolongan pertama, yang dilatih memberikan bantuan awal bagi korban bencana atau kecelakaan, termasuk penanganan kebakaran. Keempat, regu penyelamatan dan evakuasi yang disiapkan menghadapi situasi darurat bencana dengan tindakan evakuasi yang cepat dan tepat. Kelima, regu dapur umum yang memastikan ketersediaan logistik dan konsumsi saat terjadi bencana atau keadaan darurat sosial lainnya,” urainya.

Baca juga :

Wali Kota Malang pada kesempatan ini juga menegaskan akan pentingnya pembentukan Satlinmas yang tidak hanya siap secara fisik, namun juga memiliki kecakapan pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional dan humanis dalam melayani masyarakat. “Untuk itulah saya berharap, agar kegiatan ini bukan sekadar formalitas semata, tetapi menjadi momentum perubahan nyata,” tambahnya.

Beberapa poin arahan yang disampaikan Wali Kota Malang, diantaranya yaitu peningkatan kemampuan teknis dan kedisiplinan dalam bertugas, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan lainnya agar sinergi dalam menjaga trantibum dapat semakin solid.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu pun berpesan agar pelatihan ini harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai bekal di lapangan. “Tumbuhkan semangat kerelawanan dan jiwa sosial dalam bertugas, karena satlinmas adalah garda depan di masyarakat. Jaga integritas, hindari penyalahgunaan wewenang, serta pegang teguh etika pelayanan publik. Berdayakan potensi lokal di setiap kelurahan, dan libatkan masyarakat sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram,” papar Wali Kota Wahyu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) anggota Satlinmas Kota Malang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada anggota dalam menjalankan tugas di masing-masing regu tugas,” jelas Heru.

Melalui kegiatan ini, ujarnya, diharapkan juga dapat memperkuat peran Satlinmas sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat dan mendukung terwujudnya Kota Malang yang aman, damai dan sejahtera.

Sementara di sela pembukaan kegiatan, Pemerintah Kota Malang juga menyerahkan piagam penghargaan kepada anggota Satlinmas yang telah mengabdi selama 10 tahun dan 20 tahun, santunan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris anggota Satlinmas yang meninggal dunia saat bertugas, serta penyerahan bantuan bahan praktik pelatihan dari Wali Kota Malang kepada Kasatpol PP Kota Malang didampingi Kepala BPBD Kota Malang. (kom/mlg/sit)

Mbak Cicha-sapaannya Ketua TP PKK Kediri, mengatakan akan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter, kecerdasan dan kesehatan anak. Penghargaan ini, merupakan bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam menjalani proses pembekalan.

“Sejatinya, menjadi orang tua tidak hanya membesarkan anak, tetapi juga terus belajar dan berkembang demi masa depan yang lebih baik,” kata Mbak Cicha.

Baca juga :

Ditambahkannya, Sekolah Orang Tua Hebat hadir sebagai tempat belajar dan membekali orang tua dengan keterampilan praktis dalam pengasuhan, seperti pola asuh mencegah stunting, ASI eksklusif, gizi seimbang hingga stimulus sesuai dengan usia. “Ini merupakan komitmen bersama menjadi orang tua hebat yang mampu mendidik, membimbing dan menjadi teladan terbaik bagi anak-anak kita,” jelasnya.

Pelaksanaan kegiatan ini, pun mendapat apresiasi dari perwakilan Orang Tua Hebat, Munadiroh. Dirinya mengaku, sangat terbantu dengan materi yang diberikan dalam Sekolah Orang Tua Hebat.

“Saya akui, metode yang diberikan sangat mudah diingat tentang bagaimana cara menstimulasi anak. Semoga, ke depan program ini bisa optimal dan berkelanjutan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Nurwulan Andadari, menambahkan bahwa di Kabupaten Kediri, sejak 2023 hingga 2025, telah berhasil meluluskan 7.899 orang tua yang telah diberi penghargaan. “Tahap pertama pada tahun 2023 sebanyak 7.173 orang tua hebat dari 322 desa dan periode 2024-2025 total ada 726 orang tua dari 33 desa,” paparnya. (kom/pan/sit)

Dengan adanya pelaksanaan itu, maka mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Termasuk, memastikan terciptanya pemerintahan yang transparan serta bersih.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan bahwa pembekalan ini menjadi yang pertama bagi Kabupaten Situbondo, dan sekaligus mendapatkan kunjungan langsung dari Ketua Ombudsman RI. “Kehadiran Ombudsman RI merupakan bukti nyata komitmen kami untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih maksimal dan transparan. Kami juga telah menandatangani MoU dengan Ombudsman RI untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Sebagai bagian dari upaya konkret untuk meningkatkan pelayanan publik, Bupati Rio juga memperkenalkan layanan pengaduan berbasis teknologi yang dinamakan Rio Call (Ricall). Layanan ini, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai ketidakpuasan atau keluhan terkait pelayanan publik yang diterima. Baik itu di tingkat desa maupun di instansi pemerintahan lain.

“Ricall terbuka untuk seluruh masyarakat Situbondo. Siapapun bisa menghubungi saya langsung melalui WhatsApp (WA) atau media sosial. Saya sangat aktif di berbagai platform, jadi jika ada layanan publik yang kurang maksimal, silakan laporkan kepada saya. Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah besar dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sebagai lembaga negara yang independent, Ombudsman RI berperan penting sebagai pengawas eksternal dalam sektor pelayanan publik.

“Ombudsman RI bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang terkait dengan mal-administrasi. Baik itu yang dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD hingga badan swasta yang menjalankan tugas pelayanan publik tertentu,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengungkapkan bahwa sejak 2023 hingga Maret 2025, terdapat sembilan pengaduan yang masuk dari Kabupaten Situbondo. Sebagian besar, pengaduan itu terkait dengan pelayanan di tingkat desa dan lembaga peradilan.

“Pada 2023, itu ada satu pengaduan. Sementara pada 2024, itu jumlahnya meningkat menjadi delapan pengaduan. Sedangkan hingga Maret 2025, belum ada laporan baru yang masuk,” ujar Najih.

Dirinya juga menyoroti, akan pentingnya pelayanan publik yang maksimal sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya mal-administrasi, yang sering kali menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi. “Salah satu bentuk mal-administrasi yang sering ditemukan adalah ketidakadilan dalam pemberian layanan. Seperti adanya praktik prioritas berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan tertentu,” ucapnya.

Dalam penjelasannya, Najih juga mengidentifikasi 12 jenis mal-administrasi yang sering terjadi. Antara lain, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, pengabaian kewajiban hukum, penyalahgunaan wewenang serta permintaan imbalan.

Selain itu, ungkapnya, ada juga bentuk mal-administrasi lain. Seperti penyimpangan prosedur, tindakan tidak patut, keberpihakan, konflik kepentingan, diskriminasi dan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas.

“Dari 12 jenis mal-administrasi tersebut, yang paling sering dilaporkan adalah penundaan berlarut. Yaitu, ketika layanan yang seharusnya selesai dalam waktu singkat justru tertunda hingga berhari-hari,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Najih juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten Situbondo, dalam meluncurkan layanan Ricall. “Kami mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan layanan Ricall ini. Layanan ini adalah bentuk konkret dalam meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat, serta memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran,” tambahnya. (her/gie/adv)

Pria yang kerap disapa Erik, itu menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan atas arahan dari Pj Wali Kota Malang. Sehingga, diharapkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat nantinya dapat berlangsung secara profesional, selalu tanggap terhadap perkembangan zaman, termasuk juga mengedepankan aspek kemudahan terhadap layanan publik.

“Teman-teman inikan yang memang berhadapan langsung dengan masyarakat, karenanya kami berikan pembekalan. Yang pertama, kami sebagai perumus kebijakan meminta informasi, implementasi-implementasi tata laksana di bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi apa saja informasinya,” jelas Erik, saat di Balai Kota Malang.

Menurutnya, informasi yang didapatkan tersebut nantinya akan menjadi feedback (umpan balik) terkait aturan-aturan yang perlu disempurnakan atau yang dirasa menyulitkan. Kemudian, juga terkait dengan persediaan sarpras pelayanan publik.

Baca juga :

“Ini kita minta supaya diatur flow layanannya, supaya bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan. Saya berikan ilustrasi, bagaimana agar nanti masyarakat yang tidak tahu atau belum pernah berkunjung ke kantor kelurahan, bisa tergambar layanannya apa saja, tidak bingung tujuannya mau ke mana. Jadi sudah tahu lewat flownya itu,” katanya.

Kemudian, dikatakannya bahwa pelayanan publik juga tidak hanya soal regulasi, sarana prasarana (sarpras), tetapi juga perilaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Bagaimana agar kita sebagai pemberi layanan kepada masyarakat ini bisa melayani dengan baik. Perilaku ini juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang untuk mencari layanan. Tetap tegas itu pasti, tapi sopan santun, etika, norma, itu terjaga,” tuturnya.

Lebih lanjut, Erik juga menyampaikan bahwa aspek hubungan sosial dan kepemerintahan itu harus beririsan. Sehingga, diharapkan sebagai pelayanan publik di masyarakat harus saling menyesuaikan. 

“Sebagai contoh, aparatur ini juga manusia, yang mana seringkali pada saat jam kerja misalnya, itu ada aspek sosial kemasyarakat yang harus dijalani. Misalnya ada undangan yang harus dihadiri, ataupun ada duka cita, yang tentunya sebagai makhluk sosial, aparatur juga harus melakukan itu. Nah ini yang harus kita ingatkan bagaimana menjaga balancingnya. Jangan sampai kantor ditinggalkan dalam keadaan kosong, itu kan tidak etis,” imbuh Erik. (rsy/sit)

Ketua DPC PPP Kabupaten Situbondo, Zeiniye, mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk menjemput kemenangan Pemilu 14 Februari 2024. Karenanya, ada total 2015 saksi yang dilibatkan dalam pelatihan.

“Kalau pada tahun lalu, kami mengumpulkan saksi perdapil. Tahun ini, kami mengumpulkan saksi perkecamatan. Jadi, kami berkeliling di 17 kecamatan seKabupaten Situbondo. Alhamdulillah, ini suatu rangkaian pelatihan saksi yang terakhir,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Caleg PPP DPRD Provinsi Dapil IV ini berharap, kepada seluruh saksi yang mendapat pelatihan dapat menjalankan tugas dengan baik. “Kami bebankan dua tugas pada saksi. Yang pertama, memastikan suara Caleg dari PPP baik dari kabupaten, provinsi dan pusat, termasuk suara partai itu aman. Dalam arti, tidak ada kecurangan dan segala macam. Kedua, kita perintahkan untuk saksi agar bisa berkolaborasi dengan Caleg dan Timses Caleg untuk membesarkan suara PPP. Karena kami punya target di 7 Dapil ini bisa nambah satu-satu di semua Dapil. Kami punya target bisa mencapai 15 kursi di DPRD,” imbuhannya.

Ditambahkannya, bahwa ujung tombak pemenangan juga pada saksi. Oleh karena itu, rekrutmen saksi yang dilakukan oleh DPC PPP Situbondo, sangatlah ketat.

“Saksi kita harus berbasis TPS. Jadi, mereka harus berdomisili di TPS itu. Kemudian, ada kuota 30 persen keterwakilan perempuan dan untuk honor saksi kita akan menyesuaikan dengan ketua-ketua Parpol lain,” tambahnya. (her/gie)

Selain memberi semangat kepada para Caleg dan kader partai, Presiden RI ke 6 ini juga menekankan agar selalu berikhtiar demi meraih kemenangan dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 mendatang. Bahkan, SBY menuturkan memasuki masa kampanye kali ini para Caleg dan kader Partai Demokrat, diminta untuk turun langsung menyapa masyarakat.

“Sampaikan baik-baik jika Partai Demokrat kembali ke pemerintahan seperti 10 tahun lalu, saat masa kepemimpinan saya. Maka akan ada beberapa kebijakan yang akan dilakukan demi kepentingan masyarakat pada umumnya,” imbuh SBY.

Ke depannya, dirinya menyampaikan akan meningkatkan BPJS, Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM, bidik misi, Biaya Operasional Sekolah (BOS), PKH dalam rangka mengurai angka kemiskinan dan pengangguran. Ditambah, mempermudah pupuk bagi para petani dan upah buruh ditingkatkan.

“Artinya, semua yang kita laksanakan sebelumnya akan kita lakukan kembali. Intinya sesederhana itu sajalah, jangan janji-janji begitu banyak yang justru nanti tidak bisa ditepati. Perlu kita tahu juga, bahwa kompetisi Pemilu itu dilakukan antar partai politik, tetapi tetap harus memelihara persaudaraan,” tambah SBY.

Disinggung terkait alasannya memilih Trenggalek menjadi salah satu kabupaten yang didatangi, SBY menyebut jika ke depannya semua wilayah baik kota atau kabupaten pasti akan didatangi. Dirinya bercerita, saat ini tengah diadakan turnamen bola voli di Kediri. Ada papan atas Tim Voli Indonesia yang mana salah satunya merupakan binaan Partai Demokrat yakni Lavani.

Baca juga :

“Jadi sambil menunggu mereka bertanding, saya sempatkan untuk mengunjungi beberapa wilayah seperti Blitar, Tulungagung dan Trenggalek. Nanti setelah pertandingan itu selesai, saya juga akan menyempatkan mengunjungi kabupaten dan kota lain,” tuturnya.

Masih terang pria 74 tahun ini, untuk mendapatkan perolehan suara dalam kontestasi Pemilu tahun depan, diharapkan tidak ada saling sikut antar partai politik. Fokus saja pada target masing-masing dalam mendapat dukungan dari masyarakat.

“Oleh karena itu, tidak usah saling berebut suara dan saling sikut. Intinya, cari tambahan suara sebanyak mungkin sehingga target kemenangan kita bisa tercapai,” ujar SBY.

Dirinya juga menyampaikan pesan, mewakili Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mana belum menyempatkan diri hadir karena masih menemani Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo di luar kota. Meski demikian, doa dan ikhtiar dari semua Caleg, kader partai hingga masyarakat sangat dibutuhkan demi memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 14 Februari 2024 nanti.

Dalam kesempatan itu, Presiden RI periode 2004-2014 itu sempat bertanya kepada Caleg dan kader partai yang hadir. “Siap memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Mas Gibran?” tanya SBY. Ratusan Caleg dan kader partai Demokrat yang hadir, pun nampak kompak dan semangat menjawab, “Siap”.

Terakhir, SBY pun menegaskan jika setiap hari para Caleg harus terjun ke lapangan berbaur dengan masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya. “Tujuan kita (Partai Demokrat) kepada Caleg dan kader yang hadir, untuk memperjuangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024. Dan Partai Demokrat tetap memegang teguh idealisme serta visi misi yang jelas. Saya juga minta setiap harinya para Caleg harus bertemu dengan masyarakat secara langsung untuk menyerap aspirasi dan perhatian mereka,” tambahnya. (mil/gie)

Bertindak sebagai Ketua Pelaksana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah calon jamaah haji Kabupaten Situbondo pada tahun 1444 Hijriyah, sejumlah 775 jamaah. Nantinya, akan terbagi menjadi dua kloter yaitu Kloter 73 dan Kloter 74 serta tambahan kuota 39 jamaah di luar 2 kloter tersebut.

“Pemberangkatan jamaah haji pada hari Senin (19/06/2023) lusa dan akan kembali ke Kabupaten Situbondo Insyaallah 30 dan 31 Juli 2023,” jelas Sekda Wawan.

Baca juga :

Selain itu, Sekda juga menambahkan bahwa fasilitas yang disiapkan oleh Pemkab Situbondo adalah transportasi untuk membawa calon jamaah haji sejumlah 18 unit bus dan 1 unit bus candangan. Serta, kendaraan truk pengangkut tas atau barang jamaah. “Semua anggaran diambil dari APBD Pemkab Situbondo. Semua untuk kepentingan dan kenyamanan jamaah haji Kabupaten Situbondo,” imbuhnya.

Bupati Karna Suswandi dalam sambutannya mengatakan bahwa calon jamaah haji harus meluruskan hati, pikiran dan niatnya fokus ibadah. “Jangan sampai saat melaksanakan ibadah haji, malah ingat kalau lupa ngasih makan ayam peliharaan,” canda Bupati Karna kepada jamaah untuk mencairkan suasana.

Rencananya, pelepasan CJH pada 19 Juni 2023 mendatang, akan dilaksanakan di Alun-alun Kabupaten Situbondo. Bupati berharap, pihak keluarga tidak perlu banyak-banyak mengantar agar mobilitas kendaraan dan kegiatan berjalan lancar.

“Nanti saat pulang balik ke Kabupaten Situbondo, akan saya jemput langsung di Probolinggo. Selain itu, Pemkab akan sediakan tempat yang memadai agar jemaah haji bisa beristirahat sejenak serta bersiap-siap sebelum kemudian melanjutkan balik ke rumah di Kabupaten Situbondo,” imbuhnya. (her/gie)

Ketua APKLI Kota Batu, Mardi Setyaningsih, mengatakan bahwa pembekalan ini diberikan karena banyak PKL maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang sebagian besar belum mengetahui dan mengenal tentang hukum. Terutama, soal perlindungan bagi pelaku usaha.

“Hari ini, lewat workshop kami memberikan bekal pengetahuan tentang perlindungan hukum untuk PKL maupun pelaku usaha UMKM. Tentunya, dengan tujuan supaya nyaman saat menjalankan usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” terangnya.

Untuk itu, tegasnya, diharapkan usai workshop yang digelar tersebut semua pedagang bisa memahami soal hukum. Sehingga, dengan sinergi beberapa instansi, para pelaku usaha semakin aman dan tenang saat berjualan.

Baca juga :

“Diharapkan, ke depan dengan adanya Workshop ini para pelaku usaha akan semakin aman dan tenang dalam berjualan juga terjalin sinergitas antar instansi terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Bidang Hukum APKLI, Suwito, mengungkapkan pembekalan hukum ini perlu diberikan kepada pedagang dan pelaku UMKM. Itu karena, masih adanya kendala yang dihadapi terutama di tempat berjualan.

“Yang jelas, bekal hukum bagi pedagang ini sangat diperlukan. Karena, banyak kendala yang dihadapi di tempat berjualan. Salah satu contoh, bila berhadapan dengan oknum yang punya niat memalak atau membuat permasalahan. Untuk itu, dengan kegiatan ini para pedagang juga bisa bersinergi lebih mengetahui instansi mana yang harus dihubungi bila terjadi permasalahan hukum,” jelasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto, menjelaskan bahwa saat ini sangat rawan dalam hal penjualan produk. Dan, beberapa aturan soal hukum ini juga jarang diketahui pedagang. Maka, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pedagan supaya bisa mengambil sikap dalam menjalankan usahanya.

“Jelasnya, pengetahuan hukum bagi pedagang sangat bermanfaat sekali. Dalam workshop ini saya berharap menambah wawasan bagi semua pedagang yang nanti juga ditularkan kepada temannya,” tegasnya. (put/gie)

“Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh kepala desa yang telah dilantik. Yaitu, segera konsolidasi dengan seluruh elemen, menyatukan komitmen, gerak dan langkah untuk membangun desa guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Suwito, Kamis (16/02/2023) tadi.

Lebih lanjut Suwito mengatakan, para Kades yang baru dilantik, agar segera menyesuaikan dengan pemerintahan desa. “Tentunya, sudah harus bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan. Itu yang penting. Kemudian, fungsi pemerintahan desa, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan,” ujarnya.

Baca juga :

• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH
• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Suwito menambahkan, Pemerintah Kabupaten Blitar setelah melakukan pelantikan ini, harus segera melakukan pelatihan atau pembekalan kepada para kepala desa yang baru maupun kepala desa yang lama. “Kepala desa nanti begitu menjabat, itu harus sudah dibekali. Ini penting, jadi Pemerintah Kabupaten harus memberikan pelatihan atau pembekalan, supaya jalannya pemerintahan desa itu taat aturan. Kemudian, juga bisa menyusun rencana strategis di masing-masing desa. Nah, di situ membutuhkan pendampingan dan pelatihan,” imbuhnya.

Dalam menyikapi permasalahan atau polemik yang timbul, ujarnya, pun harus tetap professional, berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. “Di sini, dibutuhkan jalur komunikasi dan keterbukaan. Artinya, secara terbuka memang harus dibangun komunikasi antar desa. Tentunya, di sana ada camat, sehingga kesenjangan antara desa yang satu dengan desa lain, tidak jomplang. Kerja sama antar desa itu penting,” tambahnya. (jar/gie)