Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengatakan bahwa kedatangan Komisi X untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan persiapan pembukaan sekolah, pada proses penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Surabaya. “Selain itu, mereka juga ingin mengetahui bagaimana tata kelola penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dan perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik,” ujar Armuji, saat ditemui di Ruang Sidang Wali Kota.

Armuji juga menyampaikan, bahwa Pemkot Surabaya juga berupaya menyeimbangkan ketentuan pelaksanaan PTM, berdasarkan SKB 4 Menteri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). “Terkait PTM, Pemkot Surabaya sangat berhati-hati. Pada pelaksanaan PTM, kami telah berkoordinasi dengan Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat. Hasilnya, Pemkot Surabaya  menerapkan 25 persen kapasitas untuk PTM,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya, melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, yang sangat serius dalam mempersiapkan tahapan-tahapan pada pelaksanaan PTM. “Kota Surabaya sangat luar biasa. Karena kasus Covid-19 turun dengan sangat drastis. Pemerintah dan Dinas Pendidikan juga sangat siap dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan PTM,” ungkap Agustina

Lebih lanjut Agustina mengatakan, bahwa Kota Surabaya layak menjadi kota percontohan dalam kesiapan tahapan dan pelaksanaan PTM. Sebab, Pemkot Surabaya tengah mempersiapkan diri menuju penerapan pelaksanaan PTM 100 persen.

“Surabaya memiliki cara yang kongkrit dalam menghindari kluster sekolah dengan menggelar tes swab berkala,” ujarnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Menurutnya, hal ini membuat Surabaya sangat baik menjadi percontohan untuk pelaksanaan persiapan PTM bagi seluruh kabupaten atau kota di Indonesia.

Kepala Dispendik Surabaya, Supomo, juga memaparkan bahwa pelaksanaan PTM di Kota Surabaya, telah berlangsung untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan pada pelaksanaannya, juga telah meminta izin dari masing-masing wali murid, apakah siswa tersebut di izinkan mengikuti PTM.

“PTM ini bisa berlangsung, jika ada persetujuan dari wali murid. Kami juga melibatkan masyarakat, salah satunya adalah orang tua siswa. Tetapi juga, ada sekolah yang belum menggelar PTM, karena belum mendapat persetujuan dari orang tua,” jelasnya.

Hingga saat ini, Supomo mengaku, sebanyak 651 SD Negeri dan Swasta, serta 317 SMP Negeri dan Swasta, telah menggelar PTM terbatas. “Kami juga melakukan tes swab kepada siswa dan guru secara rutin, hasilnya hingga saat ini tidak ditemukan kluster sekolah di Kota Surabaya,” ungkap dia.

Namun, Supomo juga menerangkan, bahwa pihaknya bersama Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat, telah menyepakati penerapan PTM secara 100 persen. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

“Pertimbangannya, kami menunggu usai bulan Desember, yang diperkirakan ada eskalasi dari Covid-19,” terangnya. (ade/sit)

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho, mengatakan bahwa SOP itu dibuat mengacu pada aturan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri), Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Agar sekolah SMP negeri dan swasta di Surabaya dapat melaksanakan PTM, wajib mengikuti SOP yang berlaku. Yang pertama, setiap sekolah wajib melakukan tes Swab RT-PCR bagi guru dan siswa,” kata Aji, Kamis (25/11/2021).

Sedangkan kedua, kata dia, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi. Mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung.

“Ketika mereka sudah menyelesaikan itu (administrasi), kita evaluasi langsung. Kemudian segera kita terbitkan rekom PTM-nya,” ujarnya.

Aji menjelaskan, bahwa hingga saat ini ada beberapa sekolah yang masih belum menerima hasil Swab RT-PCR dan proses administrasi serta dokumen selama simulasi PTM. “Memang ada yang belum dan menerima hasilnya (RT-PCR), selain itu ada yang belum memenuhi administrasinya. Contoh, terkait pernyataan orang tua apakah bersedia untuk mengantar, menjemput dan mengizinkan anaknya,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa sekolah juga harus mengupload video maupun foto ketika simulasi PTM. Karena, ada beberapa yang belum mengupload-kan. Sehingga, pihaknya mengembalikannya lagi ke sekolah. Sebenarnya lebih banyak ke persoalan administrasi.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Aji juga mengaku, sudah berkoordinasi dengan masing-masing sekolah untuk segera merampungkan syarat yang sudah ditentukan. “Kami sudah membuat sistem untuk memanage PTM. Jadi disampaikan melalui sistem tersebut, alasan kenapa ditolak dan segala macam. Sudah kami sosialisasikan juga agar segera di-follow up apa saja persyaratannya yang kurang,” jelasnya.

Sesuai data Dispendik Kota Surabaya, dari 250 sekolah SMP negeri dan swasta yang belum mendapat rekomendasi PTM, ada 105 sekolah. Ada 39 sekolah yang mengajukan namun ditolak. Sedangkan yang lain masih belum proses melakukan pengajuan lagi.

“Jadi, ada sekitar 60an yang belum proses pengajuan simulasi ke PTM-nya lagi. Tapi kami sudah ingatkan di pertemuan melalui daring, yang dipimpin oleh Pak Kepala Dispendik dan bidang sekolah menengah. Kita tanya, apa saja sih yang perlu dilengkapi,” ujarnya.

Saat ini, tambahnya, sekolah yang sudah melengkapi persyaratan, simulasi dan rekomendasi untuk melaksanakan PTM, ada sekitar 149 SMP negeri dan swasta.

“Insyaallah, kemarin 149 itu sudah Swab RT-PCR dan berjalan. Karena memang di sini kita terkena aturan terkait SKB 4 Menteri, sehingga sesuai dengan inmendagri tetap di level 1 pun harus mengacu pada SKB 4 menteri,” terangnya. (ade/sit)

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya menerima kunjungan kerja tenaga ahli Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Andani Eka Putra. Dalam pertemuan itu, salah satunya membahas mengenai pelaksanaan PTM di Surabaya.

“Kemarin (Senin, red) tenaga ahli Kemenkes dr Andani datang ke Surabaya. Salah satunya ketika Surabaya ini sudah 100 persen vaksinnya, sudah Level 1, (vaksin) Lansia sudah 94 persen. Maka, ada kesepakatan bersama empat Menteri, itu akan 100 persen sekolahnya Surabaya,” kata Eri, Rabu (17/11/2021).

Eri menyampaikan, bahwa pemerintah pusat ingin menjadikan Kota Surabaya sebagai acuan Nasional dalam menuju penyelenggaraan PTM 100 persen. Sebab, pemerintah pusat menilai, Surabaya adalah daerah yang paling siap untuk melaksanakan kebijakan itu.

“Kota Surabaya dijadikan acuan. Karena selama ini asesmennya, cek lapangan, setelah itu melakukan (Surveilans) 10 persen di sekolah tadi itu ternyata Surabaya yang paling siap,” ujarnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Lebih lanjut Eri menjelaskan, terkait penanganan Covid-19 maupun penyelenggaraan PTM, Kota Surabaya dipandang paling berhasil oleh pemerintah pusat. Sehingga, Surabaya bisa menjadi contoh bagi kabupaten atau kota atau kepala daerah lain di Indonesia.

“Ternyata dipandang pemerintah pusat ini (Surabaya) yang terbaik. Sehingga, Kota Surabaya bisa dicontohkan ke tempat-tempat (daerah) lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, Eri mengungkapkan, yang terpenting adalah PTM di Surabaya dapat berjalan. Sebab, ketika para pelajar hanya mengikuti pendidikan melalui daring, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk lebih intens memahami pembelajaran yang diberikan.

“Yang penting pendidikan ini berjalan. Karena bagaimanapun kalau tidak bertemu (PTM), ini agak susah. Yang kedua selalu saya katakan minta izin orang tua,” tambahnya.

Lebih lanjut Eri menegaskan, bahwa sekolah bukanlah satu-satunya tempat penularan Covid-19. Sebab, bisa saja anak itu tertular Covid-19 ketika bermain atau beraktivitas di luar sekolah.

“Jadi sekolah bukan satu-satunya tempat penularan. Kalau sekolah dilarang tapi anaknya di rumah dibiarkan, tidak pakai masker dan nanti waktunya sekolah kena, terus sekolah yang disalahkan,” tegasnya. (ade/sit)

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan jika di Kabupaten Trenggalek sudah masuk pada level 3. “Sesuai ketentuan yang ada, saat PPKM di daerah sudah masuk level 3. Kegiatan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan,” ungkap Mugiyanto, Kamis (09/09) tadi.

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Dari data yang ada, kata Mugiyanto, di Kabupaten Trenggalek saat ini sudah turun dari level 4 ke level 3. Meski begitu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka juga masih harus diperhatikan mekanismenya.

Oleh karena itu, Komisi IV meminta Dindikpora untuk mematangkan persiapan tersebut. Mulai dari sarana prasarana maupun mekanisme pelaksanan.

“Jadi sebelum anak-anak ini masuk sekolah dan kembali belajar. Kami meminta agar Dinas terkait memastikan kematangan persiapannya dan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan,” imbuhnya.

Ditegaskan Obeng sapaan akrabnya, kehati-hatian dalam mengambil kebijakan ini dinilai sangat penting. Karena pihaknya tidak menginginkan adanya penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Diharapkan saat pembelajaran tatap muka nanti, tidak akan muncul penyebaran Covid-19 dari cluster sekolah. Dan ini yang harus kita perhatikan,” tegas Obeng.

Pihaknya menambahkan, meski saat ini hampir seluruh tenaga pengajar di Kabupaten Trenggalek sudah menjalani vaksinasi Covid-19. Namun, belum semua pelajar mendapat suntikan vaksin.

“Bukan hanya guru dan pelajarnya sudah menjalani vaksinasi. Namun saat pembelajaran dimulai nanti, pihak sekolah juga harus mendapat ijin dari orang tua. Apakah orang tua itu mengijinkan anaknya untuk kembali belajar meski dalam situasi pandemi Covid-19 atau tidak,” jelasnya.

“Dan untuk meyakinkan orang tua agar anaknya akan relatif aman saat belajar, maka penerapan protokol kesehatan juga wajib dipastikan tersedia. Sehingga proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik dan aman,” kata Obeng.

Perlu diketahui, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021. Pembelajaran Tatap Muka bisa dilaksanakan untuk daerah yang turun level dibawah level 4.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas maksimal 50 persen, kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, MALB maksimal 62 persen sampai 100 persen dengan jaga jarak minimal 1,5 meter dan peserta didik maksimal 5 orang per kelas. PAUD maksimal 33 persen dengan jaga jarak minimal 1,5 meter dan peserta didik maksimal 5 orang per kelas. (mil/ed2)

Namun, dengan digelarnya PTM. Pihak sekolah berserta murid wajib mengikuti protokol kesehatan (Prokes). Sebelum memasuki sekolah, sejumlah siswa siswi terlebih dahulu mengikuti pengecekan suhu tubuh.

Baca Juga:

• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day

Mereka kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika hendak menuju ke ruangan kelas. Murid juga dihimbau oleh petugas sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya, Bahrun, mengatakan, usai dinyatakan level 3, pihaknya langsung menggelar rapat internal dengan para guru. Serta melakukan sosialisasi kepada orang tua maupun wali murid. 

“Bahwa kami sudah memasuki level 3 sehingga diizinkan untuk PTM. Kemarin juga sudah rapat dengan kepala SMK negeri se surabaya, dengan Kepala Cabag Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Kata Bahrun, dengan turunnya level 4 ke 3 maka sekolah, khususnya SMK, untuk bisa melakukan PTM terbatas. Terutama menyangkut keperluan praktek aja, mengingat SMK identik dengan praktek.

“Yang paling dekat dengan praktek adalah anak anak kelas 11 mau PKL di Industri. Sehingga, mereka banyak kami berikan pembekalan supaya ketika praktek industri sudah punya bekal secara langsung,” terangnya. 

Lanjut Bahrun, nantinya diharapkan dengan praktek secara langsung anak anak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi perusahaan atau industri.

Lanjutnya lagi ia menerangkan sementara PTM SMK Negeri 6 melakukan satu sesi. Jumlah siswa yang mengikuti mencapai 18 anak. Sedangkan siswa lainnya masih menggunakan metode daring. Sehingga, berkolaborasi antara luring dan daring.

“Sekolah dimulainya pukul 7 sampai 10. Semua jurusan, karena memang tiap anak harus praktek,” ujaranya.

Lebih lanjut ia menjelasakan soal SMK Negeri lainnya, dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Negeri Surabaya, menyebut, sudah ada sekolah yang telah melakukan PTM.  

“Jadi PTM tahun ini Alhamdulilah tidak sepeti tahun tahun lalu ada 25 persen ada 50 persen, ini kebetulan dengan level ini 3 bisa melaksanakan PTM 50 persen. Dengan 50 persen ini lebih efektif dari pada yang hanya 25 persen. Itupun kalau orang tua mengizinkan. Kami tetap mengutamakan izin orang tua,” terangnya.

Selain itu, kata dia lagi, ada orang tua yang tidak setuju. Tapi dalam artian anaknya tidak sehat. Tetapi bukan tidak setuju PTM. Sebab, kondisi anaknya yang tidak memungkinkan.

Sementara itu, salah satu Siswa SMKN 6 Jurusan Perhotelan kelas 12, Danendra Alif, berharap bisa jalan terus agar bisa mengikuti materi lebih lanjut. “Lebih senang tatap muka karena lebih jelas materi yang disampaikan sama guru. Kalau daring komunikasi terbatas. Kendala daring paket internet sama handphone,” terang Danendra. (ade/ed2)

Kepala Dinas Pendidikan Situbondo, Drs H Achmad Djunadi MSi, mengatakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebenarnya sudah lama dipersiapkan. Artinya, sejak awal seluruh sekolah diwajibkan untuk mengisi kelengkapan sebagaimana dipersyaratkan dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dari Kementerian Pendidikan RI.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Menurut Djunadi, bagi sekolah yang memenuhi syarat untuk menggelar PTM diminta untuk memperketat menerapkan protokol kesehatan, baik kepada guru, lebih-lebih kepada siswa. Ini semata untuk menghindari ganasnya virus delta yang dengan mudah menular.

“Jadi sekolah sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan PTM, Pembelajaran Tatap Muka ini di laksanakan mulai hari ini, 23 Agustus, dan dilakukan secara terbatas,” terangnya

Djunaidi menegaskan, bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melaksanakan PTM terbatas, dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen, atau maksimal 16 peserta didik per kelas.

Selebihnya  tetap dilayani dengan Pembelajaran Jarak Jauh/Daring.

Djunaidi berharap kepala sekolah dan semua guru benar-benar mengawasi proses Pembelajaran Tatap Muka, agar tidak terjadi penularan virus di lingkungan sekolah. “siswa-siswi harus di awasi betul, jika ada siswa atau guru yang sakit, diminta untuk istirahat di rumah dan tidak  melakukan aktivitas,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua MKKS SMPN Situbondo, Agus Triono, menyambut baik terselenggaranya Pembelajaran Tatap Muka, karena PTM ini sangat dirindukan oleh siswa-siswi dan orang tua. ini semata untuk mengobati kerinduan siswa-siswi yang kreatif dan mempunyai semangat belajarnya tinggi.

“Kami pengurus MKKS SMPN menyambut PTM ini menjadi solusi, bahwa pendidikan itu tidak bisa di serahkan sepenuhnya kepada orang tua, Mereka sangat senang adanya pembelajaran tatap muka,” terangnya.

Kata Agus Triono, bagi siswa yang belum ikuti vaksinasi, disebabkan orang tua siswa tidak menyetujui, hal ini menjadi tugas MKKS SMPN  untuk mengakomodir siswa-siswi, serta memperketat protokol kesehatan. “ Jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, maka semuanya di kembalikan pada orang tuanya,” Agus menyampaikan, upaya yang dilakukan untuk siswa, pihaknya akan terus memberikan sosialisasi pada tiap-tiap sekolah tentang pentingnya vaksinasi bagi kesehatan siswa maupun siswi. “Diharapkan bagi guru untuk selalu mengedukasi siwa-siswinya, dan juga kepada siswa-siswi yang sudah di vaksin dapat memberikan pencerahan kepada teman-temannya, bahwa vaksin itu aman dan tidak berhaya,”katanya. (her/ed2)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Agus Purnomo, menyampaikan bahwa pihaknya masih akan terus mengevaluasi setiap perkembangan pemutusan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jombang. Termasuk, status terkini yang sudah berada di Level 3, dari yang sebelumnya di Level 4.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

“Alhamdulilah, status PPKM Kabupaten Jombang ada penurunan dari Level 4 menjadi Level 3. Tetapi, ini masih tetap kita lakukan evaluasi, karena real kondisi di lapangan dari sisi zona, masih masuk ke zona oranye. Tetapi di masing-masing kecamatan, masih rata zona merah kecuali Kecamatan Ngusikan dan Kecamatan Wonosalam,” katanya.

Sehingga, tambah Kadikbud, terkait dengan dunia pendidikan dan kebudayaan masih dievaluasi sampai satu bulan ke depan. Apakah sudah benar-benar menurun, atau justru belum labil.

“Sehingga, begitu kondisi sudah benar-benar menurun, maka akan kita lakukan pembelajaran secara tatap muka. Baik itu dari sisi pembelajaran maupun kebudayaannya,” paparnya.

Walaupun dari sisi regulasi, tambahnya, Kabupaten Jombang sudah dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, tetap akan dilakukan evaluasi dalam waktu satu bulan kedepan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Sementara terkait kuota untuk pembelajaran daring di masa pandemi, sudah ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kuota internet untuk pembelajaran daring langsung dilihat dari Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten maupun Kota. Jadi, kuota langsung dikirim kepada siswa,” ujarnya.

Ketika disinggung terkait beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang difungsikan sebagai Rumah Sehat, dirinya menyampaikan, peralihan ke Rumah Sehat kembali menjadi sarana pendidikan akan dilakukan sterilisasi.

“Tidak perlu takut, karena sebenarnya persebaran Covid melalui percikan (droplet), bukan karena ditempati. Sehingga, tidak akan menyebar. Tetapi, tetap kami antisipasi ketika semua sudah tidak difungsikan sebagai Rumah Sehat. Seperti, dilakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan oleh Dinas Kesehatan,” paparnya.

Menyikapi unjuk rasa dari pekerja seni di halaman Dewan Kesenian Jombang beberapa waktu lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan solusi tampil secara virtual. “Selama pandemi kita sudah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan secara virtual. Kita fasilitasi supaya rekan-rekan bisa berekspresi. Salah satunya pagelaran wayang secara virtual yang di fasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, sudah ada data di bidang kebudayaan juga sudah ada jadwalnya nanti akan kita undang,” ujarnya.

Kadikbud dalam kesempatan itu berpesan, agar peserta didik, wali murid dan pekerja seni di Kabupaten Jombang, tetap harus jaga betul protokol kesehatan serta rasa kesadaran. Karena kunci untuk memerangi pandemi adalah mentaati semua protokol kesehatan yang di tentukan oleh Kementerian Kesehatan. “Insyaallah, kita akan segera bangkit dan kegiatan-kegiatan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” terangnya. (azl/sit)

“Menyongsong Juli ke depan, Lumajang sudah siap dan tinggal meneruskan program sinau bareng menuju Pembelajaran Tatap Muka terbatas. Hanya saja, bedanya kalau sekarang masih 20 persen jumlah siswa yang harus belajar. Baru nanti, tahun ajaran baru dimungkinkan bisa 50 persen. Itu pun, masih kita evaluasi,” terangnya di Kantor Bupati Lumajang, Rabu (23/06) tadi.

Baca Juga:

• Pemkab Lumajang Komitmen Perkuat Akses Listrik Merata untuk Masyarakat
• Libur Lebaran, Pemkab Lumajang Beri Rileksasi Penggunaan Mobnas untuk ASN
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

Dijelaskan Kadisdik, sejak Mei 2019, pembelajaran yang sempat terhenti akibat mewabahnya pandemi Covid-19, Pemkab telah menyiapkan tiga mekanisme pendidikan berupa pembelajaran daring/online, program guru sambang dan program sinau bareng. Itu dilakukan, untuk memastikan pembelajaran tetap diterima oleh anak-anak di Lumajang.

“Menjelang PTM, pada pertengahan Juli mendatang, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang telah menyiapkan petunjuk teknis maupun Perbup pelaksanaan PTM terbatas,” ujarnya.

Catatannya, urai Kadisdik, kalau semua guru negeri maupun swasta sudah divaksin. Maka, itu akan dilaksanakan dan kemudian aturan kedisiplinan protokol kesehatan (Prokes) juga sudah dilaksanakan.

Ditegaskannya, bahwa siswa yang mengikuti PTM, juga wajib mengantongi izin dari orang tua. Bagi siswa yang tidak mendapatkan izin, maka disiapkan pembelajaran daring maupun guru sambang agar siswa tersebut tetap mendapatkan hak pendidikannya. “Wajib, sebagus apapun juknis maupun kesiapan sudah matang, tetap paling akhir harus mendapatkan izin dari orang tua. Kalau tidak mengizinkan, maka anak yang tidak mendapatkan izin tidak akan disanksi. Karena prinsip kami, adalah guru dan murid harus sehat dan selamat,” paparnya. (adi/sit)

Wabup Syah juga ingin melihat langsung proses pembelajaran ini aman dan patuh akan protokol kesehatan (prokes) yang ada.

“Alhamdulillah proses pembelajaran tatap muka sudah bisa kembali dimulai, seperti harapan masyarakat. Meskipun masih belum untuk keseluruhan siswa,” ucap Wabup Syah, Selasa (06/04/2021) siang.

Baca juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Selain itu, Wabup Trenggalek juga menegaskan soal disiplin protokol kesehatan. Seperti yang terlihat di lokasi, penerapan protokol kesehatan sesuai instruksi pemerintah dan Kementerian Pendidikan benar-benar dilaksanakan.

Di sekolah ini, menerapkan satu pintu masuk, dimana para siswa melaksanakan beberapa tahapan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pemeriksaan suhu dan tahapan yang lainnya.

“Dengan begitu protokol kesehatan bisa benar benar terjaga. Semoga SMP ini meskipun berada di Watulimo bisa menjadi contoh bagi sekolah sekolah yang lain,” imbuhnya.

Suami Fatihatur Rohmah ini juga berharap, dengan disiplin protokol kesehatan siswa siswi yang ada bisa dengan aman dan nyaman mengahadapi ujian sekolah nantinya.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Watulimo, Dono Widigdo menjelaskan proses pembelajaran tatap muka di sekolahnya sementara diperuntukkan untuk siswa Kelas IX.

“Ada 4 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 125 siswa. Nantinya dalam pembelajaran tatap muka ini kita bagi per ruang sebanyak 16 siswa saja,” terang Dono.

Diharapkan dengan pembagian kelas tidak lebih dari 16 siswa, jarak aman antar siswa bisa terjaga.

“Selain itu sekolah ini sendiri menerapkan satu pintu masuk saja. Takutnya bila diterapkan banyak pintu, pengawasan siswa menjadi lebih sulit,” pungkasnya.

Pembelajaran tatap muka ini dibatasi 3 jam pembelajaran setiap harinya dan tidak ada jam istirahat. Ditakutkan bila ada jam istirahat, memungkinkan siswa berkumpul dan beresiko penyebaran.

Perlu diketahui sebanyak 84 lembaga SMP baik negeri dan swasta telah melaksanakan pembelajaran tatap muka sejak Senin (05/04/2021) kemarin. Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Totok Rudijanto, sekolah-sekolah ini telah mendapatkan restu dari Bupati Trenggalek.

“Kemarin kita telah mengajukan nota dinas kepada bapak bupati. Alhamdulillah kita disetujui untuk kelas IX bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin (05/04/2021) sejumlah 84 lembaga,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Totok Rudiyanto.

Artinya, baik sekolah negeri maupun swasta, tingkat SMP untuk kelas IX sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi selama 1 bulan. Jika berjalan tidak ada masalah atau tidak ada yang terkonfirmasi positif akan kita lanjut untuk kelas VII dan VIII.

“Setelah semuanya selesai kemudian berlanjut ke sekolah dasar. Kita masih menunggu pendidik dan tenaga pendidik divaksinasi 2 kali. Sedangkan untuk SMP semua sudah tervaksinasi 2 kali,” tandasnya.

Secara bertahap nanti berlanjut ke kelas VII dan VIII. Saat ini tengah disimulasikan kelas tersebut bisa segera tatap muka juga.

“Sementara masih kelas IX, karena kelas ini memang sedang masa-masa darurat menghadapi ujian, sehingga kita prioritaskan,” pungkas Totok.

Meski berada di Kecamatan Watulimo, kondisi semua fasilitas sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Di perpustakaan juga tidak ada buku-buku yang membahayakan. (mil/syn)