Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, kepada Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Kamis (08/06/2023) tadi. “Bersyukur, hari ini kita mendapatkan dua penghargaan dalam BKN Award Tahun 2023. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa bekerja lebih giat lagi,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Cak Thoriq juga mengharapkan, agar ke depannya semakin banyak inovasi-inovasi yang dibuat dan prestasi-prestasi yang diukir kembali. “Semua capaian ini dapat menjadi penyemangat, dan penghargaan ini juga berkat kerjasama seluruh jajaran di lingkup Pemkab Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKD Lumajang, Taufik Hidayat, mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur atas prestasi yang diraih di bidang kepegawaian. Dirinya berharap, agar ke depan penghargaan yang diterima bisa menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN di Lumajang, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis Sistem Merit.

Baca juga :

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran ASN yang ada di masing-masing Perangkat Daerah di Lumajang. Ini merupakan kerja bersama, harapannya ke depan, dapat lebih kompak dan meningkatkan sinergi sehingga capaian Kabupaten Lumajang bisa lebih optimal,” paparnya.

Provinsi Jawa Timur sendiri dalam BKN Award 2023 itu memborong 39 penghargaan. Yakni, lima penghargaan diraih oleh Pemerintah Provinsi dan 34 penghargaan tersebar diraih kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam penyerahan penghargaan BKN Award 2023 tersebut, Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menuturkan banyak terkait dengan peningkatan kualitas manajemen ASN dan perlunya big data. Dirinya juga menambahkan, perencanaan seperti kebutuhan pegawai sangatlah penting, sehingga penempatan dan mutasi pegawai tidak berdasarkan atas keinginan melainkan atas dasar kebutuhan.

“Kepada para penerima untuk tidak terlena dengan penghargaan yang diterima, karena banyak daerah lain yang berupaya keras mengejar ketertinggalannya,” ujarnya. (kom/adi/gie)

“Fanani, Feri dan Ihza, sungguh luar biasa. Ini kebanggaan kita semua, perjuangan mereka luar biasa, mereka semua pagi buta sudah berlatih dan hasilnya saat ini membanggakan kita semua,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Atas prestasinya tersebut, tambah Wakil Bupati, Pemkab Lumajang menghadiahi rumah bagi Fanani dan Feri. Sedangkan untuk Ihza, yang berhasil meraih medali perunggu, dihadiahi uang tunai sebesar Rp 25 juta.

“Pemkab menghadiahi dua unit rumah untuk Feri dan Fanani. Sedangkan untuk peraih perunggu, mendapatkan uang tunai Rp 25 juta,” kata Bunda Indah-sapaan Wakil Bupati.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kapten Timnas MTB Cross Country, Zaenal Fanani, mengungkapkan bahwa kemenangan kali ini adalah buah dari konsistensi dan kerja keras timnya yang solid untuk kota kelahiran Lumajang. “Saya berterima kasih banyak atas apresiasi Pemkab Lumajang. Kita akan tetap semangat, untuk membawa nama harum Kabupaten Lumajang ke kancah yang lebih tinggi lagi. Ke depan, kita akan mempersiapkan Thailand Cup, mengejar point untuk ke Olympic,” terangnya.

Perlu diketahui, kiprah Zaenal Fanani cs sangat membanggakan. Mereka mampu ‘over power’ hingga tidak mampu ditandingi pembalap-pembalap dari negara lain di Asean.

Feri Yudoyono berhasil menyumbang emas pada nomor Cross Country Olympic (XCO) putra. Posisi kedua, ditempati oleh Zaenal Fanani. Sementara itu, Ihza Muhammad meraih perunggu pada nomor XCE putra. Medali emas juga disumbangkan Feri Yudoyono, pada nomor Mixed Cross Country Relay (XCR) bersama Sayu Bella Sukma Dewi, Zaenal Fanani dan Dara Latifah.

Sebelumnya, ketiga atlet Lumajang itu diarak keliling Kota Lumajang, menggunakan mobil bak terbuka diiringi rombongan sepeda gunung. Di sepanjang jalan, ratusan warga dan siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah, mengibarkan bendera Merah Putih, sebagai bentuk penghormatan kepada putra daerah yang sudah mengharumkan nama Indonesia. (adi/sit)

Adapun sistem ini, diberlakukan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan Pasir. “Tanggal 22 sampai 25 Mei akan ada distribusi kartu. Tanggal 29, akan uji coba sekaligus operasional E-Pajak Pasir,” kata Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, saat membuka acara Sosialisasi E-Pajak Pasir di Panti PKK Kabupaten Lumajang, Selasa (02/05/2023) tadi.

Ditambahkannya, melalui sistem ini, Pemkab Lumajang optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat dengan diberlakukannya E-Pajak Pasir. Bahkan, ini merupakan upaya perbaikan tata kelola pertambangan Pasir.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dengan segala dinamika dan problem yang terjadi, ini adalah langkah kami dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Penggunaan SKAB berbasis elektronik, ini sudah menjadi pertimbangan dari sekian persoalan yang ada. Ini akan menjadi penertiban dan ini mengurangi potensi kecurangan,” tegasnya.

Kepala Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, Endhi Setyo Arifianto, menambahkan bahwa penggunaan E-Pajak Pasir bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak untuk mengontrol pembayaran pajak pasir. Sekaligus, mengantisipasi adanya pemalsuan SKAB.

“E-Pajak Pasir ini dapat memudahkan wajib pajak dalam mengkontrol hasil produksi dan meminimalisir pemalsuan SKAB. Secara teknis, pembayaran pajak pasir melalui kartu E-Pajak Pasir, tidak mengubah konsep sebelumnya. Hanya saja, penggunaan medianya yang berubah. Pembayaran menggunakan barcode dan dana ini nantinya langsung masuk ke RKUD. Jadi, semua riwayat pembayaran akan tercantum dan tercatat oleh sistem,” jelasnya.

Sementara itu, para pengusaha pertambangan Pasir atau Himpunan Pengusaha Batuan Indonesia (HPBI), menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah daerah dengan formula baru berupa E-Pajak Pasir. Ketua HPBI, Jamal Al Katiri, berharap bahwa Pemkab akan mensiagakan petugas di lapangan agar supaya program ini berjalan dengan baik. Mengingat, karena sistem yang diberlakukan sebelumnya, rawan pemalsuan.

“SKAB itu ada banyak pemalsuan-pemalsuan. Sehingga, pemerintah daerah dengan disepakati oleh para penambang menggunakan E-Pajak Pasir, maka di situ ada barcode. Ini seperti kartu Tol, dimana akan diisi dan kemudian bisa digunakan. Kita sangat mendukung, karena ini langkah baik. Petugasnya juga harus dibentuk dengan baik, BPRD harus siap, Satpol PP hingga Dishub. Saya menekankan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) jangan bermain-main dengan ini. Karena beberapa waktu yang lalu, yang bermain itu adalah oknum BPRD. Modusnya, SKAB yang sudah digunakan dijual kembali dan kalau ini, tidak akan bisa,” paparnya. (adi/sit)

Kepala Diskoperindag Lumajang, Muhammad Ridha, mengatakan bahwa pihaknya sudah merencanakan langkah strategis guna mengantisipasi lonjakan harga Sembako. Termasuk, terus melakukan pemantauan harga di pasar.

“Kita selalu pantau kondisi di pasar yang ada di Lumajang. Kita masih berencana untuk melakukan operasi pasar dan kita lihat situasinya dahulu. Kita sudah berkoordinasi dengan Bulog dan kita lihat momen yang pas,” ungkapnya, Kamis (06/04/2023) tadi.

Ridha mengatakan, bahwa operasi pasar yang digelar pada waktu lalu, dianggap cukup berhasil dalam menekan dan menstabilkan harga beras di Kabupaten Lumajang. “Harga beras di Lumajang sempat tertinggi nomor 2 di Jawa Timur. Namun, setelah dilakukan operasi pasar, harga beras di Lumajang keluar dari 10 besar di Jawa Timur,” tuturnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya mengakui, jika masih ada lima pasar yang harga beras masih relatif tinggi di Kabupaten Lumajang. Namun, dengan bekerjasama dengan Bulog pihaknya akan melakukan operasi pasar kembali.

“Kita sudah ada komitmen dengan Bulog, dalam bulan puasa ini terus kita pantau, kita lakukan operasi pasar kembali di lima pasar tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, untuk harga cabai dan bahan pokok lainnya, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. “Informasinya memang karena permintaan masih tinggi sehingga barang di pasar juga sedikit. Selain itu juga belum musim panen. Kami akan terus pantau perkembangan,” tambahnya. (adi/gie)

“Pasar Ramadan hari ini mulai beroperasi. Kebetulan, saya berkeliling untuk mengunjungi stand dan rata-rata produk-produk yang dijual berasal dari UMKM serta harganya pun bisa dijangkau oleh masyarakat. Itu karena, harganya di bawah harga eceran tertinggi,” ujar Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lumajang, Rahayu Agus Triyono, saat dimintai keterangan disela kegiatan, Rabu (05/04/2023) tadi.

Rahayu juga menyampaikan, bahwa Pasar Ramadan tersebut dibuka mulai tanggal 5 hingga 8 April 2023, dengan menawarkan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Sehingga, masyarakat bisa memiliki stok bahan pangan dengan harga murah.

Dirinya berharap, dengan terselenggaranya Pasar Ramadan tersebut dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan bahan pokok makanan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Tentunya, dengan harga yang lebih murah dan terjangkau.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dalam Pasar Ramadan ini, jajaran DWP Kabupaten Lumajang juga ikut berpartisipasi membuka stand. Hal ini, sebagai bentuk kontribusi DWP kepada pemerintah daerah dalam upaya mengurangi dampak lonjakan harga komoditas pangan selama Ramadan dan Idul Fitri,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pengunjung Pasar Ramadan, Siti Khotijah, mengungkapkan bahwa adanya Pasar Murah Ramadan dinilai dapat membantu masyarakat untuk mencari kebutuhannya dengan harga yang miring. “Pasar murah ini bisa membantu masyarakat yang kesulitan mencari stok barang dengan harga yang agak murah. Karena, harga produk-produk yang tersedia di stand Pasar Ramadan di bawah harga pasar pada umumnya,” ungkapnya.

Dirinya berharap, agar pasar murah seperti ini bisa terus diadakan dan diperbanyak lokasi pasarnya. Termasuk, melibatkan peran dari distributor untuk masyarakat.

Adapun harga komoditas yang dijual, seperti Beras Premium Rp 58.500 per 5 kilogram, Beras Medium Rp 43 ribu per 5 kilogram, Minyak Goreng ‘Minyak Kita’ Rp13 ribu perliter, Telur Ayam Ras Rp 25 ribu perkilogram, Gula Pasir Rp 12 ribu perkilogram, Cabai Rawit Merah Rp 40 ribu perkilogram dan Bawang Merah Rp20 ribu perkilogram. (kom/adi/sit)

Penghargaan ini, diterima Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam acara Penyerahan Sertifikat Kepatuhan Jawa Timur Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Senin (20/03/2023) tadi.

“Hari ini, saya menerima penghargaan Sertifikat Kepatuhan dengan kategori Predikat Kepatuhan Tinggi Jawa Timur Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, dari Ketua Ombusdmen RI,” ujar Wakil Bupati Lumajang.

Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang juga menyampaikan, bahwa penghargaan tersebut merupakan penghargaan terindah dan yang terakhir di masa jabatannya bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. “Alhamdulillah, dengan adanya konsistensi perbaikan terhadap pelayanan masyarakat yang ada di Lumajang saat ini, bisa berjalan dengan baik. Sehingga, Lumajang bisa kembali meraih ke zona hijau, yakni dengan nilai 80,15,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Adapun penilaian pelayanan publik dari Ombudsman kali ini, paparnya, dibagi ke dalam tiga zonasi. Yakni zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin menerangkan bahwa penilaian dilakukan di empat Perangkat Daerah (PD), yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

“Ombudsman merupakan lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ombudsman memiliki tugas untuk melakukan pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik,” terangnya.

Terkait pelayanan publik tersebut, Agus berharap kepada kepala daerah untuk terus memantau konsistensi pemenuhan standar pelayanan di daerahnya. Sehingga, seluruh kabupaten dan kota bisa menjadi zona hijau semuanya.

“Kabupaten Lumajang merupakan kabupaten yang berlangganan mendapat penghargaan. Dengan adanya hal tersebut, kami berharap agar Kabupaten Lumajang terus mempertahankan serta meningkatkan pelayanan ke depannya,” harapnya. (kom/adi/gie)

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, yang merespon keluhan itu dengan mempertemukan warga dengan Manajemen PTPN XII Kertowono, mengungkapkan bahwa perkebunan milik PTPN XII yang berada di Desa Gondoruso, dahulunya merupakan perkebunan coklat yang menghasilkan coklat kualitas ekspor. Dengan cakupan lahan cukup luas, sehingga banyak masyarakat sekitar yang dipekerjakan sebagai pekerja lepas PTPN XII.

Namun, tambah Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, kondisi saat ini berbeda. Dimana banyak perubahan, termasuk kegiatan ekspor coklat yang semakin menurun dan itu menyebabkan penuruan pendapatan. Sehingga, kebijakan juga perlu disesuaikan.

“Dulu coklat kita ekspor. Bahkan, kita dahulu swasembada pangan. Namun, karena kondisi berubah banyak, maka kebijakan harus mengikuti dinamika yang ada,” ungkapnya.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga berharap, dengan pertemuan tersebut, akan muncul kebijakan dari managemen PTPN XII. Dimana, agar para pekerja lepas itu tetap bisa menjalani kehidupan seperti biasanya.

“Saya harap, PTPN juga mengerti dengan kondisi yang terjadi. Saya sebagai Bupati Lumajang, memilih membela masyarakat saya dan apa yang menjadi keputusan dalam pertemuan ini,” paparnya.

Sementara itu, Manager PTPN XII Kertowono, Erwin Malau, mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 memang mengharuskan adanya kebijakan baru terkait operasional. Salah satunya, banyak hasil produksi yang batal ekspor lantaran negara tujuan berkebijakan lockdown. Bahkan, stok produksi teh milik Perkebunan Kertowono, masih menumpuk ratusan ton akibat lockdown.

Sementara terkait produksi kakau, tambahnya, upaya terus dilakukan oleh pihak PTPN XII, agar para pekerja terus tetap bekerja. Namun, produksi kakau semakin menurun. Sehingga, managemen terpaksa mengambil keputusan untuk membatasi operasional.

“Kami harus menyesuaikan kondisi dunia usaha, termasuk untuk operasional kami. Dahulu memang Kakau, tapi Kakau itu produktifitasnya semakin turun. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan, tapi kita mengalami penurunan terus,” urainya.

Bahkan, tambahnya, beberapa kebijakan juga sudah dilakukan, termasuk menjalin kemitraan dengan sebagian warga Gondoruso untuk tanaman sengon dan beberapa tanaman musiman. Dirinya pun, akan melaporkan hasil audiensi bersama Bupati Lumajang dan warga Gondoruso kepada pimpinan pusat. Tujuannya, agar ada kebijakan yang bisa sama-sama berpihak. (kom/adi/gie)

“Ini akan segera kita tindaklanjuti. Di assesment untuk mengetahui berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan, untuk kemudian dibangun kembali,” ujar Bunda Indah-sapaan akrab Wakil Bupati Lumajang.

Bunda Indah mengungkapkan, bahwa salah satu penyebab robohnya ruang kelas tersebut adalah faktor usia. Itu karena, bangunan tersebut dibangun tahun 70an. Pembangunannya nanti, akan dilakukan percepatan agar kegiatan belajar mengajar siswa-siswi tidak terganggu.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Percepatannya, nanti Januari bisa dilakukan pembangunan. Meskipun, anggaran di Dinas Pendidikan tidak teranggarkan tetapi akan dilakukan pergeseran anggaran,” paparnya.

Untuk sementara, Bunda Indah meminta agar ruang kelas di sebelah bangunan yang roboh, tidak dipakai untuk kegiatan belajar mengajar karena dirasa bahaya untuk para murid. Sembari menunggu proses pembangunan siswa-siswi akan diatur jam belajarnya.

“Sementara anak-anak diatur jam masuknya. Ada yang masuk siang, kebetulan jumlah muridnya tidak terlalu banyak,” terangnya. (kom/adi/sit)

Perlu diketahui, Kambing Senduro dikenal memiliki karakteristik yang unik. Selain bertubuh besar, Kambing Senduro juga memiliki daun telinga yang panjang dan menggantung. Kambing jenis ini, biasanya memiliki warna putih dan mampu menghasilkan susu kambing yang berkualitas.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, yang hadir bersama Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengungkapkan bahwa Kambing Senduro merupakan kambing ras asal Kabupaten Lumajang, yang sudah diakui dan bersertifikat. Kambing Senduro ini, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena mampu menghasilkan susu kambing berkualitas dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kambing Senduro ini rasnya dari Lumajang. Mereka memiliharanya ini tidak sekedar untuk kontes, tapi secara ekonomi berdampak, susu kambing senduro ini mahal,” ungkap bupati yang akrab disapa Cak Thoriq.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, berharap dengan diselenggarakannya kontes Kambing Senduro, akan lahir bibit Kambing Senduro yang berkualitas.

Dirinya pun siap menjalin kerja sama dengan pihak Perhutani untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak terutama kambing yang ada di Kecamatan Senduro dan sekitarnya. “Pemerintah akan memfasilitasi kerjasama dengan Perhutani. Karena Perhutani memiliki lahan yang luas untuk bisa menanam pakan ternak,” ujarnya. (kom/adi/gie)