Harga yang ditawarkan itu, merupakan berada di bawah harga eceran di pasar. Dimana, sekarang berkisar Rp 10 ribu perkilogram. Sedangkan untuk minyak goreng, dijual dengan harga Rp 15 ribu perliter.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kepala Bidang Perdagangan, Thoni, menjelaskan total sebanyak 3 ton beras dan 100 karton minyak goreng didistribusikan dalam operasi pasar kali ini. “Semoga ini dapat membantu masyarakat. Apalagi, belum datang masa panen. Sehingga, masyarakat sangat membutuhkan pasokan beras,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan itu, masyarakat menyambut sangat antusias. Hal itu, terlihat dari banyaknya masyarakat yang sudah mengantri kupon sejak pukul 07.00 WIB.

Salah satu warga Dempelan, Sri Hartati, mengaku sangat menyambut positif operasi pasar. Dirinya mengaku, pelaksanaan ini sangat membantu masyarakat.

“Semoga ada program seperti ini lagi selanjutnya,” ujarnya. (kom/sit)

Hal tersebut, disampaikan oleh Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto, saat meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tatalaksana Deteksi Dini Kasus Stunting di Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut, dilakukan di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Jumat (27/01/2023) tadi.

Wabup mengatakan jika saat ini target tahun 2030, zero stunting, kemudian untuk nasional 2024 nanti targetnya 14 persen. Sedangkan Kabupaten Madiun tahun 2024 diharapkan akan mampu berada di angka 9,5 persen. “Saat ini, kondisinya kita masih berada di angka 17,6 persen. Untuk itulah, hari ini kita launching SOP dalam rangka penanganan, pendataan, penurunan stunting,” ujar Wakil Bupati.

Mas Hari sapaan Wabup mengharapkan dengan kegiatan ini anak-anak mulai bayi dua tahun (Baduta), bayi dibawah lima tahun (Balita), serta ibu dalam masa kehamilan dapat terpantau dan diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar stunting terdeteksi.

Dalam kegiatan tersebut ada empat langkah yang harus dilakukan dalam SOP deteksi dini tersebut. Pertama, adalah pendaftaran dan pengecekan bayi sebelum di timbang, kedua adalah bayi akan dilakukan pengecekan tinggi badan dan berat badan, ketiga usai melihat tinggi dan berat badan, Balita akan diberikan arahan terkait perkembangan bayi dan terakhir mereka diberikan makanan sehat dan vitamin.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Terkait wilayah, Wabup menjelaskan jika di Madiun, juga seluruh daerah sudah terjangkau semua. Sehingga terkait dengan program atau SOP tersebut akan dengan cepat tersampaikan ke daerah-daerah perbatasan. Ia juga akan melibatkan seluruh stakeholder semuanya termasuk kepala, kader Posyandu dan TP PKK di setiap desa. “Karena desa sebagai ujung tombak pemerintahan akan lebih mengetahui terkait dengan perkembangan yang ada di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Hj Pentalianawati Ahmad Dawami, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa peran Tim Penggerak PKK sangat penting sekali dalam rangka mendampingi semua kegiatan Posyandu. “Walaupun Posyandu itu merupakan LKD tersendiri tapi tidak bisa terlepas, karena Posyandu adalah tempat yang strategis untuk memantau perkembangan anak,” kata Penta.

Penta mengharapkan PKK bersama-sama mengikuti dan mendampingi bagaimana perkembangan anak-anak yang ada di desa se Kabupaten Madiun. Dirinya juga berpesan agar dalam memberikan edukasi dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara sopan dan harmonis. “Kita harus pakai bahasa yang pelan-pelan, bahasa yang mudah dimengerti orang tua sehingga tidak menimbulkan rasa yang tidak enak,” pesan Ketua TP PKK Kabupaten Madiun.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muspika Kecamatan Jiwan, serta Kepala Desa se-Kecamatan Jiwan. (kom/gie)

Bupati Madiun, H Ahmad Dawami, mengatakan bahwa bantuan yang diserahkan ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah bagi masyarakat umum. “Semoga bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi warga untuk lebih berkarya dalam mencari nafkah,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya mengimbau, agar masyarakat selalu berhati-hati menjalankan aktivitasnya, menginggat saat ini mobilitas sangat tinggi dan arus lalu lintas cukup padat. Dirinya juga berpesan, agar masyarakat ikut menjaga dan merawat lampu penerangan jalan di wilayah Kabupaten Madiun yang akan mulai menyala pada pertengahan tahun 2023.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Madiun telah menjalin kerjasama dengan skema KPBU APJ berupa lampu jalan sejumlah 7.400 titik se Kabupaten Madiun dan akan ditambah 300 titik. (pro/gie)