“Untuk perbaikan jalan rusak, sebetulnya sudah berjalan. Kalau melihat kondisi kerusakan jalan, itu memang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita mulai mencicil melakukan perbaikan secara bergantian,” kata Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, Kamis (04/05/2023) tadi.

Jalan di Kabupaten Probolinggo, tambahnya, tercatat untuk panjang sekitar 785,19 Km. Dengan kondisi, 77,33 persen atau 607.682 Km jalan dalam kondisi baik atau mantab. Sedangkan, sepanjang 22,67 persen atau 178.137 Km, kondisinya jalan rusak dari sedang hingga berat.

Hengki juga mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencicil perbaikan di empat ruas jalan. Masing-masing, yaitu di ruas Jalan Kandangjati-Kandangsapi sepanjang 4,5 Km dengan luas penambalan 281,02 m2, ruas Jalan Maron-Pekalen sepanjang 2,1 Km dengan penambalan 65,11 m2.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selanjutnya, ujarnya, di ruas Jalan dr Sutomo atau Jalan utara RSUD Waluyo Jati sepanjang 0,044 Km dengan penambalan 14,57 m2 dan ruas Jalan dr Wahidin atau arah ke barat RSUD Waluyo Jati sepanjang 1,22 Km dengan total luas yang ditambal.

“Dari empat ruas jalan tersebut, total luas yang sudah ditambal mencapai 494,23 m2 dari total panjang ruas jalan Kabupaten Probolinggo sepanjang 785,19 km,” jelasnya.

Selain itu, ujarnya, ada juga dua tim untuk melakukan perbaikan di ruas jalan Sebaung-Gending. Termasuk, jalan-jalan yang ada di wilayah Kecamatan Kotaanyar, untuk dilakukan pemeliharaan rutin.

“Di samping itu, juga ada kegiatan perbaikan jalan yang menunggu e-katalog. Jadi, saat ini sudah proses perencanaan dan jalan-jalan yang rusak itu sebetulnya sudah ada rencana penanganan di Juni dan Juli 2023,” tegasnya.

Lebih lanjut Hengki menjelaskan, sejatinya perbaikan jalan di Kabupaten Probolinggo, sudah direncanakan. Hanya saja menunggu giliran. “Kebutuhan anggaran kita sebesar Rp 740 miliar. Kita hanya mendapatkan Rp 57 miliar. Jadi, bisa bayangkan dari Rp 740 miliar ke Rp 57 miliar. Jadi, mengapa tidak semuanya kita lakukan, ya jarena memang keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kita melihat prioritas dalam artian ruas-ruas jalan yang menjadi jalan utama dan urat nadi perekonomian masyarakat,” ujar Hengky. (nun/pix/sit)

Kali ini, KPK memeriksa sejumlah saksi di Polres Probolinggo Kota, Jumat (05/08/2022) tadi. Khusus hari ini, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa sedikitnya tujuh saksi. Diantaranya, yakni Muhammad Ilzan Apiril, Liena Lius, Zulfikar Imawan, Abdullah Agus Salim Chamid, Rudi Budiman, Siti Zuraidah Aperawati, keenamnya dari pihak swasta. Lalu, satu saksi yakni Saleh, dari pensiunan PNS.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Plt Jubir KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya pemeriksaan tujuh saksi TPK di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan TPPU untuk tersangka PTS. “Kali ini kami memeriksa tujuh saksi,” ujar Ali Fikri.

Sebelumnya, PTS dan HA, suaminya telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Hakim menyatakan PTS dan HA terbukti bersalah dalam kasus suap jual beli jabatan kepala desa. Keduanya kini masih menjalani proses hukum untuk kasus TPPU. (gie)

Rakor webinar sendiri, diikuti oleh peserta tatap muka diantaranya para staf ahli, asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampling PMPRB beserta tim Pokja RB PD di lingkungan Pemkab Probolinggo, serta peserta online dari 41 OPD yang diikuti oleh Kepala PD beserta pejabat dan staf dari masing-masing OPD. Agenda utama pada Rakor tersebut adalah penyampaian progres RB, SAKIP dan Zona Integritas Perangkat Daerah serta konsultasi cascading/penjenjangan kinerja RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 kepada Tim Evaluator.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Drs HA Timbul Prihanjoko, membuka pelaksanaan dengan didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Nanang Trijoko Suhartono serta Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo. Mengawali sambutannya, Wabup Timbul Prihanjoko, mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas saran dan masukan pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah serta penyempurnaan cascading RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo.

“Pemerintah setiap tahun melakukan monev pelaksanaan RB di daerah dan sesuai Permen PAN RB Nomor 26 tahun 2020, ada perubahan evaluasi yang difokuskan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB area yang sudah ditetapkan sampai dengan unit kerja. Atas perubahan regulasi ini, kami sangat memerlukan pendampingan lebih lanjut,” ungkap Wabup Timbul Prihanjoko.

Selanjutnya, Wabup Timbul menuturkan, guna mencapai sasaran Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2024 yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka Pemkab Probolinggo telah mulai melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi dari Kemen-PAN RB dan telah menunjuk PD sampling RB dan Zona Integritas yang dibina intens bersama Tim Governance Lab Universitas Brawijaya.

“Diantaranya adalah sedang proses penyederhanaan birokasi, pada tahap usulan penyederhanaan struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai permodelan dan menyusun ulang usulan penyetaraan jabatan fungsional,” sebutnya.

Terkait dokumen perubahan RPJMD, Wabup Timbul menegaskan, bahwa hal ini telah berorientasi pada hasil, lebih selaras, cascading dan sasaran kinerja pegawai dapat teridentifikasi lebih baik dan direncanakan pada bulan Juni 2021. Selanjutnya agar segera dikoordinasikan dan penyesuaian dokumen Renstra, Peta Proses Bisnis, Renja dengan melibatkan seluruh stakeholder dan staf. “Jadi, mari kita semua tetap bersemangat menggelorakan dan mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkup kerja masing-masing. Kami harap, Rakor ini dapat meneguhkan komitmen untuk mewujudkan birokasi yang bersih dan akuntabel. Birokasi yang kapabel serta bekerja memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” terangnya. (geo/sit)

Bike To Work yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak dan lain sebagainya.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang peserta dan dibagi dalam beberapa regu untuk menghindari kerumunan. Setiap regu berjajar dua ke belakang sebanyak 10 baris dengan jarak 1,5 meter. Selisih jarak waktu keberangkatan antar regu sekitar 5 menit. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Peserta regu tidak boleh mendahului regu di depannya dan tidak lupa memakai masker.

“Bike To Work ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka memperingati Hari Sepeda sedunia. Bike To Work artinya bekerja dengan bersepeda. Hal ni mau digalakkan secara bertahap bersepeda ke tempat kerja,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto.

Menurut Ugas, dalam suasana pandemi ini, ayo tetap menjaga kesehatan. Yang paling gampang ini memang bersepeda atau gowes. Kadang-kadang memulai bersepeda sendiri itu malas sekali.

“Oleh karenanya kita mengajak bareng-bareng. Tidak menyangka banyak dari Bapak Ibu sekalian para peserta ternyata yang kuat. Karena walaupun setengah dipaksa tapi kalau beramai-ramai semangat tetap ada,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H Soeparwiyono, mengaku sangat bersyukur karena kegiatan gowes bersama dalam rangka Hari Sepeda Sedunia ini sudah bisa terlaksana dengan baik. Semua peserta bisa mengikuti dengan baik sesuai dengan tata tertib prokes yang sudah ditetapkan.

“Insya Allah semuanya sampai di garis finish di Alun-Alun Kota Kraksaan. Jadi kita prediksi mungkin di jalan ada yang berhenti karena kecapekan, tapi semuanya dari seluruh peserta bisa sampai finish,” katanya.

Yang paling unik lagi jelas Sekda Soeparwiyono, para peserta menggunakan pakaian beragam sesuai dengan suku dan adat yang ada di Indonesia. Memang kalau bersepeda dengan pakaian adat ini agak sedikit susah, tetapi semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk tata tertib maupun protokol kesehatannya bisa diterapkan dengan baik.

“Oleh karena itu, mewakili Ibu Bupati saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, termasuk kepada yang mensupport kegiatan ini baik itu dari Bank Jatim, Bulog, PDAM dan teman-teman media,” tegasnya.

Dalam rangka untuk mengantisipasi dan mengendalikan penyebaran Covid-19 ini lanjut Sekda Soeparwiyono, disamping melaksanakan prokes, salah satu yang terpenting adalah bagaimana tetap berusaha mempertahankan kesehatan tubuh dengan berolahraga. Oleh karena itu seluruh ASN diimbau sebelum masuk kerja dibiasakan setiap pagi senam dan berjemur kurang lebih 10-15 menit. (geo/ed2)

Hal ini merupakan tindak lanjut pasca ditetapkannya status ‘Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi’, atas musibah banjir yang melanda dua wilayah desa di Kecamatan Dringu, akibat meluapnya aliran Sungai Kedungdalem.

Bupati Tantri sendiri, hadir dengan didampingi oleh suami yang juga selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin M.Si.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kapolres Probolinggo, AKBP Ferdy Irawan dan Dandim 0820, Letkol Inf. Imam Wibowo dan perwakilan dari UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur.

Selain melakukan penyerahan bantuan sosial secara simbolis kepada warga terdampak banjir, rombongan juga melakukan peninjauan langsung lingkungan dan rumah-rumah warga terdampak banjir serta kondisi terkini plengsengan sungai setempat.

“Jadi sejak seminggu yang lalu, kita fokuskan terhadap penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga dulu, terutama kebutuhan berupa makan tiga kali sehari melalui pembentukan dapur umum mulai hari H kejadian sampai kedepannya. Kemudian hari ini kita turun untuk memberikan bantuan, diantaranya adalah bantuan sembako,” terang Bupati Tantri.

Dalam kesempatan tersebut, tidak ketinggalan Bupati Tantri dan rombongan juga meninjau layanan-layanan darurat di tengah-tengah lingkungan masyarakat terdampak banjir yang diberikan oleh beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Diantaranya, layanan kesehatan gratis dan trauma healing bagi masyarakat serta layanan dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan akta kelahiran yang ternyata memang banyak yang hilang karena hanyut dan rusak.

Selain itu sampai hari ini Dinas PUPR dengan alat berat juga terus berupaya untuk membantu masyarakat untuk melakukan pembersihan lingkungan berupa endapan lumpur dan material lainnya.

“Tentu PR kedepan kita semua adalah perbaikan infrastruktur pada penanganan kedaruratan, BPBD bersama dengan PUPR dan Balai SDA Pemprov Jatim sebagai pemangku aliran sungai Kedungdalem ini telah melakukan kajian dan inventarisasi titik-titik mana saja yang membutuhkan penangananan sesegera mungkin,” tegasnya.

Baca juga: Dringu oh Dringu…Ribuan Rumah Kembali Terendam Banjir

Ditambahkan, Pemkab berikhtiar melalui kolaborasi dan sinergi, mana yang bisa dilakuan secepatnya oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan mana yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur.

“Karena memang kejadian banjir ini hampir setiap tahun dialami oleh warga setempat sehingga membutuhkan penangganan sesegera mungkin,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Sabtu 27 Februari 2021 malam, tepatnya pukul 21.00, banjir melanda wilayah Desa Kedungdalem dan Desa Dringu.

Tidak hanya sekali, banjir susulan pun terjadi pada esok harinya, Minggu 28 Februari 2021 malam. Banjir yang memang hampir terjadi tiap tahun ini diakibatkan karena meluapnya air Sungai Kedungdalem. (geo/sit)

Kegiatan sertijab dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Pangdam V/Brawijaya, pimpinan partai politik (parpol) baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, KPU, Bawaslu, Bakorwil V Jember, perwakilan pejabat di Jawa Timur, Forkopimda Jawa Timur, para mantan pejabat yang pernah menjabat di Kabupaten Probolinggo, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi suaminya Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si, Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj Nunung Timbul Prihanjoko, Pj Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo, SH, M.Hum dan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, jajaran eksekutif dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi perempuan dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Probolinggo.

Diawali dengan penandatangan berita acara sertijab Bupati Probolinggo oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo, SH. M.Hum, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dilanjutkan penyerahan memori jabatan dari Pj Bupati Probolinggi kepada Bupati Probolinggo disaksikan Gubernur Jawa Timur.

Selanjutnya dilakukan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Probolinggo dalam rangka mendengarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Musayyib Nahrawi.

Dalam sambutannya Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari, SE mengajak semua untuk memberikan penghargaan dan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu beserta jajarannya serta seluruh PPK, anggota PPS dan KPPS di seluruh desa/kelurahan atas kesuksesan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo tahun 2018. Serta pihak kepolisian dan aparat TNI serta jajarannya yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya guna menjamin seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan berjalan aman, tertib dan damai.

“Jangan salah menilai dulu, bukannya pemerintah daerah tidak memperhatikan hal itu. Itu sudah menjadi atensi bagi pemerintah daerah. Hanya saja, masyarakat masih membutuhkan pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan jembatan di sana harus kami pending dulu. Alhamdulillah infrastruktur berjalan dengan baik,” jelas Tantri, saat merayakan Hari Pers Nasional (HPN) bersama wartawan di wisata Pantai Bentar, Jumat (9/2/2018).

Tantri juga mengatakan, di tahun 2018 ini pihaknya telah mempersiapkan dan anggaran untuk pembangunan jembatan gantung, dengan kisaran anggaran sebesar Rp 800 hingga Rp 900 juta. Pihaknya telah memerintahkan Dinas PUPR, untuk pembangunan jembatan di Desa Opo-opo Krejengan tersebut.

“Kalau perencanaan pembangunan jembatan itu, sudah dilakukan sejak 2017 lalu, dan memang akan direalisasikan pada 2018 ini. Insha Allah akan segera terselesaikan. Namun saya masih belum bisa menentukan bulan berapa dan kapan akan dibangun. Karena pembangunan itu butuh proses dan persiapan, yang jelas sudah ada anggarannya,” jelasnya lagi.

Tantri sangat mengimbau kepada warga setempat yang menyeberang sungai, utamanya para pelajar, diharapkan untuk berhati-hati dulu, sambil menunggu pembangunan jembatan selesai. Apalagi saat ini masih musim hujan, debit air tinggi.

“Jadi untuk warga di sana mohon bersabar dan berhati-hati,” imbau istri anggota DPR RI Komisi VIII tersebut. (pix/yan)

Blusukan yang dilakukan ini, Tantri didampingi oleh Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono. Selain itu Tantri juga mengajak sejumlah satker terkait. Antara lain BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.

Blusukan tersebut dilakukan untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan, serta memastikan semua satker di lingkungan Pemkab, menjalankan tugas sesuai topoksinya dalam penanggulangan bencana ini.

“Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Red) sudah menerjunkan alat berat untuk normalisasi aliran sungai. BPBD sudah bikin jembatan darurat untuk warga, Dinsos dan Dinas Pertanian juga sudah bergerak,” terang Tantri kepada memontum.com, di lokasi bencana.

Sementara dari pantauan mrmontum.com, ada tiga lokasi yang dikunjungi bupati Tantri yamg terfampak banjir bandang tersebut, lalu dilanjutkan penyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Tiris di pendapa kecamatan.

Setelah itu, bupati bersama satker meninjau Dusun Tunggangan, Kecamatan Tiris. Di sini, sedikitnya dua rumah warga dan sebuah toko Pracangan yang rusak diterjang banjir. Satu dari tiga jembatan yang rusak, juga ada di dusun tersebut.

Tidak hanya itu, Tantri langsung berbincang-bincang dengan warga terdampak. Salah satunya Susi (35), yang toko kelontongnya hanyut. Hingga kini, Susi dan keluarga belum berani pulang karena khawatir ada banjir susulan. Ia masih mengungsi di rumah saudaranya.

Setelah dari Dusun Tunjangan, bupati melihat kondisi SDN Andungbiru 1 yang juga terdampak banjir. Baik di Dusun Tunjangan maupun SDN Andungbiru, bupati memberikan bantuan kepada warga setempat. (pix/yan)