Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, mengatakan pengerjaan betonisasi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo, ini baru bisa dilakukan mulai Maret. Karena, sepanjang Januari hingga Februari, curah hujan masih cukup tinggi dan itu bisa menghambat pekerjaan betonisasi.

“Kami melalui Dinas PUBMSDA telah melakukan pemetaan, survei dan perencanaan yang diperlukan untuk pekerjaan betonisasi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap lelang dan juga menunggu curah hujan menurun. Sehingga, bisa kita mulai lakukan pekerjaannya Maret mendatang,” ujarnya, Kamis (24/02/2022).

Gus Muhdlor-sapaan akrab Bupati Muhdlor, menjelaskan bahwa sebelum pengerjaan betonisasi, pihaknya juga menyiapkan pembangunan drainase di ruas-ruas yang akan dilakukan betonisasi. “Untuk pekerjaan betonisasi tahun ini, totalnya sekitar 21 kilometer. Pembangunan drainase akan kami dahulukan agar tidak terjadi lagi genangan air pasca dilakukan betonisasi,” katanya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUBMSDA, M Yunan Khoiron, menyebut selain betonisasi sepanjang 21 kilometer, pihaknya juga menyiapkan pekerjaan pemeliharaan di lebih dari 30 ruas jalan di seluruh Sidaorjo pada Maret mendatang. Titik pemeliharan jalan itu, merata di seluruh Sidoarjo, mulai dari Kecamatan Tarik seperti di Jalan Kedungbocok, Jalan Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Jalan Sidomulyo Kecamatan Buduran dan Jalan di Kecamatan matan Candi.

Sementara itu, terkait betonisasi 21 kilometer jalan yang ada di Sidoarjo, saat ini masih proses lelang. Prediksinya, Maret beberapa sudah mulai betonisasi. Antara lain ruas jalan Panjunan – Suko, ruas Krembung – Kepadangan, ruas Wonoayu – Candi Negoro dan lainnya.

“Proses perbaikan mulai sekitar Maret, nanti diawali pekerjaan pembuatan salurannya dulu dengan memasang box culvert, baru setelah itu jalannya dibeton. Saat ini semua pekerjaan masih dalam proses lelang untuk menentukan pihak yang mengerjakan,” jelasnya. (zal/sit)

Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri LHK No P 68/Menlhk-Setjen/2016 mengenai Baku Mutu Air Limbah Domestik. Secara garis besar, baku mutu air limbah domestik terdiri dari 3 bagian yaitu rumah tangga dan/atau usaha dan/atau kegiatan di lokasi darat, usaha dan/atau kegiatan di lokasi perairan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Air limbah domestik yang dimaksud pada peraturan itu adalah black water dan grey water. Selain itu, pengolahan air limbah domestik dilakukan secara tersendiri. Yaitu tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dengan jenis air limbah domestik maupun secara terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dengan jenis air limbah lain ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.

SOSIALISASI: Pelaku usaha perwakilan perusahaan menyimak paparan Pencegahan Dampak Limbah Domestik.

Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan mengingatkan berdasarkan Peraturan Menteri LHK, industri diwajibkan mengelola limbahnya sebelum di buang ke sungai.

“Semua perusahaan sekarang tidak boleh membuang langsung limbahnya ke sungai. Perusahaan harus mengolah terlebih dulu IPAL-nya sesuai kadar yang diperbolehkan baru dibuang ke sungai. Aturan ini, untuk mencegah dampak limbah domestik yang bisa mencemari air sungai,” ujar Sigit Setyawan di Aston Hotel Sidoarjo, Rabu (02/12/2020).

Sosialisasi yang dibuka Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono ini diharapkan seluruh perwakilan perusahaan yang hadir bisa menyampaikan langsung ke pimpinan perusahaan. Mengingat dampak limbah domestik ini, kontribusi terbesarnya dari perusahaan atau industri kemudian disusul limbah usaha kecil dan limbah rumah tangga.

“Hubungan antara kecerdasan dengan masalah limbah, maka di dalam konsep pembangunan ada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Timur tinggi, peringkat lima belas. Tapi, derajat kesehatannya masih rendah. Ukuran IPM salah satunya derajat kesehatan. Kami berharap derajat kesehatan meningkat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang disiplin menjaga kebersihan agar penanganan dampak limbah ini bisa dilakukan melalui peningkatan IPM,” tegas Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono.

Cak Hud, mencontohkan limbah sungai berupa popok atau pampers. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon menerima sampah kurang lebih 1.200-an ton per hari. Upaya Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian dampak limbah domestik mulai dari normalisasi sungai dan mengelola sampah di TPA Jabon. Pemkab Sidoarjo saat ini sedang dalam proses membangun pengelolaan sampah untuk mengurai sampah yang masuk.

“Untuk menjaga kebersihan di pasar-pasar, pengelola diminta kerja ekstra. Dengan shodaqoh kerja, Sabtu – Minggu tetap masuk kerja membersihkan sampah-sampah di pasar,” ungkapnya.

Sementara berkaitan dengan limbah, ada Jogo Taman Delta, setiap hari Jumat dan Minggu melakukan bersih-bersih. Selain itu, ada program normalisasi sungai, pembersihan sampah rumah tangga seperti popok-popok bayi yang paling banyak dijumpai, maka menangani dampak limbah domestik ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat dan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah saja.

“Kami meminta agar sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST) dikelola terlebih dulu oleh masyarakat sekitar. Ini dilakukan pemilahan dan bisa dimanfaatkan. Sehingga volume sampah yang dibuang di TPA Jabon setiap hari bisa berkurang,” urainya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sidoarjo paling tinggi. Middle income misalnya. Ciri-ciri masyarakat suka rekreasi. Konsumtif, hal ini berdampak pada tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari.

“Pekerjaan rumah kami yang belum, tolong untuk industri dan khususnya yang ada di jalan-jalan protokol dijaga kebersihan. Kami tidak ingin terjebak pada pertumbuhan ekonomi Sidoarjo yang sudah tinggi. Kami selaku pimpinan Sidoarjo mengharapkan adanya inovasi dan kreativitas pada sektor ekonomi industri kecil menengah,” tandasnya. (wan/ono)

Memontum Sidoarjo – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Sidoarjo dipastikan digelar 20 September 2020 mendatang. Pemkab Sidoarjo sangat berhati-hati saat pelaksanan Pilkades 174 desa di masa pandemi Covid-19. Karena itu, mekanisme pelaksanaan Pilkades serentak dengan menerapkan protokol kesehatan dibuat. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Mekanisme pelaksanaan Pilkades Serentak itu dipaparkan di depan akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (06/08/2020). Akademisi Unair sengaja diundang untuk memberikan analisa dan rekomendasi. Pemkab Sidoarjo ingin mengetahui mekanisme pelaksanaan Pilkades serentak nanti dapat dilaksanakan atau tidak.

Dalam paparan itu, dihadiri Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji serta Ketua Komis A DPRD Sidoarjo Subandi. Selain itu, ada Sekda Sidoarjo Achmad Zaini serta beberapa kepala OPD terkait. Diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun Dirut RSUD Sidoarjo.

Mekanisme pelaksanaan Pilkades Serentak nanti, Pemkab Sidoarjo menerapkan ring area pada lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terdapat tiga ring area yang akan diterapkan. Ring pertama area pemungutan suara. Lokasinya dipagari. Ring kedua area tunggu sebelum masuk TPS. Radiusnya lebih kurang 100 meter dari pagar luar TPS. Sedangkan ring tiga merupakan area bebas pedagang atau kegiatan diluar pemungutan suara. Radiusnya lebih kurang 100 meter dari ring kedua.

Pemkab Sidoarjo juga akan mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 sebelum hari pemungutan suara. Seperti meminta surat suara yang tercetak sudah terdapat tanda tangan panitia Pilkades maupun stempel panitia pada surat suara dilakukan saat pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu pengaturan kehadiran pemilih pada surat undangan, rapid tes kepada semua panitia Pilkades dan calon kepala desa serta melakukan desinfeksi tempat pemungutan suara pada H-1 juga akan dilakukan.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair, dr Windhu Purnomo mengatakan saat ini Sidoarjo sudah kembali di zona orange. Dirinya melihat tingkat penyebarannya Covid-19 di Sidoarjo fluktuatif. Namun ada harapan Rate of Transmission (RT) atau angka tingkat penularan Covid-19 di Sidoarjo terus mengalami penurunan. Selain itu Case Fatality Rate (CFT) atau resiko kematian positif Covid-19 di Sidoarjo pun saat ini sudah turun.

“Kalau kemarin di angka 6 persen, saat ini 5,9 persen. Penurunan CFR ini, terbaik di Surabaya Raya,” ujarnya.

Windhu menilai Pilkades Serentak sangat riskan dilaksanakan jika daerah itu masih zona orange. Minimal harus zona kuning dahulu. Namun jika harus dilaksanakan, penyelenggaraannya harus benar-benar aman. Protokol kesehatan harus dijalankan dengan benar. Jangan sampai pelaksanaan Pilkades justru menjadi sumber penularan baru Covid-19 di Sidoarjo.

“Kami meminta ada prosedur khusus bagi desa dengan jumlah pemilih yang banyak. Desa dengan jumlah pemilih sampai lebih dari 5.000 orang harus menjadi kewaspadaan sendiri. Oleh karenanya prosedur pelaksanan Pilkades tidak boleh sama antara desa dengan jumlah pemilih 3.000 orang dengan 5.000 orang,” imbuhnya.

Selain itu, Windhu juga memberikan rekomendasi agar pelaksanaan Pilkades nanti ditempatkan di tempat terbuka. Bisa di lapangan maupun dihalaman sekolah yang luas. Hal ini untuk menghindari penularan Covid-19. Terkait dengan pemilih positif Covid-19, dr Windhu menyarankan agar panitia Pilkades mendatanginya langsung ke rumahnya.

“Orang ini masih dapat menggunakan hak suaranya. Kami menyarankan ada bilik khusus bagi pemilih dengan suhu badan diatas 37 derajat. Yang terbaik didatangi petugas pakai APD, hazmat dan ndak banyak kok (pemilih positif Covid-19),” tegasnya.

Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menegaskan akan menjalankan saran dan rekomendasi tim FKM Unair. Dirinya meminta Dinas PMD Sidoarjo segera menindaklanjuti dengan pihak terkait. Agar nanti saran dan rekomendasi itu bisa diwujudkan dan laksanakan bersama. Dirinya berharap saat pelaksanaan Pilkades nanti Sidoarjo sudah berada di zona kuning.

“Oleh karenanya semua pihak diharapkan benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan,” katanya.

Selain itu, Cak Nur mengaku bakal ada perlakuan khusus bagi pemilih yang positif Covid-19. Panitia Pilkades tidak diperkenankan mencampur TPS. Yakni orang yang positif Covid-19 tidak diperkenankan mencoblos di TPS umum. Harus ada TPS tersendiri.

“Atau lebih baik petugas Pilkades mendatangi langsung kerumah orang positif Covid-19. Termasuk Orang Tanpa Gejala (OTG) itu didatangi petugas dengan memakai baju hazmat dan kartu yang dicoblos itu dimasukkan di amplop,” tandasnya. (wan/syn)

Memontum Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo berencana merealisasikan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat menggunakan skema anggaran pembangunan multi years dan dimulai Tahun 2020 ini. Rencana itu, dipaparkan dalam rapat paripurna mendatang dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKUA PPAS P-APBD) Tahun 2020.

“Kami fokus membangun RSUD (Sidoarjo) Barat menggunakan skema multi years (tahun jamak). Yakni dimulai Tahun 2020 dan akan dilanjutkan Tahun 2021 mendatang,” ujar Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin saat ditemui usai menghadiri paripurna di DPRD Sidoarjo, Senin (03/08/2020).

Lebih jauh, Plt Bupati yang akrab dipanggil Cak Nur ini mengungkapkan tidak ada masalah pembangunan RSUD Barat menggunakan skema anggaran tahun berjamak. Alasannya, karena hal itu dianggap paling memungkinkan.

“Selama anggaran ada, tidak ada masalah. Yang penting pelayanan diutamakan sesuai RPJMD. Targeta akhirnya jadi (RSUD Barat). Nanti akan dikerkajakan dan dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ungkapnya.

Menanggapi rencana itu, Ketua Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Sidoarjo, Suyarno mengaku rencananya itu masih bersifat wacana. Menurutnya, terdapat kemungkinan skema tahun berjamak itu tidak akan diterapkan (dirubah).

“Kami berharap, jangan sampai proses berjalannya pembangunan infrastruktur itu bertentangan dengan ketentuan yang ada pada peraturan tahun jamak itu. Makanya, untuk detailnya dibahas lagi dalam rapat selanjutnya,” tegasnya.

Selain itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan jika pun skema penggunaan anggaran tahun berjamak itu tidak bertentang peraturan, pihaknya berharap skema itu tidak harus diterapkan. Alasannya, APBD Sidoarjo, tidak diragukan lagi besaran kekuatannya.

“Jadi penerapan skema terbaik dari pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, cukup menggunakan APBD. Akan dikaji dulu regulasinya seperti apa. Kalau bertentangan harus pakai skema lain. Pemkab Sidoarjo ini kaya raya. Jadi pakai APBD saja, tidak pakai multi years,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Diketahui, skema pembangunan menggunakan anggaran multi years atau Kontrak Tahun Jamak (KTJ) yakni kontrak yang pelaksanaan pembangunannya tidak bisa selesai dalam satu tahun pembangunan. Skema ini, bisa dilakukan ketika mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu). Selain itu, pembangunan untuk anggaran bernilai Rp 10 miliar atau lebih.

Sedangkan dalam pembangunan RSUD Sidoarjo Barat sudah disetujui anggaran pembangunannya sebesar Rp 120 miliar. Namun karena ada pandemi Covid-19, anggaran itu dikepras melalui refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 hingga tersisa senilai Rp 72 miliar untuk pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. (wan/ono)

Meski begitu, Cak Nur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Sidoarjo akan menunggu petunjuk pusat. Pemkab Sidoarjo siap menerima kebijakan apapun terkait penanganan Covid-19 selanjutnya.

“Yang pasti, semangat menuntaskan dan menurunkan penyebaran Covid-19 di Sidoarjo tidak akan surut. Upaya memerangi pandemi Covid-19 akan tetap didengungkan kepada masyarakat. Semangat menuntaskan dan menurunkan penyebaran Covid-19 tetap didengungkan ke masyarakat,” ujarnya.

Cak Nur mengaku bersyukur prosentase kesembuhan positif Covid-19 di Sidoarjo sangat luar biasa. Sudah mencapai 43 persen. Atau sudah hampir setengah dari jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 dinyatakan sembuh.
“Kesembuhannya ini luar biasa. Karena hari ini sudah mencapai 43 persen,” imbuhnya.

Melihat tingkat kesembuhan positif Covid-19 terus naik, Cak Nur berharap Sidoarjo akan segera menjadi daerah hijau. Dengan begitu agenda Pemkab Sidoarjo dapat berjalan dengan baik. Salah satunya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2020.

“Mudah-mudahan Pilkades Serentak bisa terlaksana 6 September sesuai dengan harapan kalau situasinya semakin hari semakin baik,” tegasnya.

Diketahui Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat dan daerah. Pembubaran ini tertuang dalam Perpres nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Aturan itu diteken Jokowi kemarin Senin, (20/07/2020). Pada salah satu pasal dalam Perpres ini berbunyi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah dibubarkan.

“Ayat lain menerangkan kewenangan gugus tugas akan dilanjutkan komite kebijakan dan atau satuan tugas penanganan Covid-19 atau satuan tugas penanganan Covid-19 daerah,” tandasnya. Wan/yan

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad mendorong masyarakat di setiap desa mendirikan Kampung Tangguh. Jika sudah mendirikan Kampung Tangguh bakal diberi Pemkab Sidoarjo bantuan operasional sebesar 10 juta.

“Pendirian Kampung Tangguh itu inisiatif warga sendiri. Itu akan memberikan dampak positif dan lebih efektif dalam pencegahan Covid-19 di tingkat desa. Untuk itu gugus tugas mendorong agar warga berinisiatif sendiri mendirikan Kampung Tangguh,” katanya.

Selain itu, Cak Nur berharap seluruh desa/kelurahan di Sidoarjo mendirikan Kampung Tangguh. Sedangkan Pemkab Sidoarjo yang menyiapakan bantuan operasionalnya.

“Ini wujud komitmen bersama Forkopimda dengan memberikan stimulus dan semangat kepada desa/kelurahan yang mendirikan Kampung Tangguh. Karena kampung tangguh menjadi ujung tombak melawan Covid-19. Di era new normal, Kampung Tangguh yang akan bergerak karena disitu ada edukasi, filterisasi dan lainnya,” imbuhnya.

Sememtara itu, Cak Nur menegaskan pemberian bantuan operasional uang Rp 10 juta per kampung dengan total sekarang ada 84 Kampung Tangguh. Sedangkan soal untuk data, lanjut Cak Nur hari ini ada pasien sembuh 664 orang. Sedangkan yang meninggal dunia 139 orang. Baginya tingkat kesembuhan itu sudah mencapai 25 persen.

“Ini perkembangan bagus. Salah satunya karena langkah promotif, preventif dan kuratif yang dilakukan pihak rumah sakit rujukan. Beberapa hari ke depan mudah-mudahan penambahan pasien Covid-19 menurun dan Sidoarjo segera terbebas dari pendemi Covid-19,” pungkasnya. Wan/yan

“Memang penertiban Bangli dan normalisasi sungai terus dilakukan. Harapannya dapat mengurangi banjir,” kata Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin seusai acara penyerahan bantuan operasional Kampung Tangguh di Kecamatan Sidoarjo, Selasa (14/7/2020).

Selain penertiban bangunan liar, kata Cak Nur jalan di dua desa itu juga bakal ditingkatkan (ditinggikan). Tujuannya, agar banjir tak menggenangi jalan antar desa itu.

“Untuk sementara ini, beberapa langkah itu yang kami lakukan. Sambil menunggu rekomendasi kajian dari ITS Surabaya,” tegasnya.

Bagi Cak Nur, tahun ini Pemkab Sidoarjo sengaja memperbanyak proyek normalisasi sungai dan avour di Sidoarjo. Sejumlah proyek itu bakal dikerjakan dengan proses Penunjukan Langsung (PL), lelang tender proyek maupun secara swakelola desa.

“Kami mendorong normalisasi sungai di sejumlah titik itu, untuk mengurangi terjadinya banjir saat musim hujan,” tandasnya. Wan/yan

Padahal, untuk pembangunan RSUD Barat belum terealisasi meski sudah dianggarkan Rp 120 miliar. Begitu juga dengan pembangunan Frontage Road (FR) hingga kini belum terselesaikan.

“Pembangunan gedung itu dianggarkan sekitar Rp 100 miliar untuk. Realisasinya Tahun 2021 mendatang. Kalau kurang bisa ditambah,” ujar Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin seusai penyerahan bantuan operasional Kampung Tangguh di Kecamatan Sidoarjo, Selasa (14/7/2020).

Untuk lokasinya, kata politisi yang akrab dipanggil Cak Nur ini, sama dengan rencana pembangunan gedung 17 lantai yang ditolak DPRD Sidoarjo tahub lalu. Yakni di lingkungan kantor Pemkab Sidoarjo. Namun tinggi bangunannya hanya 7-8 Lantai.

“Bangunan gedung ini disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Kalau kantor yang masih bagus, tetap bakal digunakan,” imbuhnya.

Cak Nur menilai pembangunan gedung ini bukan sebagai gedung terpadu. Akan tetapi berfungsi sebagai tempat pelayanan terpadu.

“Karena sekarang era pelayanan terpadu, bukan gedung terpadu. Bisa saja Mal Pelayanan Publik (MPP) akan dialihkan di gedung baru itu,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemkab Sidoarjo sudah merencanakan pembangunan gedung terpadu 17 lantai. Namun seiring berjalannya waktu, rencana pembangunan gedung mercusuar itu mendapat penolakan DPRD Sidoarjo Tahun 2019 lalu. Wan/yan)

Piagam penghargaan diserahkan itu langsung Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan kepada Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin di pendopo Delta Wibawa, Rabu (08/07/2020).

PENGHARGAAN – Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menerima penghargaan tingkat partisipasi Sensus Penduduk Online (SPO) 2020 yang tinggi di Sidoarjo mendapat penghargaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim, Rabu (8/7/2020)

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin bersyukur atas prestasi itu. Hal itu membuktikan sinergi antar unsur pemerintah berjalan baik. Menurutnya keberhasilan bergantung sinergitas dan kerja keras. Hasilnya respon masyarakat Sidoarjo terhadap SPO 2020 sangat bagus.

“Sebanyak 579.000 penduduk Sidoarjo mengikuti SPO 2020. Kami berharap respon masyarakat pada sensus penduduk tahap kedua mendatang tetap bagus. Kami juga bersyukur bisa saling membantu, bersinergi dan berkolaborasi hingga mendapat peringkat kedua itu,” ujarnya.

Cak Nur menjelaskan dukungan SPO 2020 dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kegiatan SPO 2020 dilakukan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dunia pendidikan. Baginya data sensus penduduk sangat penting keberadaannya. Data ini dapat menjadi referensi dalam mengambil kebijakan pemerintah daerah.

“Nanti kebijakan yang akan diambil bisa tepat sasaran. Kalau membuat kebijakan publik maka data BPS sangat penting sehingga program sesuai kebutuhan yang ada. Jangan membuat program, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” tegasnya.

Sementara Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan menegaskan kegiatan SPO 2020 dilaksanakan mulai Februari hingga akhir Maret 2020. Karena ada Covid-19, SPO diperpanjang sampai 29 Mei 2020 kemarin. Dari hasil evaluasi pelaksanaannya, Sidoarjo menempati peringkat kedua partisipasi masyarakatnya terhadap SPO 2020.

“Sekitar seperempat jumlah penduduk Sidoarjo mengikuti SPO 2020. Prestasi ini tentunya bukan semata-mata dari BPS Sidoarjo, tetapi juga atas dukungan ASN Pemkab Sidoarjo melalui sosialisasi,” ungkapnya.

Dadang menguraikan sensus penduduk akan kembali digelar September Tahun 2020. Namun pelaksanaannya tidak secara online. Strategi Drop Off Pick Up (DOPU) yang akan coba dipakai dalam pelaksanaan sensus penduduk. Teknisnya kuesioner sensus penduduk disebar dan diambil setelah diisi.

“Kami akan kembali memfasilitasi kalau ada permintaan sensus penduduk online. Ini sementara uji coba. Nanti dalam waktu yang tidak lama lagi akan diputuskan (strategi pelaksanaan sensus penduduk). Tetapi yang pasti nanti ada sensus penduduk lanjutan September 2020 mendatang,” tandasnya. Wan/yan