Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa sebenarnya pengelohan sampah di Kota Batu telah diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2014. Kemudian, diperkuat oleh Perwali Nomor 67 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemudian, juga adanya Perwali Nomor 66 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 73 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Meski begitu, ujarnya, tujuan diterbitkannya SE Nomor 660/2404/422.110/2023 tentang Optimalisasi Pengelolaan Sampah melalui TPS3R di Kota Batu, adalah pemerintah akan mendorong secara masif untuk seluruh masyarakat. Dimulai dari RT, RW, desa, instansi pemerintah dan swasta serta semua yang berperan menghasilkan sampah untuk mulai memilah dan mengolah sampah dengan benar.

Baca Juga :

“Diharapkan melalui SE ini, dapat mendorong peran aktif seluruh masyarakat secara masif dalam pengolahan sampah yang benar di Kota Batu,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (22/08/2023) tadi.

Mengenai pengelolaan sampah sendiri, jelas Aries, adalah sangat berkaitan dengan kesadaran dalam mengolahnya. Permasalahan sampah menjadi tanggungjawab bersama karena berdampak kepada seluruh masyarakat.

“Jadi, permasalahan sampah harus diperbaiki pengelolaannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Tri Wahyono Efendi, mengatakan bahwa persoalan sampah menjadi tanggung jawab bersama untuk mengolahanya dengan benar. Terkait TPS3R, Dinas Lingkungan Hidup juga harus turun lapangan untuk memberikan sosialisasi serta pengetahuan mengenai fungsi dan manfaatnya kepada masyarakat. Bahkan, untuk pengolahan sampah TPS3R tersebut, juga dibutuhkan payung hukum melalui Perdes.

“Kadang, masyarakat juga belum paham TPS3R. Untuk itulah, Dinas Lingkungan Hidup juga harus turun lapangan untuk sosialisasi dan memberikan standar operasionalnya untuk TPS3R,” imbuhnya. (put/gie)

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, M Chori, menjelaskan bahwa komponen dari gaji ke-13 itu meliputi satu gaji pokok serta beberapa tunjangan yang melekat. Antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan struktural fungsional atau tunjangan lainnya.

“Jadi, penyaluran gaji ke-13 diperkirakan pada 15 Juni 2023 lusa nanti. Total yang masuk sebagai penerima gaji ke-13, ada sebanyak 2.988 pegawai. Termasuk, ASN dan P3K,” terangnya, di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Senin (12/06/2023) siang.

Baca juga :

Bahkan, menurutnya, pemberian gaji ke-13 itu sebenarnya sudah ada regulasinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2023 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN.

Pemberian gaji ke-13 tersebut ditujukan untuk membantu ASN dalam menghadapi tahun ajaran baru. Sehingga, ini menjadi tambahan penghasilan yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak para abdi negara itu.

“Jadi, ini nanti dianggarkan Rp 18,1 miliar termasuk gaji dan 50 persen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kemudian, 50 persen Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta 50 persen dana tambahan penghasilan (Tamsil) guru juga P3K,” urainya.

Untuk pencairan anggaran, tegas Chori, memang ditargetkan pertengahan Juni 2023 ini. “Untuk saat ini kami masih fokus menyelesaikan proses pencarian 50 persen TPP Bulan Mei lalu. Setelah itu lanjut pada pencairan gaji ke-13,” jelasnya. (put/gie)

Pelaksanaan sendiri, sebelum langsung melakukan kegiatan inti, lebih dahulu diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, di sebuah halaman tempat wisata Kota Batu. Disampaikannya, bahwa kerja bakti dan bersih-bersih sungai ini dalam rangka HUT Ke-77 Bhayangkara dan hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023.

“Hari ini kita bersama TNI, Polri dan semua aktivis kebersihan lingkungan melakukan kerja bakti bersih-bersih sungai di sepanjang 3,7 kilometer dari Jalan Soekarno sampai simpang tiga Jalan Dewi Sartika. Pelaksanaan ini digelar, dalam rangka HUT Bhayangkara dan hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023,” terangnya.

Ditambahkannya, kegiatan ini sengaja dipilih di hari Senin, karena memiliki semangat untuk semua dalam membaktikan diri sebagai warga Kota Batu. Dalam mencintai kota, tersebut untuk selalu mengingat pentingnya antara kebersihan lingkungan serta keindahan.

“Kenapa kita laksanakan hari Senin, karena ini adalah hari yang baik untuk terjun bersama tanpa mengenal jabatan, pangkat dan golongan. Kita semua turun bersama untuk peduli terhadap sungai dan lingkungan kita, agar Kota Batu menjadi kota yang mendunia yang terkenal dengan bersih dan indahnya,” terangnya.

Baca Juga :

Aries juga berpesan, agar semua dari seluruh jajaran ASN, TNI dan Polri serta seluruh masyarakat Kota Batu, untuk menyatukan tekad membersihkan lingkungan sungai agar Kota Batu menjadi kota terbaik terhadap kebersihan dan keindahannya. “Slogan kita, Bersih Sungaiku Bersih Kotaku Bersih Indonesiaku. Mari kita kita ingat untuk menjadikan komitmen untuk menjaganya. Saya minta kepada jajaran ASN. Saya berharap menjadi duta lingkungan, duta kebersihan dan keindahan. Sehingga, wisatawan dan juga masyarakat merasa nyaman berada di Kota Batu ini. Ingat, kita juga memiliki 111 mata air yang tentunya juga ingin kita lestarikan. Mari kita jaga bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Batu, Aries Setiawan, mengatakan untuk kerja bakti bersih-bersih sungai tersebut dilaksanakan sepanjang 3,7 kilometer. “Bersih-bersih sungai saat ini dilaksanakan sepanjang 3,7 kilometer yang diawali dari Pos Polisi Pendem sampai sungai depan Wisma Nala simpang tiga Jalan Dewi Sartika, Kota Batu,” jelasnya.

Sedangkan, imbuh Aries, disamping 3.500 personel gabungan yang terdiri dari 2.988 ASN, Personel dari 60 TNI, 125 Polres Batu dan Organisasi Masyarakat Pemerhati Lingkungan, jumlah itu belum termasuk dari desa/kelurahan, kecamatan, sekolah dan bahkan hotel serta restoran juga serentak turut andil dalam kegiatan kerja bakti. Di sisi lain, tim dari DLH mulai dari tim penyapuan semua diterjunkan.

“Di sini semuanya terjun kerja bakti. Dan, empat unit armada pengangkutan sampah sudah disiapkan yang langsung dibuang di TPA Tlekung. Untuk wilayah desa, langsung konek dengan kepala desa setelah itu sampah langsung kita ambil. Saya berharap ini menjadi kegiatan rutin setiap tahun,” paparnya. (put/sit/adv)

Kepala DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tujuan pembangunan Pasar Unggas dan stan penggilingan daging secara terpisah dengan bangunan Pasar Induk, agar tidak berdampak resiko yang salah satunya adalah suara keras mesin gilingan yang mengganggu para konsumen. “Jadi, pada tahun 2023 ini Pemkot Batu siapkan anggaran kurang lebih Rp 1 miliar. Anggaran ini, untuk membangun Pasar Unggas dan stan untuk jasa penggilingan daging. Bangunan ini, nantinya terpisah dari Pasar Induk dan tetap dalam satu kawasan,” katanya saat dikonfirmasi via ponsel, Minggu (11/06/2023) tadi.

Mengapa harus terpisah, ujarnya, karena keberadaan Unggas ketika pasar sudah dibangun, itu tidak berdampak penularan kutu atau penyakitnya terhadap pembeli yang ada di Pasar Induk. Di sisi lain, supaya pembeli bisa lebih nyaman dan betah untuk berbelanja.

“Pembangunan Pasar Unggas dan stan penggilingan daging, ini nanti diletakkan di sebelah Selatan bagian belakang Pasar Induk. Karena, keberadaan pasar ini juga dibutuhkan oleh pedagang atau masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :

Pekerjaan paling utama atas adanya Pasar Induk yang baru tersebut, tegas Bangun, adalah menjaganya tetap bersih dan tertata rapi. Ini dikarenakan, tempat tersebut sebagai sarana mencari nafkah warga pedagang pasar.

“Yang jelas, di sini adalah pembangunan Pasar Unggas dan penggilingan daging yang dipisahkan menjadi upaya untuk menjaga tetap bersih dan tertata rapi atas keberadaan Pasar Induk. Karena, ini akan berdampak baik bagi pedagang untuk meningkatkan perekonomiannya,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, seiring rampungnya pembangunan Pasar Induk Among Tani, pemindahan pedagang dari lahan relokasi ke dalam pasar, akan dimulai dilakukan secara bertahap. Bahkan, untuk tahap awal, dijadwalkan pelaksanaan akan mulai dilakukan di Juni ini. (put/sit)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kita Batu, Imam Suryono, menjelaskan dari hasil kajian memang tadinya Balai Uji KIR diprediksi berpotensi menambah PAD per tahunnya mencapai Rp 1,5 miliar. “Ya, mau bagaimana lagi. Inikan keputusan pemerintah, maka kalau memang dihapus kita kehilangan PAD Rp 1,5 miliar,” terangnya di sebuah hotel Kota Batu, Jumat (09/06/2023) tadi.

Sebenarnya, tambah Imam, kalau Balai Uji KIR yang baru selesai dibangun dan diresmikan 23 Desember 2023 lalu, mulai bisa beroperasi. Setidaknya, Uji KIR bisa melayani 7 ribu kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak hanya dari Kota Batu. Tetapi, dari Kabupaten Malang diantaranya Pujon, Ngantang, Kasembon dan Dau.

Baca juga :

“Jadi, ketika Balai Uji KIR ini nanti beroperasi, sebenarnya bukan hanya kendaraan dari Kota Batu. Tetapi juga dari Kabupaten Malang. Makanya, dari hasil kajian PAD yang diperoleh di sini mencapai Rp 1,5 miliar per tahun dari 7 ribu bisa lebih kendaraan yang dilayani,” ujarnya.

Sedangkan, menurutnya, regulasi penghapusan restribusi ini sesuai UU Nomor 1 2022 tentang HKPD, ada tiga item retribusi berhubungan dengan Dishub akan dihapus. Pertama, retribusi trayek angkutan, retribusi terminal dan retribusi uji KIR.

“Memang Balai Uji KIR Kota Batu belum beroperasi sampai saat ini, dan kita sudah ajukan semua persyaratan lengkap ke pemerintah pusat untuk segera beroperasi tapi belum direalisasi. Setidaknya, sebelum diberlakukan undang-undang itu pada tahun 2024 nanti bisa beroperasi dan bisa memberikan tambahan PAD ke Pemkot Batu. Ya, tapi bagaimana kalau segera tidak direalisasikan maka tambahan PAD itu akan pupus,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Balai Uji KIR Kota Batu yang dibangun di Desa Junrejo, Kota Batu, dibangun sejak Agustus 2022 dan diresmikan 23 Desember 2022. Bangunan lantai III itu, dikerjakan oleh pihak ketiga yakni PT Mandiri Langgeng Gemilang asal Desa Pandanrejo, Kota Batu dengan harga kontrak Rp 3,8 miliar. Sedangkan, kontrak tersebut lebih rendah dari nilai lelang sebesar Rp 4,5 miliar. (put/sit)

Perlu diketahui, bahwa saat ini sudah ada dua jalur penyelamatan di Jalur Klemuk, yang dibangun oleh warga Klemuk dan donatur. Namun, Pemkot Batu masih merasa perlu adanya tambahan jalur penyelamatan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan.

Disampaikan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, untuk keselamatan pengguna jalan yang melintas jalur alternatif Klemuk, harus diperhatikan apalagi setelah terjadinya kecelakaan beruntun beberapa waktu lalu. “Jadi, kami akan menambah lagi jalur penyelamatan kendaraan rem blong di Klemuk. Tentunya, ini untuk keselamatan bagi para pengendara yang melintasi di jalan itu,” terang Pj Wali Kota saat di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Kamis (08/06/2023) sore.

Baca juga :

Untuk penambahan lahan yang digunakan sebagai jalur penyelamat kendaraan, papar Aries, Pemkot Batu sudah melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani. Sehingga, tinggal menunggu keputusan akhir.

“Yang namanya milik pemerintah, itu hanya kita alih fungsi lahan. Caranya, kita berkoordinasi agar sebagian lahan itu kita gunakan untuk jalur keselamatan. Ini sudah kami laksanakan dan tinggal Perhutani akan menyampaikannya ke pucuk pimpinan tertinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono, mengatakan bahwa untuk jalur penyelamatan kendaraan memang harus ditambah sesuai Standar Operasional (SOP). Karena, jalur penyelamatan yang sebelumnya telah dibuat, namun masih belum tampak jelas karena posisinya tertutup beberapa pohon.

“Yang jelas, kita akan menambah jalur penyelamatan lagi di Klemuk. Kita akan bersihkan pohon, sehingga jalur ini nanti tampak,” jelasnya. (put/gie)

Ketua Yayasan Museum Omah Munir, Suciwati, mengatakan bahwa dalam penandatanganan kesepakatan itu, lingkup kerjasamanya yaitu meliputi penyediaan tenaga ahli, penyusunan rencana pengembangan dan isi museum, penyelenggaraan pameran dan pelaksanaan kegiatan di museum. “Sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani, Yayasan Museum HAM Omah Munir memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga ahli, menyusun rencana pengembangan museum dan memberikan dukungan dalam pembelajaran HAM dan promosi wisata pendidikan HAM,” terangnya, saat dihubungi ponsel, Senin (05/06/2023) tadi.

Sedangkan, tambahnya, Pemkot Batu melalui Dinas Pariwisata, memiliki kewajiban untuk menetapkan tenaga ahli dalam pengelolaan museum, melaksanakan pengelolaan museum, menetapkan rencana pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan eksibisi dan pembelajaran HAM. Kendati demikian, yang disesalkan sampai sekarang, itu masih belum ada kejelasan terkait perencanaan sebagai upaya pengembangan museum tersebut.

Justru, paparnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagai museum HAM. “Yang jelas, kami telah memenuhi kewajiban yang telah disampaikan dalam kesepakatan tersebut. Tetapi sampai sekarang, ini belum mendapat kejelasan tentang bagaimana langkah-langkah pengembangan museum yang dilakukan oleh Pemkot Batu, melalui Dinas Pariwisata,” ujarnya.

Baca Juga :

Untuk itu, tegas Suciwati, Yayasan HAM Omah Munir mendesak Dinas Pariwisata untuk segera memutuskan dan menjalankan agenda pengembangan museum sesuai MoU dan PKS secara transparan. Termasuk, menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan itu kepada publik.

“Kami akan melayangkan somasi kepada Pemkot Batu, untuk segera menyelesaikan pembangunan Museum HAM Munir,” paparnya.

Sementara itu, di dalam Kantor Museum HAM Munir, saat didatangi terdapat empat orang pegawai Dinas Pariwisata Kota Batu. Satu diantaranya yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa sejak minggu lalu, sejumlah buku-buku yang berada di Rumah Munir Jalan Bukit Berbunga sudah dipindahkan di Museum HAM Munir Jalan Sultan Hasan Halim, Kota Batu.

“Sebenarnya, sejak minggu yang lalu semua buku-buku yang berada di Rumah Munir, sudah dipindahkan semua ke museum. Kami hanya menaruh ditempatnya dan tidak berani menatanya. Karena, itu wewenang pengelola museum. Dan, kami dari Dinas Pariwisata di sini hanya perawatan gedung museum untuk selanjutnya di pimpinan kami,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Museum HAM Munir yang dibangun di atas lahan seluas 2.200 meter persegi, itu terletak di Jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan/Kota Batu. Museum itu dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur 2019 dan 2020, sebesar Rp 10 miliar lebih. Sementara kondisi saat ini, seperti bangunan tidak terurus dengan banyaknya rumput liar di tangga naik gedung. Sedangkan, dalam sisi ruangan bawah justru diisi dengan alat musik. (put/sit)

Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto, menyampaikan bahwa penghargaan yang sudah delapan kali berturut-turut diterima itu kali ini penyerahan laporan Opini BPK diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Karyadi. Prosesinya sendiri diberikan langsung kepada Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, yang didampingi Ketua DPRD Kota Batu, Sekda serta sejumlah OPD di Kantor BPK di Sidoarjo, Kamis (25/05/2023) kemarin.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dikatakan Onny, dalam kesempatan itu Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa prestasi ini dapat diraih berkat kerja keras bersama seluruh pihak untuk menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kemarin, Pak Pj Wali Kota bersama Ketua DPRD juga Sekda serta beberapa OPD, menerima penghargaan dari BPK RI yaitu Opini WTP karena penyerahan laporan LKPD tahun 2022 yang dibuat Pemkot Batu tepat waktu. Dan, ini sudah delapan kali berturut-turut menerima penghargaan itu,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jumat (25/05/2023) tadi.

Ditambahkannya, Pj Wali Kota berharap semua OPD terus meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan program-program prioritas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokusnya ke depan. “Yang jelas, usai menerima penghargaan itu. Poinnya, Pak Pj Wali Kota menekankan bahwa banyak hal yang memang perlu ditingkatkan dan dibenahi bersama dengan hasil LHP ini diharapkan semua OPD terus meningkatkan kualitas tugas dan tanggungjawab menjalankan program-program prioritas. Supaya, ke depan Pemkot Batu bisa meraih lagi penghargaan serupa dari BPK RI,” paparnya. (put/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa penghargaan yang diterima dari negara tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kearsipan. “Jadi, Senin (22/05/2023) kemarin, Pemkot Batu menerima penghargaan dari Menpan RB karena menduduki posisi Peringkat 5 Nasional Pengawasan Kearsipan dari ANRI. Tentunya, ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat masalah kearsipan,” terang Aries, saat berada di Gedung Balaikota Among Tani Kota Batu, Selasa (23/05/2023) sore

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pelayanan kearsipan yang perlu ditingkatkan, tambahnya, yang utama adalah arsip yang sudah menjadi dokumen memori sejarah perjalanan jati diri Kota Batu dan bahan akuntabilitas kinerja setiap pemerintahan. “Yang jelas, perjalanan jati diri Kota Batu ini adalah arsip yang sangat penting dan diutamakan untuk pelayanan arsip,” tegasnya.

Diketahui, penilaian pengawasan kearsipan di Kota Batu dilaksanakan pada 8-9 September 2022. Terdapat 8 indikator penilaian yaitu kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, pengelolaan arsip statis, pengorganisasian kearsipan, sumber daya kemanusiaan kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan dan pendanaan kegiatan kearsipan. (put/gie)