“Jangan ragu untuk membelanjakan. Saya yang bertanggung jawab selama bapak dan ibu Kepala OPD, masih dalam jalur yang benar. Jangan menunggu intruksi atau petunjuk dari saya. Pokoknya benar dan sesuai aturan, silakan realisasikan. Rakyat kita sudah menunggu,” kata Bupati Hendy, Kamis (17/06) tadi.

Baca Juga:

• Bupati Jember Pastikan Akselerasi Beasiswa Cinta Bergema melalui Silaturahmi Terpadu
• Pemkab Jember Sebut Program Bunga Desaku Efektif untuk Tingkatkan Layanan Adminduk hingga Pelosok
• Kabupaten Jember Catat Pertumbuhan Penerima Bantuan Pangan Terendah di Jatim

Bupati Hendy juga menyampaikan, sejak disahkan, APBD 2021 sudah berjalan 42 hari dan masih mencapai 25 persen penyerapannya. “Seharusnya, semarang sudah 45 persen serapannya. Namun ini, masih 25 persen. Tinggal tambah lagi kecepatannya. Saya ingin, Oktober 2021 ini anggarannya sudah dihabiskan,” pesan Bupati Hendy. Khusus dinas yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Cipta Karya, Bina Marga, Pertanian, Holtikultura, Pendidikan dan Kesehatan, Bupati Hendy menginginkan, penyerapan yang lebih signifikan. Selanjutnya, evaluasi serapan anggaran akan rutin dilaksanakan setiap bulan. (kom/sit)

Tiga perwakilan organisasi wartawan, diantaranya Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur, Joko Tetuko, Ketua IJTI Korda Kediri Raya, Hendra setyawan, dan Dwidjo maksum daro Majelis Etik AJI, dihadirkan untuk menjadi narasumber bagi bidang humas di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Blitar.

Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk membuka mindset Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar, bagaimana harus menjalin hubungan dengan pers.

“Kegiatan ini juga sekaligus untuk menjalin komunikasi yang harmonis antara Pemkot dengan insan pers agar selalu bersinergi”, kata Wakil Wali Kota Blitar, Santoso dalam sambutannya, Jumat (02/02/2018).

Masing-masing narasumber, memaparkan tiga materi yang berbeda, yang intinya, baik Pemkot, OPD, dan insan pers diharapkan bisa membangun sinergitas yang mengkedepankan kinerja yang professional, agar dapat tersaji pemberitaan serta informasi yang berimbang.

“Tidak perlu takut dengan wartawan, karena wartawan juga dibekali dengan kode etik dalam menjalankan profesinya. Pers menjadi sarana kontrol dan kritik agar pemerintah tidak melakukan kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan”, papar Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur, Joko Tetuko.

Di tempat yang sama, Majelis Etik Nasional AJI, Dwidjo Maksum menyampaikan, pemerintah dan wartawan harus berkolaborasi untuk melakukan cek dan ricek data dengan prinsip keterbukaan. Sehingga pola komunikasi terbangun dengan keterbukaan dan terhindar dari munculnya data-data palsu.

“Media adalah inspirator lahirnya hal-hal positif inilah yang harus dijaga bersama”, tutur Dwidjo Maksum. (jar/yan)