Memontum Probolinggo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kota Probolinggo, menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (Monev) Monitoring Center for Prevention (MCP) dan tematik, Rabu (22/09/2021). Hal ini dilakukan, dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, yang salah satunya dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi.

Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan kementerian dan lembaga yang terkait lainnya.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi, dalam kesempatan mengaku senang dan syukur, atas kedatangan tim Monev. Dirinya berharap, momen itu dapat membawa perubahan bagi Pemerintah Kota Probolinggo.

“Saya menyambut baik acara ini. Karena tanpa ada evaluasi, kita tidak mungkin memahami kekurangan, keraguan atau kekurangpahaman. Sehingga, ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi. Jadi, ini momen yang sangat baik, kita ingin ke depan lebih baik lagi daripada sebelumnya,” ujarnya.

Dalam Rakor itu, juga membahas tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Yakni, pada delapan area intervensi MCP seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Capaian MCP Kota Probolinggo tahun 2021, dari hasil verifikasi sampai dengan Juli sebesar 61,45 persen. Termasuk, penyelamatan keuangan dan aset daerah. “Semoga kita dapat meningkatkan capaian MCP Kota Probolinggo, agar bisa mencapai minimal 90 persen. Sehingga ini menjadi komitmen kita bersama bahwa target kita berupaya 90 persen,” harapnya.

Orang nomor satu di Kota Probolinggo itu juga menyinggung Perpres nomor 80/2019, berkaitan dengan pembangunan rumah sakit sebagai upaya strategis nasional, yang pembangunannya didampingi oleh BPK RI dalam penggunaan APBD. “Karena yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dalam memberikan fasilitas yang terbaik,” katanya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, menyatakan bahwa setiap daerah harus memiliki seorang Inspektur yang kuat dalam tatanan keuangan pemerintah daerah. “Dibutuhkan inspektur yang kuat, mental yang kuat, fisik yang kuat dalam mengelola. Sehingga, potensi penyimpangan dapat diminimalisir,” tegasnya. (kom/pix/sit)

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ngatini mewakili suaminya yang sudah meninggal pada Januari lalu karena sakit. Almarhum Mori dan Toli pensiun di usia 56 tahun dari tugasnya sebagai penyapu jalan. Keduanya lebih dari 30 tahun mengabdi dan bertugas di DLH. Selama ini almarhum Mori menyapu di area Jalan Panglima Sudirman, sedangkan Toli di Jalan Joyolelono.

Menurut Kepala DLH Rachmadeta Antariksa, ada 115 petugas penyapu jalan di DLH. Namun di tahun 2021 berkurang 2 petugas karena pensiun, 2 petugas mengundurkan diri. Saat ini ada 111 orang penyapu yang bertugas di 130 ruas jalan di Kota Probolinggo.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

“Santunan ini untuk tenaga kontrak DLH yang terdaftar pada zaman dulu. Tali asih ini kami berikan bertepatan pada bulan Ramadan, karena kami merasa mereka perlu mendapat perhatian,” tutur Deta-panggilan akarab Rachmadeta Antariksa.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, mengapresiasi DLH yang memberikan tali asih kepada petugas yang sudah meninggal dan purna tugas. “Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat. Alhamdulillah ada kepedulian dari DLH, mudah-mudahan Perangkat Daerah lain juga ikut memperhatikan pegawainya terutama yang tenaga kontrak,” ucap Wali Kota, Rabu (14/04) tadi.

Habib Hadi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ngatini, istri almarhum Mori dan Toli secara langsung. “Terima kasih atas pengabdiannya membantu Pemerintah Kota Probolinggo selama ini. Jangan lihat besar kecilnya, mudah-mudahan selanjutnya bisa kami upayakan santunan lewat Baznas juga,” katanya.

Ngatini pun merasa bahagia atas kepedulian yang diberikan oleh tempat suaminya pernah bekerja. Ia pun tidak menyangka bisa bertemu dengan Wali Kota Habib Hadi. “Terima kasih atas bantuan yang diberikan, terima kasih kami sudah diperhatikan,” ungkapnya. Toli yang usianya sudah senja pun mengaku akan bertani di rumahnya usai pensiun sebagai penyapu jalan. (kom/pro/ed2)

Tak hanya untuk sosialisasi oleh KPK, wali kota juga melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan baik di Kota Probolinggo. Penandatanganan itu disaksikan oleh Wali Kota Habib Hadi, Wawali HMS Subri, Ketua DPRD Agus Rudianto Ghaffur, Sekda Bambang Agus Suwignyo dan Pemeriksa Gratifikasi Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI Anjas Prasetyo.

Ada beberapa poin kesepakatan yang ditandatangani, diantaranya yaitu bertanggung jawab dalam mengupayakan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme di lingkungan Pemkot Probolinggo dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem. Tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk papun sebagai mana diatur dalam perundang-undangan.

“Narasumber memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang gratifikasi. Saya ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan. Jangan sampai terjerumus terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Integritas sebagai pegawai pemerintah harus tetap terjaga,” Ujar Habib Hadi.

Dari adanya sosialisasi ini, Habib Hadi, melanjutkan bahwa kegiatan tersebut dapat memperluas wawasan, menyamakan persepsi, memunculkan ide, menyusun langkah dan terobosan yang positif dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkot Probolinggo.

“acara seperti ini nantinya bisa mencerdaskan, yang tidak tahu terkait aturan gratifikasi menjadi tahu. Sehingga seluruh aparatur pemerintah mendapatkan pemahaman yang benar. Langkah ini juga sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik,”Tambahnya.

Dari sosialisasi Pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya pembangunan sistem pencegahan korupsi. Pengendalian gratifikasi secara transparan dan akuntabel dapat berdampak terbentuknya aparatur pemerintah yang berintegritas, positif dan berkredibilitas.

Yang pada akhirnya, masyarakat dapat menikmati layanan publik dengan baik. Berkualitas dan memuaskan karena tidak ada lagi gratifikasi, uang pelicin, suap dan lain sebagainya. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memegang peran penting sebagai teladan.

“saya berharap nantinya bisa memberikan contoh dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian Pemerintah Kota Probolinggo menjadi bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolusi dan nepotisme,”Lanjut Habib Hadi.

Semua nantinya diawali kepatuhan terhadap wajib Lapor Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Wajib Lapor Harta Kekayaan ASN (LHKASN) dapat secara bersama-sama menjalankan pengendalian gratifikasi.

Perlu di ketahui, sesuai data dari Inspektorat, sampai 31 Desember 2018, dari wajib lapor 45 pejabat negara yang terealisasi 45 laporan (100 persen). Sedangkan untuk wajib lapor LHKASN sebanyak 605 orang yang terealisasi 469 laporan (77,52 persen). LHKPN masuk ke KPK-RI, untuk LHKASN ke Menpan –RB.

“data ini harus di informasikan juga ke masyarakat terkait tentang gratifikasi ini, sehingga masyarakat juga tidak membiasakan memberian imbalan kepada aparatur pemerintah,”pesan wali kota yang baru menjabat 15 hari tersebut.

Sementara itu, dari pihak Inspektur Kota Probolinggo Sofwan Tohari menuturkan, kegiatan ini juga untuk meningkatkan pemahaman tentang korupsi, meningkatkan kesadaran pelaporan atas penerimaan gratifikasi, memilimalisir kendala psikologis atau implementasi anti korupsi dan tercipta lingkungan pengendalian yang akuntabel.

“Nantinya Kedepan bisa memperkuat janji dan berkomitmen melaksanakan tupoksi wewenang dan peran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kesanggupan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,”tuturnya.

Dari peserta sosialisasi di Puri Manggala Bakti tersebut antara lain kepala OPD, pimpinan dan anggota DPRD, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Pemkot Probolinggo. Selain Anjas Prasetyo, narasumber juga spesialis muda gratifikasi Afildawina Fakhriah yang juga dari KPK-RI. (Pix/yan)

]]> 78158