Program Kotaku sendiri, adalah salah satu program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk lima kecamatan di kabupaten Jember. Duplikasi program ini, merupakan suatu proses atau metode untuk menciptakan duplikat atau menciptakan suatu tiruan, cetakan dari aslinya Progam Kotaku.

Hal tersebut, disampaikan Kepala Bidang insfratruktur dan Kewilayahan Bapeda Pemkab Jember, Abdul Kadir atau Ading, seusai menjadi nara sumber workshop Kotaku yang digelar secara daring, Kamis (09/12/2021).

“Program Kota Tanpa Kumuh merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat  dan pemerintah daerah dalam pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan dan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru, yang juga menjadi target RPJMN 2020 sampai 2024,” kata Ading.

Menurut Ading, peran pemerintah daerah sebagai nahkoda dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan, diharapkan mampu menjawab pencapaian target. “Sasaran lokasi program Kotaku Kementerian PUPR di Kabupaten Jember, ada lima kecamatan. Yakni, tiga kecamatan kota yakni Kecamatan Patrang, Sumbersari dan Kecamatan Kaliwates. Serta, dua kecamatan dipinggiran kota yakni Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Tempurejo,” terangnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Jika diaplikasikan ke bawah, tambahnya, program ini akan diduplikasi di 37 kelurahan, dengan luas lahan 1.324,25 ha yang tersebar di 32 kelurahan/desa lokasi Program Kotaku.

“Untuk mendukung terwujudnya target tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengalokasikan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) di lokasi dampingan program. Bantuan ini sendiri bersifat stimulan, demi mendorong Pemerintah Daerah lebih pro aktif dalam menyelesaikan permasalahan kumuh di daerah masing-masing,” tambahnya.

Koordinator Program Kotaku C 04 Jember, Rahmat Zubandi Thahir, mengatakan bahwa pelaku Program Kotaku akan mendukung pemerintah daerah, sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan.

“Lokasi penerima BPM CFW (Cash For Works) tahun 2021 di Kabupaten Jember, dengan alokasi per desa/kelurahan sebesar Rp 300 juta,” ujarnya.

Untuk kegiatan rehabilitasi IBM (Infrastruktur Berbasis Masyarakat), diberikan untuk 9 kelurahan/desa yaitu, yaitu Kelurahan Antirogo, Kelurahan  Tegal Besar,  Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Mangli, Desa Tegalsari, Desa Pontang, Desa Wonoasri, Desa Andongsari. “Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan Workshop Kotaku Tahun 2021 adalah adanya informasi dan capaian pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021,” paparnya. (rio/sit)

Salah satunya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen

Disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, Kota Malang sendiri saat ini masih memiliki 274 hektar kawasan kumuh.

“Sebenarnya kalau berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang lama, jumlah kawasan kumuh kita ada 608 hektar. Sejak tahun 2018 hingga 2020 sudah dibenahi, hingga tersisa 72 hektar saja,” ungkapnya usai audiensi bersama pihak Kotaku, Selasa (20/04).

Namun, ada review berkaitan dengan kawasan kumuh dan keluarlah SK baru sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR. Sehingga total saat ini Kota Malang masih miliki 274 hektar kawasan kumuh.

“Tadi direview dengan SK baru sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR, ada penambahan di 31 Kelurahan. Jadi akumulasi dari 72 hektar, ditambah dengan yang baru, masih ada 274 hektar kawasan kumuh,” bebernya.

Salah satu program Kotaku yaitu Kayutangan Heritage juga disampaikan Sutiaji, telah dilaporkan sejauh mana progresnya. Sehingga sesegera mungkin ada penyerahan dari Kementerian PUPR ke pihak Pemkot Malang.

“Insyaallah segera mungkin, sekarang masih ada perawatan jadi belum diresmikan. Nanti ada serah terima dari Kementerian PUPR pada kami,” tuturnya.

Berdasarkan keterangan Sutiaji, terdapat dua titik yang akan diserah terimakan. Yaitu Zona 1 (pertigaan Kantor PLN) dan zona 2 (perempatan Raja Bally)

“Tinggal nanti kami akan lanjutkan untuk zona 3 di Monumen Chairil Anwar. Zona 3 masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 ini,” jelasnya.

Terakhir Sutiaji juga meminta adanya infografis progres pembangunan yang bisa diperlihatkan pada masyarakat. Supaya masyarakat tidak bertanya-tanya atas kelangsungan penggarapan Kayutangan Heritage yang merupakan salah satu Program Kotaku.

“Saya pun juga minta, tolong ada infografis biar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Kotaku, mana yang belum,” tegas Sutiaji. (mus/ed2)