Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto meminta agar proses pemulasaran itu juga bisa dilakukan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC).

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Yang kita tau selama ini pemulasaran jenazah Covid-19 hanya terfokus di RSUD dr Soedomo saja. Dan hal ini mengakibatkan antrian yang cukup panjang dengan waktu yang cukup lama pula. Oleh karena itu, hari ini kita panggil Dinas Kesehatan dan RSUD untuk membahas hal itu,” ungkap Mugiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (18/08).

Dari hasil rapat kali ini, Komisi yang membidangi soal kesehatan ini meminta dalam rangka mempercepat dan mengurai antrian proses pemulasaran agar tidak dilakukan di RSUD saja.

“Bagaimana cara mengurai antrian pemulasaran ini agar tidak terlalu lama menunggu di RSUD, yaitu dengan memberlakukan semua RSDC yang tersebar di Kabupaten Trenggalek untuk juga melakukan pemulasaran,” imbuhnya.

Ia menegaskan hal ini perlu dilakukan, mengingat jarak antara RSDC dengan RSUD dipusat kota cukup jauh. Jika seluruh jenazah Covid-19 harus dibawa ke RSUD, tentu akan sangat memakan waktu.

“Selain memakan waktu, kita juga kasihan dengan tenaga kesehatan (nakes) yang ada. Mereka akan kuwalahan jika jenazah pasien Covid-19 semakin banyak,” kata Mugiyanto.

Berkaca dari proses pemulasaran saat ini, Komisi IV berencana agar kedepannya 5 RSDC di Trenggalek bisa melakukan proses tersebut.

Diketahui, 5 RSDC itu ada di Kecamatan Panggul, Munjungan, Kampak, Baruharjo dan Watulimo.

“Nantinya, untuk proses pemulasaran di RSDC akan dibuatkan alat pemulasaran portabel, sehingga bisa mempermudah dan mempercepat proses pemulasaran,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap rencana proses pemulasaran di 5 RSDC di Trenggalek bisa segera diberlakukan. Pasalnya, selama ini banyak masyarakat yang mengeluh terkait lamanya proses pemulasaran jenazah pasien Covid-19. “Mudah-mudahan, rencana ini bisa segera terlaksana. Dan sekaligus menjawab keluhan masyarakat terkait lamanya proses pemulasaran jenazah Covid-19 bagi mereka yang tinggal di pelosok dan jauh dari RSUD,” pungkas Obeng sapaan akrabnya. (mil/ed2)

“Untuk membantu biaya pemulasaran jenazah warga yang meninggal akibat Covid-19, biayanya bisa dianggarkan melalui DD. Pihak desa dalam hal ini Kades, tidak perlu ragu untuk mengalokasikan DD untuk pemulasaran jenazah warganya,” ujar Khusnul Yaqin, Rabu (04/08) tadi.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Khusnul menambahkan, berkaitan dengan pengadaan pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa saat ini hendaknya menunggu sampai situasi sekarang ini membaik. “Bukan tidak boleh membangun. Tetapi, bagi yang sudah terlanjur dilaksanakan juga tidak apa-apa. Namun yang belum dilaksanakan, sekiranya ditunda terlebih dahulu,” ucap Khusnul.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan alokasinya, sementara bisa dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Bentuknya, bisa untuk biaya tracing, testing, penyediaan tempat isolasi, bahkan sampai bantuan sosial.

“Selain itu juga bisa untuk biaya operasional Satgas Covid-19, di tingkat Desa. DD juga bisa digunakan untuk membantu biaya seperti peti jenazah,” ungkap Khusnul.

Dirinya menjelaskan, meskipun di desa biasanya ada dana gotong royong dari masyarakat untuk kematian, yang biasanya dikenal dengan dana sinoman, namun DD juga bisa ditambahkan dalam dana tersebut. “Semisal untuk biaya pemulasaran dananya habis Rp 4 juta, namun dana kematian hanya ada Rp 1 juta. Maka DD bisa mengcover kekurangan sebesar Rp 3 juta itu,” terangnya. Khusnul menuturkan, hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Desa Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa DD selain digunakan untuk BLT Covid-19, juga bisa digunakan untuk penanggulangan dampak dari Covid-19. “Pemerintah Desa bisa menggunakan DD untuk penanganan Covid-19. Minimal alokasinya 8 persen, maksimalnya juga tidak terbatas,” tuturnya. (son/sit)

“BOR rumah sakit di Surabaya dari 90 persen, sekarang sudah 83 persen,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Selasa (27/07) tadi.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Penurunan BOR di rumah sakit itu, kata Eri, disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, penambahan rumah sakit baru. Contohnya, Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT), Kedung Cowek.

Untuk melihat warga Surabaya yang terkena Covid, tambahnya, warga diharapkan tidak melihat dari sisi BOR Rumah Sakit. Sebab, sebagai Ibu Kota Provinsi Jatim, tentu saja rumah sakit di Surabaya menjadi rujukan pasien bagi kota atau kabupaten yang mengalami kondisi berat.

“Jadi, jangan dilihat Surabaya dari BOR RS. Kalau lihat BOR Surabaya dari RS, akan kesulitan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Eri, saat ini rujukan pasien dari luar Surabaya, masih terbilang tinggi. “Karena Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jatim. Jadi, ketika (kasus) berat dirujuk ke Surabaya,” terangnya.

Menurutnya, dengan melihat kasus Covid-19 dari sisi BOR rumah sakit, tentunya akan kesulitan. Masalahnya, pasien yang dirawat di RSU dr Soetomo tidak semuanya warga Surabaya.

“Kalau melihat kasus Covid-19 Surabaya kalau hanya melihat dari BORnya agak susah. Karena yang dirawat itu bukan hanya orang Surabaya saja. Coba kita lihat dari pasien yang sembuh berapa,” katanya.

Sementara itu, Eri menyampaikan bahwa selama PPKM Level 4, terjadi penurunan pemakaman secara Prokes di Surabaya. Data Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRT) mencatat, pada tanggal 23 Juli, terdapat 105 jenazah yang dimakamkan secara prokes.

Kemudian, ujarnya, pada 24 Juli, terjadi penurunan menjadi 97 jenazah. Penurunan yang sama, juga terjadi pada tanggal 25 Juli, menjadi 98 jenazah.

“Jadi memang ada penurunan angka kematian yang dimakamkan secara prokes,” kata Eri. (ade/ed2)

Koordinator Kepala Desa se-Kecamatan Wonosalam, Wartomo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan sosialisasi tata cara pemulasaraan dan pemakaman jenazah. Sebagai nara sumber dalam sosialisasi itu, yakni dari BPBD Kabupaten Jombang dan untuk pesertanya melibatkan Kepala Desa hingga pada tingkatan tokoh masyarakat Desa se-Kecamatan Wonosalam.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Kegiatan sosialisasi ini, tambahnya, merupakan usulan dari tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Wonosalam. Sosialisasi ini dinilai penting, karena melihat situasi serta kondisi saat ini. Di mana, banyak jenazah terutama yang terpapar covid, sekarang diserahkan kepada masing-masing desa untuk diproses pemulasaraan dan pemakamannya. Tentunya, dengan prosedur dan tahapan yang benar.

“Hal ini dikarenakan tenaga untuk menangani pemulasaraan serta pemakaman secara Prokes, sudah kewalahan untuk mengatasinya. Baik dari pihak BPBD Kabupaten Jombang, maupun Rumah Sakit. Sehingga, dengan mengetahui tata cara yang benar dan sesuai, diharapkan mampu turut serta berperan aktif,” ungkapnya

Untuk mencegah persebaran covid di Kecamatan Wonosalam, maka petugas pemulasaraan maupun pemakaman secara Prokes di tingkat desa, perlu diberikan pelatihan tata cara yang benar dan tepat. Hal-hal inilah, yang perlu dipahami semua. Sehingga, langkah antisipasi tetap berjalan dan prosesi pemakaman bisa berjalan.

Dengan adanya pelaksanaan ini, tambahnya, harapan kedepannya tata cara pemulasaraan serta pemakaman bisa diterapkan untuk standart pemulasaraan dan pemakaman bagi segala jenis penyakit. “Tujuannya, tentu untuk membiasakan masyarakat. Bahwa, penanganan jenazah tetap seperti ini standartnya. Karena yang merawat juga harus tetap menjaga kesehatannya. Karena, kita juga terkadang tidak tahu, apakah yang dimakamkan terpapar penyakit atau tidak. Jadi, perawatan jenazah yang benar harus seperti ini,” paparnya (azl/sit)

“Jadi sumbangan ini dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Malang melalui program gerakan seribu. Tiap hari ASN menyisihkan uangnya Rp 1 ribu,” ujarnya.

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Dari dana yang terkumpul mampu menyediakan 1.250 paket sembako per kecamatan.

“Selain itu juga untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang ada 250 paket. Isinya beras, gula, minyak, jika dinominalkan kurang lebih Rp 100 ribu,” sambungnya.

Menurut Sutiaji jumlah warga Isoman di Kota Malang sangat fluktuatif perharinya. Sehingga kedepan dana untuk bantuan para warga maupun tenaga pemulasaran tak hanya diambil dari program gerakan seribu.

“Nanti dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN kelas jabatan 7 ke atas. Dari Corporate Social Responsibility (CSR) juga beberapa mulai masuk,” terangnya.

Oleh karena itu ia berfokus pendataan akan terfokus di tingkat RT maupun RW. Mulai dari data warga Isoman, jumlah warga yang sudah maupun belum tervaksin, dan berapa warga yang belum menerima sumbangan. “Karena sebetulnya di Standart Operasional Prosedur (SOP) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ada yang namanya tangguh informasi. Jadi Rt Rw kita kuatkan informasi data mengenai warganya,” tegas pemilik kursi N1 itu. (mus/ed2)

“Karena prosesnya memang ketika ada jenazah meninggal di atas pukul 22.00, pemulasaran akan dilakukan pagi harinya. Nah besoknya jika ada yang meninggal lagi, otomatis menunggu giliran, karena kemarin ada pasien yang meninggal di atas jam 10 malam,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji, Jumat (16/07).

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Sehingga hal tersebut menimbulkan penumpukan pada saat akan dilakukan pemakaman.

“Makanya kami sudah sampaikan di Standart Operasional Prosedur (SOP), jika masyarakat tidak sabar menunggu tim pemakaman, boleh dimakamkan secara mandiri. Bisa dibawa dengan ambulance yang sudah sesuai SOP, lalu dimakamkan oleh masyarakat dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. Kalau tidak salah, kemarin sudah 4 yang melakukan ketangguhan pemakaman mandiri ini,” papar Sutiaji.

Diakui pemilik kursi N1 itu, tim pemakaman saat ini pun juga telah ditambah hingga 4 tim untuk percepatan.

Selain itu, Sutiaji menguraikan bahwa lambatnya pemakaman juga berasal dari faktor mobilitas tim yang tinggi.

“Ada yang ambil jenazah di sana, lalu dimakamkan di pemakaman A misalnya. Sedangkan jenazah lain, berbeda tempat. Inikan jadi membuat mobilitas lambat,” tambahnya.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, warga Kota Malang masih banyak yang menginginkan pemakaman satu lokasi dengan pihak keluarga lainnya.

“Kalau di Jakarta kan terpusat satu lokasi saja, sehingga cepat. Tapi disini kendalanya masyarakat masih ingin jenazah dimakamkan dekat keluarga dan sebagainya,” imbuhnya.

Meski begitu, pihaknya menegaskan tak ada istilah yang membayar akan cepat terlayani. “Tidak ada seperti itu, kalau ketahuan yang memberi uang akan dilayani lebih dahulu, sedangkan yang tidak bayar malah tidak ditangani, nanti kami tindak. Yang penting kalau warga tau kejadian itu, sertakan bukti, lapor ke kami, pasti kami proses. Semua dilayani sama rata, jenazah kok dipermainkan,” ujar Sutiaji. (mus/ed2)

Mensikapi kondisi itu, Pemerintah Kota Malang (Pemkot) mengambil langkah yakni selain menjadikan RSUD Kota Malang sebagai RS rujukan pemulasaran dan membuka pendaftaran relawan pemulasaran. Pemkot Malang juga mengambil langkah untuk mengaktivasi kembali ketangguhan pemakaman secara mandiri oleh masyarakat.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Langkah itu diambil setelah melalui rapat maraton sejak Jumat (09/07) lalu. Dan berakhir dengan rapat teknis yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) pada Rabu (13/07) kemarin,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji, Rabu (14/07) tadi.

Ketangguhan pemakaman secara mandiri yang dimaksud, urai Sutiaji, yakni mampu dilakukan oleh masyarakat atau anggota duka. “Kita coba urai bottleneck atau simpul kemacetan ada di mana,” jelasnya.

Ditambahkan pemilik kursi N1 itu, mulai dari penjemputan jenazah menuju RS pemulasaran, pelaksanaan pemulasaran, penghantaran ke pemakaman, hingga proses penguburan, terpotret penumpukan terjadi pada saat antrian pemulasaran. Pasalnya, jumlah tenaga pemulasaran tidak sebanding dengan jenazah.

“Begitu pula dengan daftar tunggu setelah pemulasaran untuk masuk daftar antrian petugas pemakaman. Itu juga menyebabkan penumpukan,” sambung Sutiaji.

Setelah mengetahui pokok permasalahan, pihaknya melakukan langkah-langkah short cut yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan penambahan tenaga pemulasaran dan tempat pemulasaran. Kedua, menambah tenaga pemakaman serta yang ketiga adalah menguatkan mekanisme dan SOP bahwa usai proses pemulasaran dipastikan bahwa jenazah serta peti sudah aman untuk dibawa.

“Langkah ketiga menjadi titik krusial. Telah diuraikan oleh Kadinkes, dr Husnul, dan juga Satgas Covid-19 Universitas Brawijaya, dr. Aurick, bahwa setelah proses pemulasaran yang dilakukan pihak rumah sakit, dipastikan sudah aman. Oleh karena itu, pasca proses pihak keluarga dapat mengambil dan melakukan proses pemakaman secara mandiri dalam ketangguhan. Dan ini tentu akan mengurangi tingkat penumpukan, antrian sekaligus beban petugas,” tegas Sutiaji.

Menurutnya, saat Kota Malang menginisiasi berdirinya kampung kampung tangguh, maka salah satu instrumennya adalah ketangguhan dalam proses pemakaman.

“Bahkan sesungguhnya juga pada titik pemulasaran. Namun dengan berbagai pertimbangan, kini yang bisa kita aktivasi adalah ketangguhan dalam proses pemakaman,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Ketua Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu, Abdul Mutolib, mengatakan bahwa pemulasaraan jenazah Covid-19 di Kota Batu, bisa dikatakan sedikit perharinya. PMI sendiri, masuk bagian dari tim pemulasaran jenazah Covid-19, yang ditunjuk Pemkot Batu melalui Dinsos Kota Batu.

Tholib menerangkan, per hari rata-rata pemulasaran jenazah Covid-19, hanya berkisar satu hingga dua jenazah saja. “Terkadang, juga tidak ada. Namun, pernah sekali melakukan pemulasaraan hingga enam jenazah. Tetapi, itu hanya sekali itu saja yang paling banyak,” ungkapnya, Senin (25/01) tadi.

Di Kota Batu, tambahnya, saat ini ada dua tim untuk melakukan pemulasaraan jenazah. Setiap tim, terdiri dari delapan orang. Dengan rincian, dari PMI sebanyak empat orang, pihak kecamatan tiga orang, dan satu orang dari Kemenag Kota Batu yang bertindak sebagai modin atau pembaca doa.

“Dari delapan orang tersebut merupakan tim utama, atau tim inti. Sedangkan untuk tim kedua terdiri dari unsur Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan masyarakat. Yang anggotanya juga berjumlah sebanyak delapan orang,” katanya.

Sementara itu, dengan kewalahannya Kota Malang, dalam melakukan pemulasaraan jenazah. Ketika ada pasien Covid-19 asal Kota Batu yang meninggal di salah satu RS di Kota Malang, maka akan diambil secara mandiri oleh tim pemulasaraan Kota Batu.

“Sebelumnya, begitu ada orang Batu yang meninggal di Malang, pasti diantarkan oleh mereka (pemulasaran Malang). Akan tetapi, dengan kewalahannya mereka saat ini, kami mengambil sendiri jenazah yang berasal dari Kota Batu,” ujarnya.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI. No S-275/MK.02/2020, perhitungan tarif khusus untuk pemulasaraan jenazah, biayanya sebagai berikut: Pemulasaraan jenazah Rp 550.000, Kantong jenazah Rp 100.000, Peti jenazah Rp 1,75 juta, Plastik erat Rp 260.000, Desinfektan jenazah Rp 100.000, Transport mobil jenazah Rp 500.000, Desinfektan Rp 100.000.

“Untuk satu kali melakukan pemulasaraan jenazah Covid-19, kurang lebih memerlukan 16 liter desinfektan yang telah dicampur dengan air. Atau terdiri dari kurang lebih setengah liter desinfektan murni,” ujarnya.

Baca Juga: Tim Pemulasaran Jenazah Covid-19 Polresta Malang Kota Kembali Dapat Penghargaan

Sementara itu, semenjak melakukan pemulasaraan jenazah dari awal pandemi Covid-19, tim pemulasaraan jenazah Kota Batu, bisa dikatakan aman. Tidak ada yang sampai positif Covid-19.

“Namun, pada awal Desember 2020 lalu, ada satu orang dari tim pemulasaraan jenazah yang reaktif Covid-19. Orang tersebut langsung disarankan untuk isolasi mandiri. Serta untuk petugas pemulasaraan lainnya dilakukan rapid test. Dengan hasil semuanya negatif,” terangnya. (cw2/sit)