Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sutiaji melaporkan langkah-langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera meningkatkan Bed Occupancy Rate (BOR) di wilayah Kota Malang termasuk juga mempercepat vaksinasi bagi mahasiswa. “Bapak Presiden Jokowi telah menyetujui dan memberikan arahan terkait upaya kami untuk peningkatan BOR dan percepatan vaksinasi bagi mahasiswa di Kota Malang,” ujarnya.

Baca Juga:

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan
• Wakil Presiden Ke 6 Meninggal, Pemkot Malang Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Orang nomor satu di Kota Malang tersebut berharap, jika ketersediaan BOR kita tinggi maka jumlah pasien Covid 19 akan semakin banyak yang dapat tertangani. Sehingga muaranya adalah tingkat kesembuhan juga lebih tinggi.

“Saat ini jumlah pasien luar kota lebih banyak dari jumlah pasien warga Kota Malang. Berdasarkan data yang ada, dari jumlah 1.179 tempat tidur,  warga Kota Malang hanya menempati 371. Artinya hanya 31 persen dari jumlah bed yang ada di Kota Malang,” jelasnya.

Disisi lain, penekanan untuk percepatan vaksinasi bagi mahasiswa pun turut disampaikan olehnya.

“Jika di awal september nanti, 75 persen warga Kota Malang telah menerima vaksinasi maka kesempatan mahasiswa untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara luring juga dapat terwujud,” sambung Sutiaji.

Terakhir, Wali Kota berkacamata tersebut juga menegaskan bahwa Pemkot Malang akan terus berkolaborasi dengan Forkopimda Kota Malang dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun Provinsi Jawa Timur untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan di masa pandemi. “Tujuannya jelas untuk terus menekan angka penyebaran virus sekaligus meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat Indonesia” kata Sutiaji. (hms/mus/ed2)

Langkah penambahan BOR ini dilakukan sebagai antisipasi kondisi tidak terduga yang bisa saja terjadi mengingat juga penggunaan BOR sudah menyentuh di atas 80 persen.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Setelah meninjau beberapa hotel, Bupati bersama jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di hari yang sama, Senin (28/06) mendatangi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kabupaten Jember.

Bupati langsung menggelar rapat koordinasi bersama Kepala KPwBI Jember, Hestu Wibowo, beserta jajarannya serta para perwakilan dari masing-masing pihak perbankan yang ada di Jember.

Dalam rapat tersebut, Bupati Hendy menyampaikan berbagai langkahnya guna mengantisipasi lonjakan Covid-19 yang sedang menunjukan tren naik di Kabupaten Jember.

“Kemarin sudah ada satu kecamatan yaitu kecamatan Sumberjambe berubah menjadi zona merah, kami sudah berkoordinasi sebelum pertemuan ini untuk menentukan beberapa kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat lagi. Tentunya imbas dari kebijakan ini adalah perekonomian masyarakat akan melemah tetapi tidak ada pilihan lagi, agak tega agar kondisi ini bisa menurun,” ungkap Bupati Hendy.

Bupati Hendy meminta pihak BI juga perbankan untuk turut serta membantu meringankan beban masyarakat Jember selama diberhentikan aktivitas perekonomiannya.

“Tentunya masyarakat harus ada ganti pak, untuk kehidupan mereka, kita setidaknya memberikan dukungan Untuk memenuhi kebutuhan harian mereka misal dengan memberi sembako. Kami meminta peran serta pihak BI dan perbankan untuk membantu, mungkin dengan anggaran CSRnya, kami siap mengelolanya untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak kebijakan ini nantinya,” sambung Bupati Hendy.

Bahkan Hendy mengaku sudah mempersiapkan panitia khusus untuk mengelola bantuan dari pihak BI maupun dari perbankan apabila berkenan memberikan bantuan. Untuk diketahui, beberapa kebijakan yang akan diberlakukan Bupati Hendy dalam menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di Jember di antaranya penambahan BOR, mempersiapkan anggaran refocusing sebesar Rp 150 milyar, memberlakukan pola kerja WFH bagi seluruh ASN eselon 3 dan 4 dengan sistim 50/50, memberlakukan penyekatan mulai dari tingkat Kabupaten hingga Rt/Rw, pembatasan aktivitas masyarakat, pembatasan jam operasional tempat yang menimbulkan kerumunan. (kom/ed2)