Karenanya, mensikapi peristiwa itu, dirinya pun siap mengurai dengan melakukan investigasi yang melibatkan berbagai pihak. “Terkait dengan saudara-saudara kita yang dari Sumberwuluh (Desa, red) atau yang berangkat ke Jakarta dengan berjalan kaki dan mengadukan permasalahan terkait tambang di Desa Sumberwuluh yang diduga atau mereka prasangka, kami masih mengurai mengenai permasalahan itu. Karena, permasalahan ini sudah lama. Sedangkan saya, baru menjabat (Kapolres, red) 4 bulan lewat 20 hari. Jadi, permasalahan ini tentunya akan saya urai. Kalau masalah itu dituduhkan sebagai penyebab, maka saya sudah berkoordinasi atas petunjuk arahan Bapak Kapolda Jatim. Saya sudah minta koordinasi juga dengan Bapak Dirkrimsus dan sudah diutus dari Subdit 4 Bidang Sumber Daya Lingkungan. Tujuannya, untuk sama-sama melakukan investigasi atau penyelidikan awal. Jadi, kita akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari ahli akademisi, kemudian dari badan vulkanologi, yang memahami bagaimana perkiraan, prediksi kenapa bisa sampai lahar meluber seperti itu,” terang Kapolres Lumajang, Jumat (15/07/2022) malam.

Dijelaskannya, bahwa dari informasi yang didapat itu, pihaknya akan melakukan kajian. Sehingga, untuk sementara waktu belum bisa memutuskan siapa yang diduga bersalah dalam hal ini.

Baca juga :

• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Antrean Mengular di Pasar Murah Lowokwaru, Sejumlah Warga Kecewa Tidak Kebagian Paket
• Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang Kian Turun
• Genjot Capaian PBB 2026, Bapenda Kota Malang Siapkan Program Sambang ke 300 Titik

“Dari informasi awal yang kita peroleh, bahwa semua istilahnya material yang turun dari Semeru tersebut, nanti kita tanya secara riil. Bahwa BVBG 60 juta meter kubik dan itu belum pernah sebesar itu, katanya. Biasanya, kan hanya lahar dingin. Lahar dingin ini, kan tumpahan dari kawah langsung. Sehingga, menyebabkan atau bahkan jembatan Gladak Perak, pun jebol. Kan gitu, kalau anggapannya. Sehingga, kita harus melalui kajian. Kami Polri ini tetap independen. Independen, sehingga tidak bisa memutuskan siapa yang diduga bersalah, sebelum ada kajian-kajian dari ahlinya,” terang pria dengan pangkat dua Melati di Pundak itu.

Dewa Putu Eka Darmawan juga mengatakan, kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Lumajang. Tujuannya, guna mencari solusi sambil menunggu perkembangan.

“Saya sudah koordinasi juga dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Pak bupati juga sudah ketemu dengan saya, untuk sama-sama kita mencarikan solusi dengan cara yang bisa mendekat ke arah menganalisa dengan lebih benar. Nanti, dari akademisinya mana. Sementara dari warga yang ke Jakarta, informasinya sudah akan diklarifikasi di satuan atas di Polda, untuk pengaduan yang pernah dibikin. Karena, mereka sudah pernah diundang, namun belum bisa datang karena harus menunggu pulang dari Jakarta. Ya sudah, kita tunggu dan nanti kita juga persiapkan timnya seperti apa. Kita akan membuat forum, agar tidak terjadi saling duga, saling tuduh. Polri dalam hal ini tetap independen di tengah-tengah dan tidak ada memihak ke salah satu pihak. Nanti, biar dari ahli-ahli yang terlibat yang menjadikan dasar bagi Polri kedepannya,” terangnya. (adi/sit)

Diterangkan Mirzantio, bahwa berkas BAP (berita acara pemeriksaan) dugaan tersebut sudah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksanaan. Sehingga, setelah P21 dan dipelajari, langsung didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang. Sidang sendiri, dijadwalkan bakal digelar besok.

“P21 sudah. Dan sudah dilimpahkan ke PN, besok (Selasa) sidang perdana,” ujarnya.

Dalam kasus tersebut, ada dua kali penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian. Yaitu, pada April 2021 dengan berhasil mengamankan dua unit alat berat dan satu unit truk. Serta pada September 2021 dengan barang bukti empat unit truk.

Saat ini, satu unit excavator warna biru yang informasinya milik CV Gunung Indah, itu sudah tidak ada ditempat. Informasi dari Kasi Pidum Kejaksaan, jika pemilik dari alat berat tersebut mengajukan pinjam pakai. “Iya, alat berat tersebut milik Gunung Indah dan mengajukan izin pinjam pakai,” terang Kasi Pidum.

Baca juga :

• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Antrean Mengular di Pasar Murah Lowokwaru, Sejumlah Warga Kecewa Tidak Kebagian Paket
• Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang Kian Turun
• Genjot Capaian PBB 2026, Bapenda Kota Malang Siapkan Program Sambang ke 300 Titik

Sementara itu, Ketua LSM Ampel, Arsyad Subekti, yang getol menyoroti kasus penambangan ilegal Padang Savana, memberikan penjelasan jika pada penggerebekan 30 April 2021, petugas berhasil mengamankan satu unit excavator catter pilar warna kuning dan satu unit excavator warna biru serta satu unit dump truck Toyota Dyna, Nopol : N 9672 UY.

Satu Lembar surat keterangan asal barang ( SKAB ) warna merah No. Seri. 021728 N0. IUP OP : PET/14/15.02/II/2017. Atas nama Moh.Sofyanto. “September 2021 terjadi lagi kegiatan penambangan tanpa ijin yang kedua kalinya, yang diduga bukan dilakukan tersangka SA. Saat itu petugas dalam penggerebekan mengamankan 4 unit truk diantaranya Nopol : B 9075 SPA. Nopol : G 1816 BD dan Nopol : N 8726 YF. Serta satu Lembar surat keterangan asal barang ( SKAB ) tertanggal 08 September 2021 warna Putih No. Seri. 024123 N0. IUP OP : PET/14/15.02/II/2017. Atas nama Moh.Sofyanto,” ungkap Arsyad.

Dirinya berharap, hukum betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik di Kabupaten Lumajang.

“Apalagi, pasca kuasa hukum tersangka waktu itu yakni Basuki Rahmat SH M.Hum C.LA, berstatement pada media, jika tersangka kala itu mengakui adanya keterlibatan beberapa orang atau nama yang disebutkan dalam kaitan penambangannya. Meski pun, beberapa nama itu, menyangkal dengan apa yang sudah disampaikan SA,” tegasnya. (adi/sit)

Bupati menjelaskan bahwa sistem perlu dibangun. Begitu pula pengawasan internal harus diperkuat agar praktik-praktik Pungli bisa diminimalisir dan diberantas.

Baca Juga:

• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang Kian Turun
• Santunan bersama Aliansi Lintas Konstruksi Lumajang, Bupati Indah Nilai Kolaborasi Hadirkan Energi Positif

Dalam memberantas kasus Pungli, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang, sering kali melakukan Sidak ke berbagai tempat. Seperti halnya ketika ia menyidak kasus Pungli yang sering kali terjadi pada penambangan pasir di Lumajang.

Meski hal itu akan menimbulkan gejolak terutama terhadap keselamatan dirinya hingga dilaporkan ke Polda Jatim usai melakukan Sidak. Namun ia menegaskan bahwa upaya-upaya pemberantasan Pungli akan tetap dilakukan sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

“Tentu saya akan tetap merespon laporan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih menyampaikan bahwa pihaknya menghargai berbagai upaya pemerintah daerah dalam memberantas pungli, salah satunya melalui Sidak seperti yang dilakukan oleh Bupati Lumajang. Namun ia berharap agar upaya tersebut ditindaklanjuti melalui supervisi, tindakan konkret dan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan Pungli. “Kita menghargai usaha pemerintah daerah, namun supervisi sangat penting untuk memantau apa yang sudah dilakukan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan konkret,” tuturnya (adi/ed2)

Pasalnya, sejumlah warga menyoal penambangan pasir tersebut, lantaran setiap musim hujan, aliran sungai kalompret menjadi langganan bencana banjir dan meluber kepemukiman penduduk Desa Sumberwaru dan sekitarnya.

CEK LOKASI TAMBANG: Forkopimka Banyuputih turun langsung ke lokasi bantaran sungai kalompret menindak lanjuti adanya keluhan dari masyarakat. (Tik)

“Warga tidak menginginkan kegiatan penambangan tersebut berlanjut, apalagi sudah merusak bantaran sungai dijadikan jalan keluar masuk kendaraan pengangkut pasir, “ujar warga sekitar berinisial S saat ditemui wartawan Memontum.com.

Kemudian, Forkopimka Banyuputih, menindak lanjuti pada pukul 10.00 WIB tentang laporan warga, turun ke lokasi pada Rabu (18/9/2019) bertempat di Dusun Cotek Kuningan RT03/RW01 Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih langsung melakukan pengecekan dan mediasi antara penambang pasir yang dikenal bernama Sudiono, bersama Forkopimka Banyuputih.

Di depan petugas Sudiono berjanji, siap menghentikan kegiatan penambangan dengan cara menyedot menggunakan mesin diesel. Dan akan menjaga kelestarian sungai dengan cara mengambil pasir tidak terlalu dalam.

“Saya siap memperbaiki dan mengembalikan jalan yang dibuat untuk lewat naik turunnya kendaraan ke sungai, sebelum musim penghujan turun Pak, ” terang Sudiono.

Sudiono mengaku bahwa, melakukan aktifitas penambangan pasir menggunakan diesel baru seminggu dan bermaksud agar tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pasir serta bisa mempekerjakan warga sekitarnya dengan mudah.

“Saya benar-benar tidak tahu kalau mengambil pasir dengan cara tersebut tidak diperbolehkan, “pungkasnya.

Sementara itu, Danramil 0823/08 Banyuputih Situbondo Kapten Inf Edi Supriono dan Kapolsek Banyuputih AKP Didik Rudianto bersama anggota Polsek Banyuputih serta UPTD Dinas pengairan Kabupaten Situbondo sektor Kecamatan Banyuputih Eko Saktiyono membenarkan, bahwa Sudiono melaksanakan aktifitas penambangan pasir di muara sungai dengan menggunakan mesin diesel.

“Di lokasi, yang bersangkutan (Sudiono,red) berjanji tidak akan mengulanginya lagi mengambil pasir dengan menggunakan mesin, serta siap memperbaiki bantaran sungai yang rusak untuk jalan kendaraan sebelum musim hujan, ” tegas Kapten Inf Edi Supriono, selaku Danramil Banyuputih kepada Memontum.com. (tik/oso)