Memontum Lumajang – Penetapan tersangka SA (41) warga Desa Bunder, Kecamatan Pademawuh, Kabupaten Pamekasan, dalam dugaan kasus penambangan pasir ilegal di kawasan Padang Savana, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh-Lumajang, membuka fakta baru siapa-siapa pihak yang terlibat dalam pusaran dugaan kasus yang menimpanya. Dalam pemeriksaan tersangka yang tertuang di berita acara pemeriksaan (BAP) Polres Lumajang, ternyata ada beberapa nama atau oknum yang disebutkan oleh tersangka SA.

Penasehat hukum tersangka SA (41), Basuki Rahmad SH M.Hum C.LA, kepada memontum.com membeberkan jika kliennya yang saat ini berada di tahanan Polres Lumajang, dalam BAP telah mengakui akan adanya keterlibatan beberapa orang yang diantaranya oknum anggota DPRD dan oknum di Asosiasi Pertambangan.

Okik panggilan akrab Basuki Rahmad, menyampaikan jika pengakuan kliennya dalam BAP bahwa kliennya ada kerja sama dengan inisial TR yang merupakan anggota DPRD Lumajang. Sementara untuk dokumen surat keterangan asal barang (SKAB) yang digunakan, merupakan milik asosiasi pertambangan berinisial SF.

“Bahwa kerja sama dengan oknum anggota DPRD itu, adalah 50-50. Kenapa dia (kliennya, red) berani menambang di situ (TKP, red), karena sudah ditanggung. Untuk dokumen SKAB, jelas milik SF. Itu pengakuan di BAP,” tegas Okik.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, TR ketika ditemui di Kantor DPRD Lumajang, menyanggah jika dirinya ada kerja sama dengan tersangka SA. Bahkan, dirinya dengan tegas mengatakan, akan mengklarifikasi namanya dalam keterangan yang disampaikan oleh SA, kepada penyidik Polres Lumajang.

“Kalau si tersangka SA ini mengatakan, saya ada kerjasama, ini saya sanggah, mas. Karena dalam proses perizinannya, pun saya tidak pernah tahu. Yang namanya kerja sama, itu mulai dia berizin sampai akhirnya pelaksanaan, otomatis saya harus bermodal. Itu namanya kerja sama. Dalam konteks hari ini, kalau beliau mengatakan saya kerja sama, saya sanggah tidak. Perkara tersangka SA menuangkan di BAP, ini saya juga harus mengklarifikasi juga di penyidik. Nantinya, apa yang disampaikan beliaunya,” ujarnya.

Sebelumnya, SF yang juga dikonfirmasi via telepon terkait dugaan penyalahgunaan surat keterangan asal barang (SKAB) untuk penambangan di Padang Savana Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, enggan memberikan keterangan. Selasa (09/11/2021) ini SF yang akan memberikan keterangan, saat dihubungi tidak memberikan keterangan. (adi/sit)

“Lanjut terus kasus (penambangan, red) nya, mas,” kata Kapolres Lumajang Eka Yekti ketika dikonfirmasi wartawan memontum.com, Jumat (24/09/2021) pagi.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Saat ditanya lebih dalam, tentang berapa banyak saksi yang sudah diperiksa, pria dengan pangkat Dua Melati di pundak itu, enggan mengurai. Sebaliknya, Kapolres menjelaskan bahwa salah satu saksi yang diminta keterangan, adalah saksi ahli tentang dugaan perkara itu. “Saksi ahli. (Untuk diminta, red) keterangan ahli,” ujarnya.

Disinggung mengenai keterangan saksi ahli dan perkara penyelidikan dugaan penambangan ilegal akan berlanjut ke gelar perkara, Kapolres Lumajang, pun mengiyakan. Termasuk, bakal naiknya status penyelidikan ke penyidikan untuk membidik penetapan tersangka. “Betul, harus gelar (perkara, red) dulu,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, petugas Polsek Tempeh saat melakukan patroli di Padang Savana, mendapati truk yang diduga hendak melakukan penambangan ilegal atau sebagai sarana mengangkut pasir. Saat kendaraan akan diamankan, terlontar nama salah satu anggota DPRD. Karena dugaan penambang ilegal itu, kendaraan pun diamankan petugas untuk kemudian proses penyelidikannya diserahkan ke Mapolres Lumajang.

Sementara itu, dalam perkembangan dugaan kasus penambangan ilegal ini, memontum.com mendapati beberapa unit truk dan dua alat berat, yang diduga hasil dari penggerebekan serupa. Hanya saja, sejumlah sarana itu ada di Mapolsek Sumbersuko. (adi/sit)

Dari pantauan Memontum.com, dikelernya empat warga di Polres Banyuwangi berkaitan dengan tambang galian C yang tidak memiliki ijin. Dikatakan Kasatreskrim melalui Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Banyuwangi, Ipda Nurmansyah mengatakan, empat orang yang diamankan tersebut, salah satunya penanggung jawab galian C ini.
Dan diduga galian C yang berada di Desa Kaligung, Kecamatan Rogojampi ini tidak memiliki ijin, seperti yang diatur dalam UU No.04 Tahun 2009.

Alat berat yang di sita oleh Satreskrim Polres Banyuwangi. (ras)

“Dari empat orang yang kami bawa ke Polres ini, salah satunya bernama Budi, warga Desa Kaligung, Kecamatan Rogojampi kapasitasnya sebagai penanggung jawab galian C tersebut,”ujar Ipda Nurmansyah.

Menurutnya untuk menjerat keempat warga tersebut, pihaknya masih melakukan gelar perkara, bagaimana status ke-empat warga tersebut.

Kanit Tipiter Polres Banyuwangi, Ipda Nurmansyah

“Kita masih melakukan gelar perkara, dan kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun untuk satu orang yang menjadi penanggung jawab bersama Budi,”tandasnya.

Dari keterangan beberapa orang yang mengetahui penangkapan tersebut, selain Budi selaku penanggung jawab tambang pasir yang di ciduk. Tiga orang yang turut diamankan adalah, sopir dump truk, pemilik lahan galian C dan Sopir alat berat (supir bego). Sayangnya ketiga nama orang-orang tersebut, warga enggan mengatakan bahkan pihak penyidik pun masih tidak mau berkomentar. (ars/yan)

Atas ulah sejumlah penambang pasir ilegal di aliran lahar Gunung Kelud, Satreskrim Polres Blitar Kota melakukan penggrebekan aktivitas penambangan pasir ilegal menggunakan mesin diesel di dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Rabu (17/01/2018) sore.

Dalam pengrebekan penambang pasir ilegal tersebut, Polisi menetapkan dua tersangka. Diantaranya, Nur Goib (40) dan Bambang Kuswanto (39), keduanya warga dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.

“Kami menetapkan dua penambang ini sebagai tersangka, namun mereka tidak kami ditahan”, kata Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Heri Sugiono kepada wartawan, Kamis (18/01/2018).

Penggerebekan tersebut, lanjut Her Sugiono, berawal dari laporan masyarakat tentang maraknya aktivitas penambang pasir di dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, kawasan aliran lahar Gunung Kelud. Para penambang juga menggunakan peralatan mekanik berupa diesel untuk menyedot pasir.

“Setelah kami lakukan penyelidikan ternyata benar ada aktivitas menambang pasir menggunakan diesel. Kami langsung mengambil tindakan penggerebekan Rabu sore kemarin”, jelas Heri Sugiono.

Satreskrim Polres Blitar Kota, selain menetapkan dua orang sebagai tersangka, juga menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya 1 unit dump truk warna putih Nopol S 9325 UQ, 1 unit diesel, 1 buah pipa paralon, 1 buah selang spiral, dan 1 sekop. Polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp 410.000.

“Saat ini, semua barang bukti kami sita. Sementara para tersangka kami pulankan”, pungkas Kasat Reskrim Polres Blitar Kota. (an/jar/yan)

Kedua orang itu Edi Purwono (50) warga Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten dan Deni Wahyudi (50) warga Surabaya yang berdomisili di desa Tretek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Kasi Humas Polsek Plosoklaten Kediri Bripka Maryanto mengatakan, keduanya diamankan karena nerdasarkan laporan masyarakata, bahwa keduanya melakulan penggalian liar. “Keduanya masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sedangkan terkait nantinya terbukti atau tidak, kami masih menunggu saksi ahli dari SDA,” katanya.

Lebih lanjut Bripka Maryanto menambahkan, razia terhadap penambang liar tersebut dilakulan karena masyarakat sekitar merasa resah dan terganggu dengan beroperasinya penambangan tersebut. ” Masyarakat sekitar penambangan sangat terganggu dengan bising, selain itu masyarakat juga mengkhawatirkan rusaknya lingkungan karena penambangan tersebut, ” tambahnya.

Dari kasus penambangan liar tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 Unit Diesel penyedot Pasir Merek Dongfeng, 1 Unit Pompa Air, 1 bendel Nota Penjualan dan 9 batang pipa paralon 4 meter.(aji/yan)