Menurutnya, kenaikan harga paska pertemuan antara pemerintah dengan para pengusaha tambang pasir di Gedung Panti PKK, Senin (20/2/2023) sore kemarin, tidak menjadi masalah. Kenaikan sendiri, dari sebelumnya Rp 25 ribu, menjadi Rp 35 ribu.

“Mulai Maret mendatang, harga SKAB sudah mulai diberlakukan,” ujarnya.

Ketua HPBI juga minta, agar pemerintah dalam hal ini tidak hanya bisa menaikkan harga SKAB semata. Tetapi, juga harus diimbangi dengan kinerja yang baik. “Artinya, ke depan pemerintah harus bisa menertibkan terkait pertambangan yang ada. Jangan ada lagi jual beli SKAB dan jangan ada lagi ‘permainan’ dari BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah). Lalu, jangan ada lagi penambang yang tidak ada izinnya alias ilegal. Karenanya, alhamdulillah pihak Polres Lumajang melakukan penertiban beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, penertiban dilakukan dengan baik,” tambah Bang Jamal.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Jadi, tambahnya, kenaikan itu tidak ada masalah, selama memang sudah ada penertiban-penertiban. Sehingga, tidak memunculkan hal-hal lama.

Masih menurut Bang Jamal, terkait stockpile terpadu, juga harus berjalan. Kemudian, pemerintah akan menguruskan izin untuk kawasan yang di stockpile dan Pemilik stockpile, kerja sama dengan pemilik izin tambang. “Itu yang harus dilakukan supaya legal formal,” terangnya.

Lebih jauh dirinya menyarankan, terkait stockpile yang saat ini masih belum bisa mewadahi semua pengusaha pasir yang ada. Untuk menampung itu, harus secepatnya bisa menyediakan tempat. “Hari ini itu masih kurang banyak. Jadi, jangan melakukan penindakan kalau masih belum bisa memberikan tempat,” paparnya. (adi/sit)

Keterangan itu, disampaikannya melalui sambungan telephone dan didengarkan langsung oleh puluhan orang (penambang menggunakan mesin sedot, red), saat menggelar aksi mendatangi Kantor Yambang LJS di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jumat (09/12/2022) tadi. Sejumlah penambang, saat itu bermaksud meminta kejelasan, sebab sudah tiga hari lamanya tidak diperbolehkan beraktivitas, yang menurut mereka sudah ada kesepakatan berkegiatan di lahan tambang berizin milik LJS.

Dengan dikawal oleh Kasi Propam Polres Lumajang dan anggota Kepolisian Sektor Pasirian, aksi mendatangi kantor itu, berjalan aman dan tertib. Bahkan, merekapun secara tidak langsung memperoleh pencerahan hukum dari Kapolres Lumajang, mengenai aturan pertambangan. Prinsipnya, tidak ada aturan manapun yang membenarkan menambang pasir menggunakan mesin atau alat sedotan.

Kapolres Lumajang sendiri, dalam memberikan penjelasan, pun menunjukkan rasa sayangnya pada warga melalui apa yang disampaikan. Yakni, dirinya tidak menginginkan warganya terbelit hukum, atas kegiatannya yang semata-mata ingin menafkahi masing-masing keluarganya, dengan menggunakan mesin penyedot pasir.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Namanya manual, tidak menggunakan sedotan alat. Manual yang saya tahu, itu menggunakan tangan, serokan atau sekop atau tenaga. Kalau menggunakan alat sedotan itu melanggar, maka tentu akan saya tangkap. Tidak ada dalam aturan tambang manapun yang menggunakan sedotan,” ujar Kapolres Lumajang.

Dijelaskannya, jika menambang memakai sedotan, maka yang disedot itu air ada pasirnya. Sehingga, yang diangkut dalam kondisi basah dan mempengaruhi batas angkut, bahkan bisa-bisa merusak badan jalan yang afiliasinya merupakan bangunan pemerintah bagi masyarakat umum. Belum lagi, timbulnya kerusakan di areal tambang itu sendiri.

Disisi lain, jika para penambang manual mau tertib dan benar-benar beraktivitas menambang, dengan sejatinya manual (tidak menggunakan sedotan), maka pihaknya berkenan memberikan fasilitasi akses rekomendasi kepada pemilik tambang yang berizin. Sehingga, Kapolres Lumajang tidak ingin pihaknya dikategorikan melakukan pembiaran terhadap adanya suatu pelanggaran. Termasuk, untuk penambang yang biasa menambang dengan memakai sedotan, untuk mau melihat dan menghargai orang atau pihak yang selama ini sudah mau tertib dan mengikuti aturan.

“Ini negara, negara hukum. Tolong ikuti dan taati aturan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Pasca menerima penyampaian dari Kapolres, sejumlah penambang akhirnya menyadari dan berkenan taat menghindari tersangkut permasalahan hukum. Merekapun dipersilahkan beraktivitas akan tetapi dengan catatan, tidak menggunakan alat yang dimaksud. (adi/sit)

Advokat dan Intelektual Indonesia, Haris Azhar SH MA, yang turut hadir dalam Kamisan tersebut menyoroti kejadian yang ada di Kabupaten Lumajang. Di mana menurutnya,  pemerintah harus hadir dalam hal tersebut. Apalagi, dalam kejadian Semeru (APG, red), ada faktor dari praktek-praktek dari manusia.

Padahal, menurutnya, tambang berizin akan lebih mudah untuk diperiksa dan negara bertanggung jawab untuk penegakan hukum. Serta, menindak aparatur-aparatur dan pejabat yang terlibat.

“Negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum kepada pengusaha tambang. Kejadian ini, memang bencana alam dari atas gunung. Akan tetapi, kejadian tersebut memperburuk keadaan karena ada praktek-praktek dari manusia. Negara harus menindak dan menghukum pada dirinya sendiri. Dalam artian, aparatur-aparatur atau pejabat-pejabat yang ikut mengambil keuntungan dari praktek tambang tersebut,” jelas Haris.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkannya, perusahaan berizin belum tentu juga ‘sah’ dalam pengelolaan pertambangan. Karena, bisa jadi titik koordinatnya (pengelolaan, red) meluas, teknologi yang tidak tepat, hasil tambang berlebihan dan itu semua ruang-ruang kesalahan yang berakibat fatal.

Ketua Paguyuban Peduli Erupsi Semeru (PPES), Nur Kholik (39), dalam kesempatan orasinya di depan Istana Negara, berharap untuk kasus Erupsi Semeru, dilakukan pemetaan terkait wilayah-wilayah dampak bencana tersebut. Khususnya, untuk dua dusun yang ada di Dusun Kamarkajang, Desa Sumberwuluh dan Dusun Kampungrenteng. Karena, kuat dugaan adanya kesengajaan yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan materi serta kerusakan lingkungan. 

“Kami berharap, pemerintah pusat memetakan wilayah-wilayah terdampak, khususnya dua dusun di Desa Sumberwuluh. Hal itu, perlu pengkajian data dan keterangan dari masyarakat setempat, sebelum dan sesudah erupsi,” tegasnya. (adi/sit)

Memontum Lumajang – Penambangan pasir yang diduga ilegal di tepi aliran Sungai Leprak, Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, menjadi sasaran aksi unjuk rasa oleh puluhan warga setempat.

Aktifitas penambangan yang menggunakan mesin pompa tersebut, di khawatirkan berpotensi merusak lingkungan dan merusak jalan.

“Tuntutan warga agar tambang pasir dihentikan. Karena bisa merusak lingkungan dan juga berdekatan dengan pemukiman,” kata salah seorang warga, Laila.

Kapolsek Candipuro, Iptu Sajito, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa unjuk rasa dilakukan terkait aktifitas penambangan. Warga meminta penambangan yang berpotensi merusak jalan desa dan lingkungan, dihentikan. Sementara penambangan yang dianggap tidak merusak, tidak dipermasalahkan.

“Mereka pernah membuat kesepakatan, bahwa warga pemilik mesin pompa, untuk kegiatan penambangannya dibatasi sampai dengan 200 meter dari jalan Dusun Sumberlangsep.  Akan tetapi, nyatanya kegiatan masih terus berlangsung hingga mendekati jalan Dusun Sumberlangsep,” kata Sajito.

Menyikapi kondisi itu, pihaknya menghimbau untuk dilakukan musyawarah guna mencari solusi terkait kegiatan penambangan. Karena jika diteruskan, akan mengakibatkan kerusakan jalan di Sumberlangsep.

“Akhirnya Atmo selaku salah satu pemilik mesin pompa, bersedia untuk memindahkan mesin pompa dan tidak lagi melakukan kegiatan penambangan dilokasi yang di persoalkan warga,” ujarnya.

Kasubbag Satpol PP Lumajang, Adi Hendra, menyampaikan penekanan pada salah satu pemilik mesin pompa, yang pada intinya untuk segera memindahkan mesin pompa penyedot pasir.

“Pemilik pompa bersedia untuk memindahkan alat mesin pompa,” ungkapnya. (adi/sit)