“Alhamdulillah, hari ini untuk Kota Batu telah dimulai penyerahan BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan bisa digunakan sesuai kebutuhan untuk keperluan lebaran nanti,” ujarnya.

Disinggung mengenai cuti bersama pada saat libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Wali Kota Dewanti menjelaskan, bahwa sesuai dengan regulasinya, tetap memberikan hak cuti pada seluruh ASN.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Akan tetapi, ada beberapa pejabat yang tetap standby secara bergiliran untuk melaksanakan piket agar selama liburan, pelayanan yang bersifat insidentil bisa berjalan,” ujarnya.

Selain itu juga, disampaikan oleh Wali Kota Batu, bahwa saat cuti nanti, untuk kendaraan dinas dilarang digunakan Mudik. Baik oleh pejabat, maupun ASN. Untuk itu, kendaraan dinas akan dikandangkan sementara mulai tanggal 29 April 2022, sampai delapan hari berikutnya. (bir/gie)

Hal itu jadi perbincangan para nitizen. Bahwa peristiwa itu dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu pemerhati HAM di Sumenep, Kacong, mengatakan Wabup Sumenep Dewi Khalifah, tidak boleh melakukan pemaksaan untuk suntik vaksin kepada rakyatnya yang sedang mau mengambil BLT di pos. 

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

“Nyai Eva, sapaan akrabnya Wabup Sumenep,- seharusnya tidak memaksakan rakyatnya untuk disuntik vaksin, saat mau mengambil batuan tunai di Kantor Pos,” kata Kacong.

Menurut Kacong, Wabup Sumenep seperti Nyai Eva harus benar-benar membuat masyarakat sadar akan kegunaan vaksin tersebut. “tidak melakukan pemaksaan saat momen penerimaan bantuan (BLT),” Ungkapnya.

Dirinya juga menyarankan, jika ini terulang kembali, maka Wakil Bupati Sumenep dinilai sudah melakukan pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM).

Sebelumnya dalam video tersebut Sri Agustin warga Desa Pamilokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, enggan dilakukan vaksinasi. “Pokoknya saya tidak mau divaksin, kalau yang lain mau, silahkan!” Ucapnya Kepada Wakil Bupati.

Menurutnya, vaksinasi tersebut tidak boleh dilakukan secara paksa. Pihaknya lebih baik pilih pulang dari pada dilakukan vaksin. “Silahkan kalau yang lain mau. Jika tidak mau, jangan dipaksa. Saya akan pilih pulang jika di paksa disuntik vaksin,” Ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos, Rendi Nofian, mengatakan pihak Kantor Pos tidak mempunyai aturan. Jika penerima Bantuan harus di vaksin terlebih dahulu.

“Kita bukan lembaga yang mewajibkan penerima bantuan harus di vaksin. Namun kita bersinergi terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep,” Kata Rendi. (dan/edo/ed2)