Sementara dari uraian pekerjaan, hanya diisi RKA (rencana kerja dan anggaran) dengan jadwal pelaksanaan kontrak mulai Januari 2021 dan berakhir Desember 2021. Cukup besarnya pengajuan anggaran belanja, sontak mengundang tanya.

Baca Juga:

• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Perkuat Ketahanan Pangan, Wabup Lumajang Ingatkan Pentingnya Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HGU
• Pemkab Lumajang Salurkan Bantuan Dana Tunggu Hunian untuk 43 KK Terdampak Gunung Semeru

Apalagi, dari total 173 penyedia yang diajukan, satu diantaranya juga mengurai nama paket bahan bakar kendaraan operasional dengan total pagu sebesar Rp 263 juta. Sementara uraian pekerjaan, terurai untuk bahan bakar kendaraan operasional.

Komisioner Forum Panggung Rakyat Lumajang, Dwi Wismo Wardono, dalam keterangannya mengaku heran dengan tingginya anggaran. Sehingga, pengajuan itu perlu diperjelas peruntukannya.

“Itu anggaran belanja bahan bakar dan pelumas, kok bisa nilainya fantastis. Hingga, Rp 1 milyar lebih. Coba ditanyakan, kok besar sekali anggarannya, untuk apa,” terangnya.

Dirinya menambahkan, apalagi selain anggaran itu, juga masih ada anggaran lain. “Kok aneh ya, mas. Ada anggaran belanja BBM dan pelumas, lalu ada juga bahan bakar kendaraan operasional. Coba dikonfirmasi kepala dinasnya,” ungkapnya.

Dwi Wismo menjelaskan, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan negara, badan publik, lembaga negara, organisasi agar penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBD, bisa menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (good govermance).

“Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya. Baik mengenai kebijakan pemerintah atau badan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya, agar semua bisa berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat, di era keterbukaan informasi. Jadi, masyarakat berhak tahu lho,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Yulli Haris, ketika hendak ditemui dikantornya melalui sambungan telepon untuk dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengaku masih ada rapat. Terakhir, setelah sempat dihubungi kembali di hari yang berbeda, mengaku tengah ada di luar kantor. “Saya masih kegiatan di luar. Tentang apa ya ? Kita tidak tender,” ujarnya melalui pesan WhatsApp. (adi/sit)

Meski begitu, Wali Kota Malang, Sutiaji, tidak ingin terburu-buru merencanakan untuk membeli alat skrining dan diagnostik Covid-19 berbasis hembusan nafas itu. Dengan alasan, ingin lebih mengetahui kevalidan alat.

“Kita lihat kevalidannya dahulu. Kalau dari tim ahli sudah menyampaikan bahwa alat itu valid, ya enak. Semua orang jadinya bisa melakukan deteksi dini sendiri,” ujarnya.

Sutiaji menambahkan, dirinya dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, tidak ingin tergesa-gesa merencanakan pengadaan alat GeNose, sebelum adanya rekomendasi. “Kalau belum ada rekomendasi, ya salah nanti kita. Bisa-bisa, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) keluar dan kita kena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya.

Sutiaji menuturkan, bahwa pihaknya hanya merekomendasikan sesuatu jika sudah teruji. “Maka di kami itu relatif, BTT (Belanja Tidak Terduga) kami relatif. Saya tidak dengan gampangnya, memberi persetujuan pengajuan anggaran. Saya lihat, bagaimana dan buat apa,” tambahnya.

Sutiaji berharap, jangan sampai ada oknum pejabat yang menyalahgunakan.

“Belajar dari kasus Bansos itu lah, ya. Dan kalau tidak ada edaran, ya belum rencana membeli alat tersebut,” ujarnya. (cw1/sit)

Memontum Malang — Anggaran lumayan besar bakal diajukan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, pada tahun 2018. Adalah sebesar Rp 144 milyar, dana yang diajukan ke Dishub Provinsi Jatim dan Kementrian Perhubungan, dalam rangka penambahan dan perawatan traffic light (TL/lampu lalu lintas). Dana sebesar itu, rencananya akan menyasar jalur mulai wilayah Kecamatan Lawang hingga Jalur Lintas Selatan (JLS).

“Usulan Rp 144 miliar itu, rencananya untuk TL mulai dari jalur Lawang, Bromo Tengger Semeru (BTS), JLS (jalan lintas selatan) dan menjangkau beberapa tempat-tempat wisata di kabupaten,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hafie Lutfi.

Ditambahkan Hafie, ada beberapa hal yang diusulkan Dishub Kabupaten Malang kepada Dishub Provinsi Jatim dan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2018. Seperti penambahan TL, RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan) daerah tempat wisata, rambu peringatan dan rambu penunjuk arah. Termasuk, peremajaan untuk TL yang sudah seharusnya dilakukan pergantian.

“Dari pengawasan di lapangan, ada sedikitnya 20 titik TL yang perlu diganti. Karenanya, iti yang menjadi dasar pengajuan. Termasuk, dalam rangka mrmbantu menekan angka kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas),” tambahnya.

Masih menurut Hafie, pada tahun 2017 ini, Dishub Kabupaten Malang baru melakukan menambah 10 unit TL. Penambahan itu, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Selain itu, saat ini penambahan dan perawatan TL difokuskan di Ibukota Kepanjen.

“Melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) tahun 2017 ini, Dishub baru melakukan penambahan 10 unit. Jika tiap tahun ini mampu direalisasi, maka akan sangat membantu. Apalagi, untuk fokus awal terkonsentrasi pada pemenuhan di wilayah Ibukota Kepanjen,” tambahnya. (sit/jun)