Sementara, Pengamat Hukum Sumenep, Syafrawi, pun menilai bahwa permintaan fasilitas bisa saja itu masuk kategori gratifikasi. Alasannya, permintaan fasilitas dilakukan oleh anggota dewan yang notabennya masuk salah satu unsur dari penyelenggara negara.

Apalagi, tambahnya, permintaan tersebut disampaikan karena jabatannya sebagai legislator Sumenep. “Bisa saja langkah permintaan fasilitas itu berpotensi memicu terjadinya dugaan gratifikasi kepada penyelenggara negara,” kata Advokat Syafrawi, Selasa (15/02/2022).

Sebab, lanjut alumni jebolan UMM ini, jika mengacu kepada UU No.31/1999 junto UU no.20/2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 12 B ayat 1. Bahwa pemberian berupa fasilitas penginapan, tiket dan barang lainya bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi. “Apalagi, permintaan fasilitas ini berkaitan dengan jabatannya. Hal itu bisa dilihat dari surat resmi yang dikirim atas nama lembaga negara, DPRD Sumenep,” ujarnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Menurutnya, jika memang tidak ada anggaran tidak perlu untuk melakukan Perjalanan Dinas (Perdin) ke luar kota. “Apapun alasanya, jabatan anggota dewan itu melekat di hari libur dan hari kerja. Sebab DPRD juga sudah melekat anggaran Perdin,” ungkapnya. Syafrawi menambahkan bisa saja lolos dari dugaan gratifikasi jika sudah melaporkan ke KPK. Jika mengacu kepada UU Tipikor, maka paling lambat 30 hari.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Sumenep Moh Subaidi menepis jika permintaan itu dianggap masuk ranah gratifikasi. Menurutnya, Rakor yang digelar dengan SKK Migas itu dinilai mendesak. Sedangkan anggaran tidak ada untuk itu. “Dari mana gratifikasi itu, kan kita gak ada anggarannya. Lagian kan hanya tempat, soal lainnya itu hanya isu belaka,” ungkapnya.

Ketua Badan Kehormatan (BK), Sami’oeddin mengatakan permintaan apapun dari wakil rakyat tentu saja tidak dibenarkan. Sebab, hal itu bisa memicu terjadi gratifikasi dan juga melanggar kode etik. “Kami akan klarifikasi nanti. Termasuk juga ke SKK Migas,” ucapnya. (val/gie)