Meski Kota Batu untuk angka kemiskinan ekstrem terus positif menurun, namun pihaknya meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan dan lakukan intervensi. Sehingga, penurunan demi penurunan bisa terus dilakukan.

“Namanya kota, itu pasti ada kemiskinan. Karena, ada kesenjangan antara yang di atas dan di bawah. Maka, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengintervensi agar kemiskinan ekstrem ini semakin bisa berkurang atau hilang sama sekali,” terang Aries, Rabu (22/02/2023) siang.

Mengenai cara penurunan kemiskinan ekstrem, Aries meminta seluruh OPD turun ke masyarakat, dalam bentuk apapun. “Makanya, saya minta OPD untuk tidak mengenal apa saja. Jadi, harus turun ke seluruh masyarakat yang miskin dan apapun bentuknya harus kita intervensi,” terangnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Bagaimana bentuk intervensi dari OPD itu, tambahnya, dengan cara menjalin program yang dimiliki. Atau, seberapa besar kemampuan OPD tersebut, untuk merespon yang terjadi di masyarakat. Bisa jadi, dalam bentuk sedekah atau program kegiatan, mereka (OPD) harus mengintervensi setiap minggunya. “Tapi saya minta, itu seluruh OPD turun. Kalau semua turun dan belum lagi ditambah yang swasta ikut turun untuk intervensi, dipastikan kemiskinan ekstrem akan menurun. Tinggal kemauan saja,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, tegasnya, data itu penting. Dengan data itu, maka akan bisa melihat dari ‘by name by address’. Sehingga, mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat miskin. Apakah, bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja diberikan bantuan modal, atau bagi yang tua dan janda, diintervensi terus menerus.

“Ini sesuai undang-undang, fakir miskin dan anak terlantar adalah tugas negara. Kalau saya melihat, data kemiskinan sudah turun sebenarnya. Dari tahun 2021 ke 2022, sekitar 8.600 itu sudah turun sekarang 8.000. Maka, saya intervensi supaya semakin menurun di tahun 2023,” paparnya. (put/sit)

Dalam kesempatan itu, selain menyapa dan melihat langsung pemberian bantuan sosial dari Kemensos, Mensos juga melaksanakan program penanganan kemiskinan terpadu yaitu Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena). Program ini, melibatkan usia produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Karena mereka masih muda dan jangkauannya masih panjang, karena itu kita membuat Pahlawan Ekonomi Nusantara. Yakni, mengajak mereka untuk berwiraswasta,” kata Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, Jumat (20/01/2023) tadi.

Setelah diamati, kata mantan Wali Kota Surabaya itu, dalam waktu percepatan selama dua sampai tiga bulan, warga miskin yang disebutnya Pahlawan Ekonomi Nusantara, sudah berani dan sekarang keluar dari bantuan sosial. “Jadi, kami memberikan rehab rumah. Tapi bukan hanya rehabnya, tetapi juga wirausaha buat mereka. Supaya, mereka graduasi dan bukan hanya sekedarnya. Namun, agar kehidupannya lebih baik,” terang Mensos.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, saat disinggung mengenai angka kemiskinan di Kota Batu, dikatakannya mencapai sekitar 3 ribu. Karenanya, dirinya berharap secara bertahap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi marketing supaya peningkatan kemiskinan menjadi menurun dan berubah menjadi tidak miskin.

“Saya berharap, bukan hanya dinas sosial atau dinas tertentu. Namun, semua OPD harus ikut bergerak menjadi pionir untuk mengentas kemiskinan di Kota Batu,” tegas Aries.

Berdasarkan data, diketahui angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, tercatat masih sebesar 2 persen pada 2022. Sedangkan, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014, menjadi 24 persen pada tahun 2021. Sementara di tahun 2022, angka stunting diperkirakan turun sebesar 21 persen. (put/sit)

Nur Chamdani mengatakan, Balai Ternak Unggas Baznas merupakan respon atas kebutuhan percepatan mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan dan potensi pengembangan usaha ayam pedaging yang sangat potensial.

”Adapun target penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat yang bersemangat untuk beternak, masuk kategori fakir atau miskin, bertekad kuat memperbaiki taraf hidup, dan secara fisik mampu bekerja keras serta record kemitraan sebelumnya. Dasar prioritas keluarga yang diintervensi modal adalah yang masuk kategori miskin dan fisabilillah,” ujarnya.

Nur Chamdani menjelaskan, sebelumnya Baznas telah menjalankan Program Balai Ternak Kelompok Unggas di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kali ini berkembang ke wilayah Jawa Timur bagian barat, tepatnya di Kabupaten Madiun.

“Kami berharap, melalui Program Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas ini dapat memberikan dampak ekonomi bagi para mustahik sehingga peternak bisa mandiri dan berdaya. Selain dampak ekonomi, program pemberdayaan ini kita harapkan juga dapat meningkatkan nilai sosial dan spiritual peternak mustahik,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Menurutnya, Baznas juga akan terus memberikan pendampingan secara teknis dalam keberlangsungan pengembangan Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas di Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas yang telah berupaya dalam memberdayakan masyarakat Madiun melalui Program Balai Ternak Kelompok Unggas Baznas. “Semoga program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Madiun sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para penerima manfaat,” ujarnya.

Sementara ini, jumlah peternak yang sudah terseleksi tercatat sebanyak 17 orang yang berasal dari Desa Suluk. Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas yang akan dikembangkan ini telah melewati beberapa tahapan, mulai dari Studi Kelayakan Wilayah (SKW), Seleksi Kelayakan Peternak Mustahik (SKPM) serta memastikan ketersediaan kandang.

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu pengadaan ternak ayam umur satu hari (day old chick atau DOC) dan mulai pelaksanaan program pemeliharaan dan pendampingan. (kom/gie)

“Kami punya komitmen dari orang yang berhak menerima zakat menjadi orang yang harus mengeluarkan zakat. Sehingga kolaborasi dengan Diskopindag ini penting. Dimana bisa memberikan edukasi, transfer knowledge (ilmu, red), dan juga transfer skill (keahlian, red),” jelas Wali Kota Sutiaji.

Dikatakannya, jika nantinya akan menguatkan kemampuan dan memberdayakan UMKM yang ada. Itu, secara otomatis menurutnya, akan mengangkat masyarakat dari kondisi ekonomi rendah (miskin) menjadi tidak miskin.

“Karena targetnya ini swasta, lembaga non pemerintahan. Maka, sifatnya kita anjuran saja. Nanti mungkin satu LAZ, mendampingi satu orang. Sambil nanti akan kita kuatkan kemampuannya, dan terus berdayakan UMKM nya,” katanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Hal itu, ujarnya, nantinya akan dikolaborasikan dengan perguruan tinggi, karena di dalamnya ada sebuah Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), yang bisa menangani masalah pembiayaan, pendanaan, dan sebagainya. Termasuk, juga dalam memberikan sebuah pelatihan.

“Nantinya kita kolaborasikan dengan perguruan tinggi, termasuk dalam memberikan pelatihan. Saat ini kita juga sedang fokuskan halal center di masing-masing perguruan tinggi, dan sertifikasi halal tanpa biaya,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, Kabag Kesra Pemkot Malang, Achmad Mabrur, mengatakan dengan penguatan usaha baru seperti pada pembedayaan ekonomi tersebut, nantinya lambat laun bisa mengubah penerima zakat menjadi yang membayar zakat. Apalagi dalam kegiatan tersebut, juga dihadirkan narasumber yang ahli dalam penguatan usaha tersebut.

“Harapannya mudah-mudahan dengan ada niatan bersama ini bisa terwujud, niatan merubah mustahiq menjadi Muzakki. Maka pada kegiatan ini dibantu oleh narasumber dari salah satu perguruan tinggi Negeri, yang mempunyai halal center dan diskopindag sebagai penguatan aspek pemasaran, dan keterampilan bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan tema pembangunan di Trenggalek tahun 2023 adalah transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem, melalui SDM inofatif, kolaboratif serta infrastruktur berwawasan lingkungan. “Key wordnya adalah pembangunan ini. Seluruh kegiatan pembangunan, harus berorientasi menambah penghasilan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat,” terang Bupati Arifin.

Dirinya juga menegaskan, jika di Trenggalek, memiliki banyak potensi unggulan. Sehingga, perputaran ekonomi di Trenggalek, juga harus dipertahankan. Karenanya, jika masih menggunakan produk dari luar, maka akan menjadi percuma upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah.

“Ini agenda rutin tahunan kita dalam membahas RKPD tahun 2023. Meneruskan tadi, RKP nasional tetap pada transformasi ekonomi. Terus, juga pembangunan rendah karbon, yang kita pijaki sebagai program-program prioritas Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini juga menyampaikan, fokus RKPD tahun 2023 hanya untuk pengentasan kemiskinan di Kota Keripik Tempe. “Jadi tahun 2023, kita fokusnya transformasi ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Kalau ditanya program konkretnya apa, seperti keperantaraan pasar,” tegas Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek.

Dalam program ini, petani Jahe di Pule, juga sudah diketemukan dengan PT Bintang Tojoe. Kemudian nantinya, akan ada budidaya Ikan Patin, Domba dan Kambing PE untuk selanjutnya dipertemukan dengan pasarnya. Konsepnya, dari masyarakat langsung akan dipertemukan dengan pasarnya.

“Harapannya, tidak seperti program sebelumnya. Dikasih-dikasih, namun tidak tahu dijualnya kemana terus difungsikannya seperti apa. Termasuk tadi, di sisi ekonomi hijaunya tadi saya menargetkan, tahun depan kita punya 15 geo heritage. Sehingga, 15 geo heritage ini bisa kita klaim memjadi geo park,” terangnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Jika di Trenggalek memiliki geo park, tambah Bupati muda ini, tentunya akan menjadi satu branding. Dalam tanda kutip, menjual lingkungan untuk bisa menghasilkan ekonomi tanpa harus dirusak ekologinya.

Disinggung terkait infrastruktur seperti jalan rusak, Bupati Arifin menjawab, di Musrenbang kecamatan sudah memilah dari semua usulan. “Kita berkomitmen dua prioritas teratas akan diakomodir. Jadi kalau infrastruktur, berarti dua prioritas di atas kita akomodir. Cuma yang kita sedihkan, kadang-kadang sudah kita beri prioritas dua,” jelas Bupati Arifin.

Namun, lanjutnya, seperti prioritas yang diusulkan di Kecamatan Suruh, justru bukan infrastruktur jalan. Padahal kenyataannya, jalan mulai dari Mlinjon hingga perempatan Karangan, itu ada yang rusak parah. Fokusnya, justru pada dua program TPJ.

Oleh karena itu, program prioritas di kecamatan juga menjadi penentu kemampuan fiskal yang ada. Jadi, infrastruktur ada dua prioritas kecamatan, kemudian sosbud ada dua prioritas. Tergantung usulannya masyarakat di kecamatan itu, apa yang dibutuhkan.

“Kita masih banyak menemukan keluhan mengenai jalan. Tetapi yang diusulkan prioritasnya, malah TPJ. Namun, ini masih dari satu aspek saja. Masih ada usulan prioritas dari Musrena Keren, kemudian pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian aspirasi dalam rese yang diatur dalam undang-undang mekanismenya,” paparnya.

Selain itu, juga masih ada top down. Karena,.masih ada beberapa program prioritas seperti Program Strategis Nasional (PSN), yang difokuskan dari pusat untuk infrastruktur di daerah. (mil/sit)

Banyaknya persoalan yang berkaitan dengan kaum perempuan di Kabupaten Situbondo, menjadi prioritas program utama Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Organiasi gabungan dari sebanyak 19 organisasi perempuan yang ada 17 kecamatan dan diketuai Wakil Bupati Situbondo, mulai memantapkan programnya lima tahun ke depan.

Salah satu program yang diprioritaskan, adalah membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

Ketua GOW Situbondo, Nyai H Khorani, mengatakan bahwa pihaknya masih memerlukan persamaan persepsi dengan seluruh organisasi perempuan yang ada. “Ini kan baru rapat kerja. Jadi, baru nanti kita action,” ujar Hj Khaironi kepada sejumlah awak media usai mengikuti pembukaan rapat kerja GOW Situbondo.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, pihaknya berharap program GOW harus bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Salah satunya, dengan program pengentasan kemiskinan. Bagaimana angka kemiskinan di Situbondo, bisa menurun,” kata mantan anggota DPRD Situbondo ini.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, berharap dengan adanya GOW ini, nantinya program-programnya dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten. “GOW masih menentukan program lima tahun dan satu tahun ke depan. Tentu, programnya harus bersinergi dengan misi dan visi pemerintah Kabupaten Situbondo,” ujar Bung Karna-panggilan akrab Bupati Situbondo.

Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Zaineyah, mengatakan bahwa sejak dari dahulu GOW ini sudah ada dan sifatnya masih formalitas dengan tuntutan aturan yang ada di kabupaten. “Maka hari ini, karena wakil bupatinya perempuan dan salah satu program prioritasnya bupati itu PUSPA, yakni program penguatan kaum perempuan dan anak,” kata Zeiniye.

Dikatakan oleh politisi yang juga Ketua DPC PPP Situbondo, bahwa secara populasi perempuan lebih banyak dari kaum laki laki. Namun, dari sisi kualitas, perempuan tertinggal jauh dari laki laki. (her/sit)

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus melakukan upaya dan berbagai terobosan untuk mensukseskan tiga strategi utama pembangunan. Yakni pengentasan kemiskinan, optimalisasi potensi pariwisata.

Terbaru, dalam upaya pengentasan kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang baru saja menyalurkan bantuan Beras Kami yang diserahkan kepada 6256 kepala keluarga di Kabupaten Malang yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengatakan, bantuan tersebut telah mulai disalurkan pada bulan ini.

“Bulan ini sudah mulai kami salurkan, masing-masing kepala keluarga kami berikan 10 kilogram,” ujar Tomie kepada awak media.

Yang artinya, kurang lebih sebanyak 65,5 ton beras telah disalurkan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Malang. Menurutnya, dalam upaya tersebut, ada dua sasaran yang diharapkan bisa tercapai.

Pertama adalah membantu masyarakat miskin dan yang kedua adalah membantu petani agar hasil pertaniannya lebih dapat disalurkan.

Hal itu dibuktikan dengan adanya progres atau perkembangan yang signifikan atas pelaksanaan program bedah rumah atau pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupun fasilitas MCK yang tidak layak pakai. Baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam hal ini adalah Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek melalui APBN, APBD dan DAK maupun yang dilaksanakan oleh BAZNAZ Kabupaten Trenggalek.

Plt Kepala Dinas PKPLH, Agung Sujatmiko, mengatakan bahwa pada tahun 2016 program pembangunan RTLH mencapai 669 unit, sedangkan di tahun 2017 mencapai 890 unit atau mengalami kenaikan hampir sebesar 25 persen.

“Tidak hanya itu, Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek juga merencanakan program serupa sebanyak 1.102 unit di tahun 2018 diberbagai tempat, ” ungkapnya, Jumat (6/4/2018).

Agung menambahkan jika Pemkab Trenggalek melalui Dinas PKPLH telah membangun sejumlah fasilitas lainnya berupa MCK komunal, IPAL komunal pada tahun 2016 sejumlah 16 unit dan di tahun 2017 sejumlah 42 unit atau 3 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya.

“Bahkan di 2018 nanti akan dibangun tanki septik komunal dan tanki septik individu sebanyak 1.350 unit di lokasi yang tersebar yang semuanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan layak mendapatkannya, ” imbuhnya.

Tak hanya itu, hasil sinergi Dinas Sosial dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga berkontribusi besar dalam menyalurkan bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu.

Unit Pengelola Zakat (UPZ) di Kabupaten Trenggalek yang baru setahun berdiri ini juga telah membedah dan membangun rumah tidak layak huni sebanyak 66 unit di tahun 2017. Bahkan, target di tahun 2018 rencananya akan dinaikan sebanyak 75 unit rumah tak layak huni.

Selain pembangungan sarana prasarana, digalakkan pula program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Plt. Kepala Dinsos P3A, Ratna Sulistyowati juga menyampaikan bahwa selain program bedah rumah, Pemkab juga melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

“Ada tiga cara solusinya antara lain yang pertama pengurangan beban pengeluaran seperti kartu KIS, PIP, PKH, dan Rastra. Yang kedua Pemberdayaan masyarakat miskin seperti e-Warong, KUBE PKH, Jalin Matra, dan Kepel. Yang ke tiga integrasi program lintas OPD untuk penanganan gizi buruk maupunstunting, penanganan ODGJ, dan lainya. Semuanya tentunya juga untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Trenggalek, ” tutur Ratna. (mil/nay)