“Sebagai bagian unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Kota Bengkulu mempunyai peran penting dalam mensukseskan setiap program pembangunan Pemkot. Salah satunya, melalui pembahasan serta pengesahan APBD 2023, yang telah dilakukan,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, Yudi Susanda, Senin (28/11/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Disampaikan Yudi Susanda, diterima serta disetujui APBD 2023 oleh DPRD Kota Bengkulu, dengan rincian pendapatan sebesar Rp 1,3 triliun meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 328 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 900 miliar serta pendapatan lain-lain yang sah Rp 1,8 miliar, merupakan kesimpulan yang menarik. Termasuk, mengenai belanja daerah sebesar Rp 1,2 triliun lebih, dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 1 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 261 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp 1,2 miliar.

“Tentunya, anggaran APBD 2023 yang telah disetujui dan disahkan DPRD Kota Bengkulu, akan di selenggarakan sesuai dengan pos dan peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Bengkulu. Hal itu, tentunya sesuai dengan program prioritas Wali Kota, Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Dedy Wahyudi,” ungkap Yudi Susanda. (her/sit/adv)

Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, mengatakan bahwa catatan itu diberikan Banggar, setelah APBD 2022 ditetapkan beberapa waktu yang lalu. “Ada dua catatan yang disampaikan oleh Banggar kepada Bupati sebagai top leader eksekutif setelah APBD 2022, ditetapkan. Yaitu, honor PAUD dan honor TP2D,” kata Ketua DPRD.

Catatan Pertama, lanjut politisi PKB ini, mengenai honor PAUD yang minimal tetap dipertahankan jika memang tidak bisa dinaikkan. Adapun besarannya, sekitar Rp 350 ribu per bulan.

Ditambahkannya, karena honor PAUD merupakan kewenangan Pemkab dalam menjalankan pemerintahan, ada kewajiban, kewenangan dan kebijakan yang dimiliki oleh eksekutif. Hal ini, berbeda dengan BOS (Badan Operasional Sekolah), Madin (Madrasah Diniyah). Itu kebijakan Pemkab, yang artinya honor PAUD harus diupayakan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Catatan kedua, tentang honor TP2D. Banggar menyarankan, agar honornya diberikan sesuai dengan hasil fasilitasi dengan gubernur. Sebagai bentuk kepatuhan kita pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Sebetulnya, kata Dhafir, seluruh pembahasan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif, hasilnya disampaikan kepada gubenur untuk di evaluasi. Apakah itu Perda, APBD dan yang lainnya.

Ditambahkan, petunjuk gubernur harus ditindaklanjuti, termasuk petunjuk tentang TP2D yang dianggarkan sekitar Rp 250 juta. Pernah Pansus Bogem merekomendasikan penyertaan modal hanya Rp 50 juta, tapi hasil fasilitasi gubernur merekomendasikan Rp 2,9 miliar.

“Kita jalankan hasil fasilitasi gubernur, no problem. Mari kita sesama penyelenggara pemerintahan, saling menghormati dan saling menghargai. (sam/zen/sit)